Sorotan

Perang Opini AHY Vs Moeldoko

Ribut Wijoto

Politik tetaplah politik. Kekuasaan tetaplah kekuasaan. Di tengah pandemi Covid-19, di tengah keterpurukan ekonomi, cabai yang tak terbeli ibu rumah tangga karena harganya meroket, siswa yang kangen bangku sekolah; politisi tetaplah berebut posisi. Mencari celah kelemahan lawan untuk meraup kekuasaan.

Itulah gambaran situasi yang saat sekarang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Kader dan mantan kader menggelar Kongres Luar Biasa dan menunjuk tokoh luar untuk merebut posisi puncak partai. Dan benturan terjadi. Benturan politik. Dualisme.

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. AHY untuk sementara ini masih berstatus sah. Tetapi, Moeldoko telah mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM agar disahkan pula. Sekaligus, permohonan agar legalitas AHY dicabut. Untuk sementara, berkas pengajuan dari Moeldoko diterima namun legalitas belum diberikan. Kemenkumham memberi waktu agar berkas-berkas dilengkapi.

Apakah Kemenkumham bakal mengesahkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Entahlah.

Yang pasti, hari-hari belakangan ini, sejak menjelang KLB Partai Demokrat, perang opini publik terus saja terjadi. Kedua kubu saling menjatuhkan posisi lawannya. Semua berusaha meyakinkan publik (baca: masyarakat) bahwa pihaknya yang benar. Kubu AHY menganggap kubu Moeldoko abal-abal, kubu Moeldoko menganggap kubu AYH layak digulingkan.

Akademisi ataupun pengamat politik turut bicara. Banyak yang mendukung langkah politik AHY, tidak sedikit yang mendukung langkah Moeldoko. Bersuara pula para politisi dan aktivis organisasi kemasyarakatan. Beberapa hari lalu, bahkan, ada aksi demo mahasiswa.

Arah politik AHY dan Moeldoko kebetulan juga berseberangan. AHY cenderung menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebaliknya Moeldoko sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Perbedaan arah politik AHY dan Moeldoko memacu tokoh-tokoh yang biasa mewakili aspirasi kubu oposisi dan kubu koalisi pemerintah bersuara lantang. Mereka seperti mendapatkan tema empuk dan menemukan panggung. Masyarakat bahkan sampai hafal. Jika tokoh A berbicara, dia pasti menyudutkan pemerintah. Jika tokoh B berbicara, dia pasti membela kebijakan pemerintah.

Perang komentar di media sosial tidak kalah ramai. Status tokoh atau orang biasa perihal konflik Partai Demokrat bakal disusul banyak komentar. Debat kusir netizen ala perhelatan Pilpres 2014 dan Pilpres 2018 kembali terulang.

Apakah pihak-pihak yang bersuara keras membela kubu AHY dan kubu Moeldoko itu mendapat imbalan? Apakah mereka digerakkan oleh uang dan bukan digerakkan oleh idealisme? Mungkin ya, mungkin juga tidak.

Jika memang digerakkan oleh uang, berapa banyak dana yang harus digelontorkan? Sampai kapan uang terus digelontorkan? Sekali lagi, kita tidak tahu pasti.

Yang kita tahu, merujuk pada dualisme beberapa partai lain, konflik ini bisa bakal lama, bisa bakal bertahun-tahun. Jikalau Menkumham telah mengeluarkan kebijakan, entah menolak atau mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, itu bukanlah solusi akhir. Justru bisa menjadi awal babak baru pertikaian.

Kebijakan Menkumham rawan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika Putusan PTUN keluar, kubu yang tidak puas bisa banding. Selanjutnya bisa kasasi ke Mahkamah Agung.

Lalu di antara proses hukum yang berlarat-larat itu, perang opini terus memanas. Saling menyerang dan menjatuhkan kubu lawan. Tanpa peduli pandemi Covid-19 telah berakhir atau masih meneror sendi-sendi kehidupan masyarakat. [but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar