Sorotan

Nasib PKS di Pilgub Jatim Terulang di Pilwali Surabaya

Ribut Wijoto

BULAN NOVEMBER 2017, kurang dari 2 bulan masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di Pilgub Jatim 2018, Partai Keadilan Sejahtara (PKS) masih bersemangat untuk membentuk Poros Tengah. Komunikasi intens dilakukan bersama dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketika itu, dua poros lain terlah terbentuk. Keduanya adalah Poros Saifullah Yusuf (Gus Ipul) – Azwar Anas (yang kemudian diganti Puti Guntur) dan Poros Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak. Gus Ipul mengantongi 39 kursi DPRD, yakni 20 kursi dari PKB dan 19 kursi dari PDIP. Khofifah mengantongi 35 kursi, yaitu dari Partai Demokrat (13 kursi), Partai Golkar (11 kursi), PPP (5 kursi), NasDem (4 kursi), Hanura (2 kursi).

Syarat mengusung calon cukup dengan 20 kursi di DPRD Jatim. PKS memiliki modal 6 kursi. Sedangkan dua partai lain yang belum menentukan sikap adalah Partai Gerindra (13 kursi) dan PAN yang mempunyai 7 kursi. Jika ketiganya membentuk koalisi Poros Tengah, terkumpul sebanyak 26 kursi. Sudah cukup untuk mengajukan calon.

Tetapi apa yang lantas terjadi? Komunikasi yang dibangun selama berbulan-bulan ternyata mental. Koalisi gagal terbentuk. Bulan Desember 2017 atau kurang lebih 1 bulan sebelum masa pendaftaran berakhir, PKS memilih bergabung untuk masuk ke Poros Gus Ipul.

Risiko bergabung pada koalisi yang telah lama terbentuk, PKS tidak bisa turut menentukan nama bakal calon gubernur dan nama bakal calon wakil gubernur. Karena datang terlambat, PKS hanya nurut saja. Padahal sebelumnya, PKS sempat mengemukakan beberapa kader yang dinilai layak untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018.

Ketika itu, Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro menuturkan, kegagalan membangun koalisi Poros Tengah akibat tiadanya kesepakatan tentang tokoh yang bakal diusung sebagai Cagub dan Cawagub. “Poros baru ini sudah enggak memungkinkan, akhirnya mengambil kesepakatan untuk berjalan masing-masing,” kata Nizar Zahro, Rabu (10/12/2017).

Saat ini, akhir Maret 2019, atau kurang sekitar 3 bulan menjelang pendaftaran calon di Pilwali Surabaya 2019, PKS mengalami situasi yang sama dengan situasi 1 bulan menjelang pendaftaran calon Pilgub Jatim 2018. PKS berada di tengah 2 poros yang telah terbentuk.

Poros pertama dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Partai Kerbau Moncong Putih ini percaya diri mengusung calon sendiri karena mengantongi 15 kursi di DPRD Kota Surabaya. Adapun syarat mengusung calon hanya 10 kursi. Terlebih, dari empat Pilwali Surabaya sebelumnya, PDI Perjuangan tidak pernah sekalipun kalah. Dua kali berhasil mengantarkan Bambang DH sebagai Wali Kota Surabaya, dua kali pula sukses mengantarkan Tri Rismaharini menjadi orang nomor 1 di kota Pahlawan ini.

Poros kedua dimiliki oleh Machfud Arifin. Mantan Kapolda Jatim ini menyatakan telah mengantongi 21 kursi di DPRD Kota Surabaya. Terdiri dari dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi), Partai Gerindra (5), Partai Demokrat (4), Partai Amanat Nasional (3), Nasdem (3), dan Partai Persatuan Pembangunan (1).

Tadi malam, Jumat (20/3/2020), koalisi Machfud Arifin bertambah gemuk. Total menjadi 26 kursi. Sebab Partai Golkar secara resmi bergabung. Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji mengatakan Golkar memutuskan mengusung Eks Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-Maruf, Machfud Arifin.

“Insya Allah (surat rekomendasi) akan dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar terhadap Pak Machfud Arifin. Surat komendasi itu surat keputusan partai yang kemudian akan disampaikan ke KPU,” kata Sarmuji di Kantor DPP Golkar di Jl Anggrek Neli Murni No.11A, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (20/03/2020) malam.

Ini artinya, dari total 50 kursi di DPRD Kota Surabaya, diambil dua poros tersebut, praktis tersisa 9 kursi. Terdiri dari PKS yang memiliki 5 kursi dan Partai Solidaritas Indonesia ada 4 kursi. Jumlah kursi yang tidak lagi cukup untuk membangun koalisi Poros Tengah.

Padahal jauh-jauh hari, PKS mengaku telah menyiapkan 5 nama tokoh untuk bertarung menjadi bakal calon di Pilwali Surabaya 2020. Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, mengatakan lima nama tersebut merupakan hasil pemilihan umum internal raya (Pemira) PKS.

“Lima tokoh itu akan dirilis hasil Pemira-nya oleh PKS Surabaya, selanjutnya dipilih salah satunya,” kata Irwan Setiawan usai menghadiri pembukaan Rakorwil DPW PKS Jatim, di Surabaya, Minggu (15/12/2019).

Belakangan, nama yang kerap disebut untuk jadi andalan adalah Reni Astuti. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya itu juga mengaku siap apabila dipercaya maju sebagai Calon Wali Kota.

“Saya siap maju sebagai Calon Wali Kota apabila Partai mempercayakan pada saya. Apalagi, sudah tiga kali periode saya sebagai anggota DPRD, tentu bila dipercaya untuk mengabdikan diri pada masyarakat dan membangun Surabaya lebih lanjut, saya siap,” kata Reni Astuti, Senin (10/3/2020).

Nasi telah menjadi bubur. Sama seperti Pilgub Jatim 2018, Poros Tengah gagal dibangun. PKS tinggal memiliki 2 pilihan. Bergabung dengan salah satu poros ataukah memilih netral alias cuma sebagai penonton ajang Pilwali Surabaya 2020.

Membentuk Poros Tengah memang bukan persoalan gampang. Kata orang, tak semudah membalik telapak tangan.

Anggota Poros Tengah harus benar-benar memiliki calon yang berelektbilitas (tingkat keterpilihan) tinggi. Agar nantinya kerja tidak sia-sia. Kerja di pesta demokrasi yang menelan biaya tidak sedikit. Butuh menyiapkan alat peraga kampanye, butuh sosialisasi secara massif, butuh membayari ribuan saksi.

Situasi semakin sulit karena peta politik yang tidak berpihak kepada terbentuknya Poros Tengah. Sebab, berbekal selalu menang, PDI Perjuangan sangat percaya diri. Di sisi lain, Machfud Arifin sukses memborong partai.

Kini, meski di tengah mewabahnya virus corona, para petinggi PKS perlu mengintensifkan lobi-lobi politik. Bagaimana pun juga, PKS memiliki kader-kader dan simpatisan yang loyal. Basis massa yang berbeda dengan partai berpaham nasionalis atau partai berlatar-belakang nahdliyin.

Loyalitas basis massa itu bisa menjadi daya tawar PKS dalam menjalin lobi politik. PKS nantinya dapat mengambil peran dalam menentukan calon wakil wali kota. Selain itu, PKS juga dapat terlibat dalam menentukan visi dan misi pasangan calon.

Yang terpenting adalah, PKS jangan sampai 100 persen mengulang situasi di Pilgub Jatim 2018. Ketika itu, PKS bergabung dalam koalisi hanya beberapa hari menjelang pendaftaran calon. Bergabung ketika pasangan telah terbentuk, visi misi telah dibangun, strategi dan tim pemenangan sudah tersusun rapi. Sehingga, ketika itu, peran PKS menjadi sangat kecil. [but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar