Sorotan

Menjinakkan Empat Lawan Politik Rezim Otoritarian

Ada dua cara menumbangkan dan mematikan demokrasi. Pertama, cara konvensional dan tradisional yakni dengan kudeta militer. Kedua, cara nonkonvensional yakni melalui kotak suara. Tentu di sini harus ada mekanisme pemilihan umum.

Setelah penguasa politik baru yang memiliki watak otoritarian terpilih dan duduk di singgasana kekuasaan, secara pelan tapi pasti, sadar atau tidak sadar, demokrasi substantif dihilangkan dan dikubur dalam-dalam melalui berbagai cara dan pola.

Calon penguasa berwatak otoritarian dan totalitarian adalah musuh utama demokrasi. Kalau pun mereka terlibat dan sebagai peserta pemilihan umum, hakikatnya sekadar kedok untuk bisa masuk ke pusat kekuasaan.

Karena itu, tugas partai politik dan pers sebagai kekuatan the guardian of democracy untuk membentengi demokrasi. Caranya, membatasi dan menutup peluang elite berwatak otoritarian dan totalitarian masuk ke pusat kekuasaan dan jadi penguasa.

Di era modern, banyak penguasa yang awalnya terlihat demokratis lantas berubah menjadi otoritarian setelah terpilih dalam pemilu dan masuk struktur kekuasaan. Alberto Fujimori (Peru), Ferdinad Marcos (Philipina), Hugo Chavez (Venezuela), Rafael Corrrea (Ekuador), dan Juan Peron (Argentina), bisa disebut sebagai pemimpin politik mengukuhkan kekuasaan di tangannya dengan cara-cara tak mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi.

Bagi penguasa politik berwatak otoritarian dan totalitarian setidaknya ada empat kekuatan yang mesti dijinakkan, dibuat bertekuk lutut guna melanggengkan kekuasaannya. Sebab, keempat kekuatan ini bisa berperan sebagai pengganggu dan merecoki jalannya kekuasaan politik dari penguasa berwatak otoritarian dan totalitarian tersebut. Siapa mereka? Pertama, kaum oposisi.

Mereka yang kalah di perhelatan kontestasi politik. Di negara demokrasi masih baru, belum matang, dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi, kaum oposisi seringkali diposisikan sebagai musuh. Bahkan, musuh bebuyutan. Logikanya, musuh itu mesti dienyahkan dan dibuat tak berkutik.

Bagi diktator gaya lama, mereka sering memenjarakan, mengasingkan, atau bahkan membunuh lawan politiknya adalah cara yang ditempuh untuk menghilangkan dan mengenyahkan kaum oposisi.

Bagi elite otokrasi zaman sekarang, di zaman modern, cenderung menyembunyikan tindakan represif di balik kedok legalitas. Dalam konteks ini, penguasaan lembaga peradilan tertinggi di negara bersangkutan menjadi penting dan memiliki nilai politik strategis. Kita bisa belajar dari pengalaman bagaimana Alberto Fujimori, Presiden Peru keturunan Jepang, dalam mengelola kekuasaan dan menghajar kaum oposan di negaranya.

Di era rezim Fujimori, Kepala Badan Intelijen Nasional Peru, Vladimiro Montensinos, menvideokan ratusan politikus oposisi, hakim, anggota Kongres, pengusaha, jurnalis, dan redaktur berita saat mereka menerima suap, memasuki rumah bordil, dan melakukan kegiatan tercela lainnya.

Lalu mempergunakan video tersebut untuk memeras dan mematikan karir politik para lawan politik Fujimori tersebut. Montensinos melakukan itu semua untuk membantu Fujimori mengonsolidasikan kekuasaan politiknya dan berkuasa selama mungkin di Peru. (Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, 2019: 61-62).

Memang, cara paling mudah dan sederhana untuk menjinakkan lawan politik dengan membeli mereka. Sebagian besar pemimpin berwatak otoritarian dan totalitarian mengawali dan menawari lawan politiknya dengan imbalan jabatan di pemerintahan, bantuan finansial, imbalan proyek dan budget, sogokan uang, barter proyek, dan lainnya. Prinsipnya, lawan politik itu mendukung atau setidaknya netral atau diam.

Kedua, media massa. Pilar demokrasi keempat ini bisa menjadi kerikil tajam yang bisa membuat jalannya kekuasaan rezim berwatak otoritarian dan totalitarian tak nyaman. Pers adalah kekuatan di luar state dan memiliki social accountability yang tinggi. Pers mengabdi dan berjuang untuk rakyat dan masyarakat, bukan berangkulan dan melacurkan diri kepada kekuasaan politik. Moralitas pers merdeka bukan mendompleng kekuasaan untuk tujuan dan target bersifat pragmatis.

Levitsky and Ziblatt (2019) menulis bahwa di Venezuela era pemerintahan Presiden Hugo Chavez mengadakan penyelidikan atas dugaan ketidakberesan finansial yang dilakukan pemilik stasiun televisi Globovision, Guillermo Zuloaga. Kondisi itu memaksa Zuloaga kabur ke luar negeri untuk menghindari penangkapan.

Di bawah tekanan besar akibat finansial yang morat-marit, Zuloaga akhirnya menjual Globovision ke seorang pengusaha Venezuela yang dekat dengan Chavez.

Ketika pemerintahan Presiden Chavez menggencarkan serangan kepada kaum oposisi pada pertengahan tahun 2000-an, salah satu jejaring televisi terbesar di Venezuela, Venevision, memutuskan untuk berhenti meliput kegiatan politik.

Acara bintang pagi diganti dengan program astrologi dan telenovela diperbanyak menggeser berita malam. Venevision yang dulunya dianggap jejaring pro-oposisi malah hampir tak meliput oposisi selama pemilihan umum 2006. Dan meliput Presiden Chavez lebih daripada lima kali lipat liputan pesaingnya.

Ketiga, para pemimpin dan pemilik bisnis besar adalah kekuatan lain yang wajib dijinakkan penguasa berwatak otoritarian dan totalitarian. Sebab, dengan akses ekonomi dan kapasitas budget yang dikuasainya, pemilik bisnis besar, taipan, dan konglomerat bisa mengongkosi kaum oposisi dalam pertarungan politik melawan rezim penguasa.

Konglomerat yang tak prokekuasaan adalah duri yang bisa mengakibatkan penguasa tak leluasa bergerak untuk mengukuhkan kekuasaannya. Salah satu kunci keberhasilan Presiden Vladimir Putin (Rusia) untuk melanggengkan kekuasaannya adalah pada Juli 2000, tiga bulan setelah menjabat presiden, Putin memanggil 21 pengusaha paling top di Rusia ke Kremlin.

Putin menginformasikan kepada para pengusaha bahwa mereka diizinkan mencari uang sebanyak-banyaknya di era pemerintahnnya asal mereka tak ikut-ikut main politik. Mikhalil Khodorkovsky, pemimpin perusahaan

minyak raksasa dari Rusia, Yukos, mengabaikan peringatan Putin. Mikhail yang memiliki kekayaan sekitar USD miliar itu, lebih merapat ke kalangan oposisi yang berhaluan liberal, sejalan dengan garis politik pribadinya. Bahkan, dia sempat membiayai partai-partai oposisi. Karena tindakan dan manuver Mikhail dipandang membahayakan kekuasaannya, Putin lantas mengambil tindakan tegas kepada Mikhail.

Pada tahun 2003, Mikhail ditahan dengan tuduhan pelanggaran pajak, penggelapan, dan penipuan. Dia dihukum penjara selama 10 tahun. Pesan penting yang disampaikan Putin dalam konteks ini adalah kaum oligark jangan ikut-ikut main politik. Hampir semua pengusaha besar Rusia kini patuh dengan titah Putin. Tanpa sumber daya finansial yang memadai, partai oposisi di Rusia melemah dan bahkan beberapa di antaranya bubar alias tamat.

Keempat, tokoh budaya, seniman, kaum intelektual, bintang pop, atlet terkenal, dan lainnya. Mereka menjadi ancaman bagi penguasa berwatak otoritarian dan totalitarian karena ketenaran dan posisi moralnya di masyarakat. Penguasa otoritarian lebih suka merangkul dan bergandengan dengan seniman dan budayawan terkenal dengan syarat mereka tak cawe-cawe di lapangan politik.

Gustavo Dudamel, pemimpin orkestra Simfoni Bolivar dan Los Angeles Philharmonic di Venezuela bisa dijadikan contoh dalam konteks ini. Kelompok musik ini sangat terkenal dan memiliki banyak penggemar di Venezuela dan sejumlah negara Amerika Latin. Dudamel bersikap netral dan tak mau mengkritik rezim Chavez, berlanjut ke rezim Nicolas Maduro, yang berwatak otoriter. Sebab, rezim Chavez dan Maduro mendukung kegiatan orkestra ini, terutama terkait pendanaan ratusan ribu remaja miskin di Venezuela.

Ketika pemain utama oposisi rezim otoritarian itu gembos, seperti kaum oposisi dibeli, pengusaha bersikap pragmatis dan oportunistik, media massa dibeli atau dipinggirkan, dan tokoh budaya diancam kelangsungan ekspresinya, sejak saat itu rezim otoritarian sebenarnya telah memenangkan pertarungan politik secara paripurna tanpa harus melanggar aturan. Bagaimana di Indonesia? [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim





Apa Reaksi Anda?

Komentar