Iklan Banner Sukun
Sorotan

Menguji Eksperimen Politik AHY di Demokrat

Ainur Rohim (Penanggung Jawab beritajatim.com)

Hanya mengantongi sebanyak 14 suara, Emil E Dardak dipilih dan ditetapkan DPP Partai Demokrat (Demokrat) sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.

Di sisi lain, Bayu Airlangga (Menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo) meraih dukungan 25 suara. Tapi, ekspektasi politik Bayu sebagai orang pertama Demokrat Jatim kandas. Meraih suara terbesar, Bayu ternyata tak dipilih dan tak ditetapkan sebagai pengendali utama Demokrat Jatim.

Keputusan DPP Demokrat memilih dan menetapkan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim tentu ada konstruksi argumentasinya. Yang pertama dan utama adalah AD/ART Demokrat. Regulasi lainnya adalah Peraturan Organisasi (PO) Nomor 02/2021 yang dijadikan landasan.

Policy DPP Demokrat ini masih mengundang tanda tanya dan pro kontra di internal Demokrat Jatim. Ada yang sepakat dan tegak lurus dengan policy DPP Demokrat. Di titik lainnya, ada juga yang mempertanyakan dan mengkritisi keputusan DPP Demokrat soal penentuan kepemimpinan DPD Demokrat Jatim.

Di Pasal 5 PO Nomor 02/2021 antara lain dinyatakan bahwa Musda/Musdalub memilih, menetapkan, dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 nama calon ketua DPD Demokrat kepada DPP Demokrat untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan oleh Tim 3 DPP Demokrat sebagai Ketua DPD Demokrat.

Sedang di Pasal 7 PO Nomor 02/2021 disebutkan bahwa bakal calon Ketua DPD Demokrat harus mendapatkan surat dukungan minimal 20 persen dari jumlah pemegang hak suara.

Mengacu pada ketentuan PO Nomor 02/2021, baik Emil Dardak maupun Bayu Airlangga sama-sama mengantongi suara lebih dari 20 persen dari jumlah pemegang hak suara di Musda Demokrat Jatim. Total pemegang hak suara sebanyak 40 suara, dengan rincian: 38 suara DPD Kabupaten/Kota di Jatim, satu suara DPD Demokrat Jatim, dan satu suara DPP Demokrat.

Secara faktual, gabungan suara Emil Dardak dan Bayu Airlangga sebanyak 39 suara. Informasinya, satu suara DPP Demokrat abstain saat Musda Demokrat berlangsung.

Artikel ini tak bermaksud mengupas fenomena politik di Demokrat Jatim, terutama terkait dengan kepemimpinan DPD dalam perspektif legalistik internal Demokrat. Baik yang bersumber dari AD/ART Demokrat, PO Demokrat Nomor 02/2021, maupun regulasi internal lain dari partai ini.

Perspektif lain yang penting dan perlu diketahui publik dalam membaca kehidupan tata kelola kepartaian di Indonesia post Orde Baru adalah menguatnya personalisasi politik partai. Sejumlah partai besar di lanskap politik Indonesia kontemporer dipimpin dan atau dibina tokoh politik, dengan kapasitas politik pribadi yang kuat dan tampak melampaui kapasitas kelembagaan partainya. Seperti Megawati Soekarnoputri di PDIP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat, Prabowo Subianto di Partai Gerindra, Surya Paloh di Partai NasDem, dan lainnya.

Dalam bahasa sederhana: PDIP identik dengan Megawati, Demokrat sama dengan SBY, Gerindra tak bisa lepas dari figur Prabowo, dan NasDem sama dengan Surya Paloh.

Personalisasi politik kepartaian di titik tertentu bisa mengakibatkan problem pelik di rumah tangga partai bersangkutan. Hal itu terjadi ketika ‘orang kuat’ meninggal dunia, menarik diri secara penuh dari urusan politik praktis, dan spain of control atas dinamika politik yang berkembang tak mampu dihandle dan dikendalikan secara efektif dan maksimal oleh ‘orang kuat’ dan kepengurusan eksisting partai bersangkutan.

Ketika banyak partai di negara-negara Barat telah menanggapi krisis kepercayaan publik dengan mendemokratisasi pengambilan keputusan internal mereka melalui pemungutan suara anggota (Detterbeck, 2013), dalam perkembangan yang sama partai-partai di Indonesia justru bergerak ke arah yang berlawanan.

Maksudnya, otonomi politik bersifat bottom up yang lazim dilakukan partai dalam proses pengambilan keputusan partai (termasuk dalam penentuan kepemimpinan partai di berbagai tingkatan), faktanya sekarang tak bisa dibiarkan lepas dan mesti tetap dalam kontrol tingkatan partai paling atas (Baca: DPP).

Dalam konteks demikian, kita membaca bahwa penentuan kepemimpinan partai di internal Demokrat hakikatnya mencoba memadukan antara aspirasi politik akar rumput (DPC) dengan ekspektasi politik atasan (DPP).

Dengan demikian, raihan suara terbesar oleh Bayu Airlangga (dengan 25 suara) bukan menjadi garansi politik bahwa Bayu Airlangga yang dipastikan dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Demokrat Jatim.

Dalam bacaan publik, apa yang terjadi Demokrat tersebut terlibat tak lazim dan menentang logika demokrasi bahwa peraih suara terbanyak adalah pemenang dan pemegang mandat untuk mengelola dan memimpin Demokrat Jatim. Faktanya, DPP Demokrat dengan PO Nomor 02/2021 sedang melakukan eksprimen politik yang tingkat keberhasilan dan kegagalannya baru kita ketahui di tahun 2024.

Indikator utama menilai eksprimen politik Demokrat di bawah kepemimpinan AHY ini berhasil atau gagal, adalah bagaimana suara Demokrat Jatim di Pileg 2024 mendatang, baik di tingkat legislatif kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Apakah naik, stagnan, atau turun.

“Kemunduran partai sebagai aktor utama representasi politik berlangsung lebih cepat dan lebih komprehensif. Sebab, eksklusivisme dalam sistem kepartaian, personalisasi kampanye legislatif, dan makin tergerusnya pengaturan prosedur demokrasi internal yang sebenarnya sudah lemah terus berlangsung dalam praktek kepartaian di Indonesia pasca Orde Baru,” kata Marcus Mietzner (2021).

Pada titik tertentu, yang sangat dikhawatirkan dari meningkatnya ketidakmampuan partai untuk mewakili aspirasi pemilih secara luas, termasuk aspirasi internal anggota dan pengurus partai itu sendiri, akan melahirkan populisme antipartai dan antikemapanan (Lochocki, 2017). “Di banyak negara demokrasi baru, trend politik ini lebih menonjol, di mana lemahnya mekanisme kontrol kelembagaan menyulitkan sistem yang ada untuk mengendalikan munculnya pemimpin populis otoritarian seperti yang mampu dilakukan oleh sebagian besar negara demokrasi mapan,” kata Lupu (2016). [air/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar