Sorotan

Partai dan Hattanomics

Oryza Ardiansyah Wirawan

Kita mengenang Mohammad Hatta yang dilahirkan di Bukittingi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Dari dia, kita belajar, pedagogi massa lebih baik daripada agitasi. Hatta adalah kebalikan sempurna dari Soekarno. Ibarat dua sisi mata uang, Sukarno adalah seorang agitator ulung. Sementara Hatta seorang pendidik yang ulet.

Ini ditunjukkannya saat memimpin Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Pendidikan bersama Sjahrir. Hatta menulis risalah berjudul ‘Kearah Indonesia Merdeka’ yang menjadi manifesto pergerakan.

Hatta juga menyusun daftar 150 pertanyaan kepada para kader PNI-Pendidikan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman terhadap manifesto tersebut. Pertanyaan tersebut mencakup aspek politik praktis dan teori-teori politik maupun ekonomi. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut menunjukkan sikap politik Hatta.

“Jawaban-jawaban mengandung suatu doktrin yang jelas walaupun sederhana: bahwa kekuasaan didistribusikan menurut distribusi kekuasaan ekonomi dalam suatu masyarakat, bahwa kebebasan politik tanpa persamaan di bidang ekonomi sangatlah terbatas, dan bahwa kemerdekaan Indonesia baru merupakan realita jika disertai perubahan ekonomi,” tulis sejarawan J.D. Legge.

Hatta mengkritik Partai Nasional Indonesia yang dipimpin Sukarno, yang baru berhasil menggalang massa, namun belum berhasil mencetak kader. Menurut penulis buku biografi Hatta, Deliar Noer, Hatta berpandangan pendidikan politik harus dilakukan melalui surat kabar maupun pertemuan bersifat kursus. Hatta berpendapat, perlu ada kaderisasi bagi pemimpin lapis kedua dan ketiga dan seterusnya, karena lapis pertama mendapat pengawasan ketat Belanda.

Hatta adalah lapis pertama itu. Dia mencanangkan sikap nonkoperatif dengan Belanda. Sikap ini membuatnya berurusan dengan hukum. Maret 1928, saat berhadapan dengan pengadilan di Den Haag, Hatta menuliskan pledoi berjudul Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij). Pledoi itu pada akhirnya tak pernah dibacakan, dan hakim menjatuhkan vonis bebas kepadanya.

Pledoi tersebut menjadi bahan diskusi kelompok-kelompok pergerakan di tanah air. “Hanya satu Indonesia yang mengesampingkan perbedaan antarkelompok yang dapat mematahkan kekuatan penjajah,” demikian Hatta merisalahkan makna nasionalisme.

Namun sikap nonkoperatif Hatta bukan sikap kepala batu. Hatta memandang perlunya fleksibilitas taktik politik dalam berjuang. Ia bisa berkompromi, jika ada orang Indonesia yang masuk parlemen Belanda. Baginya perjuangan politik kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di semua jalan.

Hatta hanya menolak sikap yang lembek. Kompromi berbeda dengan sikap menyerah atau lembek. Kompromi didasarkan pada posisi setara dengan lawan. Sementara sikap menyerah bertolak dari sikap di bawah hegemoni lawan.

Tak heran, jika Hatta mengecam Sukarno yang menyurati pemerintah Belanda dan menyatakan penyesalan, setelah ditangkap untuk kedua kalinya. Berbeda dengan kawannya itu, Hatta tak mau meminta maaf kepada Belanda, dan akhirnya dibuang ke Digul bersama Sjahrir.

Digul adalah neraka di mata publik Belanda. “Di mana-mana genangan air. Tak dapat disangkal, tempat ini merupakan neraka,” tulis Van Blankenstein, wartawan Belanda. Takashi Shiraishi, Indonesianis asal Jepang, menyebut: di Digul, mental tahanan politik bisa hancur karena putus asa berada dalam kebosanan tak berkesudahan. Di Digul, Hatta tetap bersikap nonkoperatif dan tak mau bekerja pada proyek pemerintah Belanda untuk mendapat tambahan uang.

Di PNI-Pendidikan, Hatta rutin memberikan kursus kader di Jakarta dan Bandung, masing-masing tiga hari sepekan. Pulang dari Belanda, ia berkeliling memberikan pidato di berbagai tempat, termasuk perguruan tinggi Islam di Padang. Di Jawa, Hatta mendapat sambutan hangat dari publik. Bahkan aktivitas mendidik ini dilakukannya saat berada dalam pembuangan di Boven Digul. Ia memberikan pelajaran filsafat dan ekonomi kepada masyarakat, selain menulis analisis untuk media Pemandangan.

Dari Hatta, kita memahami, bahwa ideologi politik dan ekonomi berjalan beriringan. Mungkin latar belakang keluarganya yang membentuk pemahamannya. Dia dilahirkan dari pasangan Muhammad Djamil dan Saleha. Sang ayah berasal dari keluarga ulama. Kakek Hatta, Syaikh Abdurrahman, adalah ulama besar di Surau Batu Hampar. Sementara sang ibu berlatar belakang keluarga saudagar. Kelak, masalah keagamaan dan ekonomi menjadi titik perhatian Hatta ketika menjalani karir politik, selain masalah demokrasi.

Hatta sudah tertarik dengan dunia pergerakan sejak sekolah di MULO. Ia aktif di Jong Sumatranen Bond, sebuah organisasi pemuda Sumatera, sebagai bendahara di Padang. Di Jakarta, saat menempuh pendidikan di Prins Hendrik School, sebuah sekolah perdagangan tingkat menengah, ia juga menjadi bendahara organisasi primordial tersebut. Hatta banyak berguru pada Haji Agus Salim saat di Jakarta.

Tahun 1921-1932, Hatta memilih belajar ekonomi di Handels Hogeschool dan Economische Hogeschool di Belanda. Di negeri tersebut, semangat perlawanan Hatta terhadap kolonialisme Belanda terbentuk melalui organisasi Perhimpunan Indonesia. Ia banyak belajar dari Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, maupun Tjipto Mangunkusumo.

Tahun 1926, Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Di sinilah, awal pergersekannya dengan kaum Komunis. Didukung Sutan Sjahrir, Hatta berkonflik dengan kelompok Komunis yang berniat menguasai Perhimpunan Indonesia. Namun, Hatta dan Sjahrir kalah. Mereka digulingkan dari kepengurusan organisasi. Kedua orang itu lantas memimpin Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Pendidikan yang menekankan diri pada pendidikan kader politik.

Saat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, Hatta menegaskan sikapnya sebagai antipenjajah, dan menunjukkan adanya persoalan ekonomi di balik penjajahan terhadap Indonesia. Ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi sebagai bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Pengaruh demokrasi sosial yang dipelajarinya saat di Belanda, membuat Hatta bersikap kritis terhadap kapitalisme. Dalam pidatonya saat menerima gelar doktor kehormatan di Universitas Gajah Mada, 27 November 1956, ia menyatakan: ‘di mata perekonomian kapitalis yang datang menyerbu, Indonesia merupakan suatu perkebunan besar. Eksploitasinya didasarkan dua faktor yang menguntungkan, yaitu tanah yang suburu dan upah buruh yang murah.’

Kapitalisme yang eksploitatif terhadap manusia, menurut Hatta, tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus berlaku pula demokrasi ekonomi,” katanya.

Dalam konsepsi Hatta, demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi ekonomi di dalamnya, harus didasarkan pada rapat, mufakat, tolong-menolong atau gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja. Ia jatuh cinta dengan konsep koperasi.

Tahun 1925, saat masih kuliah, Hatta pernah mengunjungi Denmark dan negara-negara Skandinavia untuk mengamati perkembangan koperasi. “Dalam segi ekonomi dilaksanakan kooperasi sebagai dasar perekonomian rakyat, ditambah dengan kewajiban pemerintah untuk menguasai atau mengawasi cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,” katanya.

Dalam segi politik, Hatta meyakini sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah berdasarkan kepentingan umum. Tapi ia menolak kata ‘mufakat’ yang dipaksakan seperti yang terjadi di Negara totaliter. Mufakat baru terjadi setelah ada musyawarah. Kedaulatan rakyat adalah inti demokrasi yang didukung Hatta. “Indonesia yang adil… akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai ke bawah berdasarkan kedaulautan rakyat,” katanya, dalam pidato di Aceh.

Keyakinan ekonomi politik Hatta tak berhenti pada jargon. Mungkin inilah yang membedakannya dengan Sukarno. Dia lebih detail dan teknis dalam bekerja. Semasa menjadi wakil presiden, Hatta memiliki tiga konsepsi ekonomi alias Hattanomics: penguasaan aset negara, kontrol terhadap perusahaan swasta, dan penumbuhan perekonomian rakyat yang mandiri. Konsepsi demokrasi ekonomi diwujudkan dalam wajah koperasi dengan membentuk Gabungan Koperasi Batik Indonesia.

GKBI berhasil membangun empat pabrik mori, kain bahan batik, di Jawa. Hatta juga mendorong tumbuhnya perusahaan negara, dan salah satunya adalah Semen Gresik. Sayang, kendati mendorong tumbuhnya Semen Gresik, ia justru tak hadir dalam peresmian di tahun 1958, karena sudah tak lagi menjabat wakil presiden.

Ironi terjadi. Hattanomics semasa Hatta berkuasa justru tidak muncul dengan sokongan partai politik yang kuat. Partai politik Orde Lama lebih suka bergumul dengan isu dan jargon politik nasionalisme. Ekonomi politik adalah jalan sunyi Hatta. Sesunyi konsistensi sikapnya dalam menerapkan kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam dan sosialisme.

Sesunyi kisahnya yang hanya menerima semacam tunjangan lauk-pauk sebagai pensiunan wakil presiden sebesar seribu rupiah per bulan. Uang pensiunnya tak cukup untuk membayar tagihan telpon. Hatta pun rela jika sambungan telponnya dicabut. Ia menolak tawaran untuk menjadi komisaris perusahaan Belanda.

Bagaimana dengan hari ini? Harapan Hatta untuk menjadikan partai sebagai kekuatan yang mendukung ideologi ekonomi politik yang berpihak kepada rakyat agaknya masih jauh panggang dari api. Berbeda dengan di Eropa dan Amerika Serikat, di mana partai politik bertarung menggunakan platform ekonomi dan menjalankannya saat berkuasa, pertarungan politik di Indonesia baru sebatas saling kunci dan berbagi kuasa. Itulah kenapa badan usaha milik negara tidak pernah lepas dari tatapan mata curiga sebagai bagian dari pembagian kue kekuasaan.

Apa boleh buat. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar