Sorotan

Mengenang Bung Karno (4-Habis)

Nasionalis, Muslim, dan Marxis yang Yakin

Presiden Soekarno (AFP)

Jember (beritajatim.com) – Soekarno sangat mencintai persatuan. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai perbedaan ideologi. Ia dibesarkan di bawah asuhan intelektual tokoh Sarikat Islam Tjokroaminoto. Di Peneleh, Surabaya, ia bersinggungan dengan murid-murid Tjokro lainnya: Semaun dan Alimin (komunis) dan Sekarmaji Marijan Kartoswuriyo imam sekaligus pendiri DI-TII (Islam).

Soekarno melihat Islam, Nasionalisme, dan Marxisme adalah api perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Maka tiga kelompok ini harus disatukan, dan pada tahun 1926, lahirlah artikel berjudul: ‘Nasionalisme, Islam, dan Marxisme’. “Aku seorang nasionalis yang yakin, seorang muslim yang yakin, seorang marxis yang yakin,” katanya.

Konsep ini kembali digaungkannya saat menjadi presiden dan melahirkan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) sebagai pilar pemerintahannya. “Nasakom adalah jiwa yang berisi tiga kekuatan tempat kami berdiri tegak,” katanya. Tiga partai menjadi pilar penyangga konsep ini, yaitu Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.

Konsep Nasakom ini adalah perwujudan ketidaksabaran Soekarno terhadap konflik partai-partai, antara kelompok nasionalis-sekuler dengan agama (dalam hal ini kelompok Islam). Soekarno mencintai demokrasi. Namun sejak awal, ia tak terlampau suka dengan demokrasi ala Barat yang bertolak dari individualisme atau liberalisme.

“Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!” katanya.

Bagi Soekarno, pelaksanaan demokrasi tidak boleh menghancurkan orientasi tertinggi yakni nasionalisme, revolusi nasional, dan persatuan Indonesia. “Demokrasi…adalah alat. Alat untuk mencapai masyarakat adil-makmur yang sempurna. Pemilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu…kalau keutuhan bangsa berantakan karena pemilihan umum itu,…maka benarlah apa yang kukatakan tempo hari, bahwa di sini ‘alat lebih jahat daripada penyakit yang hendak disembuhkannya,” katanya.

Maka, saat ia melihat sistem multipartai di tahun 1950-an sudah bikin sumpek, dengan lugas, ia berpidato: marilah kita kubur partai-partai. Di mata Soekarno, penyakit kepartaian kadang lebih hebat daripada sentiment etnis dan primordial. Dengan terang-terangan, ia menyesal, pemerintah menganjurkan pendirian partai-partai pada November 1945.

Kritik Soekarno terhadap partai yang rasanya masih mengena sampai sekarang ini adalah banyaknya partai yang diperlakukan seperti perusahaan: mencari keuntungan pribadi daripada berjuang untuk rakyat. “Yang menjadi directeur eigenaar daripada sesuatu partai, ialah Sang Pemimpin yang membuat partai seperti NV! “

“Bagaimanapun juga tidak ada satu manusia dapat membenarkan adanya 40 partai di dalam tanah air kita ini!… Hal ini harus dirasionalkan… harus disehatkan. Caranya bagaimana? Sedikitnya, sedikitnya harus dikurangi jumlah partai itu.”

Jika ternyata tidak bisa dikurangi, maka ia mengusulkan agar partai-partai dikubur bersama-sama. Sebagai gantinya adalah satu partai, mendirikan beberapa partai rasional, atau satu gerakan massa. Dalam konteks ini, Nasakom menjawab model beberapa partai rasional yang disebut Soekarno untuk menyokong konsep demokrasi terpimpin.

Mengapa Soekarno sangat menekankan perlunya persatuan, terutama di bidang politik dan ranah demokrasi? Ini tak lepas dari pandangan ideologisnya yang meyakini bahwa revolusi belum selesai.

“Yang dinamakan revolusi adalah ialah bentrokannya dua puak tenaga yang menghantam satu sama lain. Revolusi Indonesia pun adalah bentrokannya dua puak tenaga yang menghantam satu sama lain… Pabrik Indonesia versus pabrik Belanda, pabrik kemerdekaan versus pabrik penjajahan,” katanya.

“Memang pelaksanaan faset konstruksi dalam sesuatu revolusi selalu minta lebih banyak waktu daripada pelaksanaan faset destruksinya. Itu kita tahu, hanya saja hal itu sering dilupakan oleh golongan-golongan dalam masyarakat kita yang tidak sabar dan pagi-sore tidak menganjurkan bekerja, tetapi hanya menuntut saja, menuntut, dan sekali lagi menuntut,” katanya dalam pidato menyambut Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1952.

Belakangan kita tahu, bahwa demokrasi terpimpin sebagai ijtihad politik Soekarno terbukti nyata gagal dan hanya menjerumuskanya pada kediktatoran. Namun terlepas dari itu, hari ini apa yang dikatakan Soekarno tentang situasi politik nasional pasca Reformasi rasanya masih tak beranjak jauh dari puluhan tahun silam. Lagu kita masih sama Indonesia Raya. Namun problem kita juga masih sama: ancaman perpecahan dan konflik. Dan kita masih berupaya terus mencari ijtihad bersama.

Jangan-jangan Soekarno benar: revolusi Indonesia (dalam arti menuju kemakmuran rakyat) memang belum selesai dan tak akan pernah selesai dalam tempo singkat. (Wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar