Sorotan

Madura Provinsi, Realita dan Harapan

Pamekasan (beritajatim.com) – Wacana dan upaya pembentukan Madura menjadi provinsi baru di Indonesia, kembali bergulir sekalipun hingga saat ini belum memenuhi cukup syarat. Salah satunya karena belum memenuhi batas minimal pendirian sebuah provinsi.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Di mana hingga saat ini, hanya terdapat empat kabupaten yang berada di Pulau Garam Madura, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

Kondisi tersebut secara otomatis menggugurkan wacana dan upaya pembentukan provinsi, karena belum memenuhi batas minimal pendirian provinsi. Sekalipun juga terdapat beragam upaya pemekaran di empat kabupaten di Madura, guna melengkapi persyaratan sebagai provinsi.

Selama ini, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, sekalipun secara geografis posisi Pulau Garam terpisah selat dengan Pulau Jawa. Hanya saja terdapat keinginan kuat dari sejumlah kalangan untuk menjadikan Madura sebagai provinsi dan melepaskan diri dari wilayah Jawa Timur.

Terbaru, perwakilan masyarakat Madura yang tergabung dalam Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) melakukan sharing pendapat ke Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Rabu (27/8/2020) lalu. Tujuannya meminta dukugan atas rencana pemekaran kabupaten Pamekasan menjadi dua wilayah.

Secara geografis, kabupaten Pamekasan merupakan wilayah terkecil di Madura dengan luas sekitar 792,2 km². Sementara wilayah terluas di Madura, menjadi milik kabupaten Sumenep dengan total luas sekitar 1.998 km², disusul Sampang sekitar 1.233 km², serta Bangkalan dengan luas sekitar 1.001 km².

Memang beberapa tahun terakhir, terdapat upaya pemekaran untuk wilayah terluas di Madura, semisal di Sumenep yang diwacanakan untuk dijadikan kabupaten daratan dan kepulauan, termasuk Bangkalan. Sekalipun pada akhirnya lebih memilih rencana pemekaran di kabupaten Pamekasan.

“Alasan kami memilih Pamekasan sebagai kabupaten yang akan dimekarkan (menjadi dua kabupaten), karena sejak dulu Pamekasan menjadi lokasi berdirinya Baokrwil (Badan Koordinator Wilayah) di Madura. Apalagi para zaman dulu, Pamekasan juga menjadi sentral Madura pada zaman penjahahan,” kata Ketua PNP3M, Achmad Zaini, beberapa waktu lalu.

Bahkan dalam sharing yang dihadiri sejumlah pimpinan DPRD Pamekasan, pihak PNP3M juga mengklaim mendapat dukungan dari pimpinan wakil rakyat Pamekasan untuk rencana pemekaran wilayah karesidenan. “Hasil audiensi, Ketua DPRD Pamekasan menyatakan siap mendukung agar Madura menjadi provinsi,” ungkapnya.

“Jadi kota yang paling siap dimekarkan agar Madura bisa segara menjadi provinsi adalah Pamekasan. Sebagai syarat utama agar Madura bisa menjadi provinsi, harus memiliki lima kabupaten. Berdasar hasil kesepakatan PNP3M, kabupaten Pamekasan yang terpilih dan paling suap untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten,” tegasnya.

Jauh sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), khususnya seputar permohonan yang teregistrasi Nomor 34/PUU-XV/2017 tersebut terkait dengan pembentukan Provinsi Madura, Selasa (18/7/2017) silam.

Dalam permohonan tersebut terdapat empat pemohon yang notabebe kepala daerah di Madura, masing-masing Bupati Bangkalan, Muhammad Makmun, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan Bupati Sumenep Busyro Karim sebagai Pemohon I.

Selain itu, pemohon juga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari empat kabupaten berbeda, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Imron Rosyadi, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Halili, dan Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Herman Dali Kusuma.

Sementara Pemohon II adalah Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA) Ali Karrar Shinhaji, Sekjen Badan Silahturrahmi Ulama dan Pesantren Madura (Bassra) Nurudin A Rachman, serta Ketua Umum PNP3M, Achmad Zaini. Diwakili Kuasa Hukum Deny Setya Bagus Yuherawan, pemohon menilai Madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi satuan pemerintahan tersendiri.

Hal itu merujuk pada segi persyaratan dasar/kapasitas daerah maupun persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Namun ketentuan pasal yang diuji menjadi hambatan Madura menjadi provinsi, terdapat isi pasal mensyaratkan pembentukan provinsi baru minimal ada lima kabupaten/kota. [pin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar