Sorotan

Memindahkan Pusat Pemerintahan, Memindahkan Mikrokosmos

Aga Suratno

Bupati Hendy Siswanto mewacanakan pemindahan lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini terbaca dalam artikel berita yang diunggah beritajatim.com, ‘Bupati Ingin Pindahkan Lokasi Pusat Pemerintahan Jember’ (Sabtu, 13/3/2021). Bagaimana kita menyikapinya?

Berbeda dari konsepsi Barat yang melihat kekuasaan berifat abstrak dan wujud dalam interaksi sosial. Dalam konsepsi jawa kekuasaan dipandang sebagai entitas riil yang berifat magis-religius. Kekuasaan berada di luar individu berupa daya adikodrati.

Dalam konsep kekuasaan jawa daya adikodrati itu disebut wahyu. Raja berkuasa berdasarkan wahyu. Karena berdasarkan wahyu kedudukan raja sangat tinggi. Kekuasaannya meliputi tlatah dan cacah (wilayah dan penduduk). Raja adalah representasi makrokosmos.

Ringkas cerita, raja sebagai representasi makrokosmos diwujudkan dalam bentuk tata letak dan tata ruang pusat pemerintahan. Maka, kita bisa melihat di wilayah sabuk kebudayaan Jawa (baca; Mataram) pusat pemerintahan selalu terdiri dari keraton (sekarang pendopo), tempat beribadah (masjid), alun-alun (lapangan) dan penjara.

Tata letak dan tata ruang ini mencerminkan raja adalah segalanya. Dia berperan sebagai eksekutif,legislatif, yudikatif bahkan pemimpin agama. Dalam konsep ini tata letak dan tata ruang pusat pemerintahan merupakan manifestasi mikrokosmos. Raja adalah penghubung sekaligus penjaga dan pemelihara keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Bencana dan huru-hara akan terjadi ketika keselarasan dan keseimbangan makro dan mikrokosmos terusik.

Bahwa kekuasaan dalam konsep kekuasaan Jawa dilihat sebagai entitas riil juga bisa dilihat dari manifestasi kekuasaan berupa regalia (pusaka). Berpindahnya pusaka dari pusat pemerintahan ke tempat lain akan dilihat dari berkurangnya kekuasaan di pusat pemerintahan. Pada tingkat tertentu bahkan dianggap sebagai ancaman berpindahnya kekuasaan dari individu yang satu ke individu yang lain. Karena itu, setiap perpindahan manifestasi kekuasaan akan dianggap sangat serius.

Wacana perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Jember tentu tidak didekati dalam perspektif kekuasaan Jawa. Yang beririsan barangkali soal keseriusannya. Maksudnya, perpindahan dan memindahkan pusat pemerintahan adalah isu dan pekerjaan serius. Implikasinya bisa kemana-mana. Mulai dari anggaran hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

RTRW adalah perencanaan yang menyeluruh. Meliputi Perencanaan dan penataan ruang darat, laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi. Perencanannya diarahkan pada keselerasan dan keberlanjutan, karena keempat ruang itu adalah tempat di dalam mana manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memerlihara kelangsungan hidup.

Tentu saja tidak ada yang salah dengan wacana perpindahan pusat pemerintahan. Wacana perpindahan itu, setidaknya bisa diduga, disemangati oleh hasrat memeratakan kesejahteraan warga lewat pemerataan sebaran pusat kegiatan masyarakat.

Kegiatan penduduk yang terpusat di satu wilayah cenderung menimbulkan problem sosial. Lebih-lebih ketika daya dukung di wilayah itu sudah tidak sanggup lagi menopang aktifitas kehidupan penduduk yang semakin kompleks. Problemnya mulai dari kemacetan, kekumuhan, kepengapan hingga problem sosial yang bersifat patologis.

Dengan demikian, membentuk dan mengembangkan inti atau pusat baru kegiatan masyarakat menjadi penting dan relevan. Dalam literatur perkembangan masyarakat kota pembentukan inti atau pusat baru kegiatan masyarakat disebut nukleasi. Tetapi membentuk dan mengembangkan pusat baru kegiatan masyarakat tidak harus dilakukan dengan memindahkan pusat pemerintahan.

Pembentukan dan pengembangan pusat keramaian baru bisa dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik maupun sosial di taruh misalnya kecamatan-kecamatan potensial. Jika semangatnya membangun dari pinggiran, maka pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung di pusat baru kegiatan masyarakat, terutama kegiatan ekonomi, bisa dimulai dari wilayah periphery (pinggiran).

Hanya saja, jangan dibayangkan pusat baru kegiatan masyarakat itu identik dengan pembentukan metropolis. Sebab, orientasi pembentukan dan pengembangan pusat baru kegiatan masyarakat adalah pemerataan akses dan peluang ekonomi demi peningkatan kesejahteraan warga yang lebih merata.

Akhirnya, jika pilihannya kemudian jatuh pada pembentukan dan pengembangan inti baru kegiatan masyarakat, itu bukan berarti dikarenakan ada kekhawatiran bahwa memindahkan pusat pemerintahan akan mengusik keseimbangan dan keselarasan makrokosmos yang kemudian mengakibatkan munculnya huru-hara dan bencana. Apalagi jika kepindahan pusat pemerintahan itu hanya bergeser beberapa jengkal dari pusat pemerintahan lama. Pilihan dijatuhkan pada pembentukan dan pengembangan pusat baru kegiatan masyarakat lebih dikarenakan hitung-hitungan rasional. []

Aga Suratno, wartawan senior dan penasihat PWI Jember



Apa Reaksi Anda?

Komentar