Iklan Banner Sukun
Sorotan

Muktamar NU ke-34 (1)

Ainur Rohim (Penanggung Jawab beritajatim.com)

Terjadi tarik-menarik cukup keras soal waktu pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di Provinsi Lampung. Rais Aam KH Miftachul Akhyar telah mengeluarkan surat perintah. Isinya, muktamar NU digelar pada 17 Desember 2021. Pengurus PBNU lainnya mengharapkan perhelatan akbar di kalangan Islam Tradisional tersebut dilaksanakan pada akhir Januari 2022 mendatang.

Muktamar NU ke-34 memunculkan dua tokoh sebagai kandidat ketua umum. Pertama, Dr KH Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU sekarang), asli Kabupaten Cirebon Jawa Barat dan pernah nyantri di Pondok Lirboyo Kediri sebelum melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 di Arab Saudi.

Kedua, KH Yahya Cholil Staquf (Katib Am PBNU), asli Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pernah nyantri di Pondok Al Munawir Krapyak DI Yogyakarta, kuliah di Fisipol UGM, dan memiliki pengalaman sebagai juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kedua tokoh tersebut memiliki ‘ideologi’ ke-NU-an yang kuat. Sama-sama berasal dari lingkungan pondok Islam Tradisional dan lama berkecimpung di lingkungan NU, baik di jabatan struktural maupun sebagai komunitas kultural.

Kubu Said Aqil lebih cenderung berpandangan gelaran muktamar NU di akhir Januari 2022. Tempo tersebut memiliki nilai historis tinggi, yakni bertepatan dengan kelahiran NU yang didirikan KH Hasyim Asy’ari pada 31 Januari 1926 di Kota Surabaya.

Bagi kubu Kiai Yahya Staquf sebaiknya muktamar dilaksanakan maju dibanding jadwal awal pada 23-25 Desember 2021. Sebab, kalau diundur tak ada jaminan lingkungan kesehatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 kondisinya lebih baik. Memajukan tempo muktamar lebih rasional dan tepat dibanding mengundurkan jadwalnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan jumlah massa jutaan, terutama di Pulau Jawa (khususnya di Jatim dan Jateng), muktamar NU ke-34 memiliki nilai strategis tinggi di mata banyak kalangan, baik di ranah NU maupun kekuatan di luar NU.

Nilai strategis dimaksud di antaranya: Pertama, semua agenda politik penting dan strategis dikumpulkan menjadi satu di tahun 2024. Apakah itu pemilihan umum legislatif (Pileg), pemilihan umum presiden (Pilpres), pemilihan umum anggota DPD RI, pemilihan gubernur (Pilgub), dan pemilihan bupati/wali kota (Pilkada).

Penumpukan semua agenda politik strategis dalam tempo sama ternyata memberikan dampak luar biasa, yang mungkin sebelumnya tak dikalkulasikan. Nyaris semua agenda kongres, muktamar, munas, dan lainnya ormas dan banyak organisasi lainnya tak jarang ditarik dan dikaitkan-kaitkan dengan agenda politik tahun 2024.

Tafsir yang cenderung bersifat politis tersebut berdampak pada dinamika politik dan sosial yang tinggi di banyak agenda perhelatan ormas dan organisasi lainnya tersebut. Apalagi ada kekuatan eksternal yang intervensi dan campur tangan dengan berbagai model dan cara di agenda muktamar, munas, kongres, dan lainnya.

Apalagi muktamar NU. Sekali pun ormas Islam ini telah menegaskan diri sebagai kekuatan nonpolitik yang diteguhkan pada keputusan muktamar NU ke-27 di Pondok Salafiyah Syafi’iyah pada 1984, massa NU yang besar secara kultural (Nahdliyyin) merupakan lumbung suara penting di semua agenda politik tersebut.

Pengalaman empirik politik menunjukkan bahwa pada Pilpres 2014 dan 2019, kemenangan pasangan Jokowi-JK (Pilpres 2014) dan Jokowi-KH Ma’aruf Amin (Pilpres 2019) tak bisa dilepaskan dari kontribusi besar suara pemilih NU di banyak provinsi, terutama di Jatim dan Jateng. Di Pilpres 2014 dan 2019 nyaris kekuatan NU struktural dan kultural memberikan dukungan kepada Jokowi-JK dan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kedua, kedekatan dengan NU, baik di level tokoh, pengurus, kiai, dan jamaah menjadi determinan penting bagi kekuatan politik mana pun yang bertempur di Pileg dan Pilpres 2024. Pengalaman politik di Pilpres 2014 dan 2019 mengajarkan demikian.

Karena itu, menjadi logis dan rasional dalam perspektif politik, partai mana pun berkepentingan untuk dekat dan dirangkul NU saat kontestasi politik nasional tersebut berlangsung. NU menjadi kekuatan sosial yang berdimensi politik luar biasa, mengingat jumlah jamaahnya yang besar.

Kepatuhan dan ketaatan warga NU kepada kiai yang tinggi, baik dalam dimensi teologi, sosial, kultur, dan politik merupakan kekuatan bagi organisasi ini vis a vis organisasi lainnya.

Kiai bukan sekadar tokoh agama dan sosial. Kiai sekaligus sebagai cultural broker yang memediasi konstruksi bangunan antara tokoh organisasi lain dengan warga NU secara jamaah maupun jam’iyyah.

Kiai atau ulama adalah komponen penting dalam NU. NU jadi kanal kelembagaan Islam, di mana kiai atau ulama berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam konteks ini membentengi ajaran-ajaran Islam sebagaimana digariskan ulama terdahulu. Kiai menjadi sokoguru bagi NU dengan berbagai label dan kapasitas yang melekat di dalamnya, baik dalam perspektif teologis, sosial, kultural, dan politik.

Kiai jadi elite penting dan strategis dalam NU, baik dalam perspektif jam’iyyah (kelembagaan organisasi) maupun jamaah (keumatan). Sedang massa NU yang popular dengan sebutan warga Nahdliyyin merupakan komunitas keagamaan (Islam) yang menjadikan kiai atau ulama sebagai patron dan rujukan utamanya, baik dalam lapangan keagamaan, sosial, kultural, dan politik.

Konstruksi sosiologis inilah yang membedakan antara NU dengan ormas lainnya, termasuk dengan partai politik. Bagi praktisi politik, pendekatan kepada pemilih NU dalam agenda politik praktis seperti Pileg, Pilpres, Pilgub, dan Pilkada Kabupaten/Kota kurang efektif jika dilakukan secara person to person.

Yang lebih efektif dan efisien dengan memakai pendekatan elite strategis, yakni sebagian kecil tokoh dan kiai yang ditempatkan sebagai pemimpin oleh warga NU, baik tokoh dan kiai yang duduk di jabatan struktural NU maupun kiai yang dipercaya dalam posisi sebagai pemimpin teologi dan kultural NU. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati