Iklan Banner Sukun
Sorotan

Muktamar NU dan Legitimasi Raja Airlangga

Ribut Wijoto

Situasi politik memanas jelang Muktamar NU. Terbaru, polemik terkait dengan jadwal pelaksanaan muktamar. Satu pihak mendorong pelaksanaan dimajukan ke tanggal 17 Desember 2021, pihak lain pilih diundur bulan Januari 2022.

Polemik dan beragam pandangan yang melekat menandakan NU adalah sebuah organisasi yang dinamis. NU memiliki banyak tokoh, banyak pemikir, memiliki jutaan nahdliyin. Keberadaan yang membuat NU senantiasa dekat dengan kekuasaan (baca: politik).

Bukan suatu hal yang baru, memang, tokoh agama atau institusi keagamaan dirangkul oleh kekuasaaan. Sebaliknya, tokoh-tokoh agama kadang turut bergerak untuk menentukan warna-warni kekuasaan, bahkan bergerak merebut kekuasaan. Riwayat masa silam Indonesia membuktikan hal itu.

Prasasti Pucangan (1037 M dan 1041 M) merupakan contoh konkret hubungan saling melengkapi antara kaum agama dengan kekuasaan. Prasasti yang kini berada di Museum Calcutta, India, itu memaparkan perjalanan hidup Raja Airlangga.

Awalnya, dari Bali, Airlangga dipanggil pamannya ke Medang (Jawa) untuk dinikahkan dengan anaknya. Prahara terjadi. Pasukan Wurawari datang menyerang. Raja Dharmawangsa gugur. Kerajaan Medang dihancurkan.

Airlangga melarikan diri ke hutan. Sembari melarikan diri, Airlangga menemui banyak pertapa dan pemuka agama. Belajar, ngangsu kawruh, dan mungkin saja, sekaligus konsolidasi, menghimpun kekuatan untuk pendirian kerajaan.

Prasasti Pucangan mencatat: Kemudian dalam tahun penting yaitu 932 tahun saka, tanggal 13 paro terang, bulan Magha, pada hari Kamis, menghadaplah para abdi dan para brahmana terpandang kepada raja di raja Erlangga, menunduk hormat disertai harapan tulus. Mereka dengan penuh ketulusan mengajukan permohonan kepadanya, perintahlah negara ini sampai batas-batas yang paling jauh.

Di situ terlihat, para pemuka agama mendatangi Airlangga untuk meminta kesediaannya menjadi raja. Meneruskan kejayaan kerajaan Medang yang dihancurkan oleh Wurawari.

Vernika Hapri Witasari (2009), dalam skripsi berjudul “Prasasti Pucangan Sansekerta 959 Śaka”, menyatakan bahwa penobatan Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmmawangsa Airlaṅga Anantawikrama Uttunggadewa menjadi śrī Mahārāja yang direstui oleh rsi, para pemuka agama Buddha, Siwa, dan Brahmana.

Dalam ranah politik Indonesia, suatu hal biasa, beberapa ulama mendatangi tokoh politik. Tujuannya meminta kesediaan sang tokoh politik untuk maju dalam konstalasi pertarungan merebut kekuasaan. Entah sebagai kepala daerah, anggota dewan, maupun presiden.

Peristiwa itu yang diungkapkan ke ruang publik. Tetapi yang sebenarnya terjadi, bisa jadi, adalah justru sebaliknya. Tokoh politik melakukan konsolidasi dan mengatur pertemuan dengan pemuka agama. Mencari legitimasi agar dia didukung untuk maju dalam perebutan kekuasaan. Artinya, pernyataan dukungan dukungan pemuka agama tersebut sebenarnya diskenario oleh si tokoh politik.

Pada momentum penobatan Airlangga sebagai raja, siapakah yang semula memiliki inisiatif? Mungkin memang inisiatif para pemuka agama, mungkin pula inisiatif pihak Airlangga. Yang pasti, di antara keduanya terjadi kesepakatan. Sebuah kesepakatan yang menjadi legitimasi berdirinya kembali kerajaan Medang.

Legitimasi dari pemuka agama ini memiliki makna penting bagi Airlangga. Pertama, pemuka agama sebagai representasi dari Sang Pencipta. Sehingga, dengan dinobatkan oleh pemuka agama, kerajaan dari Airlangga sama artinya direstui oleh dewa. Kedua, pemuka agama sebagai representasi dari rakyat. Melalui dukungan dari pemuka agama, tahta dari Airlangga sama artinya mendapat dukungan dari rakyat.

Bersama pemuka agama, Airlangga lantas melebarkan sayap kekuasaan. Menyerang kerajaan-kerajaan lain di sekitar Medang. Termasuk berhasil menaklukkan Wurawari.

Berbarengan dengan melarnya kerajaan, Airlangga tidak lupa membalas jasa para ulama. Prasasti Pucangan bait 32 dan 33 mencatat hadiah dari Airlangga berupa pembangunan pertapaan begitu menakjubkan:

Setelah dia menundukkan para musuh dengan kekuatan kebesaran jiwa, karena perbuatan kepahlawanan juga dengan berbagai cara seni pemerintahan, maka sri paduka Erlangga yang kini menjadi raja besar memerintahkan agar dibuatkan sebuah pertapaan suci di lereng gunung Pugawat yang indah lagi menyenangkan, baik untuk menunjukkan kekuasaannya maupun karena kesetiaan akan janjinya yang tidak dapat dilanggar demi memuaskan dan menyenangkan para dewa.

Mendengar tentang pertapaan yang tiada tara ini, yang tidak perlu kalah dengan taman Indra yang indah, orang tiada henti-hentinya bersaing mengunjungi dan melihat dengan mata takjub; mereka membawa karangan bunga dan lain-lain sebagai bukti kegembiraan serta memuji- muji raja yang hebat ini yang mereka anggap sebagai matahari di antara para penguasa yang perkasa dan karena keunggulanya layak dipuja sebagai Manu.

Hadiah istimewa lain dari Airlangga berupa pemberian status sima bagi tempat ibadah. Sima ialah pemberian beberapa hak istimewa sekaligus pengurangan pajak. Pemberian status sima ini dilakukan secara sakral. Biasanya langsung dilakukan oleh raja atau pejabat yang ditunjuk, disertakan nama para saksi, dan beragam kutukan bagi yang melanggar sima. Upacara digelar dengan beberapa pertunjukan kesenian.

Pada rentang waktu kekuasaan selama lebih dari 20 tahun (1019 – 1048 M), Airlangga beberapa kali memberikan status sima ke tempat ibadah. Beberapa di antaranya tercatat dalam prasasti Terep I dan II (1032 M), prasasti Turunhyang A (1036 M), dan termasuk prasasti Pucangan sendiri.

Yori Akbar Setiyawan (2021) menulis, Airlangga juga melakukan upaya-upaya pengembangan kegiatan religi masyarakatnya melalui penetapan sima. Misalnya prasasti Kusambyan yang menceritakan penetapan sīma Desa Kusambyan untuk bertanggung jawab atas pemujaan rahyang iwak, prasasti Patakan yang menyebutkan penetapan sīma Desa Patakan untuk memelihara bangunan suci Sang Hyang Patahunan, serta prasasti Kamalagyan (1037 M) yang menyiratkan adanya usaha Airlangga memastikan keamanan dan kenyamanan bangunan keagamaan berupa vihara, kuṭi, dan pertapaan. Upaya-upaya tersebut dapat diartikan sebagai cara menarik simpati kaum agamawan, sehingga kekuasaan Airlangga mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Kembali pada persiapan Muktamar NU. Forum ini bakal mementukan pimpinan NU dalam 5 tahun ke depan. Relasi antara pemuka agama dengan kekuasaan selama masa Airlangga, sangat memungkinkan, terulang pada para petinggi NU. Itu sebabnya, kepentingan politik bisa saja masuk dalam persiapan Muktamar NU.

Ketika nanti relasi saling menguntungkan itu benar terjadi, sama seperti masa Airlangga, hadiah-hadiah bakal diharapkan diterima oleh pemuka agama. Pesantren-pesantren NU bakal menikmati fasilitas seperti sima-sima.

Tetapi perlu diingat pula, NU bukanlah satu-satunya institusi keagamaan di Indonesia. Ada beberapa institusi keagamaan Islam lain yang juga tidak bisa dianggap remeh. Insitusi keagamaan yang juga memiliki peran signifikan dalam kancah politik di Indonesia. [but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar