Sorotan

Membaca Pilwali Surabaya 2020 dengan Dua Narasi Pendekatan Politik

Ainur Rohim

Dinamika politik pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) Surabaya 2020 bergerak meninggi. Suhu politik tensinya terus menghangat. Langkah politik Irjen Pol Purn Machfud Arifin, baik bersifat terbuka maupun tertutup, mendorong iklim Pilwali Surabaya bergerak menghangat secara konsisten.

Machfud Arifin berkunjung, silaturahmi, dan sowan ke sejumlah elite dan key person di level Jatim maupun Surabaya. Menjelang akhir 2019 dan awal 2020, Machfud telah dua kali bertemu KH Miftakhul Akhyar, Rais Aam PBNU, yang juga pimpinan Pondok Miftachussunnah di
kawasan Utara Kota Surabaya. Machfud Arifin yang mantan Kapolda Jatim juga sowan kepada Mayjen Purn Imam Utomo, Gubernur Jatim periode 1998-2003 dan 2003-2008.

Bahkan, Machfud Arifin juga bersilaturahmi kepada KH Zainuddin Jazuli, pimpinan Pondok Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri. Pondok Ploso Kediri salah satu poros penting warga NU di Jatim dan nasional, selain Pondok Lirboyo Kediri, Pondok Tebuireng Jombang, Pondok Langitan Tuban, dan Pondok Sidogiri di Kabupaten Pasuruan.

Di titik lain, jaringan politik struktural PDIP Kota Surabaya terus merapikan dan merapatkan barisan. Pengurus dari tingkat DPC, PAC, Ranting, dan Anak Ranting makin intensif bertemu dan berkonsolidasi demi menyambut Pilwali 2020.

Sekalipun di luaran berkembang informasi terjadinya faksionalisasi politik internal PDIP Surabaya. Ada faksi Whisnu Sakti Buana, faksi Tri Rismaharini, dan faksi Bambang Dwi Hartono (DH). Konsolidasi dan penguatan jaringan politik struktural PDIP di Kota Surabaya ini mengindikasikan kesadaran elite dan warga partai ini akan nilai strategis Pilwali 2020.

PDIP telah memenangkan 4 kali kontestasi Pilwali Surabaya, yakni di tahun 2000, tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2015.  Ini rekor politik yang membanggakan sekaligus menjadi beban dan tanggung jawab berat bagi kepemimpinan PDIP Surabaya di bawah komando Adi Sutarwijono.

Interaksi antaraktor politik di internal PDIP dalam bingkai jaringan politik mereka mesti terus dipanasi dan dikonsolisasikan dengan baik.

Apa yang dilakukan Machfud Arifin dan struktur pengurus PDIP Surabaya dalam konteks Pilwali Surabaya 2020 merupakan hal berbeda dalam perspektif pendekatan dan teori politik.

Dalam kacamata ilmu politik, manuver politik yang dijalankan Machfud Arifin mengindikasikan dipakainya teori dan pendekatan elite di tataran awal ketika tokoh ini berupaya masuk bursa
Pilwali Surabaya 2020.

Di sisi lain, PDIP Surabaya sebagai kekuatan politik eksisting dan memiliki infrastruktur politik yang berjejaring paripurna hingga di level akar rumput, terus mengembangkan dan menjalankan kebijakan politik yang mengindikasikan teori dan pendekatan jaringan politik dalam konteks ini.

Secara sederhana, di tataran awal Pilwali Surabaya 2020, sejak akhir 2019 hingga awal 2020, telah berlangsung kontestasi dua teori dan pendekatan politik berbeda.

Teori elite versus teori jaringan politik.

Dalam perspektif teoritis, pendekatan elite bersandar kepada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua  kategori yang luas cakupannya.

Pertama, sekelompok kecil manusia yang  berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah.

Kedua, sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Teori elite politik lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika Serikat pada tahun 1950- an, antara lain Schumpeter (ekonomi), Harold Lasswell (politik), dan C Wright Mills (sosiologi).

Mereka percaya bahwa setiap masyarakat diperintah sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh.

Elite merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. (SPVarma, 2001; 198-200). Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas. Pertama, lapisan atas, yakni elite, yang terbagi ke dalam elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite).

Ketiga, lapisan yang lebih rendah, yakni non-elite. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya kepada elite yang memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting (SP Varma, 2001; 200).

Apa yang mendorong elite politik memainkan peranan penting dalam politik? Karena mereka senantiasa ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan.

Secara faktual, di tiap-tiap bidang kehidupan masyarakat yang penting akan timbul suatu golongan
dengan suatu hirarki tersendiri, di mana ada suatu elite atau golongan kecil memegang peranan  paling berpengaruh di bidangnya.

Selain itu, ada strategic elite dalam sektor nonpemerintah yang mempengaruhi tokoh-tokoh di bidang politik dan pemerintahan. (Selo Soemardjan, 1984 dalam Suzanne Keller, 1984).

Argumen mendasar para pencetus teori elite tidak semata-mata bahwa setiap masyarakat yang dikenal telah terbagi ke dalam dua lapisan—suatu minoritas yang berkuasa dan suatu mayoritas yang dikuasai, tapi bahwa semua masyarakat harus dibagi dalam cara itu. (Bottomore, 2006; 18)

Dalam konteks ini, kiai atau ulama yang disapa Machfud Arifin, adalah komponen penting dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Ormas Islam ini  mewadahi umat Islam  berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah. NU menjadi kanal kelembagaan Islam kiai berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam konteks membentengi ajaran-ajaran Islam sebagaimana digariskan ulama-ulama terdahulu.

Kiai jadi sokoguru dan elite bagi NU dengan berbagai label dan kapasitas yang melekat di dalamnya, baik dalam perspektif teologis, sosial, kultural, dan politik.

Kiai jadi elite penting dan strategis dalam keluarga besar NU, baik dalam perspektif jam’iyyah (kelembagaan organisasi) maupun jamaah (keumatan). Sedang massa NU yang populer dengan sebutan warga Nahdliyyin merupakan komunitas keagamaan (Islam) yang menjadikan kiai atau
ulama sebagai patron dan rujukan utamanya, baik dalam lapangan keagamaan, sosial, kultural, dan politik.

Pada spektrum lain, pendekatan dan teori jaringan politik benar-benar diperhatikan dan dipakai sebagai metode pendekatan politik bagi PDIP Kota Surabaya menghadapi Pilwali 2020. Bermodal infrastruktur politik bersifat paripurna dari tingkat atas sampai terbawah, elite PDIP menempatkan mesin politik partai sebagai ujung tombang, garda terdepan memenangkan kandidatnya di Pilwali 2020.

Plus minus kebijakan, strategi, dan taktik politik serupa diterapkan elite partai ini di Pilwali tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2015.

Dalil teori jaringan politik berargumentasi bahwa orang harus berfokus pada pola-pola ikatan obyektif yang menghubungkan para anggota masyarakat (Mizruchi, 1994). Yang menjadi perhatian utama teori jaringan adalah  hubungan-hubungan sosial atau pola obyektif ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota (individu dan kolektif)  dalam masyarakat (Burt,1992).

Teori jaringan politik obyek dasarnya menganalisis struktur politik adalah untuk menjelaskan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor di sistem sosial, di mana distribusi tersebut adalah fungsi dari posisi- posisi yang dijabat dalam suatu atau banyak jaringan.

Struktur dari relasi antar-aktor dan posisi aktor- aktor individu sangat mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sifat dari aktor-aktor individu dan sistem sendiri secara keseluruhan (Knoke, 1994; 9).

Dalam perspektif teori jaringan politik, power atau kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki, namun aspek atau elemen dari interaksi antar-aktor (Knoke, 1994; 1). Kekuasaan itu, dalam perspektif teori jaringan politik, adalah hubungan antara satu aktor sosial dan aktor lainnya dalam situasi tertentu. Hubungan antar-aktor itu pasti powernya bersifat asimetris, sehingga semua yang berhubungan dengan power itu pasti terstruktur (Knoke, 1994; 2-3).

Teori jaringan  mendalilkan bahwa semua peran sosial itu ada karena mereka memiliki hubungan dengan peran sosial lainnya yang sering diinteraksikan. Dalam sistem politik juga sama, di mana terdapat peran pembagian kerja yang memiliki relasi power (Knoke,1994; 7).

Dua pendekatan politik berbeda dalam memahami dan membaca dinamika politik yang berkembang di Pilwali Surabaya 2020 hingga saat ini, yang dilakukan Machfud Arifin dan PDIP, didasarkan pada latar belakang realitas sebagai berikut:

Pertama, figur Machfud Arifin mulai bergerak masuk ajang kontestasi politik lebih didasarkan pada kapasitas pribadinya. Machfud Arifin tokoh kelahiran Kota Surabaya, orang Surabaya asli, pernah menjabat sebagai Kapolda Jatim, dan pernah memangku jabatan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) capres-cawapres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

Kedua, kapasitas pribadi Machfud Arifin ini meski didukung dan diperkuat dengan kekuatan politik strategis di masyarakat yang bersifat informal. Dalam konteks ini, relasi dan komunikasi politik yang dilakukan dan dibangun Machfud Arifin dengan cara membuka komunikasi politik dengan KH Miftakhul Akhyar (NU), Mayjen Purn Imam Utomo (mantan Gubernur Jatim), KH Zainuddin Jazuli (NU), dan banyak tokoh lain penting maknanya untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas politik pribadi Machfud Arifin.

Tak mungkin Machfud Arifin langsung berinteraksi dengan jaringan infrastruktur partai hingga jaringan terbawah di akar rumput di Surabaya, karena dia bukan elite dari partai tersebut.

Sentuhan dan komunikasi dengan jaringan partai   hingga titik terbawah baru dilakukan setelah
memperoleh green light (rekomendasi) dukungan politik dari elite partai tersebut. Karena itu, elite politik informal yang dipandang memiliki posisi strategis di mata publik dalam perspektif politik, oleh Machfud Arifin diprioritaskan untuk disapa dan dimintai dukungan.

Ketiga, setelah berhasil merangkul dan meraih dukungan dari elite politik strategis informal dan dukungan politik secara formal dari partai pengusung, poin penting lain adalah Machfud Arifin mesti menggerakkan jaringan infrastruktur politik partai pendukung hingga akar rumput.

Hal ini sangat dipengaruhi level militansi kader partai, loyalitas, dan tingkat akseptabilitas Machfud Arifin di mata elite partai pengusung di akar rumput.

Kota Surabaya sebagai wilayah urban, yang tingkat kualitas indeks pembangunan manusia dengan skor 81,74 (tertinggi di Jatim), kapasitas anggaran (APBD) sebesar Rp 10,3 triliun (2020), jumlah penduduk sekitar 2,89 juta jiwa, besaran PDRB mencapai Rp 387,33 triliun (2018), dan jumlah penduduk miskin hanya 4,88 persen (141 ribu jiwa), serta akses media massa yang bisa dijangkau dengan cepat dan multi platform, maka tentu corak pemilih di Surabaya lebih otonom secara politik dalam menentukan pilihan politiknya.

Karena itu, sekiranya mengandalkan pendekatan politik elite semata dalam konteks merebut suara di Pilwali Surabaya 2020 barangkali kurang maksimal. Pola politik patrimonial, yang menempatkan relasi antara elite dan massa bercorak patron and client, adalah bukan satu-
satunya strategi politik yang efektif merebut suara pemilih cerdas, melek politik, otonom, dan merdeka secara politik di Pilwali Surabaya 2020.

Keempat, bermodal jaringan infrastruktur politik yang paripurna di Surabaya dan dalam 3 kontestasi Pilwali Surabaya terbukti efektif, tentu PDIP mengandalkan mesin jaringan politik partainya untuk mempertahankan kursi wali kota dan menjaga gengsi politik partai ini
di Surabaya.

Hal itu dibuktikan dengan sejumlah langkah dan program konsolidasi politik PDIP yang
dilakukan elite partai ini menjelang Pilwali 2020. Kota Surabaya dengan 3 kota besar lain di Pulau
Jawa: Semarang, Yogyakarta, dan Solo memiliki makna politik tersendiri di mata elite partai ini.

Surabaya sejak Pemilu 1955 menjadi  basis politik pemilih kaum Nasionalis yang gandrung pada Soekarno. Di kota ini Bung Karno dilahirkan dan pertama kali memperoleh pendidikan politik dari HOS Tjokroaminoto di kawasan Peneleh.

Karena itu, tak mengherankan sejak Pilwali 2000 sampai 2015, kandidat yang diusung PDIP selalu
memperoleh kemenangan. Dalam konteks ini, ada paralelisme historis, politik, dan kultural antara
kaum Nasionalis Soekarnoisme dengan kota ini.

Kelima, jaringan infrastruktur politik paripurna dari PDIP Surabaya yang selama ini terbukti
efektif dalam kontestasi politik, juga disatukan dan  dikonsolidasikan dengan pola kepemimpinan politik bersifat kharismatik di partai ini.

Megawati Soekarnoputri adalah ketua umum partai terlama dan di setiap kongres terpilih secara aklamasi, tanpa ada kompetitor yang sebanding dan setanding. Bermodal hak prerogatifnya yang diatur dalam AD/ART partai dan regulasi lain yang diputuskan partai ini, Megawati memiliki otoritas politik sangat kuat memutuskan siapa yang tampil sebagai cawali dan cawawali
Surabaya.

Selama ini di internal PDIP Surabaya muncul sejumlah nama sebagai kandidat, seperti Whisnu Sakti Buana, Eri Cahyadi, Dyah Katarina Bambang DH, Puti Guntur Soekarnoputra, dan lainnya.

Bisa saja dan tak menutup kemungkinan, PDIP memunculkan tokoh lain di luar nama-nama yang beredar selama ini.

Nama yang muncul di publik selama ini merepresentasikan faksi-faksi politik di internal PDIP Surabaya. Figur alternatif yang dipandang sebagai jalan tengah dan tetap bisa mempersatukan kekuatan partai, tak menutup kemungkinan dipilih dan dijagokan di tengah faksionalisasi politik internal partai yang cenderung makin mengeras. [air/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar