Sorotan

Peta Politik Pilkada Kabupaten Malang 2020

Brama Yoga Kiswara

Ahmad Zainuri bercerita, ia tak yakin Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang yang diusung partai politik, mampu membawa rakyat Kabupaten Malang sejahtera.

Sebagai pegiat lingkungan di tataran rukun tetangga, Zainuri mengaku, akan memberikan suaranya di bilik pemungutan pada 9 Desember 2020 mendatang asalkan calonnya, bukan orang parpol.

“Pilih orang parpol ya gitu-gitu saja. Kalau independen lolos, mending suara saya untuk calon perseorangan. Tapi saya gak tahu, apakah Pilkada tahun ini ada calon yang bukan dari parpol,” katanya.

Zainuri menilai, Pemilihan Kepala Daerah di wilayahnya, tak lebih dari seremoni demokrasi. Apatisnya Zainuri terhadap figur yang diusung partai politik, mahfum dialami warga yang masuk daftar pemilih tetap.

Persepsi Zainuri terhadap partai politik lima tahunan itu, mengingatkan kita pada sosok Presiden Prancis ke-18, Charles de Gaulle. Gaulle berpendapat “Seorang Politisi sesungguhnya tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya”.

Kepentingan calon yang diusung partai politik setelah memenangi Pilkada, jelas akan menomorsatukan arah perjuangan partai politiknya. Zona partai adalah kawasan mutlak. Jika menang kontestasi, bhakti perdana ada pada partainya. Bukan rakyat yang heterogen itu. Akhirnya, Gaulle saja tak percaya dengan janji politisi, apalagi Zainuri. Sebab ingkar janji, bagaikan duparatus yang dihembuskan politisi.

Menuju Pilkada Kabupaten Malang dari sekarang, itu artinya tinggal 129 hari, 11 jam, 31 menit lewat 42 detik lagi, rakyat akan menentukan siapa Bupati dan Wakil Bupati Malang 2021 mendatang.

Namun yang terjadi, sampai hari ini, kontestasi perebutan kursi Bupati Malang dan Wakilnya terbilang adem ayem. Beberapa informasi dari banyak sumber yang penulis tangkap malah muncul idom, Pilkada Kabupaten Malang tahun ini sengaja dibuat tanpa gejolak. Tanpa gembar-gembor. Silent.

Atmosfir seperti itu bisa jadi sengaja diciptakan. Grand desain. Kemungkinan setelahnya, wilayah berpenduduk 3 juta jiwa lebih ini, juga masih syok pasca pucuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Malang, Rendra Kresna, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018 lalu. Rendra yang sudah menancapkan ideologi politiknya dibanyak tatanan, nyaris dikelilingi loyalis sejati baik tingkat eksekutif, legislatif hingga yudikatif.

Kabarnya, meski harus menghabiskan waktu dalam jeruji besi, sosok Rendra mampu mengendalikan tatanan birokrasi berikut perangkatnya. Alhasil, gurita kekuasaan Rendra sebagai pesakitan kala itu, masih mampu mengantarkan istri dan anak kandungnya duduk sebagai anggota parlemen ditingkat pusat dan propinsi. Pilbup Malang 2020 tanpa campur tangan Rendra, seolah mustahil.

Aneh memang. Jika pemilihan kepala daerah tinggal 129 hari lagi, kontestan yang muncul tak lebih dari sekadar seremoni. Sejumlah parpol di DPRD Kabupaten Malang yang notabene berpeluang menang, seolah gentar. Takut apabila langkah politik yang dijalankan, justru memantik kartu truf yang dipegang Rendra untuk segera dikeluarkan. Kalau ini yang terjadi, tamat sudah. Rendra tak mungkin membisu apabila loyalis dan kekuasaan yang ia raih belasan tahun, dipicingkan atau malah dikudeta perlahan-lahan.

Digdaya Petahana dan Kisahnya

Sama seperti induk semangnya, Rendra Kresna, sosok HM Sanusi (Bupati Malang Per 17 September 2019 Sampai Hari ini-red), adalah politisi yang cerdik. Sebelum menggantikan Rendra yang tertangkap KPK, Sanusi adalah Wakil Bupatinya. Sanusi memulai karir politiknya from zero. Jika Rendra berpindah dari Golkar ke NasDem, Sanusi pun kini berlabuh di PDIP setelah cukup lama berseragam PKB.

Seiring berjalannya waktu, kolaborasi Rendra dan Sanusi dalam Pilkada Tahun 2015 lalu, pasangan berjargon Madep Manteb Manetep ini sukses mempertahankan tampuk kekuasaan dengan meraih 605.817 suara atau 51,62 persen. Rival terberat Rendra dan Sanusi kala itu, adalah istri Walikota Batu Dewanti Rumpoko yang diback up PDIP secara full power.

Waktu bergulir, Rendra tersandung kasus suap Dana Alokasi Khusus. Sementara Sanusi, one man show di executive. Agar tak timpang, mayoritas suara di DPRD Kabupaten Malang pada 9 Oktober 2019 lalu, sepakat memilih Soedarman, seorang dosen untuk menjadi pendamping Sanusi mengarungi sisa masa jabatannya. Namun, Soedarman tak jua dilantik hingga kini.

“Yang saya sesalkan itu, dengan waktu sangat pendek ini, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Kabupaten Malang. Bayangkan saja, kita terpilih bulan Oktober 2019. Tapi sampai hari ini, belum ada kepastian sama sekali. Sudah berapa bulan terlewati, itu saja yang menjadi beban saya,” tegas Soedarman.

Uniknya, Sanusi tak tahu jika ia punya wakil yang belum dilantik. Sanusi berdalih pelantikan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Di tengah kekosongan kursi Wakil Bupati Malang, 19 Februari 2020, kejutan politik kembali ditunjukkan Sanusi. Diam-diam, ia sudah melompat pagar dengan meninggalkan PKB yang sudah memberinya banyak ilmu.

Di bulan itu, Sanusi ternyata sudah mengantongi surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk running Pilkada Kabupaten Malang bersama Didik Gatot Subroto (Ketua DPRD Sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang-red). Nama Sanusi dan Didik ditetapkan sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Keputusan PDIP pun mengubah arah politik di Kabupaten Malang. PKB yang menjadi rumah kedua Sanusi, seolah kecolongan. Meski mampu mengusung kontestan sendiri dengan 12 kursi di parlemen, PKB seperti anak singa yang kehilangan induknya. Hingga 1 Agustus 2020 ini, PKB belum juga menentukan siapa calon yang mampu menandingi kedigdayaan Sanusi.

PKB sempat menghembuskan nama dokter Umar Usman yang juga seorang aparatur sipil negara itu. Hanya saja, sang dokter hanya memperoleh surat tugas yang diterbitkan DPP PKB bernomor 312/DESK-PILKAD/PKB/VI/2020. Poin dalam surat itu bukanlah rekomendasi partai untuk maju dalam Pilkada. Melainkan, sekedar surat tugas agar Umar Usman menjalin komunikasi intensif dengan struktur PKB sampai tanggal 10 Juli 2020.

Hingga surat itu kadaluarsa, PKB Kabupaten Malang sampai hari ini belum mengumumkan sosok yang pantas jadi rival Sanusi. Isu berhembus, DPC PKB mulai terbelah dua. Satu gerbong pro petahana. Sisanya, pilih aman dengan melangkah ala kadarnya. Artinya, laju politik yang dilakukan PKB saat ini, benar-benar di bawah kendali kedigdayaan petahana.

Sosok Umar Usman yang kini menjadi nahkoda PCNU Kabupaten Malang sekalipun, tak mampu merebut hati DPP PKB. Elektabilitas sosok Sanusi dihadapan ulama NU pun, masih terlampau susah ditandingi dokter rakyat tersebut.

Koalisi Parpol dan Hadirnya Malang Jejeg

Dukungan terhadap petahana makin kokoh. Selain Partai NasDem (7 Kursi DPRD-red), Gerindra (7 Kursi DPRD-red) dan PPP (2 Kursi DPRD-red), mereka lebih kepincut memproklamirkan diri mendukung petahana ketimbang PKB (12 Kursi-red). Hanya Partai Golkar (8 Kursi DPRD-red) yang belum menentukan pilihan. Sementara Demokrat dan Hanura (Masing-Masing 1 Kursi DPRD-red), dipastikan berlabuh ke Sanusi yang disokong penuh PDIP (12 Kursi DPRD-red).

Praktis, meski punya peluang besar running di Pilbup Malang, PKB seolah ‘tumbang’ duluan sebelum perang. Golkar yang digadang-gadang memunculkan nama Siadi dan mantan Sekda Didik Budi Muljono, mau tak mau harus segera memilih sikap. Koalisi. Atau tidak sama sekali.

Ditengah jalur koalisi yang menguntungkan petahana, calon perseorangan berjargon “Malang Jejeg” nampaknya sudah melengkapi berkas kekurangan dukungan sebanyak 121.548. Berkas itu diterima KPU Kabupaten Malang tepat waktu pada Senin (27/7/2020) hingga pukul 23.15 wib.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini mengatakan, berkas kekurangan dukungan akan di verifikasi apakah berkas kekurangan itu lengkap, ada fisiknya, atau tidak. Dari berkas yang diserahkan tersebut, akan di cocokkan dengan Silon KPU.

Dari berkas kekurangan dukungan, syarat minimalnya adalah 114 ribu lebih. Termasuk, harus ada foto copy E-KTP dan harus di tandangani pendukung Malang Jejeg. Seluruh proses rekap syarat dukungan bagi pasangan perseorangan Heri Cahyono dan Gunadi Handoko ini, masih terus berlangsung hingga tanggal 21 Agustus 2020 nanti.

Apabila KPU meloloskan paslon Malang Jejeg untuk Pilkada Kabupaten Malang nantinya, inilah rival paling real time sang petahana. Pasalnya, dari segi kerjasama tim, Malang Jejeg sejauh ini terbilang cukup solid dan militan. Berisi anak-anak muda yang enerjik, calon perseorangan ini punya style kekinian. Grass root Malang Jejeg, sepi publikasi namun masif terukur. Plus menyiapkan 15 pengacara dari berbagai kantor hukum selama proses Pilkada berlangsung.

Wajah sang bakal Calon Bupati, Heri Cahyono (Sam HC-red), bahkan sudah menyebar lewat poster berukuran mini hingga berukuran besar ke pelosok-pelosok desa. Ongkos yang tak murah sebenarnya. Sam HC dalam satu kesempatan mengungkapkan, sudah tujuh milyar rupiah ia keluarkan. Sam HC menyakini, warga yang masuk daftar pemilih tetap masih bisa dipengaruhi. Karena ia percaya setiap orang, punya hati nurani.

Dimata Sam HC, Kabupaten Malang adalah satu wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Manusia. Rendahnya pendapatan asli daerah dan problem sosial lainnya, lebih disebabkan salah kelola karena cengkeraman para mafia. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar