Sorotan

Peta Politik Pilkada di Kabupaten Jember 2020

Oryza A. Wirawan, wartawan beritajatim.com yang bertugas di Jember

Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah pertaruhan politik kepartaian dalam pertempuran elektoral. Tahun ini Jember adalah anomali dalam banyak hal yang akan menantang teori politik dan dasar-dasar institusi demokrasi yang dibentuk di Indonesia.

Tak ada yang bisa menampik: sejarah demokrasi dan pembentukan negara-bangsa di Indonesia beriringan dengan sejarah kepartaian. Semua Bapak Bangsa menjadikan partai sebagai kendaraan perjuangan politik: Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia, Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia, Tan Malaka mendirikan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), atau Hatta yang mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Pendidikan).

Perubahan sistem politik demokrasi dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca reformasi, tak mengubur partai sebagai bagian dari integral terbentuknya trias politika. Teoritis, partai adalah produsen politisi yang mengisi parlemen dan pucuk-pucuk pimpinan eksekutif mulai dari daerah hingga pusat. Namun, hari-hari ini dengan semakin liberalnya sistem politik Indonesia yang membuka ruang bagi pertarungan bebas dalam pemilihan legislatif dan eksekutif, partai justru sering kesulitan menampilkan kader asli sendiri.

Pemilihan kepala daerah pasca reformasi di Kabupaten Jember adalah cerminan susahnya partai menampilkan kader sendiri. Tahun 2000, kader PKB KH Yusuf Muhammad kalah dari Samsul Hadi Siswoyo yang berlatar belakang birokrat dalam pemilihan kepala daerah tak langsung. Tahun 2005, kader Golkar Machmud Sardjujono tercecer di peringkat tiga perolehan suara pilkada langsung saat berhadapan dengan dua kandidat berlatar birokrat, MZA Djalal dan Samsul Hadi Siswoyo.

Tahun 2010, tak ada kader partai yang menjadi calon bupati Jember. Begitu juga tahun 2015. Kandidat bupati dalam pilkada lima tahun lalu diisi seorang birokrat (Sugiarto) dan seorang dokter-pengusaha (Faida).

Kader partai asli hanya mengisi posisi wakil bupati. Itu pun sejak 2000, hanya ada nama Kusen Andalas, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember yang mendampingi MZA Djalal selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015.

Kondisi ini terjadi juga pada pilkada 2020. Dari semua kandidat bupati yang muncul, tak ada satu pun yang berstatus benar-benar kader partai. Djoko Susanto adalah mantan birokrat. Hendy Siswanto adalah pengusaha. Ifan Ariadna adalah mantan wartawan dan sekarang pengusaha. Abdussalam adalah seorang pengusaha. Muhammad Anis adalah mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Jember.

Dalam situasi normal, hal ini tak akan bikin partai-partai galau. Sudah jadi konvensi tak tertulis partai-partai di Indonesia, mereka akan memilih kandidat bupati petahana. Alasannya sederhana saja: petahana lebih berpeluang besar menang karena memiliki semua sumber daya untuk berkampanye. Kampanye paling efektif tentu saja adalah keberhasilan memimpin daerah selama lima tahun.

Problem di Jember: performa Faida sebagai kandidat petahana selama memimpin Jember jauh di bawah ekspektasi parta-partai, termasuk partai pendukung seperti PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasional Demokrat. Memimpin Jember sejak 2016, Faida gagal berkomunikasi dengan parlemen, bahkan dengan partai yang mengusungnya saat pilkada 2015. Empat tahun kepemimpinannya diwarnai sengketa politik tak berkesudahan, termasuk dengan legislator partai pendukung sendiri.

Puncaknya adalah pemakzulan Faida dari kursi bupati oleh tujuh fraksi dan 45 anggota DPRD Jember dalam sidang paripurna, Rabu (22/7/2020). Ini pertama kali dalam sejarah politik di Indonesia sejak era otonomi daerah berlaku, pemakzulan kepala daerah disetujui bulat oleh semua fraksi dan mayoritas anggota parlemen. Khusus kasus Jember, pemakzulan ini menarik karena justru diprakarsai oleh PDI Perjuangan yang merupakan salah satu partai pengusung yang membawa Faida ke Pendapa Wahyawibawagraha.

Awalnya, Faida sebenarnya masih berharap bisa menggandeng partai politik. Ini terlihat dari kehadirannya di sejumlah acara partai. Terakhir, Faida dicalonkan oleh sejumlah pengurus anak cabang menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember. Namun Dewan Pimpinan Pusat PDIP akhirnya memilih Arif Wibowo yang juga berposisi wakil sekretaris jenderal untuk mengetuai DPC di Jember.

Faida kemudian memilih melaju via jalur perseorangan. Ini pertama kali seorang kandidat petahana memilih mencalonkan diri lewat jalur independen. Apapun alasannya, ini sudah cukup menunjukkan seberapa serius keretakan hubungan antara Faida dengan partai-partai. Terlebih lagi, Faida memilih menggandeng pengusaha muda yang minim jam terbang politik: Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang juga Ketua Baitul Muslimin Indonesia Jember, sebuah organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan, menolak untuk mendampingi Faida kembali dan memilih pulang kampung.

Tanpa petahana, bursa kandidat di partai-partai pun terbuka lebar. Apalagi tak ada satu pun partai politik di Jember yang memenuhi syarat untuk mengusung kandidat sendiri. Mereka harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal 10 kursi parlemen. Ada sebelas partai yang berada di DPRD Jember saat ini: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem (8 kursi), PDI Perjuangan, Gerindra (7 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (6 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (5 kursi), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Perindo (2 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi).

Namun, tak ada kader yang cukup meyakinkan untuk menjadi kandidat kuat penantang petahana, baik dari sisi popularitas figur maupun finansial. Hingga saat ini, tak ada satu pun partai yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi resmi kecuali Partai Gerindra yang memasangkan Djoko Susanto dan Ahmad Halim. Sebelumnya, PKB juga sudah mengeluarkan rekomendasi yang menduetkan Djoko Susanto dengan Ayub Junaidi, namun kemudian dicabut.

Sementara itu, Faida dan Vian melenggang dalam verifikasi faktual calon perseorangan. Sebanyak 146.687 dukungan untuk pasangan bakal calon perseorangan Faida – Dwi Arya Nugroho Oktavianto dinyatakan sah oleh KPU Jember. Badan Pengawas Pemilu Jember sempat mengungkap adanya sejumlah dokumen kependudukan personel pengawas tingkat desa dan kelurahan yang digunakan untuk berkas dukungan tanpa seizin pemiliknya.

Namun upaya Bawaslu untuk meningkatkan kasus ini sebagai temuan terganjal di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Alhasil, Faida-Vian dianggap memenuhi syarat menggunakan berkas dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pada medio September mendatang.

Mimpi NU
Titik terang penantang Faida sebenarnya sudah tampak pada medio Februari lalu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menandatangani surat rekomendasi resmi untuk Djoko Susanto berpasangan dengan Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi, tertanggal 21 Februari 2020 sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung PKB. Munculnya nama Djoko tak lepas dari kesepakatan empat partai di Hotel Dafam, yakni PKB, Gerindra, Berkarya, dan Perindo. Koalisi ini memiliki kekuatan 18 kursi di parlemen.

Surat rekomendasi untuk Djoko diikuti semacam ‘gentlement agreement’ dengan Pengurus Cabang NU Jember dan Pengurus Cabang NU Kencong. Ketua NU Jember Abdullah Syamsul Arifin berharap kali ini PKB bisa memenangkan pilkada, karena sejak tahun 2000 hingga 2015, kandidat yang diusung PKB tak pernah menang. Tahun 2005, PKB justru terpecah: Dewan Pimpinan Pusat PKB mendukung Samsul Hadi Siswoyo dan DPC PKB Jember mendukung MZA Djalal.

Lima hari berselang, 26 Februari, Dewan Pimpinan Pusat Gerindra mengeluarkan rekomendasi untuk Djoko Susanto yang ditandatangani langsung Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Dalam surat rekomendasi itu, Djoko dipasangkan dengan Ahmad Halim, kader Gerindra yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Jember.

Kongsi Djoko dengan dua partai pun mendadak koyak. Belakangan rekomendasi untuk Djoko dicabut oleh Muhaimin Iskandar berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember. Djoko dinilai mengingkari kesepakatan dengan PKB dan NU. Keluarnya rekomendasi Gerindra yang memasangkan mantan kepala Badan Pertanahan Nasional itu dengan Halim menjadi salah satu alasan.

PKB pun kembali ‘berlayar’ mencari kandidat lainnya. Kapal besar kaum nahdliyyin ini didekati Ifan Ariadna, mantan jurnalis televisi yang kini menjadi pengusaha. PCNU Jember dan PCNU Kencong sudah memberikan restu. Ifan yang juga alumnus Pondok Pesantren As-Shiddiqi Putra, Talangsari, Jember, dianggap memiliki darah nahdliyyin dan dipersilakan menggalang koalisi dengan partai lain.

Mitos PDI Perjuangan
Ada satu partai di Jember yang tak pernah kalah dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi: PDI Perjuangan. Tahun 2000, di atas kertas, PDIP yang mencalonkan Samsul Hadi Siswoyo akan kalah dari PKB yang mencalonkan KH Yusuf Muhammad. Saat itu, PKB mengantongi 17 kursi parlemen dan PDI Perjuangan hanya 11 kursi. Namun dalam pemilihan di parlemen, Samsul Hadi Siswoyo terpilih.

Tahun 2005 pilkada langsung diselenggarakan pertama kali. PDIP resmi menempatkan Ketua cabang partai itu, Kusen Andalas, mendampingi MZA Djalal. Hasilnya: Djalal-Kusen menggulung kandidat petahana Samsul Hadi Siswoyo yang berpasangan dengan Ketua DPC PPP Jember Baharuddin Nur. PDIP mempertahankan dukungan untuk Djalal-Kusen pada Pilkada 2010. Hasilnya, duet tersebut menang dan melanjutkan masa kekuasaan hingga lima tahun berikutnya.

Tahun 2015, PDIP mencalonkan Faida dan Abdul Muqiet Arief bersama PAN, Nasdem, dan Hanura. Hasilnya, Faida-Muqiet menggusur duet Sugiarto-Dwi Koryanto yang didukung koalisi partai yang lebih gemuk.

Dengan catatan yang gemilang itu, tak heran jika kemudian banyak yang menanti keputusan PDIP. Sejumlah kandidat yang banyak disebut sejumlah narasumber beritajatim.com berpeluang mendapatkan rekomendasi dari partai itu adalah Abdussalam, Djoko Susanto, dan M. Anis.

Anomali Nasdem
Partai Nasdem adalah partai pertama yang resmi mengusung Faida menjadi calon bupati pada 2015. Saat itu, partai tersebut memiliki lima kursi di DPRD Jember. Pemilu 2019 menempatkan Nasdem sebagai partai dengan jumlah legislator terbanyak bersama PKB yakni delapan kursi.

Namun pertambahan jumlah kursi ternyata bukan jaminan bagi Nasdem untuk mencalonkan kembali Faida. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghofur menyatakan, Bupati Faida tidak lagi bersama mereka, setelah mencalonkan diri kembali lewat jalur perseorangan.

“Nasdem mengawal beliau mulai 2015 hingga 2020 masa pemerintahannya selesai. Namun saat ini, Faida sudah memilih jalur independen, ya kami selaku (pengurus) partai di Nasdem ya harus melangkah. Faida tidak bersama Nasdem lagi,” katanya, Rabu (29/7/2020). Informasi yang diperoleh Beritajatim.com, Nasdem terbuka mencalonkan pasangan mana saja, asalkan salah satunya kader partai politik.

Kaukus Perubahan
Sebanyak tujuh partai di DPRD Jember sepakat membentuk Kaukus Perubahan tahun lalu. Mereka memiliki total 20 kursi, yakni PKS, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, Perindo, dan Berkarya. Namun, dalam perjalanannya, kaukus tersebut belum mencapai kesepakatan taktis dan strategis untuk bersama-sama mencalonkan satu nama sebagai bupati.

Tahun 2015, PKS berhasil menempatkan seorang dokter, Dwi Koryanto, menjadi kandidat wakil bupati berpasangan dengan Sugiarto. Tahun ini, teka-teki masih menyelimuti: akankah partai tersebut bisa mengusung kandidat yang memang diinginkan dan memiliki relasi kultural.

Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan akan menjadi salah satu kekuatan penentu narasi kebangkitan politik nahdliyyin yang tengah dibangun di Jember. Dengan latar belakang NU yang cukup kuat, jika PPP bisa berkoalisi dengan PKB, maka narasi tersebut pun lengkap. Bagaimana dengan PAN, Demokrat, Golkar, Perindo, dan Berkarya? Dengan total sembilan kursi, mereka akan dilirik para kandidat untuk membangun koalisi besar partai.

Siapa Bakal Menang?
Tak memiliki dukungan partai, Faida mengandalkan struktur organisasi relawan. Mereka yang selama ini bergerak mencari berkas dukungan dari warga untuk pencalonan independen. Keberhasilan lolos verifikasi faktual KPU menunjukkan soliditas kinerja tim relawan tersebut.

Survei Indikator pada 14-18 Februari menunjukkan, 48,4 persen pemilih akan mendukung Faida jika dipertarungkan dengan 11 kandidat lainnya. Saat itu ia belum dipasangkan dengan siapapun. Bagi kandidat petahana, persentase ini relatif tak istimewa, mengingat pilkada tinggal beberapa bulan lagi

Apalagi jika dikorelasikan dengan tingkat kepuasan warga yang mencapai 71,4 persen (12,4 persen sangat puas dan 59 persen cukup puas). Dengan kata lain, sebagian mereka yang puas dengan kinerja Faida tak akan memilihnya kembali dalam pemilihan.

Elektabilitas tersebut makin turun, jika mencermati bocoran survei Poltracking Indonesia periode 7-11 Juli 2020 yang beredar di media sosial. Elektabilitas Faida di sana hanya 38,5 persen. Padahal dalam jajak pendapat itu ia sudah dipasangkan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto dan disimulasikan bertarung dengan tiga pasang kandidat, yakni Hendy Siswanto – M. Balya Firjoun, Ifan Ariadna – Abdussalam, dan Djoko Susanto – Marsuki Abdul Ghofur.

Elektabilitas Faida memang masih teratas dibandingkan kandidat lainnya. Elektabilitas kandidat lainnya berada di bawah 10 persen. Namun, yang patut dicatat, jumlah responden yang merahasiakan jawaban dan tidak menjawab juga cukup besar, yakni masing-masing 14,5 persen dan 30,2 persen. Preferensi 44,7 persen pemilih masih belum diketahui. Dengan kata lain, Faida masih belum bisa bersantai untuk bisa menang, terutama jika hanya ada dua kandidat yang bertarung.

Selain tren penurunan elektabilitas Faida dalam survei, ada sejumlah momentum yang menunjukkan penurunan popularitas dan citra Faida di mata publik. Indikator pertama adalah gagalnya Abdul Rohim, suaminya, mendapatkan kursi DPR RI dalam pemilu legislatif 2019. Padahal saat itu Rohim mendapatkan nomor urut pertama. Dia dikalahkan Charles Meikyansah yang berada di nomor urut lima.

Indikator kedua adalah tak terpilihnya Faida dalam pemilihan ketua DPC PDIP Jember. Terpilihnya Arif Wibowo menunjukkan Dewan Pimpinan Pusat PDIP tak cukup mempercayai Faida untuk memegang posisi nomor satu partai di tingkat cabang. Terlebih lagi dalam pemilu lalu, perolehan kursi PDIP tak beranjak dari angka tujuh, sama dengan pemilu legislatif lima tahun sebelumnya. PDIP justru tergusur oleh Nasdem.

Indikator ketiga adalah tingkat kepuasan publik dalam penanganan Covid-19 yang di bawah 50 persen. Jajak pendapat Citra Publik – Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menunjukkan hanya 49,5 persen warga yang menyatakan puas dan 40 persen menyatakan tidak puas. Sementara sisa responden tidak menjawab.

“Hampir di semua wilayah, ketika penanganan Covid baik, kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah atau bupati sendiri pada angka 75 persen. Itu baru dikatakan masyarakat puas,” kata Rully Akbar, peneliti senior LSI Denny JA, dalam konferensi pers di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Selasa (28/7/2020).

Indikator penanganan Covid penting, karena isu inilah yang paling dirasakan masyarakat Jember menjelang pilkada 9 Desember 2020. Pandemi tak hanya mengancam kesehatan publik, tapi juga merontokkan perekonomian. Kepuasan publik yang tinggi terhadap penanganan pandemi bisa mendongkrak dukungan terhadap Faida.

Faida bisa sedikit bernapas lega, karena partai-partai belum menentukan satu pilihan calon bupati bersama. Namun, kabar terakhir, pimpinan sebelas partai parlemen sudah mengirimkan surat resmi kepada dewan pimpinan pusat masing-masing untuk meminta agar mencalonkan satu pasang nama.

Jika semua partai sepakat bersatu, maka akan terjadi pertempuran head-to-head yang seru antara Faida melawan kandidat koalisi partai. Faida berpotensi ditinggalkan pendukungnya, terutama mereka yang merupakan pemilih loyal dari PDI Perjuangan, PKS, Golkar, dan partai berlatar belakang nahdliyyin. Namun, dia masih bisa berharap dari tim relawannya dan menuai hasil dari pencitraan program bantuan sosial selama ini.

Ada sejumlah kejadian di Jember menjelang pilkada, yakni pemakzulan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan predikat terjelek yakni disclaimer (tidak memberikan penilaian), dan turunnya Komisi Pemberantasan Korupsi ke Jember. Semua kejadian tersebut tak terkait dengan pilkada sebenarnya. Namun bisa menentukan peta dukungan publik dalam pemilu.

Pencalonan Faida lewat jalur independen tak akan terganggu sekali pun nantinya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemakzulan dari DPRD Jember. Namun ini akan mengonfirmasi semua dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan Bupati Faida selama menjabat. Jika ternyata MA menolak permohonan DPRD, maka itu akan menjadi amunisi bagi Faida untuk menyatakan kepada publik bahwa tengah dizalimi oleh partai-partai politik.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang tersebar luas di publik juga bisa menjadi senjata bagi penantang Faida, karena di sana gamblang dijelaskan persoalan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Nahdlatul Ulama sudah mendorong kepada parlemen agar LHP tersebut ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum. NU juga siap menyosialisasikan permohonan pemakzulan dan isi LHP BPK kepada warga, terutama untuk melawan wacana penzaliman.

Turunnya KPK ke Jember untuk menyelidiki sejumlah dugaan korupsi juga bisa berpengaruh terhadap citra Faida. Kendati belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka, namun turunnya KPK mengindikasikan ada ketidakberesan dalam pemerintahan Jember yang berpotensi menjadi kasus hukum. Sejak terbentuk, baru kali ini KPK turun melakukan investigasi di Jember. Ini tentu berlawanan dengan citra pemerintahan Jember yang memiliki jargon ‘tegak lurus dan 3B (Baik Tujuannya, Benar Hukumnya, Betul caranya)’.

Kesimpulan
Petahana masih unggul dalam survei. Namun pemenang pilkada di Jember masih jauh dari final. Kejutan-kejutan masih bisa terjadi. Namun banyak yang memperkirakan, jika semua partai politik bersatu mencalonkan sepasang bupati dan wakil bupati, duet Faida – Vian bakal susah menang. Sekali pun menang, maka akan dengan selisih suara tipis.

Bagi partai politik, pilkada Jember adalah pertaruhan bagi eksistensi mereka dalam sistem demokrasi. Kekalahan akan mengonfirmasi anggapan, bahwa di Indonesia, mesin partai politik bukan lagi variabel signifikan untuk menang dalam kontestasi elektoral. Seorang calon cukup memiliki tim relawan dan konsultan politik yang handal untuk memetakan strategi dan taktik.

Kekalahan calon dari partai politik juga akan membuat elite-elite di Jakarta harus mulai merestrukturisasi pola kaderisasi selama ini. Partai-partai harus kembali pada pemahaman, bahwa tak ada yang instan dalam politik. Semua butuh proses untuk memproduksi kader-kader yang diterima dan disukai masyarakat sepenuh-penuhnya.

Elite partai akan kembali diingatkan pada kisah Sjahrir dan Hatta yang menggerakkan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Pendidikan), yang mendidik anggota pergerakan dan mempersiapkan diri untuk perjuangan jangka panjang yang jauh lebih kuat. PNI-Pendidikan meyakini, kaum intelektual bertugas membangkitkan kekuatan rakyat, menafsirkan, dan memberikan landasan teoritis.

Namun, menang atau kalah, kita masih bisa melihat harapan pada partai politik sebagai penjaga gerbang demokrasi. Pengurus sebelas partai di tingkat kabupaten sudah bersedia menepikan kepentingan pragmatis dan perbedaan ideologis untuk bergerak bersama. Ini tentu menjadi modal penting bagi terselenggaranya pemerintahan demokratis pada masa mendatang. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar