Sorotan

Kisah Sutan Sjahrir (2)

Nasib PSI: Tak Pernah Besar, Dibubarkan Sukarno pada HUT Kemerdekaan

Jember (beritajatim.com) – PNI-Pendidikan yang didirikan Sjahrir dan Moh. Hatta adalah antitesis bagi Partai Indonesia (Partindo) pimpinan Sukarno. Partindo memiliki puluhan ribu anggota. Sukarno memang meyakini, bahwa massa adalah kunci dalam pergerakan nasional. Kelak, keyakinan Sukarno ini bertahan hingga saat menjadi presiden. Sejumlah kebijakan politik Sukarno selalu berbasis pada massa, mulai dari politik konfrontatif hingga pemilihan umum.

Keyakinan Sjahrir soal pentingnya kader ini memang tak berlebihan. Sejumlah kader PNI-Pendidikan memang memotori gerakan perlawanan terhadap penjajah. Djohan Sjahroezah memimpin gerakan buruh perminyakan di Jawa Timur. Sementara itu, Sastra, memimpin gerakan bawah tanah di Priangan Timur.

Keyakinan yang sama digunakan Sjahrir untuk memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia menyebut PSI sebagai partai kader. Calon anggota partai dididik dengan sistim sel. Kader juga harus melek politik, dan diwajibkan membaca dua media massa yang beraliran sosialis demokratik, yakni Harian Pedoman dan Majalah Siasat.

Mengapa partai kader? Sjahrir menegaskan, PSI tak perlu memiliki anggota berlimpah. Ia lebih memilih kualitas ketimbang kuantitas: jumlah boleh sedikit, tapi militan, memahami teori perjuangan, dan menguasai situasi dan kondisi. Untuk itu, Sjahrir merekrut kelompok terpelajar, dari kelas menengah yang kaya dan berpengaruh.

Apa relevansi model partai kader seperti PSI di masa demokrasi Indonesia saat ini? Saat ini, mayoritas partai-partai modern Indonesia menyatakan diri sebagai partai kader. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbasis massa pun menyatakan diri sebagai partai kader. Namun konsekuensi menjadi partai kader sangatlah berat.

Partai kader seperti PSI melakukan gerakan pendidikan kadernya secara intensif dan tertutup. Sistem sel menjadikan partai ini memiliki lingkar-lingkar kader sesuai kapasitas, loyalitas, dan kompetensi terhadap partai. Hubungan antara orang nomor satu partai dengan para kader relatif tak berjarak, sehingga transformasi pemikiran dan ideologi bisa berjalan cepat dan efektif. Sjahrir semasa memimpin PSI maupun PNI-Pendidikan selalu menyempatkan diri turun langsung ke sejumlah daerah menemui para kader dan memberikan arahan ideologis.

Keuntungan dari model ini adalah partai mengenali betul kader-kadernya yang bakal menggerakkan organisasi maupun memimpin massa. Ini berguna untuk meminimalisasi penyimpangan atau menekan munculnya ‘kader busuk’ yang justru merugikan partai. Hal inilah yang tak terlihat dari partai-partai Indonesia saat ini. Menamakan diri partai kader, partai-partai politik di Indonesia justru ‘kebobolan’ dengan sejumlah kader yang melakukan tindakan negatif yang merugikan partai: korupsi atau berbuat asusila. Ini yang membedakan tingkat kemurnian partai kader masa PSI dengan partai kader di masa sekarang.

Keuntungan kedua model ini adalah munculnya kader-kader dengan pemikiran kuat yang dapat mempengaruhi publik. Kita tahu pada Masa Orde Baru, PSI dilarang hidup lagi setelah dibubarkan oleh Sukarno. Namun pemikiran sosialisme demokrasi kerakyatan ala PSI tak benar-benar mati. Soebadio Sastrosatomo, tokoh sosialis senior, menyebut PSI sebagai state of mind: persekutuan dan jaringan berdasarkan kesamaan gagasan dan spiritual.

Kerugian model ini tentu saja dalam hal massa. Partai yang menitikberatkan pada kader tak selamanya berhasil dalam urusan penggalangan massa. “Partai Sosialis menderita kekalahan yang menghancurkan, yakni kekalahan dalam politik massa,” kata Rudolf Mrazek, penulis biografi Sjahrir.

PSI tak pernah menjadi partai besar dalam urusan massa. Sjahrir tak membangun PSI dengan citra dan polesan tata rias wajah. Ia juga tak punya cukup dana saat mengikuti pemilu 1955. Pedoman dan Siasat yang menjadi corong PSI benar-benar digunakan untuk pendidikan politik, bukan untuk memoles citra partai. Ini pula sebabnya seorang Rosihan Anwar, Pemimpin Redaksi Pedoman, tak terpilih di daerah pemilihan Sumatera Selatan.

Saat Majelis Syuro Muslimin Indonesia memiliki enam juta orang anggota, Partai Komunis Indonesia memiliki 500 ribu anggota, PSI hanya memiliki 3.049 anggota tetap dan 14.480 orang calon anggota pada tahun 1952. Tahun 1955, jumlah anggota bertambah namun tak banyak, hanya 50 ribu orang.

Pemilu 1955, PSI kalah telak dibandingkan empat partai besar, Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. PSI hanya meraih 753 ribu suara dari 38 juta pemilih, atau hanya dua persen. PSI menempati urutan kedelapan dan memiliki lima kursi di parlemen. Pemilu tahap kedua untuk memilih anggota konstituante, lembaga penyusun konstitusi, pun berakhir pahit. PSI hanya memperoleh 10 dari jatah 514 kursi konstituante. Namun kendati bukan partai besar, Sukarno gentar. Dia membubarkan PSI dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960, tepat pada 17 Agustus. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar