Sorotan

Masalembu, Hampir 5 Bulan Tanpa Aliran Listrik Pemerintah

Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep.

Kecamatan Masalembu merupakan salah satu pulau terjauh di sisi utara kabupaten Sumenep, secara adminiatratif terdiri dari empat desa dari tiga kepulauan berbeda, yakni Desa Masalima dan Desa Sukajeruk (satu pulau), serta Desa Masakambing dan Desa Keramian.

Secara geografis, kepulauan terluar yang terletak di lepas pantai Pulau Jawa dengan total luas wilayah sekitar 40,85 Kilo Meter², merupakan kepulauan dengan jumlah penduduk yang relatif padat, di mana total penduduk hampir mencapai angka 22 ribu yang tersebar di empat desa berbeda.

Kepadatan penduduk di kepulauan yang akrab disebut sebagai Pulau Thamphomas II, sebagian besar didominasi warga yang bekerja sebagai buruh nelayan. Terlebih keberadaan Pulau Masalembu, secara geografis terletak hampir di tengah Pulau Madura (sisi selatan) dan Pulau Kalimantan (sisi utara).

Dalam beberapa pekan terakhir, Masalembu sempat kembali dihebohkan dengan kapal cantrang yang membuat sejumlah masyarakat nelayan hingga aktivis setempat, bahu membahu memprotes keberadaan kapal cantrang yang masuk ke wilayah perairan setempat.

Bahkan sebuah kapal nelayan dengan jaring cantrang dengan total 15 Anak Buah Kapal (ABK) dari Paciran, Lamongan, juga ditangkap masyarakat setempat karena diduga mencari ikan di wilayah perairan laut Masalembu dengan menggunakan alat tangkap jenis cantrang dan sudah dalam penanganan aparat Polsek Masalembu.

Lepas dari itu, terdapat berbagai ‘persoalan’ begitu kompleks yang terjadi di Pulau Masalembu. Beberapa di antaranya minimnya fasilitas infrastruktur yang semestinya difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya Pemkab Sumenep.

Dari berbagai persoalan fasilitas yang dapat dikatagorikan sangat memperihatinkan, yakni persoalan aliran listrik. Di mana masyarakat Pulau Masalembu, terpaksa harus ‘gigit jari’ karena tidak dapat merasakan aliran listrik dari pemerintah.

Pembangkit Listrik Tenaga Deisel (PLTD) yang selama ini menjadi tumpuan atau andalan masyarakat setempat, akhirnya gagal mengalirkan aliran listrik untuk masyarakat karena berbagai persoalan. Sehingga masyarakat berupaya ‘menguras dompet’ lebih mahal untuk mendapatkan aliran listrik, seperti menggunakan diesel pribadi hingga mengampra aliran listrik diesel milik perorangan.

Perbandingan harga juga relatif lebih mahal dibandingkan dengan fasilitas pada PLTD, bahkan masyarakat juga harus membeli solar sekitar 6 liter setiap hari untuk dapat menikmati listrik dari pukul 17:00 hingga pukul 22:00 WIB. Termasuk sekitar Rp 35 ribu untuk setiap lampu yang menyala semalam suntuk.

Tidak hanya itu, beberapa jenis infrastruktur lainnya juga terbilang sangat memprihatinkan. Mulai dari jaringan telekomunikasi hingga infrastruktur jalan, sekalipun terdapat beberapa perbaikan di sejumlah titik dengan sebatas hitungan meter. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar