Sorotan

Peta Pilkada Sidoarjo Usai Bupati Saiful Ilah Tertangkap KPK

Ribut Wijoto.

PETA PERSAINGAN di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 dipastikan lebih ketat. Gejala ini setidaknya terimbas dari penangkapan Bupati Saiful Ilah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2020) malam.

Pengamat sebelumnya memberikan poin khusus terhadap Achmad Amir Aslichin. Achmad Amir dinilai sebagai kandidat paling kuat dalam memenangi Pilkada Sidoarjo. Alasannya sederhana, dia anak Bupati Saiful Ilah.

Sebagai tokoh yang telah 15 tahun memimpin Sidoarjo, 5 tahun wakil bupati dan 10 tahun bupati, Saiful Ilah diprediksi memiliki kekuatan besar untuk memenangkan anaknya. Tiga modal bisa digerakkan oleh Saiful Ilah.

Pertama, mesin birokrasi. Lima belas tahun menjadi pengendali pemerintahan, mau tidak mau, hampir semua pejabat daerah Sidoarjo adalah orang-orang pilihan Saiful Ilah. Belum lagi jaringan di tingkat para kepala desa. Mesin birokrasi ini, kerap kali, sangat efektif dalam pemenangan pilkada.

Kedua, mesin partai. Saiful Ilah adalah ketua DPC PKB Sidoarjo. Dalam beberapa pemilu terakhir, PKB selalu mendominasi perolehan suara. Saat ini pun, PKB memenangi pemilu dan mendominasi lembaga legislatif, yakni 16 kursi. Jika rekomendasi PKB jatuh pada Achmad Amir Aslichin, hampir pasti, Saiful Ilah bakal memanfaatkan mesin partai secara maksimal.

Ketiga, kedekatan dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Saiful Ilah dikenal dekat dengan tokoh-tokoh NU maupun kiai-kiai kampung di berbagai wilayah Sidoarjo. Kedekatan ini tentunya berpengaruh besar dalam menentukan arah pilihan di pemilihan bupati.

Tetapi kini Bupati Saiful Ilah tertangkap KPK. Peta politik di Sidoarjo seakan mencair. Rekom DPP PKB juga belum tentu jatuh pada Achmad Amir Aslichin.

Jika benar rekom PKB tidak jatuh ke Achmad Amir Aslichin, beberapa tokoh lain siap menyambutnya. Salah satunya adalah Ahmad Muhdlor Ali. Pria yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini merupakan anak kandung dari kiai terkenal, yakni KH Ali Masyhuri. Kiai yang biasa disapa Gus Ali ini tokoh NU Jatim sekaligus pengasuh Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo.

DPP PKB bisa pula mempertimbangkan dua tokoh lain. Misalnya Anik Maslachah (anggota DPRD Jatim dari PKB) dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifudin. Selama Bupati Saiful Ilah ditahan KPK, secara otomatis, kendali birokrasi Sidoarjo berpindah dalam genggaman Nur Achmad Syaifudin.

Bila pun kader-kader PKB itu tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP, peluang mereka belumlah pupus. Mereka masih berpeluang maju melalui partai lain. Dan jika itu terjadi, suara NU dan PKB di Sidoarjo bisa terbelah. Artinya, membuka peluang pula bagi koalisi partai-partai non PKB.

Pilkada Sidoarjo memungkinkan lahir 3 atau 4 pasangan calon. Hal itu merujuk pada komposisi kursi di DPRD Sidoarjo periode 2019-2024, yakni PKB (16 kursi); PDI-P (9 kursi); Gerindra (7 kursi); PAN (5 kursi); Golkar (4 kursi); PKS (4 kursi); Demokrat (2 kursi); Nasdem (2 kursi); PPP (1 kursi).

Nama-nama kandidat yang muncul dalam bursa Pilkada Sidoarjo non PKB memang tidak terlalu banyak. Namun bukan berarti tidak ada. Tercatat ada nama Rahmat Muhajirin dari Partai Gerindra, Azza Irene Mufia dari PAN, Sumi Harsono dan Handrean Renanda dari PDI Perjuangan. Belakangan muncul nama Kelana Aprilianto, Ketua DPD Hanura Jatim, yang mengaku mendapat dukungan dari partai-partai non parlemen.

Bagaimana jika rekomendasi PKB jatuh pada Achmad Amir Aslichin? Apakah putra Saiful Ilah itu tetap bisa meraup untung dari posisi bapaknya walau kini ditahan KPK? Tampaknya kita perlu berkaca pada pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Bangkalan.

Rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Tulungagung, dua tahun lalu (2018), pasangan Syahri Mulyo – Maryoto Birowo (Sahto) menang atas lawannya Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko). Pasangan Sahto dengan nomor urut 2 itu unggul jauh dengan mendapat 59,8 persen suara atau mengantongi 355.966 suara. Sedangkan pasangan Mardiko dengan nomor urut 1 memperoleh 40,2 persen atau hanya 238.996 suara. Ironisnya, ketika pilkada digelar, mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bersatus tersangka korupsi dan sedang ditahan KPK.

Pada tahun yang sama, yaitu 2018, pasangan RK Abd Latif Amin Imron – Muhni memenangi Pilkada Bangkalan. Mengungguli pasangan Farid Alfauzi – Sudarmawan dan pasangan KH Imam Buchori – KH Mondir A Rofii. Latif Amin Imron mendapat suara terbanyak meskipun dia adalah adik dari Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan, yang ketika itu ditahan KPK karena kasus korupsi.

Belajar dari Pilkada Tulungagung dan Pilkada Bangkalan, kasus korupsi tidak terlalu signifikan dalam mengubah kepercayaan masyarakat. Itu terjadi karena rata-rata masyarakat Jatim, termasuk pula warga Sidoarjo, masik termasuk pemilih tradisional.

Sekadar diketahui, setidaknya ada 4 kategori pemilih dalam pilkada. Pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih skeptis, dan pemilih tradisional. Pemilih rasional mengutamakan rekam jejak dan program yang dijanjikan, sekaligus menganalisis kemungkinan program-program tersebut relevan untuk dikerjakan atau tidak. Pemilih kritis merupakan gabungan antara pemilih yang menjatuhkan pilihannya atas dasar kebijakan dengan pemilih atas dasar ideologi. Pemilih skeptis merasa tidak menemukan kepercayaan terhadap semua calon sehingga menempuh jalur golput alias tidak memilih. Pemilih tradisional sangat percaya pada figur. Loyalitas begitu tinggi, apa saja yang dikatakan oleh pemimpin kelompok adalah sabda yang tidak akan pernah terlihat salah atau keliru.

Merujuk pada karakter warga Sidoarjo yang masuk kategori pemilih tradisional, figur Saiful Ilah tetaplah sebagai panutan. Tidak peduli statusnya sebagai tahanan KPK dalam kasus dugaan korupsi.

Maka, tiga kelebihan Saiful Ilah yang melekat padanya sehingga mengantar dia selama 15 tahun memegang tampuk pimpinan birokrasi tetap bisa menguntungkan putranya, yakni Achmad Amir Aslichin. Ketiga kelebihan itu berupa kekuatan mesin birokrasi, mesin partai, dan kedekatan dengan kiai NU.

Tetapi tentu saja, Saiful Ilah bukanlah satu-satunya panutan bagi warga Sidoarjo. Masih ada KH Ali Masyhuri, tokoh NU Jatim sekaligus pengasuh Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, yang mendukung penuh putranya, yaitu Ahmad Muhdlor Ali. Bahkan ketika deklarasi pencalonan di ponpesnya, Minggu (5/12/2020), acara dihadiri oleh Pengurus DPP Nasdem Hasan Aminudin, pimpinan DPP PKB Syaikul Islam, anggota Fraksi PAN DPRD Jatim Khulaim Djunaidi, Direktur KBIH Mabruro H Wahab, para Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo.

Deklarasi dihiasi dengan kritik keras terhadap kepemimpinan Saiful Ilah. “Kita selama ini sering malu setiap melihat tetangga. Surabaya jalannya lebar dan bagus, taman-taman apik, pelayanannya cepat. Menghadap ke barat, kita malu melihat Mojokerto yang jalannya sudah dicor semua, ke selatan juga malu lihat Pasuruan yang semua TPQ dan Nahdliyinnya berkembang baik. Hanya ke Timur kita tidak malu, karena di sana laut,” ujar Gus Muhdlor.

Kritik terhadap kepemimpinan Bupati Saiful Ilah terlontar pula dalam pertemuan beberapa tokoh NU Sidoarjo saat berkumpul di Ponpes Jati Agung Al Qadir, Taman Sidoarjo, Jumat (22/11/2019). Mereka terdiri dari Sekretaris PWNU Jatim KH Drs Fuad Anwar Msi, Sudarsono (mantan ketua PW IPNU Jatim), HM Husin (Dewan Khos Pagar Nusa), Gus Malik (tokoh NU Cemengkalang), dan KH Abdul Hamid Kaseng (salah satu pendiri IAI Al Khoziny).

Para tokoh NU ini prihatin, dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo dinilai jalan di tempat. Tidak ada progres kemajuan berarti. “Kami ingin punya bupati yang benar sesuai dengan harapan warga Sidoarjo. NU tulen, benar–benar NU dari bawah,” kata Kiai Fuad Anwar.

Apapun yang terjadi, pesta demokrasi berupa Pilkada Sidoarjo diharapkan berjalan damai dan lancar. Semua juga berharap masyarakat Sidoarjo mendapatkan pemimpin terbaik. [but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar