Sorotan

Mengapa Habib Rizieq Shihab Disukai?

Ribuan orang menyambut kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Berikutnya adalah kehebohan ganjil yang menahbiskan namanya sebagai magnet politik Indonesia saat ini: mulai dari masalah pelaksanaan protokol kesehatan hingga penertiban baliho oleh tentara.

Jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 18-21 November 2020 mengonfirmasi daya pikat Rizieq hari ini. Dibandingkan sejumlah tokoh nasional, tingkat kesukaan publik kepada Rizieq memang masih tertinggal. Sebanyak 85 persen responden menyukai Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, 84 persen menyukai Sandiaga Uno, dan 83 persen menyukai Khofifah Indar Parawansa.

Rizieq Shihab hanya disukai 43 persen responden. Namun angka ini tidak bisa diremehkan. Pertama, Rizieq Shihab bukan pejabat publik atau pemerintah yang sering dikutip media massa. Ia hanya pemimpin organisasi massa bernama Front Pembela Islam yang dalam survei itu hanya diketahui 59 persen responden dan lebih banyak berada di Arab Saudi sejak 2017.

Kedua, dari survei itu diketahui, bahwa hanya 73 persen responden yang tahu atau pernah dengar nama Rizieq Shihab. Dengan 43 persen responden menyukainya, berarti lebih dari separuh jumlah orang yang mengetahui namanya menyatakan suka. Hasil survei tersebut ditambah fakta adanya ribuan orang menyambut kepulangannya sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar kapital politik Rizieq Shihab.

Pertanyaannya: mengapa Rizieq Shihab yang lebih banyak dicitrakan sebagai sosok yang keras dan biang masalah oleh media massa arus utama justru disukai? Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla menyebut, ada kekosongan kepemimpinan Umat Islam dalam aspek ideologis amar ma’ruf nahi munkar. “Di situ Habib Rizieq masuk,” katanya, dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 23-29 November 2020.

Dalam acara buka puasa di Markas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, Rabu (15/5/2019), Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Abdullah Syamsul Arifin menyebut dengan lugas bagaimana peran FPI di tengah umat.

“Urusan bikin pengajian malam Jumat, malam Selasa, rutin di kampung-kampung, NU tidak bisa dilawan. Pasti semuanya jalan. Tapi kalau ada diskotik bandel, tidak bisa tutup, itu serahkan kepada FPI (Front Pembela Islam), beres semua insya Allah,” kata Abdullah.

Islam mengajarkan doktrin amar ma’ruf nahi munkar atau mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Sebagian besar organisasi kemasyarakatan Islam (jika tidak boleh dibilang semuanya) lebih menekankan aspek amar ma’ruf atau menganjurkan kebaikan. Doktrin ‘mencegah keburukan’ tak banyak disentuh, terutama karena berpotensi memunculkan konflik. Rizieq Shihab dan FPI mengambil peran yang tidak diambil organisasi lainnya tersebut.

Terlepas apakah kemudian metode aksi FPI kontroversial dan terkesan melangkahi wewenang aparat penegak hukum, sebagian orang tidak mempermasalahkannya. Terutama jika menyangkut hal-hal yang menjadi isu sensitif umat Islam, seperti tempat penjualan minuman keras ilegal dan prostitusi. Persetujuan terhadap aksi FPI merazia diskotik dan lokalisasi sebenarnya bisa dilihat sebagai kerinduan sebagian umat Islam terhadap penegakan hukum atas isu-isu tersebut.

Pertanyaan berikutnya tentu saja, apakah modal popularitas politik ini bisa dikonversi menjadi modal elektoral dalam pemilihan presiden empat tahun mendatang? Faktor penentunya sebenarnya bukan pada tindakan politik Rizieq Shihab dan FPI, melainkan pada respons rezim berkuasa dan para pendukungnya.

Rezim dan pendukungnya seringkali menciptakan sendiri medan tempur (battleground) bagi kelompok oposisi yang memungkinkan tampilnya seorang pahlawan atau martir. Ujung-ujungnya, medan tempur itu tidak mampu dikuasai oleh rezim dan justru berbalik menjadi keuntungan bagi oposisi.

