Iklan Banner Sukun
Sorotan

NU dan Lanskap Politik Post Orde Baru (2)

Ainur Rohim, Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Satu catatan penting tentang jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) di era Post Orde Baru adalah terjadinya fragmentasi dan pembelahan politik kiai, tokoh, dan elite NU akibat aspirasi dan political choice berbeda. Namun hal tersebut tak sampai mengakibatkan pembelahan struktural jam’iyyah.

Kita tentu ingat pada Pilpres 2004, pemilihan secara langsung kali pertama, dari lima capres-cawapres, sebanyak 4 pasangan ada tokoh NU.

Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (Partai Demokrat) berpasangan dengan Jusuf Kalla/JK (NU), Megawati Soekarnoputri (PDIP)-KH Hasyim Muzadi (NU), Wiranto (Golkar)-Gus Solah (NU), dan Hamzah Haz (NU/PPP)-Agum Gumelar (pensiunan TNI).

Hanya pasangan Amien Rais (PAN/Muhammadiyah)-Siswono Yudohusodo (mantan Golkar) yang tak melibatkan tokoh dan elite NU di dalamnya.

Pembelahan politik secara struktural organisasional yang dihindari oleh kiai, elite, dan tokoh dalam konteks perbedaan pilihan politik tersebut, mengindikasikan makin matangnya para stakeholder NU dalam berorganisasi.

Poin lainnya adalah makin mengental dan tingginya sikap toleransi antarelite, kiai, dan tokoh dalam menyikapi perbedaan pandangan politik praktis yang terjadi.

Kalau pun pembelahan politik itu terjadi, yang tak jarang yang muncul adalah model pembelahan politik berdimensi struktural versus kultural. Hal itu seperti terjadi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018 lalu.

Pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputra (PDIP, PKB, Partai Gerindra, dan PKS) banyak didukung kiai NU yang duduk di struktur kepengurusan NU Jatim maupun pengurus besar NU, seperti KH Anwar Manshur dari Pondok Lirboyo Kediri, KH Anwar Iskandar dari Pondok, KH Mutawakkil Alallah dari Pondok Genggong Probolinggo, KH Agoes Ali Masyhuri dari Pondok Bumi Sholawat Sidoarjo, dan banyak kiai lainnya.

Kutub para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang mendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018 bisa disebut Poros Lirboyo. Hal itu mengacu pada Pondok Lirboyo Kediri, mengingat pemangku pondok ini merupakan kiai dan patron teologis yang dihormati kiai dari pondok lainnya.

Di sisi lain, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak disokong Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, PAN, dan lainnya. Kekuatan kiai dan pemangku pondok yang mendukung Khofifah-Emil bisa kita sebut sebagai Poros Tebuireng. Realitas tersebut mengacu pada Pondok Tebuireng Jombang yang dipimpin KH Salahuddin Wahid (Gus Solah).

Tokoh sentral poros ini di antaranya Gus Solah dan KH Asep Syaifuddin Halim (Kiai Asep), pimpinan Pondok Amanatul Ummah Kabupaten Mojokerto.

Pasangan ini banyak didukung dan disokong kiai-kiai NU pemangku pondok yang tak duduk di struktur kepemimpinan NU di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Mereka lebih populer sebagai kiai kultural, karena tak duduk di posisi struktur NU di level mana pun.

Kajian yang penulis lakukan saat menulis tesis di program magister ilmu politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (2019), menunjukkan, Pilgub Jatim 2018 yang menghadapkan dua kader NU di ajang kontestasi merupakan realitas politik yang menarik, mengingat selama ini Jatim jadi ranah politik paling penting bagi NU dan partai yang memiliki hubungan kesejarahan dengan NU.

Tensi politik Pilgub Jatim 2018 berlangsung dalam dinamika politik tinggi sekali pun menghadapkan sesama kader NU sebagai cagub. Sebab, banyak kiai, pimpinan pondok pesantren yang terlibat dan atau melibatkan diri dalam proses agenda politik ini, baik kiai NU yang duduk di jabatan struktural NU maupun kiai NU yang berada di luar jalur struktural NU (kultural).

Pilgub Jatim 2018 bakal menjadi pertemuan ketiga bagi Gus Ipul dan Khofifah dalam kontestasi politik tingkat regional. Tampilnya dua kader terbaik NU di ajang Pilgub Jatim 2018 mengakibatkan dinamika politik cenderung bergerak meninggi di internal NU, terutama di kalangan kiai pengasuh pondok pesantren dan jamaah NU. Terjadi pembelahan dan polarisasi politik di internal kiai dan pondok pesantren di lingkungan NU terkait politik dukung-mendukung.

Secara garis besar, Pilgub Jatim 2018 mengakibatkan munculnya dua poros besar kiai dan pondok NU terkait dengan politik dukung-mendukung cagub-cawagub, yakni Poros Lirboyo dan Poros Tebuireng. Dalam dinamika lokal NU, poros dimakna sebagai episentrum pemusatan pengaruh kekuasaan politik dan kultural ulama secara informal yang kemudian berjejaring kepada pesantren-pesantren lainnya.

Terciptanya poros pesantren biasanya diinisiasi kiai sepuh, baik secara individu maupun kolektif, yang kemudian berkembang menjadi forum konsultasi bagi para alim ulama untuk memberikan penilaian maupun dukungan politis terhadap entitas tertentu secara moral dan kultural (Abdurrahman, 2009:31 dalam Wasisto Raharjo Jati, 2012).

Pembelahan politik antar-kiai itu tak hanya ditentukan satu atau dua kiai saja, tapi bersifat berjejaring dan melibatkan banyak kiai dari pondok pesantren berbeda. Karena itu, masalah ini menarik dikaji dalam perspektif pendekatan teori jaringan politik.

Perspektif teori jaringan politik obyek dasarnya menganalisis struktur politik adalah untuk menjelaskan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor di sistem sosial, di mana distribusi tersebut adalah fungsi dari posisi- posisi yang dijabat dalam suatu atau banyak jaringan. Struktur dari relasi antar-aktor dan posisi aktor-aktor individu sangat mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sifat dari aktor-aktor individu dan sistem sendiri secara keseluruhan (Knoke, 1994; 9).

Sejak Pilgub Jatim digelar secara langsung (2008/2009, 2013, dan 2018), tarik-menarik dukungan politik dari kiai-kiai NU tak pernah mengerucut pada satu kandidat. Terjadi pembelahan dukungan politik antar-kiai NU. Dibandingkan dengan Pilgub Jatim 2008/2009, Pilgub Jatim 2018 lebih sedikit diikuti kandidat berlatar belakang NU.

Secara faktual, serangkaian pertemuan kiai sepuh NU di wilayah Mataraman, yang meliputi Kediri, Tulungagung, Blitar dan Trenggalek, dan kawasan Tapal Kuda serta Pantura Jatim dilakukan langkah serupa untuk mematangkan pencalonan Gus Ipul.

Pada 24 Mei 2017 dilangsungkan pertemuan di Pondok Lirboyo, Kediri. Pertemuan dilakukan untuk menindaklanjuti surat partai. Salah satu agenda yang dibahas adalah soal cagub Jatim. Para kiai NU di Mataraman sepakat mendukung Gus Ipul menjadi cagub tunggal Jatim dari PKB.

Setelah pertemuan di Pondok Lirboyo, para kiai sepuh NU, khususnya yang berada di kawasan Tapal Kuda Jatim, menggelar pertemuan di Pondok KH Zainul Hasan

Genggong, Kabupaten Probolinggo. Pertemuan yang diikuti sekitar 100 kiai NU di kawasan Tapal Kuda itu sepakat dengan isi pertemuan 100 kiai di kawasan Mataraman yang pada hari yang sama dihelat di Pondok Lirboyo Kediri.

Para kiai NU sepakat mengusung Saifullah Yusuf sebagai cagub. Sikap politik para kiai NU tersebut dipertegas dalam pertemuan di Pesantren Bumi Sholawat di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Di pesantren ini, pada 25 Mei 2018, digelar pertemuan para kiai dan dihadiri sekitar 1.000 undangan. KH Agoes Ali Masyhuri menegaskan agar PKB mematuhi keputusan para kiai NU untuk mendukung Gus Ipul sebagai cagub Jatim.

Di sisi lain, sejumlah kiai sepuh NU berdiri mendukung Khofifah Indar Parawansa (Khofifah) sebagai cagub Jatim. Mereka antara lain KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) pimpinan Pondok Tebuireng Jombang, KH Asep Saifuddin Chalim, pimpinan Pondok Amanatul Ummah Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan banyak kiai lainnya.

Ada sejumlah pertimbangan kenapa dukungan politik diberikan kepada Khofifah untuk tampil sebagai cagub Jatim di Pilgub 2018. Ini merupakan kali ketiga Khofifah maju dalam kontestasi Pilgub Jatim. Dukungan para kiai NU itu disampaikan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Khofifah di Pondok Tebuireng, Jombang, yang digelar sejak siang hingga petang, Minggu, 15 Oktober 2017.

Usai pertemuan, KH Asep Saifudin Chalim mengungkapkan alasan para kiai mendukung Khofifah, karena kiai punya tanggung jawab terwujudnya tatanan kehidupan yang luhur.

Alasan lainnya, para kiai mendukung Khofifah karena ia dianggap memenuhi empat kriteria atau sifat seorang pemimpin sebagaimana ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yakni siddiq (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan gagasan), fathonah (cerdas), dan amanah (bertanggung jawab).

Di sisi lain, Muslimat NU merupakan ormas yang dipimpin Khofifah cukup lama. Sayap organisasi NU yang menaungi kaum ibu-ibu itu dikenal sebagai pendukung tradisional Khofifah pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013.

Salah satu tokoh penting di balik dukungan kepada Khofifah adalah KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pimpinan Pesantren Tebuireng Jombang. Saat itu, Gus Solah mengatakan, dia akan tetap memilih Khofifah pada Pilgub Jatim 2018 walaupun nanti kedua keponakannya, yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Zanubah Arifah Hafsah atau yang akrab disapa Yenny Wahid, sama-sama maju dalam Pilgub Jatim 2018.

“Sebab, yang lebih lebih memenuhi syarat adalah Khofifah untuk menjadi gubernur Jatim,” kata Gus Solah saat itu.

Memahami positioning kiai NU dalam konteks politik, terutama dalam ruang lingkup kontestasi politik, mesti jeli dan hati-hati. Kiai harus dipahami dalam pengertian personal dan kelembagaan. Hal itu penting mengingat NU secara kelembagaan (jam‟iyyah) menegaskan telah menarik diri dari arena politik praktis sebagaimana diputuskan pada Muktamar NU ke-27 di Pondok Salafiyah Syafi‟iyah Asembagus, Situbondo pada 1984.

Keputusan Situbondo dipertegas dengan dengan keputusan muktamar NU ke-28 di Pondok Al Munawwir Krapyak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989. Pada keputusan muktamar NU Nomor 06/MNU-28/1989 tentang pandangan dan sikap NU terhadap politik antara lain disebutkan: Pertama, berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa. Dan ketiga, berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar