Sorotan

Penundaan Pilkada, Netralitas ASN dan Partisipasi Masyarakat

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tangggal 9 Desember 2020 setelah ditunda yang sebelumnya 23 September 2020 akibat wabah Corona Virus Deases (Covid-19). Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada.

Dalam diskusi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang digelar secara daring oleh Konsultan Indekstat pada Senin 13 April juga diungkap Pilkada serentak harus mendapat kepastian digelar agar tidak terjadi guncangan terhadap politik lokal.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ary Santoso pengamat politik sekaligus CEO Indekstat dalam paparannya yang melihat penundaan Pilkada dari sisi politik terkait dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak.

“Dampak penundaan Pilkada ini yang pertama adalah Kontestan politik (Petahana dan Non-Petahana), kedua adalah Partisipasi masyarakat, ketiga Daerah rawan Politik dan Keempat Netralitas ASN.” kata Ary, Selasa (14/4/2020).

Sebelumnya telah dibahas tentang kontestan politik (Petahana dan Non Petahana) dan partisipasi masyrakat, sekarang ini akan dibahas Daerah Rawan politik dan yang keempat Netralitas ASN

Daerah Rawan 

Pada gambar pertama digambarkan wilayah yang semakin tebal adalah wilayah yang semakin banyak menyelenggarakan Pilkada. Gambar kedua, gambaran sebaran paparan covid-19.

Semakin merah artinya semakin banyak yang divonis suspect. Gambar ketiga, indeks kerawanan pemilu dengan data tahun 2015 (data tergabung dengan kontestasi tahun 2014 karena ketersediaan data).

Semakin merah artinya semakin rawan. Kerawanan tersebut bisa menjadi gambaran penting mengenai waktu waktu penyelenggaraan Pilkada di suatu daerah di tahun 2020 ini.

Artinya jika dilihat pada tahun 2015 daerah tersebut rawan tanpa adanya covid, apalagi dengan adanya covid di tahun 2020 ini. Pada gambar tersebut juga bisa menjadi gambaran kapan waktu yang tepat agar pelaksanaan Pilkada seharusnya dilaksankan agar berlangsung kondusif.

Netralitas ASN

Isu mengenai netralitas ASN yang seringkali dipertanyakan sebenarnya sudah menjadi informasi publik bahwa budaya patron-client dalam birokrasi ini masih sangat kuat. Kalau misalnya AMJ (akhir masa jabatan) kepala daerah kurang dari atau sebelum pelaksanaan Pilkada, netralitas ASN ini bisa terjaga dengan baik.

Simulasinya, misalnya ada kepala daerah yang AMJ-nya di februari 2021, kemudian Pilkada dilaksanakan pada akhir maret 2021. Hal ini akan menjadi ketenangan bagi kepala dinas khususnya karena tidak ada tekanan politik dari kepala daerahnya untuk mendukung kepala daerah yang menjabat dan juga tidak ada tekanan ke bawah, yaitu skenario harus mendukung kepala daerah existing dsb. Akan tetapi jika AMJ tahun 2020 dan pelaksanaan Pilkada Desember 2020 maka ada potensi netralitas ASN yang ditekan oleh Petahana.

Ary Santoso merekomendasikan sebaiknya waktu pengganti pilkada seharusnya semakin menjauh dari waktu akhir masa jabatan (AMJ) petahana semakin baik, yaitu di September 2021 karena alasan kerawanan pemilihan itu sendiri.

“Dengan catatan perlu ada rekonstruksi Pilkada serentak 2024. Jika tidak ada rekonstruksi dikhawatirkan kontestasi Pilkada menjadi lesu,” katanya.

Jika kepala deaerah yang baru terpilih pada September 2021, kemungkinan baru efektif kepemimpinannya pada tahun 2022. Jadi jika dilaksanakan Pilkada tahun 2024, maka masa efektifnya hanya tiga tahun. Secara kalkulasi politik akan kurang menarik bagi para kontestan, dan dari sisi pembangunanpun akan sangat terbatas yang akan dirasakan warga masyarakat.

Ary Santoso menambahkan belajar dari Prancis yang tetap melaksanakan Pilkada di Bulan Maret di tengah kondisi covid-19, penurunan partisipasinya sangat signifikan, yakni sampai dengan sebesar 20%.

“Adapun mengenai masalah partisipasi, waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Pilkada adalah di waktu yang kira-kira kondisi covid-19 ini sudah tidak terjadi. Meskipun telah dikatakan bahwa kita berada di dalam ketidakpastian mengenai kapan covid-19 ini akan selesai,” katanya.

Meskipun di sisi lain ancaman kemiskinan memang akan memberikan dampak yang lain bukan hanya dari sisi partisipasi masyarakat terhadap Pilkada, tapi juga kepada ancaman money politic itu sendiri. (habis/ted)

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar