Sorotan

Menghitung Hari

Dr H Dhimam Abror Djuraid

Kita semua sedang menghitung hari, race against the time. Siapa saja, rezim ini, rezim dunia, semua berpacu menghitung hari.

Krisdayanti juga menghitung hari dengan caranya sendiri. Ia keluyuran, ngelencer ke Eropa bersama suaminya. Asyik berselfie ria, lalu mengunggah di akun medsos dan mengirim ke infotainmen dalam negeri, dengan pesan tunggal bahwa keluarganya baik-baik saja, dan kabar perceraian itu hanya gosip.

Masing-masing menghitung hari. Inilah potret anggota dewan yang tidak bisa membedakan dirinya sebagai anggota dewan rasa selebritas, atau selebritas rasa anggota dewan.

Susah berharap ada kepekaan atau empati, apalagi sense of urgency dan sense of emergency. Tak paham empan-papan. Tapi, giliran ada fasilitas rapid test dari pemerintah, mereka ada di garis paling depan minta pelayanan VIP.

Sejumlah anggota DPRD Blora, dengan jumawa, menolak diperiksa kesehatannya setelah kunjungan kerja, dan bahkan mengata-ngatai petugas pemeriksa. Orang seperti ini biasanya malah paling vokal minta rapid test gratisan.

Selebgram Ria Ricis, dengan folower belasan juta, sibuk menghitung hari dan mengejar setoran. Ia masih tetap syuting di rumahnya, dan ketika diprotes dia jawab–dengan cengengesan–ingin kasih makan tukang bakso. Kalau benar mau bantu rakyat miskin, kenapa tidak donasikan honor dari monetisasi medsosnya yang miliaran rupiah perhari.

Ronaldo mengubah hotelnya, di kampungnya, Madeira, Portugal, menjadi rumah sakit darurat. Jack Ma menyumbangkan jutaan dolar untuk APD (alat pelindung diri) Covid-19. Di Indonesia selebritas keluyuran ke Eropa dan menyumbang bakso.

Sense of humor para elite kita payah, sering tidak lucu dan salah tempat. Mereka cengengesan di saat dan tempat yang tak tepat. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, ketika ditanya soal Surabaya yang masuk zona merah, menjawab dengan cengengesan, bahwa Surabaya merah karena PDI-P.

Ini tidak lucu. Ini dark humor yang salah tempat. Ini keceplosan freudian dari alam bawah sadar yang– bisa saja—mengundang pertanyaan, apa dia bekerja demi rakyat atau demi partai, atau demi target politik 2024.

Di Jatim juga ada yang lucu. Di awal-awal pemerintahnya lambat merespons, dan dengan pede bilang daerahnya aman. Tapi, begitu tahu penyebaran wabah yang eksponensial, dan masuk ke seluruh kabupaten-kota, malah menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak disiplin mengisolasi diri di rumah.

Macam-macam saja solah bawah, tingkah laku kepala daerah dan pejabat kita. Kalau dulu sebelum ada Covid-19 sering muncul berita kepala daerah tertangkap OTT, sekarang tiap hari muncul berita kepala daerah positif Covid-19. Walikota Bogor, Bupati Tangerang, Wakil Walikota Bandung, Menteri Perhubungan, dan entah siapa lagi yang menyusul. Meski tidak ada hubungannya, tapi mereka dihubung-huhungkan dengan rezim.

Kata seorang wartawan, karena sekarang lagi musim “work from home” maka KPK juga kerja dari rumah. Untuk sementara para koruptor boleh merasa aman, dan tetap melakukan aktivitas korupsinya “corrupt from home”.

Jauh sebelum ada imbauan “stay at home”, Harun Masiku dan Nurhadi–mantan Sekjen Mahkamah Agung–sudah terlebih dahulu “stay at home”, dan hasilnya, mereka dapat “two in one”, aman dari virus dan dari KPK. Mereka sama-sama sedang menghitung hari.

Pemerintah pusat juga harus pandai-pandai menghitung hari. Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo sudah mengumumkan keadaan darurat diperpanjang sampai 90 hari kedepan. Monardo mempraktikkan persis apa yang ia sarankan, yaitu cuci tangan. Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan bahwa tidak akan ada lockdown, dan itu adalah keputusan pemerintah, keputusan Joko Widodo.

Dulu di zaman Orde Baru kita kudu pintar membaca tembung sanepa, eufemisme, reading between the lines, dan reading between the lies, membaca yang tersirat dari tersurat, dan membaca satu kebohongan dari banyak kebohongan. Tersirat Monardo mengatakan bahwa ia sudah mengusulkan national lockdown, tapi pemerintah memilih perpanjangan keadaan darurat sampai 90 hari ke depan.

Monardo sedang memimpin perang, tapi, sayang, otoritasnya terbatas. Dalam kondisi perang, kita butuh strong leadership, pemimpin yang kuat. Tapi, alih-alih, strong leadership, yang kita lihat malah strong dealership, makelar-makelar yang kuat.

Untuk menjelaskan kasus pembelian klorukuin dan masuknya APD (alat perlindungan diri) dari China yg “Made in Indonesia” saja pemerintah terlihat kehilangan arah. Yang terjadi kemudian saling tuding, saling curiga. Sebagaimana produk BBM, yang kualitas premium kita kirim untuk ekspor, dan yang kawe tiga untuk konsumsi dalam negeri. APD juga demikian. Yang kualitas premium kita ekspor, yang kelas jas hujan kita pakai sendiri. Inilah cara berpikir strong dealership, bukan strong leadership.

Inilah cara berpikir yang selalu mempergunakan pendekatan positivistik, dengan menomorsatukan ekonomi dan menomorduakan nyawa. Di Amerika Donald Trump dengan jumawa mengatakan kalau menuruti dokter maka seluruh bumi akan lockdown. Dia menolak national lockdown dan menantang akan membuka Amerika untuk berbisnis kembali.

Maklum, latar belakang Trump adalah pedagang properti, kalkulasinya untung dan rugi, bukan keselamatan jiwa. Karena itu pendekatannya menjadi positivistik dan tidak mau ribet.

Ia berpendapat, Amerika tidak perlu lockdown, dan ia memperkirakan korban hanya ratusan orang saja. Ini jauh lebih murah dibanding ratusan ribu atau jutaan orang yang jadi korban resesi ekonomi akibat lockdown. Ini jauh lebih murah dibanding kursi kepresidenannya yang banyak diincar orang.

Seorang pedagang seperti Trump dan lainnya, sering berpikir sederhana, praktis, dan pragmatis. Tak peduli dia pedagang properti, pedagang bakso, pedagang mebel, atau pedagang lainnya, logikanya selalu positif dan sederhana, tidak mau ribet.

Mereka, dan kita semua, sedang menghitung hari. []

* Penulis adalah doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung

Apa Reaksi Anda?

Komentar