Contoh paling jelas adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang dimenangi Anies Bawedan dan Sandiaga Uno. Para pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan rezim menuduh Anies memainkan kartu isu agama. Politik identitas memang tak terelakkan. Namun untuk mengatakan bahwa ‘politik agama’ otomatis membawa Anies menang dalam Pilkada DKI sebenarnya terlalu berlebihan.

Selama bertahun-tahun, kelompok Islam ideologis tak pernah menang dalam pemilihan umum sejak 1955 saat berhadapan dengan kelompok nasionalis dan sekuler. Bahkan dalam pemilu 1999 yang disebut sebagai salah satu pemilu paling demokratis oleh media massa internasional, partai-partai Islam tumbang dan tak memperoleh suara signifikan.

Pemilu 2014 yang digelar tiga tahun sebelum Pilkada DKI menunjukkan, PDI Perjuangan, Golkar, dan partai-partai berideologi nasionalis berjaya dan Partai Keadilan Sejahtera, yang diidentifikasikan sebagai kelompok Islam ideologis, tak bisa menandingi perolehan suara mereka. Tak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan karakter pemilih berpindah lebih ke kanan hanya dalam waktu tiga tahun, sementara fakta sejarah tak mengonfirmasinya.

Apalagi sebenarnya isu identitas agama dan etnisitas tak begitu menarik hati warga Jakarta. Populi Center merilis, tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok terus meningkat, dari 77,7 persen pada Desember 2015 menjadi 81,5 persen pada April 2016. Sebanyak enam lembaga survei pada medio Januari 2017 merilis hasil sama: elektabilitas Ahok lebih tinggi daripada Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan.

Aksi-aksi FPI yang menolak Ahok, salah satunya dengan mendeklarasikan gubernur DKI tandingan pada 1 Desember 2014, tak memiliki banyak pengikut. Ini sejalan dengan riset Alvara Research Center pada medio Januari 2017 yang mencatat popularitas FPI hanya sembilan persen, kalah jauh dibandingkan popularitas NU yang 69,3 persen.

Isu agama tak akan membesar dan memunculkan solidaritas nasional, jika saja Ahok cukup sabar dan tak terpancing mengeluarkan pernyataan soal Surat Al Maidah Ayat 51. Betapapun tafsir moderat soal isi ayat ini dikembangkan sebagian ulama, namun sebagian besar umat Islam di Indonesia masih meyakini tafsir yang tidak memperbolehkan memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Dan memilih atau tidak memilih seseorang karena alasan tertentu adalah sah, termasuk karena alasan agama.

Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu menciptakan ‘battleground’ yang tak perlu dan tak bisa ditangani rezim dengan baik. Nama FPI dan Habib Rizieq pun terangkat dan dianggap menjadi simbol perlawanan. Aksi buzzer-buzzer pro rezim di media sosial yang bermaksud menghabisi karakter mereka justru memunculkan aksi balasan yang tak kalah riuh.

Munculnya kasus percakapan mesum yang kemudian diusut polisi tak memiliki dampak signifikan. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap otoritas hukum dan terjadinya gegar budaya informasi, kasus itu tak lantas membuat kepercayaan terhadap Rizieq Shihab ambrol, tapi justru menebal.

Tiga tahun berlalu sejak Pilkada DKI, dan rezim sekali lagi belum belajar. Dengan memilih pendekatan konfrontatif, pemerintah justru sedang menciptakan ‘battleground’ baru. Tak butuh waktu lama untuk membuat sang habib menjadi seorang penggalang solidaritas (solidarity maker).

Empat tahun menuju pemilihan presiden tidak terlalu lama. Modal elektoral Rizieq Shihab bisa makin meningkat jika rezim salah urus dan salah resep. Peningkatan modal elektoral ini bisa jadi tidak akan dimanfaatkan Rizieq Shihab untuk mencalonkan dirinya sendiri. Kemungkinan paling masuk akal adalah dia memanfaatkan panen modal politik itu untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden penantang. Ini tentu bukan kabar menyenangkan bagi rezim jika benar-benar terjadi. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar