Sorotan

Mengenang Pak Harto, Senjata, dan Pembangunanisme

Presiden RI ke-2, Soeharto. FOTO/Nationaal Archief

Soeharto, The Smiling General. Jenderal yang senang tersenyum. Bapak Pembangunan. Diktator 32 tahun. Tokoh di balik pembantaian tahun 1965. Inilah dia pemimpin paling kontroversial dalam sejarah Republik Indonesia. Bagi pemujanya, ia adalah pahlawan bangsa karena berhasil membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi dan politik pada masa Orde Lama. Bagi musuh-musuhnya, ia adalah orang yang paling bertanggungjawab menumbuhkan gurita korupsi dan dekadensi di negeri ini.

Tapi siapakah Soeharto? Sejak awal, ia memang tokoh kontroversial dan diselimuti mitos. Bahkan dalam urusan latar belakang keluarga. Ia sendiri mengaku anak desa biasa. “Saya ini benar-benar kelahiran Desa Kemusuk, dan memang anak petani dari Desa Kemusuk,” katanya, saat bercerita mengenai silsilah keluarganya di hadapan wartawan dan undangan, yang hadir di ruang kerja kepresidenan di Bina Graha Jakarta, 28 Oktober 1974.

Kemusuk adalah sebuah desa di pelosok Argomulyo, Godean, Jogjakarta. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921, anak ketiga dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Sang ayah adalah petugas pengatur air irigasi di desa. Kehidupan masa kecil Soeharto diwarnai perceraian orang tuanya. Ia akhirnya dirawat Mbah Kromodiryo, dukun bayi di desa. Namun, di tahun 1970-an, tersebar kabar bahwa sebenarnya Soeharto adalah keturunan keraton. Namun, Soeharto membantahnya.

Soeharto malah mengklaim dirinya dekat dengan penderitaan. “Saya mengalami banyak penderitaan yang mungkin tak dialami orang lain,” katanya. Penulis biografi kritis Soeharto dari Australia, Robert E. Elson berpendapat, penderitaan tersebut mengembangkan sifat keras dan ulet dalam diri Soeharto. Soeharto juga berhati-hati untuk tergantung kepada orang lain, dan lebih menyukai hubungan dekat dalam lingkup kecil di mana dia menjadi figur dominan.

Soeharto bisa menyelesaikan sekolah menengahnya pada usia 18 tahun. Namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja. Sekolah bukan hal menarik baginya. “Dia juga tidak terstimulasi oleh gagasan-gagasan intelektual atau oleh pentingnya konteks yang lebih luas di mana dia hidup…dan jelas tak terpengaruh oleh kegiatan gerakan perjuangan nasionalis Indonesia tahun 1920-an dan 1930-an,” kata Elson.

Dasar hidup Soeharto, menurut Elson, adalah pandangan dunia pedesaan dan kota kecil Jawa Tengah sempit dengan batas-batas sosial yang pasti dan terbatas. Jika sebagian besar pemimpin dan pemikir republik ini lebih dekat dengan tradisi rasionalisme, terutama Barat, Soeharto justru lebih dekat dengan nalar mistis Jawa. Majalah Tempo menulis cerita, bagaimana sejak muda, Soeharto gemar bersemadi di sejumlah gua keramat, seperti Gua Jambe Lima, Gua Jambe Pitu, dan Gua Suci Rahayu. Di Gua Semar, yang terletak di Pegunungan Dieng, konon ia menerima wangsit untuk menjadi pemimpin.

Soeharto merintis karir militer dengan bergabung ke KNIL (Koninklijk Nederlansche Indie Leger), sebuah organ tentara bentukan Belanda, pada tahun 1940. Elson memujinya sebagai serdadu yang cerdas dan baik. Soeharto adalah orang lapang dan tahun 1942 sudah mendapat pangkat sersan. Tahun 1943, saat Jepang berkuasa, ia mendapat posisi komandan kompi PETA (Pembela Tana Air) dan dikenal sebagai sosok yang efisien dan dapat diandalkan.

Setelah Indonesia merdeka, karir militer Soeharto naik daun. Ia menjadi salah satu anggota pasukan yang membasmi pemberontakan eks-KNIL di Sulawesi Selatan. Pertengahan 1956, ia menjadi panglima Divisi Diponegoro. Desember 1960, ia sudah berpangkat brigadir jenderal, dan pada 1962 dipromosikan menjadi mayor jenderal dan menjadi panglima Mandala Operasi Pembebasan Irian Barat. Tahun 1965, ia diangkat menjadi wakil panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dan tampil menjadi tokoh utama yang akhirnya menggantikan Soekarno di tampuk kepresidenan.

Bertindak dengan Keyakinan
Di mata ilmuwan Kuntowijoyo, Soeharto adalah seorang pemimpin yang mendasarkan diri pada ‘an act of faith’ atau perbuatan berdasarkan keyakinan, dan bukan berdasarkan nalar. Sebagaimana dikutip Tempo dari O.G. Roeder, Soeharto yakin saat bertindak mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat. “Saya bertindak atas keyakinan saya sendiri,” demikian katanya.

Soeharto meyakini keputusan untuk membasmi Gerakan 30 September yang diduganya didalangi Partai Komunis Indonesia. Komandan Pasukan Khusus Wismoyo Arismunandar mengatakan, falsafah Jawa Soeharto adalah alon-alon asal kelakon. “Falsafah yang satu ini…bukan ‘melaksanakan dengan pelan-pelan’ melainkan ‘melakukan sesuatu dengan yakin dan berlandaskan kebenaran’. Pak Harto merealisasikannya dengan sikap dan perilaku yang mantap,” katanya.

Soeharto berpesan kepada Wismoyo saat masih berpangkat mayor. “Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis,” katanya.

Ajudan Soeharto, Suryadi, sering melihat sang presiden membuat disposisi kebijakan yang berbeda dari informasi yang masuk. Soeharto beralasan, banyak faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan. “Ini keputusan berskala nasional,” kata sang presiden.

Keyakinan pula yang membuat Soeharto berani mengambil risiko. Tahun 1995, saat Semenanjung Balkan tengah bergolak, ia pamit kepada Presiden Kroasia untuk berkunjung ke Sarajevo, Ibu Kota Bosnia. Padahal saat itu pasukan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa baru saja ditembaki di wilayah sana. “Kita ini pemimpin Negara Nonblok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja. Kita tengok,” katanya.

Keyakinan pada diri Soeharto untuk bertindak, boleh jadi dibentuk oleh pengalaman militernya selama puluhan tahun. Dalam dunia militer, ada kalanya seorang prajurit tak boleh hanya mengandalkan taktik, tapi juga insting. Dan insting harus dilakukan dengan keyakinan zonder keraguan, seperti salah satu semboyan militer: jika ragu-ragu lebih baik kembali. Tentu saja, insting dan keyakinan didapat dengan kemampuan mengenali situasi.

Keyakinan Soeharto dalam mengambil sikap terpancar dari bahasa tubuhnya. “Pak Harto itu, bahasa tubuhnya dan bahasa kata-katanya padat. Kalau ketemu dia, dirasakan sekali kepadatan dan wibawanya dan kata-katanya,” kata Juwono Sudarsono, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagaimana dikutip Tjipta Lesmana.

Jika Soeharto sudah yakin terhadap sesuatu, maka tak satu pun bisa menolak. A.M. Hendropriyono, mantan Menteri Transmigrasi mengatakan, jika Soeharto berketetapan ‘A’, maka harus ‘A’ yang dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Namun, ia berani membela saat para menterinya dikritik dan dikecam karena suatu kebijakan. “…Nggak usah ngadu pun, Pak Harto dengar kalau salah seorang menterinya disalah-salahi. Pak Harto bilang, ‘saya yang suruh’,” kata Hendropriyono.

Keamanan dan Stabilitas di Atas Segalanya
Indonesia di bawah Soeharto adalah Indonesia yang stabil dari sisi keamanan dan politik. Latar belakang militer Soeharto membuatnya tak terlampau percaya pada demokrasi dalam arti sebebas-bebasnya. Setelah masa demokrasi liberal yang pendek usia di awal 1950-an, dan demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno, Soeharto memilih mengembangkan model demokrasinya sendiri. Dia memilih nama ‘Demokrasi Pancasila’. Tafsir tunggal Demokrasi model ini ada di tangan Soeharto sendiri.

“Demokrasi Pancasila merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ciri khas Demokrasi Pancasila adalah penolakan kemiskinan, keterbelakangan, perselisihan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kediktatoran, kolonialisme, dan imperialisme,” kata Soeharto.

Dia tidak percaya eksistensi oposisi sebagai bagian dari kehidupan politik bernegara. “Dalam Demokrasi Pancasila, tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat,” katanya dalam “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”.

“Kalau orang berbeda pendapat, saya sarankan agar mereka memikirkannya baik-baik hingga dapat diraih sebuah konsensus. Jangan tidak setuju hanya karena ingin bersilang pendapat walaupun Anda telah terbukti keliru. Sikap seperti itu tidak dapat diterima di sini,” katanya.

Konsep ‘Demokrasi Pancasila’ ini membuat kagum Mahathir Mohammad, Perdana Menteri Malaysia 1981-2003. “Kita memerlukan demokrasi, tetapi demokrasi seperti di Barat tidak cocok untuk negara yang lain, karena masing-masing negara memiliki kekhasan dan tidak dapat dipaksakan,” katanya.

Atas nama Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah demokrasi menolak partai komunis yang dianggap tidak bertuhan. Partai Komunis Indonesia dan hal-hal berbau komunisme dilarang hidup lagi, karena tidak berperikemanusiaan sebagaimana yang digariskan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam kehidupan demokrasi sentralistis. Tidak ada otonomi daerah, dan semuanya terpusat. Apa yang terpusat adalah bagian dari upaya persatuan Indonesia.

Partai-partai tak boleh terlalu hiruk-pikuk. Maka jumlah partai peserta pemilu disederhanakan menjadi tiga. Jika di negara demokratis liberal, seperti Amerika Serikat, penyederhanaan partai berjalan secara alamiah karena publik merasa cukup dengan partai yang ada, maka di era Soeharto penyederhanaan atau fusi partai dilakukan dengan paksaan. Ia juga mengadaptasi ucapan Bung Karno di masa 1950-an tentang: mari kita kubur partai-partai.

Soeharto betul-betul mengubur partai melalui fusi. Partai-partai Islam bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Partai-partai nasionalis, sekuler, dan non-Islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sementara, Golongan Karya diidamkan menjadi partai tengah. Soal ini, Soeharto mengibaratkan partai dengan kendaraan di jalan. “Dengan satu-satunya jalan yang ada, mengapa kita mesti punya begitu banyak kendaraan, sampai sembilan? Mengapa kita harus saling ngebut dan bertabrakan,” katanya.

Pers pun diharuskan mengikuti irama harmoni Demokrasi Pancasila. Ia memerintahkan kepada Menteri Penerangan Mashuri untuk menutup sebelas penerbitan pers. Mereka dianggap bertanggungjawab memprovokasi massa agar marah dan berunjukrasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Unjuk rasa tersebut membesar menjadi kerusuhan yang dikenal dengan peristiwa Malaria atau Malapetaka 15 Januari 1974. Bagi Soeharto, pers haruslah menjadi corong pemerintah dan pancasilais.

Sebagaimana ditulis wartawan asal Inggris, Richard Lloyd Parry: “Manusia Pancasila yang benar menempatkan kesetiaan pada Negara di atas seluruh kesetiaan pada agama, suku, atau kewilayahan. Dia taat pada pihak berwenang dan selalu bersedia untuk menundukkan hak-hak individualnya. Dia mengutamakan kestabilan, keamanan, pembangunan, dan di atas semua itu, konsensus—artinya, sesungguhnya, dia setuju dengan apa yang diputuskan Soeharto.”

Soeharto rela dan berani melakukan tindakan keras dan tegas jika dirasa itu untuk menegakkan stabilitas dan keamanan. Ini sebuah visi khas militer Tak heran ia memilih melakukan pendekatan militer untuk menyelesaikan konflik Aceh dan Papua. Kelompok-kelompok Islam dan nasionalis juga ditekan untuk tidak melawan.

Fenomena ‘penembak misterius (Petrus)’ di era 1980-an adalah bagian dari tindakan represif menegakkan keamanan dan stabilitas. Sasaran ‘Petrus’ adalah orang-orang yang diduga penjahat dan preman. Mereka sudah dinilai keterlaluan dalam mengganggu ketertiban. “Kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas,” katanya. Hasilnya, Petrus diklaim menurunkan angka kejahatan drastis.

Kerasnya pemerintahan Soeharto dalam penegakan stabilitas keamanan disambut positif Mahathir Mohammad. “Memang ada yang berpendapat bahwa pemerintahan Pak Harto keras, tetapi kami tidak melihatnya seperti itu, karena tidak mungkin suatu pemerintahan tidak berlaku tegas, dengan membiarkan sama sekali adanya masalah-masalah,” katanya.

Pembangunanisme dan Kaidah Soeharto
Stabilitas politik dan keamanan menjadi penopang apa yang disebut Soeharto sebagai pembangunan. Tanpa stabilitas, tidak akan ada pembangunan. Menurut Richard Lloyd Parry, pembangunan adalah pilar ketiga kepemimpinan Soeharto selain militer dan mitos Pancasila. Sebagaimana disebutkan Soeharto, ciri khas Demokrasi Pancasila adalah penolakan kemiskinan, Maka pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila harus mengemban amanat kesejahteraan.

Hasilnya, Parry mengakui: “inflasi, kemiskinan, tingkat kematian bayi dan pertumbuhan penduduk berkurang secara dramatis di bawah Orde Baru. Tingkat melek huruf, harapan hidup, GDP, dan investasi asing semuanya meningkat. Dalam beberapa tahun saja, para insinyur dan banker asing mulai mengunjungi Jakarta lagi, dan Indonesia membangun pabrik-pabrik, rumah sakit, serta jaringan listrik.”

Keberhasilan ini, jika dibandingkan dengan Orde Lama di bawah Soekarno, membuat Soeharto menjadi seorang pahlawan secara ekonomi. Pemerintahan Soeharto, kendati dianggap represif oleh sebagian orang, mendapat legitimasi kinerja dan memunculkan apa yang disebut ‘Kaidah Soeharto’. “Kaidah Soeharto: selama rakyat merasa diri mereka bertambah kaya, mereka akan menoleransi masyarakat yang diperdaya,” tulis Parry.

Sebenarnya apa yang dilakukan Soeharto adalah pelaksanaan rumusan politik klasik Niccolo Machiavelli. Machiavelli sering dikutuk sebagai sosok yang menganjurkan politik menghalalkan segala cara. Bukunya, Il Principe, sempat diberangus Gereja Abad Pertengahan. Namun sesungguhnya, kalau mau jujur, Machiavelli justru mengajarkan teori hubungan pemimpin dengan rakyat yang akhirnya dilaksanakan Soeharto: ‘berikanlah apa yang menjadi hak rakyat sebelum rakyat memintanya, sehingga seakan-akan pemberian itu merupakan kebaikan hatimu’.

Pembangunanisme ala Soeharto mendapat pujian pemimpin negara lain. “Soeharto telah mengubah Indonesia yang miskin menjadi macan ekonomi baru, mendidik rakyatnya, dan membangun infrasturktur yang memperlancar pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Tindakan Soeharto merupakan sumbangan yang signifikan untuk menuju stabilitas dan pembangunan regional,” kata Lee Kwan Yew, Perdana Menteri Singapura 1959-1990.

Di mana kekuatan pembangunanisme Soeharto? Semua berangkat dari kecerdasan Soeharto. R.E. Elson mengatakan, kecerdasan Soeharto bukan kecerdasan akademis, namun kecerdasan yang lebih instrumentalis dan strategis. “Ia orang yang pasif, sabar, tetapi sangat rakus belajar, orang yang mengetahui kekurangan-kekurangan strategis dalam pengetahuannya dan mencari ahli yang dapat mengisi kekurangpengertiannya,” jelasnya.

Ada cerita menarik dari Elson tentang bagaimana kecepatan belajar Soeharto. Pada masa awal Orde Baru, Soeharto lebih suka duduk tekun mendengarkan dan meresapi apa yang dijelaskan para penasihat ekonominya mengenai kurs mata uang, inflasi, neraca pembayaran, surplus, defisit, dan lain-lain. Ia duduk mendengarkan sembari mencatat di sebuah bloknot.

“Akan tetapi…setelah beberapa tahun, begitu Soeharto cukup menguasai apa yang perlu ia ketahui, giliran dia yang bicara, dan merekalah (para penasihat ekonominya) yang mengeluarkan pulpen untuk mencatat apa yang diinginkannya untuk dilakukan,” kata Elson.

Kekuatan pembangunanisme Soeharto ditopang oleh militer yang menegakkan stabilitas, Golkar yang berkuasa di bidang politik, dan birokrasi di bidang pemerintahan. Dalam birokrasi, sejumlah pakar sipil dan teknokrat berpengaruh mengambil bagian, terutama dalam mengarahkan strategi bidang perekonomian. Mereka antara lain Widjojo Nitisastro, M. Sadli, Sarbini Sumawinata, Emil Salim, dan Sumitro Djojohadikusumo. Yang menarik, sebagian dari para ekonom ini adalah tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia, partai yang dilarang Soeharto untuk berdiri lagi. Inilah mungkin yang disebut Elson sebagai kecerdasan instrumentalis dan strategis Soeharto: tidak ada lawan dan kawan abadi, kecuali kepentingan.

Para tim ekonom ini yang membawa Soeharto memilih berkonsentrasi pada produksi pertanian untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Mereka juga yang mengusulkan langkah-langkah deregulasi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kehancuran krisis pangan tahun 1980-an.

M. Sadli, salah satu anggota tim ekonomi Orde Baru, mengatakan dalam artikel di Majalah Tempo, ada dua kaidah ekonomi dan politik pada masa Soekarno yang dijungkirbalikkan pada masa kepemimpinan Soeharto. Pertama, Soeharto memberikan kesempatan kepada pasar dan harga untuk lebih banyak melakukan fungsi alokasinya. Kedua, Soeharto membuka tangan terhadap bantuan ekonomi dari Blok Barat dan Blok Timur dengan syarat-syarat yang sama.

Namun, apakah ekonomi Orde Baru menjadi liberal dan menganut kapitalisme murni? Sadli menampik pendapat itu. “Kaum militer tidak terkenal sebagai ‘demokratis’, ‘liberal’, terbuka dan sebagainya. Nalurinya lebih banyak otoritarian, sentralistis, intervensionis, top-down atau mengikuti sistim komando,” katanya. Soeharto sepakat dengan resep tim ekonominya karena tidak melihat resep lain di luar itu.

 

Syaiful Sulun, Wakil Ketua DPR/MPR RI Tahun 1987 mengatakan, Soeharto melaksanakan dua kebijakan sekaligus di masa awal Orde Baru. Pertama, intensifikasi pertanian, yang diikuti pendirian pabrik-pabrik pupuk. Kedua, ekstensifikasi pertanian melalui program transmigrasi. Di bidang keuangan, Soeharto mengizinkan Bank Indonesia mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk petani dengan lahan di bawah 0,5 hektare.

Tujuan utama semua kebijakan itu adalah mengubah status Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar. “Apabila dibiarkan, uang negara yang diserap hanya untuk mengimpor beras. Kemudian karena beras butuh stabilitas, maka dibentuklah Badan Urusan Logistik,” kata Sulun.

Di bidang pendidikan, Soeharto membangun sekolah-sekolah di seluruh pelosok nusantara. Ia juga membangun puskesmas di desa-desa. Jumlah penduduk dikendalikan melalui program Keluarga Berencana. Semua kebijakan pembangunan Soeharto diterjemahkan dari visi pembangunan jangka panjang 25 tahunan, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Mantan Menteri Negara BUMN Tanri Abeng mencatat, ada dua proses transformasi yang berhasil dilakukan Soeharto. Pertama, berhasil membawa Indonesia dari Negara miskin dengan pendapatan per kapita 60 dollar Amerika Serikat menjadi 1.300 dollar AS atau setara dengan 5.000 dollar AS dalam ukuran daya beli.

Kedua, lanjut Tanri, “Pak Harto mampu membawa Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1985. Manajemen pembangunan untuk semua sektor telah tersistim melalui Garis Besar Haluan Negara. Ini kemajuan yang luar biasa dalam perspektif kepemimpinan manajemen.” [wir/ted]

Esai ini pernah dimuat di Inilah Koran pada tahun 2012





Apa Reaksi Anda?

Komentar