Iklan Banner Sukun
Sorotan

Membangun Sindikasi Media Massa Daring di Pesantren Jelang Seabad NU (2)

“I think the Internet is the single most disruptive force for the sovereign nation-state since the concept was founded with the 1648 Treaty of Westphalia.” (Alec Ross)

Indonesia pernah melewati masa di mana perbedaan pandangan ideologis menajam dan menimbulkan korban. Negeri ini juga pernah mengalami masa di mana perbedaan bikin cemas dan oleh karenanya kebebasan berpendapat harus dikerangkeng atas nama stabilitas.

Namun hari ini media sosial membuat apa yang kita ketahui dan yakini mendadak butut dan ketinggalan zaman. Ideologi tak lagi dimaknai tunggal dan orang kini lebih suka mengesampingkan fakta. Dugaan dan prasangka lebih disukai, terlepas apakah itu faktual atau imajinasi. Kebenaran urusan belakangan.

Bre Redana mengatakan, perkembangan teknologi digital yang meniadakan batas antara yang nyata dan tidak nyata, reality dan virtual reality, logika dan delusi, rasionalitas dan ilusi, ikut menyumbangkan perayaan ‘pasca-kebenaran’, post-truth.

Oryza A. Wirawan, Jurnalis Beritajatim.com

Kata post-truth ini dinobatkan sebagai word of the year pada 2016 oleh Oxford Dictionaries, yang didefinisikan sebagai relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.

Saya tidak tahu seberapa jauh dan seberapa kuat kita bisa menoleransi persoalan ini sehingga tidak meluas dan merobek kohesi sosial masyarakat. Cherian George, dalam buku Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, mengingatkan:

‘Demokrasi harus melindungi ruang publik untuk mewadahi perdebatan yang bermutu di antara pandangan-pandangan yang bertolak belakang – termasuk nilai-nilai agama – dan pada saat yang sama menjamin bahwa individu dari iman apa pun dapat menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, secara setara dan tanpa rasa takut’.

Lantas bagaimana?

Demokrasi butuh protagonis, dan perjalanan bangsa ini selama puluhan tahun menunjukkan, Nahdlatul Ulama adalah protagonis yang memiliki dua kekuatan penting. Visi ideologis dan modal sosial yang kokoh dalam mempertemukan Islam dan kebangsaan membuat NU punya peran dan kapasitas dalam menangani sejumlah persoalan kebangsaan.

Visi ideologis dakwah Islam yang menghormati tradisi dan akar kultur masyarakat sudah dibangun dan ditegakkan sejak organisasi ini didirikan KH Hasyim Asy’ari. Robin Bush dalam buku Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menyebut: ‘A second key element of traditionalist Islam is the acceptance and even preservation of beliefs and practices that have evolved in local cultural contexts over the centuries’.

Visi ini disempurnakan oleh duet KH Achmad Shiddiq dan KH Abdurrahman Wahid saat menakhodai NU dengan memperkuat Islam dan Pancasila dalam posisi berdampingan tanpa saling menegasikan. Pancasila sudah final. Menurut Gus Dur, tantangan umat Islam adalah bagaimana mengisi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan sistem politiknya dengan wawasan Islam yang secara kultural bisa mengubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat.

Sementara modal sosial yang kuat menempatkan NU bukan sebagai organisasi keagamaan belaka, namun juga bagian dari subkultur perilaku keislaman. NU adalah identitas bagi nilai-nilai Islam yang membumi. Tidak menolak yang hadir dari luar dan tak juga melupakan apa yang sudah ada di dalam, karena sesungguhnya Islam sendiri menjadi universal dengan berangkat dari yang lokal.

Pesantren memiliki posisi strategis dalam merawat sekaligus menginterpretasi dan mendiversifikasi nilai-nilai ini dalam perilaku sehari-hari. Lembaga pendidikan ini tumbuh dan berkembang di jantung kehidupan masyarakat Indonesia, lebih tua daripada lembaga-lembaga pendidikan formal.

Gus Dur menyebut pondok pesantren sebagai ‘lembaga kultural’ yang menggunakan simbol-simbol budaya Jawa; sebagai “agen pembaharuan” yang memperkenalkan gagasan pembangunan pedesaan (rural development); sebagai pusat kegiatan belajar Masyarakat (centre of community learning); dan sekaligus sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersandar pada silabi.

Beberapa kali momentum bersejarah dan menentukan di negeri ini, pada masa perang dan damai, digerakkan dari pesantren. Saat ini, menurut cendekiawan muslim Azyumardi Azra, peran yang diharapkan (expected role) bisa dimainkan pesantren semakin banyak. Selain menjalankan fungsi tradisionalnya menjadi pusat pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, pesantren diharapkan memainkan peran-peran sosial lain, seperti menjadi “pusat rehabilitasi sosial”.

Peran-peran ini masih bisa diharapkan untuk dilakukan kembali dan direvitalisasi dalam wajah terbarukan, untuk menangani problem-problem yang muncul dari disrupsi informasi dan gegar kebudayaan 4.0 yang ditimbulkan internet.

Ada dua kekuatan pesantren yang bisa direvitalisasi sebagai modal untuk menangani problem-problem tersebut. Pertama, tradisi pembelajaran dan kultur literasi. Pesantren meresonansi tradisi kecendekiawanan Islam dengan melahirkan banyak kitab yang dipelajari dengan intensif oleh para santri. “Saya punya tulisannya Mbah Hasyim Asy’ari yang surat-suratan dengan kakek saya dengan bahasa Arab…Keilmuan, kealiman ini jangan habis. Dulu para pendiri, kakek kita, allamah, punya naskah,” kata KH Ahmad Bahauddin Nursalim, Pengasuh Pesantren Al-Quran, Narukan, Rembang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir www.ngopibareng.id.

Tradisi pembelajaran dan kultur literasi yang kuat ini mengajarkan cara berpikir runtut, logis, dan sistematis kepada para santri. Cara berpikir seperti ini yang dibutuhkan untuk menghadapi gegar budaya 4.0, yang menempatkan semua orang di hadapan internet sebagai subyek atau produsen wacana dan isu sekaligus obyek atau konsumen.

Kekuatan kedua adalah besarnya populasi pesantren dan jejaringnya. Data dari Kementerian Agama menyebutkan, ada 26.975 pesantren di 34 provinsi, terbanyak di Jawa Barat sebanyak 8.343 pesantren dan tersedikit di Maluku yakni 16 pesantren. Total jumlah santri kurang lebih 4.009.692 orang, sebanyak 1.444.468 orang di antaranya adalah santri mukim dan 2.565.224 orang adalah santri yang tak bermukim. Jejaring ini berpotensi untuk dikuatkan dan menjadi kekuatan literasi yang otoritatif di jagat maya. [wir]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati