Iklan Banner Sukun
Sorotan

Membangun Sindikasi Media Massa Daring di Pesantren Jelang Seabad NU (1)

Pernyataan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang diunggah laman Tempo.co pada 10 Februari 2018 cukup menyentak. Stanley, sapaan akrab Prasetyo, mengklaim Indonesia memiliki media massa terbanyak di dunia. Tidak main-main, ada 47 ribu media massa yang terdiri dari media cetak, radio, televisi dan media online.

Sejarah Indonesia memang tak bisa dilepaskan dari media massa yang menjadi tempat pertemuan ide dan kebebasan berpendapat, bahkan pada saat penguasa mencoba memasang tali kekang. Setidaknya ada empat tahap sejarah media massa di Indonesia setelah kemerdekaan.

Tahun 1950-1966. Zaman demokrasi liberal memungkinkan media massa tumbuh dan berkembang dengan bebas, serta berafiliasi (formal maupun kultural) dengan partai politik, seperti Duta Masyarakat dengan NU, Suluh Indonesia dengan PNI, Abadi dengan Masyumi, Pedoman dengan partai Sosialis Indonesia, Kompas dengan Partai Katolik, dan Harian Rakyat dengan PKI.

Media massa terlibat dalam pertarungan ideologis yang kencang dan menjadi corong propaganda maupun agenda kekuatan politik. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya lembaga profesi wartawan di Indonesia, menjadi arena perebutan kader-kader partai.

Setelah Presiden Soekarno tumbang dan Presiden Soeharto berkuasa, pers mulai dikendalikan. Media massa dikontrol oleh Departemen Penerangan melalui Surat Tanda Terbit dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Pemilihan ketua PWI melibatkan restu penguasa. Ruang redaksi diawasi untuk melayani kepentingan pemerintah atas nama pembangunan. Sejumlah media massa yang kritis diberangus.

Tumbangnya Orde Baru pada Mei 1998 membuka kembali pintu kebebasan pers. Departemen Penerangan dibubarkan. Media massa boleh terbit tanpa STT dan SIUPP. Sebagaimana dilansir situs Kantor Berita Nasional Antara, 15 Februari 2008, jumlah media massa yang terdaftar selama masa Orde Baru sebanyak 289 media cetak, enam stasiun televisi, dan 740 radio. Setahun setelah Orde Baru tumbang, jumlah penerbitan media massa melonjak menjadi 1.687 media. Jumlah wartawan selama 10 tahun pasca reformasi sudah mencapai 40 ribu orang.

Media massa pada awal Reformasi tumbuh tanpa kendali dengan konten maupun agenda beragam. Tak hanya politik, media massa baru ini merambah ke dunia hiburan, dan bahkan berbau pornografi. Di tengah masa kebebasan ini, sebuah capaian luar biasa dibuat pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Organisasi profesi wartawan bermunculan, namun ada tiga organisasi besar yang diakui luas secara nasional yakni Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

Gelombang pertumbuhan media massa berikutnya terjadi pada 2004 hingga saat ini. Media massa cetak seperti koran, tabloid, dan majalah mulai gulung tikar. Sebagian beralih platform menjadi media dalam jaringan (daring atau online), mengikuti tren dunia yang semakin paperless. Sebagaimana dilansir situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika kominfo.go.id, 8 Januari 2018, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkirakan ada 43 ribu portal berita online di Indonesia. Namun kurang lebih hanya seratus media daring yang terverifikasi Dewan Pers.

Munculnya portal-portal berita itu berdampak positif, karena pada akhirnya orang bisa menerima banyak informasi dan ini baik bagi warga negara dalam menentukan opsi-opsi untuk menjalani hidup. Demokrasi bisa berjalan baik, jika informasi tak dikendalikan untuk kepentingan penguasa dan warga diberi hak untuk memilih sendiri mana yang berguna dan tidak bagi kepentingan hidup mereka.

Namun hal ini bisa berlaku sebaliknya. Keberlimpahan informasi juga dapat memperburuk pengambilan keputusan hidup sehari-hari warga, jika berita yang diproduksi media massa tidak mengikuti kaidah jurnalisme yang benar, sehingga cenderung tidak akurat dan bias.

Dampak negatif ini bisa semakin berlipat jika mengacu pada perilaku pengguna media sosial dan tren isu di sana. Selain politik, Islam dan isu sosial keagamaan menempati salah satu posisi yang paling diminati di media sosial dan selalu diperhadapkan dengan isu kebangsaan dan Pancasila.

Baru-baru ini foto sejumlah santri remaja menutup kuping saat tengah antre menunggu giliran divaksin beredar di media sosial. Mereka para penghafal Alquran, enggan mendengarkan musik dan lagu yang menggema dari seperangkat pelantang suara.

Dan berikutnya adalah kehebohan warganet. Sebagian mencibir, nyinyir, menyayangkan: mengapa sampai begitu. Ada yang menariknya terlampau jauh hingga garis tuduhan ideologis: ini bibit-bibit radikalisme.

Sebagian membela tindakan tutup kuping itu sebagai hak dan kewajaran. “Menghafal Quran bukan pekerjaan yang mudah. Kawan baik saya, Gus Fatir dari pesantren @ponpespi_alkenaniyah belajar menghafal Alquran sejak usia 5 th. Beliau mengatakan bahwa memang dibutuhkan suasana tenang dan hening agar lebih bisa berkonsentrasi dalam upaya menghafal Quran,” kata Yenny Wahid, putri Gus Dur, di akun Instagramnya.

Perdebatan mengenai santri penghafal Alquran yang menutup telinga melengkapi riuh-rendah perdebatan-perdebatan sebelumnya mengenai jilbab, jenggot, atau poligami. Sebagian besar perdebatan tidak menjernihkan persoalan, karena problem terbesar bangsa ini adalah keengganan – bahkan mungkin juga kemalasan – untuk memahami yang lain, liyan yang dianggap berbeda. Stigma dan stereotipe berkembang biak, dan karena itulah kemudian kita mudah cemas terhadap hal-hal yang tak lazim dalam kehidupan sehari-hari.

Mendadak kita seperti tengah meniti jembatan peradaban yang rapuh. Kita berbicara, namun mengabaikan percakapan, karena pada dasarnya orang hanya ingin didengar tanpa hendak mendengar. Media sosial memberikan ruang dan kemerdekaan untuk semua orang mengatakan apa saja, tanpa kita bisa terlampau mengharapkan adanya titik temu kemufakatan pada satu isu.

I think the Internet is the single most disruptive force for the sovereign nation-state since the concept was founded with the 1648 Treaty of Westphalia.” kata Alec Ross, pakar kebijakan teknologi Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dalam buku War in 140 Characters – How Social Media is Reshaping Conflict in The Twenty-First Century, karya David Patrikarakos. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati