Sorotan

Oposisi Loyal Membangun Rumah Ekspektasi

Aga Suratno

Salah satu ciri penting demokrasi adalah berlangsungnya sirkulasi pemimpin secara periodik. Untuk keperluan itu demokrasi menyediakan instrumen suksesi pemimpin secara damai. Instrumen itu bernama pemilu.

Kalah-menang dalam pemilu pada masyarakat demokratis adalah hal yang lumrah. Yang menang berusaha mewujudkan janji politiknya. Dalam beberapa hal juga berupaya mempertahankan kekuasan. Yang kalah menempatkan diri sebagai opisisi loyal sembari menyiapkan diri berlaga kembali dalam kontestasi pemilu berikutnya.

Dalam literatur politik, secara sederhana, oposisi loyal dijelaskan sebagai sikap mengritisi kebijakan penguasa tetapi tidak disertai dengan niat menjatuhkan penguasa yang sedang memerintah. Dalam demokrasi yang melembaga penguasa dan oposan sama-sama berorientasi pada terjaga dan terpeliharanya keberlangsungan sistem.

Masyarakat dalam demokrasi yang melembaga mengutamakan substansi ketimbang prosedur. Demokrasi substantif lebih dari sekadar urusan 50 persen plus satu. Dalam perspektif ini kehadiran oposisi loyal merupakan keharusan untuk memenuhi tegaknya demokrasi. Selain itu, juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power, kata orang pintar. Asumsi yang mendasarinya adalah, seperti yang disampaikan Lord Acton, Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely). Karena itu, ada yang bilang demokrasi  menghendaki kontrol demi tercapainya keseimbangan. Demokrasi menghendaki check and balance. Dan, fungsi kontrol itu dijalankan oleh oposisi (loyal).

Uraian di atas dimaksudkan untuk mengantarkan penjelasan tentang pentingnya membangun relasi dan komunikasi politik dalam perspektif demokrasi substanstif. Bangunan seperti itu penting bagi penghuni rumah demokrasi. Penghuninya sama-sama melihat kritik sebagai keharusan.  Oposan mengritisi penguasa dan di ujung yang lain penguasa tidak alergi, apalagi anti kritik. Dalam dinamika demokrasi seperti itu Jember mestinya dikelola.

Dalam politik konflik ada gejala serba hadir. Konflik serba hadir  karena perbedaan kepentingan dan keterbatasan sumber. Karena serba hadir maka yang bisa dilakukan adalah mengelolanya agar tidak mengarah pada konflik zero sum. Konflik zero sum adalah konflik yang akan tuntas hanya jika salah satu pihak yang terlibat dalam konflik jatuh dalam ketidakberdayaan. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada kompromi.

Dalam relasi Eksekutif dan legislatif konflik zero sum menghasilkan ketidak berdayaan salah satu pihak. Eksekutifnya digdaya, Legislatifnya tak berdaya. Atau sebaliknya, Legislatifnya digdaya, Eskekutifnya tak berdaya. Relasi seperti ini tentu tidak sehat.

Pengalaman yang sebelumnya mengajarkan bahwa relasi Eksekutif-Legislatif yang tidak harmonis menghasilkan tumpukan masalah. Masalah bukan hanya bertumpuk, melainkan bahkan berkelindan. Sulit mengurai mana masalah yang lebih dahulu harus digarap dan dirampungkan. Betapa tidak, di sana adalah masalah ketiadaan APBD, ada problem yang menyangkut konsolidasi birokrasi dan organisasi, ada Angka Kembatian Ibu (AKB ) dan Angka Kematian Bayi serta stunting yang tinggi dan ada pula kerusakan infrastuktur jalan.

Maka, agar tidak terperosok di lubang yang sama relasi Eksekutif-Legislatif mesti dibangun di atas pondasi demokrasi substantif. Sebab, demokrasi substantif tidak mengenal dendam politik. Dendam politik hanya menghasilkan ketidakstabilan, karena yang ada dalam dendam politik hanya hasrat menjatuhkan lawan. Demokrasi substantif juga berarti yang berkuasa tidak alergi, apalagi anti kritik. Di ujung yang lain, oposan mengritisi penguasa untuk keperluan mencapai keseimbangan. Politik dengan demikian menjadi produktif.

Memang benar, konflik adalah gejala serba hadir. Tetapi, jangan lupa ada juga yang melihat politik sebagai seni serba mungkin (art of possible). Dengan begitu, politik juga mengenal negosiasi, kompromi dan jalan tengah. Syukur, kalau semua pihak berpikiran politik itu sejatinya adalah kebajikan yang oleh karena itu urusannya lebih dari sekadar urusan antara parpol pengusung dan bukan pengusung calon pemimpin. [ted]

Aga Suratno, Jurnalis dan penasihat PWI Jember



Apa Reaksi Anda?

Komentar