Iklan Banner Sukun
Sorotan

NU dan Lanskap Politik Post Orde Baru (1)

Ainur Rohim, Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Muncul desakan kuat dari pengurus jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) Jatim agar muktamar ormas Islam ini segera digelar. Bulan Nopember 2021 diharapkan perhelatan terbesar NU itu bisa diwujudkan.

Mengamati dan menganalisa gerak dinamis ormas Islam yang didirikan KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri di Kota Surabaya ini tentu sangat menarik. Maklum, NU merupakan ormas Islam dengan jumlah jamaah terbesar dibanding ormas lain.

Rencananya, muktamar NU digelar di Provinsi Lampung. Kalau pun muktamar jadi dilaksanakan pada Nopember 2021, tempo tersebut mundur sekitar setahun dari agenda semula. Pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan dan argumentasi mendasar mundurnya tempo muktamar NU.

Sebagai ormas Islam yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Kota Surabaya, NU kenyang pengalaman politik. Kenyang hidup dan bertahan eksist di berbagai era politik. Era pergerakan nasional dan Kolonialisme Belanda, era penjajahan Jepang, era perang kemerdekaan, era demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin (Orde Lama), era Orde Baru, dan era Post Orde Baru (Reformasi).

Di semua era tersebut, NU mampu mempertahankan posisi, eksistensi, dan kelangsungan hidupnya. Ormas Islam ini pernah berposisi sebagai ormas an sich, lalu berubah jadi partai politik (Parpol), dan kembali sebagai ormas Islam.

Tentu ke semua perubahan tersebut memberikan banyak pengalaman dan hikmah. Persinggungan NU dengan politik adalah realitas yang tak mungkin dinafikan dan dibantah. Tema ini paling menarik dalam mengamati NU, mengingat relasi pasang-surut di antara keduanya.

Di era Post Orde Baru, di era penerapan demokrasi elektoral, kader-kader NU menunjukkan kekuatan pengaruh sosiologis, teologis, dan politiknya. PKB dan PPP sebagai kekuatan politik representasi warga NU yang utama, di mana pada kedua partai tersebut banyak elite, tokoh, dan warga NU yang berkiprah di dalamnya, raihan suara kedua partai tersebut cukup bagus, terutama PKB. Sekali pun masih kalah dengan 3 partai berpaham Nasionalis lainnya: PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

Di tataran politik regional, terutama di Jatim, Jateng, dan Jabar sebagai teritori kunci dalam demokrasi elektoral di Indonesia, mengingat jumlah konstituennya yang sangat besar, NU mengirimkan tiga kader terbaiknya di pimpinan ketiga provinsi tersebut.

Khofifah Indar Parawansa (Muslimat NU) sebagai Gubernur Jatim dan berpasangan dengan Emil E Dardak (Demokrat), Taj Yasin Maimoen Zubair (PPP) sebagai Wagub Jateng yang berpasangan dengan Gubernur Ganjar Pranowo (PDIP), dan Uu Ruzhanul Ulum (PPP) di jabatan Wagub Jabar bergandengan dengan Ridwan Kamil (Profesional).

Di ketiga provinsi tersebut, jumlah konstituennya sekitar 100 juta pemilih. Itu jumlah sangat besar dan memiliki nilai strategis politik sangat tinggi, terutama untuk agenda pemilihan umum presiden (Pilpres).

Gambaran faktual pengaruh politik NU yang kuat di implementasi demokrasi elektoral di semua tingkatan bisa dilihat dalam komposisi dan konfigurasi tokoh yang duduk di jabatan wakil presiden (Wapres).

M Jusuf Kalla (JK) yang pernah menjabat sebagai wapres di era Presiden SBY (2004-2009), lalu berlanjut di era Presiden Jokowi (2014-2019) merupakan tokoh NU yang berasal dari luar Jawa (Provinsi Sulsel), dan KH Ma’ruf Amin di era Presiden Jokowi kedua (2019-2024), asal Provinsi Banten, memperlihatkan tingginya pengaruh NU dalam hajatan pilpres.

Dalam konteks ini, ada NU Factor’s yang selalu dikalkulasi dan dipertimbangkan elite partai lain sebelum memutuskan pasangan capres-cawapres.

Sekali pun kita tahu bahwa NU secara organisasional telah keluar dari politik praktis, berubah menjadi ormas Islam diniyyah sejalan dengan keputusan muktamar ke-27 NU di Pondok Salafiyah Syafi’iyah di Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jatim pada 1984 lalu. Ormas Islam ini menegaskan dirinya berupaya keras bergerak di ranah politik kebangsaan dan kenegaraan, bukan politik kekuasaan.

Secara praksis, terjadi fragmentasi politik di kalangan elite dan tokoh NU yang bergerak di ranah politik. Mereka tak mengumpul di satu wadah politik tertentu, seperti PKB atau PPP. Banyak tokoh dan elite partai lain yang memiliki relasi politik, kultural, sosiologis, dan historis dengan NU tak bergabung di PKB atau PPP. Mereka bernaung di bawah payung partai lain: Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan lainnya.

Di era politik kekinian, ciri politik elite berlatar belakang NU memiliki ruang kebebasan politik untuk menentukan di mana meniti karir. Realitas tersebut sangat jauh berbeda ketika NU di bawah pimpinan KH Abdul Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid saat Pemilu 1955.

Saat itu, sebagian besar elite, tokoh, dan kiai NU bergabung di Partai NU dan hanya sebagian kecil yang masih bertahan di Partai Masyumi, setelah NU menyatakan keluar dari Masyumi sesuai hasil muktamar Palembang pada 28 April sampai 1 Mei 1952.

Karena itu, tak mengherankan hasil Pemilu 1955 menunjukkan peningkatan suara sangat signifikan bagi Partai NU. Partai ini asalnya hanya memiliki wakil di lembaga legislatif kurang dari 10 kursi lalu jadi lebih dari 40 kursi sesuai hasil Pemilu 1955.

Di pesta politik tersebut, Partai NU bertahan di posisi ketiga di bawah PNI dan Partai Masyumi. Tapi, partai kaum Islam Tradisional ini memenangkan pertarungan di daerah pemilihan Jatim, wilayah yang punya ikatan historis, politis, kultural, sosiologis, dan psikologis yang sangat kuat dengan NU. Jatim sama dengan NU dan NU identik dengan Jatim.

Demokrasi elektoral post Orde Baru menjadi akses politik yang menjanjikan dan menarik bagi praktek politik massa. Popularitas dan ketokohan seseorang menjadi faktor penting dalam perspektif politik praktis, selain tentu faktor kapasitas pribadi, profesionalisme, dan pengalaman.

Bagi sebagian besar pemilih, ketokohan di bidang teologi adalah hal penting dan jadi modal berharga dalam mengarungi kerasnya kontestasi politik demokrasi electoral dan menentukan pilihan politik. Pilihan politik dimaksud ada yang dipengaruhi nilai-nilai psikologis dan sosiologis. Bukan semata-mata berdasar pertimbangan legal rasional.

Sekali pun terjadi fragmentasi politik di kalangan tokoh, kiai, elite, dan warga NU di lapangan politik praktis, NU Factor’s tetap menjadi dimensi penting yang mesti dikalkulasi secara rigid dan serius di banyak kontestasi politik. Misalnya, di Pilgub Jatim, Pilgub Jateng, Pilgub Jabar, Pilpres, dan lainnya.

Lanskap politik Indonesia post Orde Baru memberikan banyak akses dan manfaat politik bagi elite dan tokoh NU, setelah lebih dari 32 tahun di era rezim Orde Baru Soeharto, NU ditempatkan sebagai kekuatan sosial politik yang dicurigai, sehingga mesti dipinggirkan dan nyaris tanpa peran politik signifikan.

Selama 32 tahun rezim Orde Baru Soeharto, massa NU diposisikan sebagai lumbung suara dan kiai NU berperan sebagai vote getter tanpa akses politik untuk mengelola kekuasaan di semua tingkatan pemerintahan. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar