Sorotan

Pelajaran Karantina dari Diamond Princess

Foto: Ilustrasi

Beberapa pemerintah daerah menyiapkan tempat karantina bagi pemudik yang datang dari zona merah Covid-19. Sebut saja Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyiapkan tempat karantina di SMPN 1 di Jl HOS Cokroaminoto, bagi para pemudik yang nekat pulang kampung. Namun sejauh ini baru Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyiapkan stadion seperti Jember Sport Garden sebagai tempat karantina raksasa terpusat dengan kapasitas 500 tempat tidur.

“Semua yang masuk ODR (Orang dalam Risiko), masuk ODP (Orang dalam Pemantauan), yang tidak perlu dirawat di rumah sakit, kita kumpulkan dikarantina di sini. Dan keluarga tidak perlu ikut di sini karena ini kan karantina,” kata Bupati Jember Faida, di hadapan wartawan, Senin (23/3/2020).

Faida mengatakan, kriteria orang masuk karantina jika memenuhi salah satu dari tiga gejala. “Kalau dia panas, atau batuk pilek. Itu satu gejala saja. Kemudian dia pernah kontak dengan orang yang Covid positif. Atau dia pernah ke Surabaya, Malang, Bali, atau kota-kota zona merah, kita masukkan mereka pada ODP. Kalau dia sehat tapi pernah ke kota-kota zona merah, maka dia ODR. Kalau dia batuk, panas, pilek, sesak, ada tiga gejala, walau belum tentu Covid-19, maka dibuat status PDP dan harus dirawat di rumah sakit,” katanya.

Enam hari kemudian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jember Gatot Triyono menegaskan kesiapan Stadion Jember Sport Garden menjadi lokasi karantina. “Di JSG sudah siap semua, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Itu kan hanya persiapan. Kalau dibutuhkan akan digunakan. Ya mudah-mudahan tidak. Yang penting Pemkab Jember sudah siap kalau dibutuhkan tempat karantina,” katanya.

Namun saat itu Gatot tidak menjelaskan soal standar prosedur operasionalnya. “Yang penting Ibu Bupati sudah menyiapkan. Sarana-prasarana dan petugasnya sudah siap. Sewaktu-waktu memang karantina dibutuhkan, itu baru dipakai. Menunggu situasi perkembangan. Kita tidak tahu ke depan. Mudah-mudahan tidak (memburuk). Kita sudah siap kalau perkembangan kurang bagus, itu bisa digunakan,” kata Gatot.

Karantina terhadap pemudik menjadi salah satu opsi untuk memangkas penyebaran virus corona. Ketidakdisiplinan warga melakukan karantina mandiri menjadi alasan diperlukannya karantina. Namun memusatkan karantina bukanlah hal mudah dan jelas membutuhkan persiapan matang, apalagi jika terpusat seperti di Jember.

Hal pertama tentu adalah prosedur operasional untuk memilih dan memilah siapa saja yang harus masuk. Tidak semua orang dalam risiko (ODR) dan orang dalam pemantauan (ODP) dimasukkan ke karantina terpusat seperti di JSG. Jumlah mereka tidak akan sebanding dengan kapasitas karantina. Apalagi, pemudik yang kembali ke Jember tidak datang bersamaan, melainkan bergelombang. Tentu ada persoalan tersendiri ketika pemudik yang datang lebih dulu dan sudah dikarantina beberapa hari digabungkan dengan pemudik yang baru masuk.

Pemilihan dan pemilahan warga yang dikarantina juga harus mengikuti prosedur kesehatan yang baku. Dalam hal ini cek suhu tidak cukup. Begitu juga jika hanya melihat satu atau dua gejala yang mirip gejala Covid-19.

Tes cepat atau rapid test juga jelas tak memungkinkan, karena kuota peralatan untuk Jember terbatas. Pengecekan yang paling memungkinkan adalah tes darah dan foto toraks untuk melihat kondisi mereka. Namun hal itu juga membutuhkan waktu, jika pemudik yang menjalani tes begitu banyak. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan dana, karena jika tidak, maka para pemudik ini akan dibebani biaya.

Setelah memilih dan memilah ‘warga karantina’, pertanyaan berikutnya adalah kelayakan fasilitas di lokasi karantina seperti JSG. Petugas yang menjaga dan merawat warga terkarantina ini harus benar-benar siap memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tidur, dan tempat mandi cuci kakus. Intinya: membuat mereka senyaman mungkin.

Para warga terkarantina ini secara psikologi rawan tertekan, karena tak bisa bertemu keluarga selama 14 hari. Padahal dalam kondisi sekarang, stres harus dihindari karena bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jangan sampai ada cerita: masuk sehat, keluar sakit. Apalagi, gejala Covid-19 bisa tak tampak sejak awal, dan ini yang justru berbahaya.

Pemerintah daerah tak cukup hanya berbekal hasil tes, namun juga harus memiliki data riwayat kesehatan orang-orang yang dikarantina. Ini untuk memastikan bagaimana penanganan terhadap mereka jika mengalami masalah kesehatan non Covid-19 selama di masa karantina, yang berpotensi bisa semakin serius jika mendadak terpapar corona.

Pemerintah bisa mengambil pelajaran dari karantina di kapal pesiar Diamond Princess yang mengangkut sekitar 2.700 orang penumpang dan sebagian besar terinfeksi Covid-19, sebagaimana dilaporkan New York Times.. Sulit mengendalikan penularan dengan jumlah orang sebanyak itu dalam satu tempat.

Grant Tarling, dokter perusahaan kapal itu, menyatakan, semua awak kapal sudah mengikuti protokol karantina atau isolasi. Namun nyatanya, awak kapal bekerja mengantarkan makanan dari pintu ke pintu kamar dan bertatap muka dengan para penumpang dengan sarung tangan yang tidak diganti. Alat perlindungan mereka juga tak memadai.

Kapal membuang sauh di Yokohama, Jepang. Protokol mengharuskan mereka dikarantina di daratan. Namun sebelum itu, mereka harus menjalani tes lebih dulu dan pemerintah Jepang meminta para penumpang tetap tinggal di kamar masing-masing sembari menanti hasil tes. Namun susah, karena para penumpang tetap bergerak, bertemu, dan makanan prasmanan bersama.

Begitu hasil tes diketahui, pemerintah Jepang memerintahkan karantina kapal menyeluruh. Penumpang yang terkonfirmasi positif corona dievakuasi ke rumah sakit, namun penumpang lainnya tetap tinggal dan diisolasi di kabin masing-masing. Pemerintah Jepang gamang, karena bakal bekerja keras menghadapi ledakan jumlah pasien corona ketika seluruh penumpang kapal dipindahkan ke daratan.

Namun, menurut laporan New York Times, mengarantina ribuan orang adalah sebuah operasi besar yang memerlukan jauh lebih banyak peralatan dan pasokan ketimbang yang dipunyai kapal pesiar manapun. Pemerintah harus memastikan orang yang terkurung dalam kamar isolasi tetap terhibur, sehingga tak tergoda untuk meninggalkan kabin. Belum lagi petugas yang menjaga dan merawat harus betul-betul terlatih, sabar, dan terlindungi dari kemungkinan terpapar penyakit.

Tantangan besar inilah yang dihadapi pemerintah daerah yang melakukan karantina terpusat seperti di JSG Jember. Bagaimana kesiapan dan kualitas petugas yang akan menangani masa karantina? Bupati Faida menegaskan tak akan mengambil petugas dari rumah sakit dan puskesmas. Dengan kata lain akan ada petugas tersendiri. Pemerintah daerah tentu harus memastikan petugas tersebut, jika pun tak berpengalaman, memiliki kemampuan teknis tenaga kesehatan yang memadai.

Bagaimana solusinya? Karantina bagi pemudik dari zona merah tetap memungkinkan, namun tak perlu harus terpusat seperti di Stadion JSG. Pemerintah daerah hanya perlu memfungsikan seluruh pemerintah desa untuk menyediakan ruang karantina di desa masing-masing dengan dibiayai alokasi dana desa. Kementerian Desa sudah memerintahkan sebagian dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020.

Dengan begitu, sebuah daerah bisa memiliki banyak lokasi karantina di semua desa, sehingga pemudik bisa dikarantina di tempat asal. Penanganan karantina 14 hari bisa dilakukan petugas puskesmas atau puskesmas pembantu. Ini akan lebih mempermudah, dan membuat psikis warga yang dikarantina lebih tenang karena sudah di kampung halaman.

Ini sudah dilakukan di Kabupaten Jombang: sebanyak 306 desa/kelurahan menyiapkan gedung SD (Sekolah Dasar) untuk dijadikan ruang karantina. Begitu juga Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyiapkan 304 balai desa menjadi tempat karantina awal Orang dalam Pemantauan (ODP). Sementara itu, di Banyuwangi, ada 212 rumah dengan 495 kamar yang siap menjadi lokasi karantina berbasis desa. Pemkab menargetkan ada satu atau dua rumah isolasi di 217 desa dan kelurahan. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar