Iklan Banner Sukun
Sorotan

Optimisme yang Realistis Kebangkitan Ekonomi Jatim

Tiga narasumber, Fitradjaja, Prof Dr Badri Munir Sukaca, dan Sumrambah pada kegiatan FGD tentang Outlook Ekonomi Jatim 2023 yang digelar Portal Jatim Communication di Hotel Java Paragon Surabaya, Kamis (18/8/2022) sore.

Saat menyampaikan pidato Nota RAPBN 2023 di hadapan sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo menyebutkan kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren meningkat. Pada triwulan I 2022, ekonomi tumbuh sebesar Rp5,1 persen, kemudian diperkuat capaian triwulan II 2022 sebesar 5,44 persen, sehingga mampu menghasilan surplus pada APBN sebesar Rp106 triliun.

Tren ini ditopang tumbuhnya sektor-sektor strategis secara ekspansif, mulai pulihnya konsumsi masyarakat, dan kinerja ekspor yang solid. Neraca perdagangan selama 27 bulan terakhir mencatatkan surplus. Pada semester I 2022, surplus yang dihasilkan neraca perdagangan mencapai Rp364 triliun.

Demikian pula investasi di Indonesia tumbuh begitu pesat. Dari total investasi yang masuk, porsi sebanyak 52 persen berada di luar Pulau Jawa. Ini menandakan telah terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Juga menandakan arah pembangunan tidak lagi Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris.


Pendapatan nasional dari sumber daya alam mencatatkan angka positif. Hilirisasi nikel telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali. Di akhir 2021, nilai ekspor besi baja tercatat sebesar Rp306 triliun dan akhir tahun ini diharapkan nilainya meningkat menjadi Rp440 triliun.

Laju inflasi Indonesia juga menunjukkan capaian yang jauh lebih moderat dibandingkan negara lain. Pada Juli 2022, inflasi di Indonesia tercatat sebesar 4,09 persen (YoY). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan inflasi di sejumlah negara-negara kawasan ASEAN yang berada di level 7 persen.

Atas capaian ini, Pemerintah menargetkan pendapatan nasional dalam RAPBN 2023 naik sebesar 5,3 persen. Untuk mencapai target ini, Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Angka inflasi di 2023 akan dijaga pada level 3,3 persen. Sementara, nilai tukar Rupiah diperkirakan sekitar Rp14.750 per USD. Sedangkan harga minyak dunia diperkirakan berkisar pada 90 USD per barel.

Sedang pendapatan negara pada 2023 ditetapkan sebesar Rp2.443,6 triliun. Angka ini terdiri dari pendapatan perpajakan yang dipatok sebesar Rp2.016,9 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp426,3 triliun. Penerimaan pajak terbagi atas penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Pada 2022, capaian pendapatan pajak berada di kisaran Rp1.608,1 triliun dan pada 2023 ditetapkan sebesar Rp2.016,9 triliun Ada kenaikan sekitar Rp408 triliun lebih. Sedang kepabeanan dan cukai pada 2022 diperkirakan sebesar Rp316,8 triliun. Sementara untuk RAPBN 2023, penerimaan dari pos ini diperkirakan Rp301,8 triliun.

Sementara untuk cukai, outlook 2022 memperkirakan pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp224,2 triliun atau tumbuh 14,7 persen dibandingkan 2021. Sedang untuk RAPBN 2023, Pemerintah memperkirakan pendapatan cukai sebesar Rp245,4 triliun atau tumbuh 9,5 persen.

Tiga narasumber, Fitradjaja, Prof Dr Badri Munir Sukaca, dan Sumrambah pada kegiatan FGD tentang Outlook Ekonomi Jatim 2023 yang digelar Portal Jatim Communication di Hotel Java Paragon Surabaya, Kamis (18/8/2022) sore.

Konteks Jatim

Optimisme kebangkitan ekonomi di aras nasional tersebut tentu menggembirakan banyak kalangan. Diharapkan optimisme tersebut membawa berkah di level regional (provinsi) dan lokal (kabupaten/kota) setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19. Provinsi Jatim sebagai wilayah yang memberikan kontribusi signifikan pada gross national product (GNP) sekitar 23 persen, dengan nilai PDRB sebesar Rp2.299,46 triliun di tahun 2020.

“Banyak sektor ekonomi di Jatim memberikan sumbangsih besar pada perekonomian nasional,” kata Prof Dr Badri Munir Sukaca, guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB), Universitas Airlangga (UA) Surabaya, pada kegiatan FGD Outlook Ekonomi Jatim 2023 yang digelar Portal Jatim Communication di Java Paragon Hotel di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Kamis (18/8/2022) sore.

Banyak sektor ekonomi Jatim yang memberikan sumbangsih besar di level nasional, seperti sektor pertanian, migas, cukai rokok, jasa, perdagangan, dan lainnya. Sumrambah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim, narasumber lainnya di kegiatan FGD mengungkapkan, data pada 2021 menunjukkan, Jatim memproduksi beras 5 sampai 6 juta ton per tahun. “Itu sama dengan 14-16 persen dari produksi besar nasional,” katanya.

Tak hanya beras. Tingkat produksi jagung Jatim per tahun mencapai 6 sampai 7 juta ton atau 29 persen dari produksi nasional, sapi sebanyak 4,9 juta ekor dari populasi sapi secara nasional sebanyak 18 juta ekor. Telur ayam kontribusi Jatim sebesar 34 persen, ayam pedaging mengontribusi sebesar 13 persen, dan banyak komoditas lainnya. “Lifting minyak terbesar nasional sekarang berasal dari Jatim,” tambah Prof Badri Munir.

Potret seperti itu menumbuhkan optismisme bersifat realistik perekonomian Jatim di tahun 2023 mendatang. Market domestic Jatim juga besar. Merujuk pada sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Jatim mencapai 40,67 juta jiwa. Dari jumlah penduduk sebesar itu, sebanyak 71,65 persen di antaranya berada di usia produktif (usia15-64 tahun).

Sebaran penduduk Jatim sebagian besar berada di kawasan budaya Mataraman sebesar 34,62 persen, di kawasan budaya Arek sebesar 30,86 persen, kawasan budaya Pendalungan sebesar 24,67 persen, dan kawasan budaya Madura sebesar 9,85 persen.

“Kami melihat ekonomi makin menggeliat, termasuk di Jatim. Geliat ekonomi dipastikan mendinamisasi kegiatan ekonomi, membuka peluang saving, dan investasi. Kendati geliat ekonomi ini belum sepenuhnya seperti saat sebelum pandemi,” kata Wakil Ketua Kadin Jatim bidang Kerja Sama Antarlembaga, Fitradjaja Purnama, narasumber lain di kegiatan FGD.

Cukai Rokok dan Proteksi Pertanian

Agar akselerasi perekonomian Jatim terus tumbuh positif dengan tingkat growth lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, para pelaku bisnis yang bernaung di Kadin Jatim, menurut Fitra, mengingatkan pemerintah tak gampang menaikkan tarif pajak dan cukai rokok.

Dia mengutarakan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak bisa dengan cara meningkatkan tarif pajak kaum the have di negara ini. “Jangan ujug-ujug menaikkan tarif cukai rokok,” katanya mengingatkan. Sebab, konsumen produk rokok sebesar besar masyarakat level menengah bawah.

Khusus tentang cukai rokok, secara praksis, sebagian besar pabrikan rokok besar, menengah, kecil, dan mikro berada di Jatim. Pabrikan rokok besar itu di antaranya PT HM Sampoerna, PT Bentoel Malang, dan PT Gudang Garam Kediri (Tbk). Prof Badri Munir menjelaskan, ketika tarif cukai rokok dinaikkan, multiplier effect yang timbul bersifat beruntun dan menyentuh banyak aspek.

Apa saja? Prof Badri Munir menguraikan, kenaikan tarif cukai rokok sigaret kretek tangan (SKT) sebesar 1 persen, maka policy tersebut mengakibatkan Rp56 miliar pendapatan hilang, bertambah jumlah pengangguran sebanyak 336 orang, berkurang pendapatan rumah tangga karyawan pabrik rokok sebesar Rp12 miliar. Jadi, kata Prof Badri Munir, kebijakan kenaikan tarif cukai bersifat kompleks. Apalagi besaran nilai kenaikannya tinggi, misalnya 9 sampai 12 persen.

“Saran saya, cari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lain, karena selama ini kompleksitas ekonomi Indonesia masih rendah. Kita lebih banyak mengekspor raw material, seperti minyak sawit, gas alam, nikel, batubara, dan bahan tambang lain,” kata Prof Badri Munir mengingatkan.

Sektor ekonomi pertanian dalam pengertian luas (termasuk perikanan dan peternakan) memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam struktur PDRB Jatim, di bawah sektor industri manufaktur, jasa dan perdagangan. Namun demikian, kata Sumrambah, sektor pertanian mengadaptasi sekitar 62 persen tenaga kerja di Jatim. Proteksi politik dan hukum oleh pemerintah dibutuhkan agar konversi lahan pertanian ke sektor ekonomi nonpertanian tak terus bertambah besar dan luas.

Lalu apa yang mesti dilakukan pemerintah? Sumrambah menyarankan, pemerintah mengeluarkan policy perlindungan lahan sawah atau pertanian. Policy lain adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya pertanian di kalangan penduduk usia produktif. “Sebagian besar usia petani kita di atas usia 45 tahun,” ujarnya.

Langkah lain yang bisa diambil pemerintah adalah memperkuat kelembagaan pertanian, seperti kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sistem informasi produksi pertanian dan marketing hasil pertanian mesti diperluas dan diperkuat. Tentunya, dalam konteks kekinian dengan bantuan informasi dan teknologi (IT). “Penguatan lembaga riset pertanian juga penting dilakukan,” tegasnya.

Rencana kebijakan pengurangan subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah, kata Sumrambah, lebih proporsional dan realistis. Memang sebaiknya subsidi pupuk dihilangkan. Sebab, disparitas harga yang tinggi antara pupuk subsidi dengan pupuk nonsubsidi mengakibatkan banyaknya modus dan model kecurangan di lapangan. Secara faktual, harga pupuk subsidi sebesar Rp112 ribu per 50 kilogram. Sedang pupuk nonsubsidi sebesar Rp500 ribu per 50 kilogram.

“Saya punya banyak contoh tanpa pupuk subsidi petani tetap mampu meraih keuntungan dari aktifitas pertanian yang dilakukan. Yang penting ada bantuan teknologi, benih, dan manajemen pascapanen yang baik,” ungkap Sumrambah. [air/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar