Sorotan

Peta Politik Pilkada di 19 Kabupaten dan Kota di Jatim (1)

Ainur Rohim, penanggung jawab beritajatim.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil keputusan tetap menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di bulan Desember 2020. Sebanyak 19 kabupaten dan di kota di Provinsi Jatim menghelat hajatan politik ini.

Kontestasi politik ini sungguh menarik. Sejumlah kepala daerah yang telah menjabat dua kali periode masa jabatan tak bisa mencalonkan kembali. Seperti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno, Bupati Tuban KH Fathul Huda, Bupati Lamongan HM Fadeli, Bupati Ngawi Kanang Budi Sulistyanto, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sumenep KH Busyro Karim, dan lainnya.

Sejumlah bupati dan wali kota yang baru menjabat sekali tampil sebagai kandidat petahana. Mereka di antaranya Bupati Malang HM Sanusi, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, kemungkinan Bupati Sidoarjo Achmad Nur Syaifuddin, Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dan lainnya.

Sekali pun menjelang hari H kontestasi politik ini realitas pandemi Covid-19 masih belum selesai di Jatim, yang dibuktikan masih adanya kabupaten/kota berstatus merah, sebagian besar kabupaten/kota lainnya berstatus oranye dan kuning, pesta politik ini diperkirakan tetap berlangsung dinamis, ketat, dan dalam tensi politik tinggi. Hal itu terutama dalam pemilihan wali kota Surabaya.

Khusus untuk Kota Surabaya, the next leader kota ini setelah Tri Rismaharini tetap menjadi teka-teki politik yang menarik untuk diamati. Sejumlah sumber menyebutkan, belum ada kandidat yang diperkirakan mampu leading dalam konteks sekarang, ketika pendaftaran secara resmi belum dilakukan, surat rekomendasi DPP PDIP belum turun, dan masing-masing bakal calon yang berniat running belum menentukan pasangan calon wakil wali kota sebagai tandem politiknya.

Pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) Surabaya menarik untuk diamati tentu didasarkan sejumlah argumentasi: Jumlah konstituen besar, lebih dari 2 juta pemilih. Surabaya kota terbesar di Jatim dan menjadi ibu kota provinsi ini. Wali kota petahana secara legal formal tak diperbolehkan mencalonkan kembali karena telah 2 kali menjabat. Budgeting capacity Surabaya sangat besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jatim. PDIP telah memenangkan 3 kali pilwali secara langsung di kota ini.

“Untuk Pilwali 2020 ini, kita haqqul yakin mampu memenangkan pertarungan siapa pun cawali dan cawawali yang diusung dan direkomendasi PDIP,” kata sebuah sumber di internal PDIP Surabaya.

Membaca pilkada yang berlangsung di 19 kabupaten/kota di Jatim tersebut, kita bisa menganalisa dengan banyak perspektif dan approach. Dalam konteks ini, kami ingin memberikan sejumlah catatan politik terkait pilkada di 19 kabupaten/kota di Jatim, khususnya Pilwali Surabaya.

Pertama, melihat aspek capacity budgeting Kota Surabaya, kita bisa melihat dengan pendekatan komparatif antara Kota Surabaya dengan Provinsi Sulawesi Selatan sekadar sebagai contoh. Di tahun anggaran 2020, kapasitas APBD Surabaya mencapai Rp 10,3 triliun, dengan tingkat demografi sekitar 3 juta jiwa. Penduduk Surabaya yang berada di bawah garis kemiskinan di bawah 5 persen. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Surabaya tertinggi di Jatim, dengan skor lebih dari 82, di bawahnya Kota Malang dan Kota Madiun.

Di sisi lain, Provinsi Sulsel berpenduduk sekitar 10 juta, dengan tingkat kapasitas APBD sebesar Rp 10,8 triliun (beda Rp 500 miliar dibanding Kota Surabaya). Tingkat kemiskinan di Sulsel jauh lebih tinggi dibandingkan Surabaya. Demikian pula dengan tingkat IPM-nya.

Artinya, dalam perspektif kapasitas anggaran, menjadi wali kota Surabaya lebih mendukung dan lebih berpeluang meraih target dan tujuan pembangunan yang di-planning dibanding menjadi gubernur Sulsel. Dengan kapasitas anggaran yang nyaris sama antara Kota Surabaya dengan Provinsi Sulsel, secara politik, sebagai wali kota Surabaya levelnya sangat tinggi dibandingkan bupati/ wali kota di daerah lainnya.

Dibanding dengan kabupaten tetangganya: Gresik, level kapasitas anggaran Kota Surabaya jauh di atasnya. Di tahun anggaran 2020, besaran kapasitas anggaran Kabupaten Gresik mencapai Rp 3,414 triliun. Setelah diterjang pandemi Covid-19 ini, APBD Gresik diperkirakan terkoreksi cukup signifikan menjadi Rp 2,845 triliun. Besaran kapasitas anggaran Kabupaten Malang di tahun 2020 mencapai Rp 4,6 triliun atau naik sekitar Rp 300 miliar dibanding 2019 dengan Rp 4,3 triliun. Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas kapasitas anggarannya di tahun 2020 sebesar Rp 3,339 triliun.

Baik APBD Gresik, Malang, dan Banyuwangi tak sampai setengahnya dibandingkan APBD Kota Surabaya. Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat demografi besar dan luas geografinya terluas di Jatim dibanding kabupaten/kota lainnya.

Dalam perspektif budgeting capacity, menduduki jabatan wali kota Surabaya lebih berpeluang berhasil merealisasikan program promosi kesejahteraan rakyat dan program populis lainnya dibanding sebagai bupati Gresik, Banyuwangi, dan Malang. Sebab, modal dasar pembangunan Surabaya, terutama aspek kapasitas anggaran, jauh lebih besar dan lebih tinggi dibanding kabupaten dan kota lainnya.

Karena itu, peluang keberhasilan kepemimpinan politik pemerintahan lokal di Surabaya pasti jauh lebih besar dan tinggi dibanding di Banyuwangi, Gresik, dan Malang. Bukan hal yang mengherankan sekiranya kepemimpinan politik di Kota Surabaya menuai banyak keberhasilan di sejumlah sektor pembangunan, mengingat modal dasar pembangunannya besar dan beragam.

Kedua, dari 19 kabupaten/kota di Jatim Desember 2020 yang menggelar pilkada, ada 4 kabupaten/kota yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim. Keempat daerah itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Pasuruan yang dipimpin Bupati Irsyad Yusuf juga memiliki PDRB besar dan pengaruhnya sangat signifikan terhadap PDRB Jatim secara makro.

Data yang ada menunjukkan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen pada 2019, besaran PDRB Jatim mencapai Rp 2.352,43 triliun. Kapasitas PDRB Jatim tersebut terbesar kedua di Indonesia di bawah DKI Jakarta.

Untuk Kota Surabaya, pada tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, besaran PDRB Surabaya mencapai Rp 554,59 triliun. Artinya, kontribusi PDRB Surabaya terhadap PDRB Jatim di tahun 2018 dipastikan lebih dari 21 persen.

Di tahun 2019, kapasitas PDRB Kabupaten Gresik sebesar Rp 139,043 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 130,408 triliun. Kabupaten Sidoarjo pada 2018 besaran PDRB mencapai Rp 174,280 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 189,262 triliun.

Bagaimana dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan? Di tahun 2018, besaran PDRB Mojokerto mencapai Rp 76,68 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 82,39 triliun. Untuk Kabupaten Pasuruan, kapasitas PDRB di tahun 2018 mencapai Rp 136,58 triliun.

Dengan kapasitas PDRB Jatim di tahun 2018 berkisar Rp 2.200 triliun, gabungan PDRB Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan sekitar 50 persen dari PDRB Jatim secara keseluruhan. Maknanya, kelima daerah tersebut menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi paling strategis dan penting di Jatim dibanding 33 kabupaten/kota lainnya di provinsi berpenduduk 40 juta jiwa ini.

Di kelima kabupaten kota tersebut, sektor ekonomi yang bergerak cukup lengkap: ekonomi primer (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan), ekonomi manufaktur (industri), ekonomi jasa, dan lainnya. Relasi nilai strategis kelima daerah itu dalam konteks ekonomi bisnis dengan politik, terutama dimensi kepemimpinan politik lokal, adalah perlunya figur pemimpin yang paham ekonomi bisnis secara paripurna, proinvestasi dan bisnis, dan ngeh dengan perkembangan ekonomi bisnis teknologi dan informasi (TI) yang bergerak akseleratif.

Yang dibutuhkan bukan sekadar pemimpin yang populis, akseptabel dan elektabel secara politik. Tapi sekaligus figur yang memiliki kapasitas administratif mumpuni, paham reformasi birokrasi dan style birokrasi efektif-efisien, mempunyai jejaring ekonomi bisnis yang luas dan bisa diterima masyarakat ekonomi bisnis, bukan sekadar dijagokan dan diterima masyarakat politik. [air/bersambung]





Apa Reaksi Anda?

Komentar