Sorotan

Lorong Sempit Demokrasi

Dhimam Abror Djuraid

Jalan demokrasi adalah jalan panjang, terjal, berbatu, licin, gelap, dan berbahaya. Di kanan kiri terdapat jurang menganga yang curam dan membahayakan. Terpeleset ke kiri bisa bahaya, terpelanting ke kanan bisa celaka.

Jalan demokrasi ibarat lorong sempit yang tidak gampang untuk dilalui, sekali kita masuk ke dalamnya buka berarti kita akan aman dan bisa terus-menerus berada di jalur yang benar. Lengah sedikit kita akan terpelanting dan teperosok keluar dari koridor sempit itu, dan bisa terhempas kedalam jurang yang menyakitkan.

Di kiri-kanan lorong sempit itu hidup sesosok monster yang siap memangsa kita setiap saat. Thomas Hobbes (1588-1679) menggambarkan makhluk itu sebagai Leviathan, berbentuk monster laut berwajah ganda, di tangan kanan memegang pedang besar, di tangan kiri memegang tongkat raja.

Hobbes menjadikannya sebagai judul buku yang diterbitkan pada 1651. Dengan pendekatan empirisme-materialisme Hobbes menggambarkan manusia hidup dalam kondisi ”warre”, saling memangsa satu sama lainnya. Hidup dalam kondisi “warre” adalah hidup yang “short, brutish, nasty, poor, solitary” (pendek, brutal, keji, melarat, dan sepi).
Karena kondisi yang buruk ini maka masyarakat butuh kekuasaan yang mengayomi.

Siapakah pengayom itu? Monster Leviathan kah?
Namanya juga monster berwajah ganda, Leviathan bisa menjadi monster baik budi yang mewujudkan commonwealth, kesejahteraan umum, tapi juga bisa menjadi monster pemangsa yang ganas. Tapi, kalau sisi jahat sang monster yang muncul maka masyarakat akan merasakan hidup yang “pendek, brutal, keji, melarat, dan kesepian”.

Di sisi lain, kalau Leviathan jahat bisa ditundukkan, tidak sendirinya hidup menjadi lebih baik, karena ketiadaan Leviathan bisa diisi oleh kekuatan lain dalam bentuk anarkisme yang juga bisa menyengsarakan rakyat.

Hampir 450 tahun berselang sejak Hobbes memublikasikan Leviathan, kondisi hidup manusia modern ternyata tidak banyak berubah. Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat itu. Pada sisi lain, anarkisme juga masih tetap menjadi ancaman yang harus kita waspadai.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2019) melihat bahwa sejarah masyarakat dunia berada dalam bayang-bayang Leviathan, dan harus selalu berjuang untuk mencapai keseimbangan sehingga ancaman Leviathan jahat bisa dihilangkan, tetapi masyarakat tetap hidup tenteram tanpa gangguan anarkisme.

Dalam buku “The Narrow Corridor: State, Societies, and the Faith of Liberty” (2019) Acemoglu dan Anderson mengatakan bahwa demokrasi adalah lorong sempit (the narrow corridor) yang rumit dan sulit untuk dimasuki. Untuk bisa menembus lorong itu masyarakat harus bisa menjinakkan sang monster Leviathan jahat dan setelah itu harus bisa menjaga keseimbangan tatanan masyarakat.

Ketika Leviathan jahat berkuasa maka negara akan menjadi despotik, otoriter, dan anti-demokrasi. Hak-hak rakyat akan dikebiri dan hidup rakyat senantiasa dalam bahaya karena kebebasan (liberty) sudah diberangus. Negara menjadi terlalu kuat dan yang berkuasa pada keadaan seperti ini adalah monster Leviathan yang despotik (Despotic Leviathan).

Tapi, ketika masyarakat bisa menundukkan Leviathan maka tidak otomatis kondisi akan baik. Bisa jadi kondisi akan sama buruknya karena ketiadaan Leviathan bisa jadi akan diisi oleh kekuasaan masyarakat yang anarkis yang menghasilkan chaos karena absennya hukum setelah monster Leviathan sudah tidak ada lagi. Inilah kondisi yang disebut Absent Leviathan.

Lantas bagaimana solusi idealnya? Acemoglu dan Anderson menawarkan konsep keseimbangan antara kekuatan negara dan civil society (masyarakat madani), sebagaimana yang dikenal dalam konsep checks and balances. Negara tidak boleh terlalu kuat supaya tidak menjadi despotik dan melahirkan “Despotic Leviathan”. Sebaliknya, masyarakat tidak boleh menjadi terlalu kuat karena akan terjadi anarki karena tidak adanya kekuatan Leviathan (Absent Leviathan).

Keseimbangan ini amat rumit dan tidak bisa dianggap remeh, taken for granted, dan membutuhkan perjuangan dan komitmen yang terus-menerus.
Konsep keseimbangan ini oleh Acemoglu dan Anderson disebut sebagai “Efek Ratu Merah” (Red Queen Effect) yang diambil dari kisah klasik “Alice in Wonderland” (Lewis Carrol, 1865). Dalam sebuah episode digambarkan Alice tetap berjalan di tempat kendati sudah berlari kencang untuk mengejar Ratu Merah. Alice tidak akan bisa mengejar Ratu Merah selama sang ratu tidak memperlambat jalannya sehingga Alice bisa menyusul.

Dalam terminologi modern Efek Ratu Merah ibarat orang berjalan di atas treadmill, tidak boleh terlalu cepat tapi tidak boleh terlalu lambat, harus selalu pas dan sejajar untuk menjaga keseimbangan.

Ketika kekuatan masyarakat dan negara berada pada keseimbangan, maka demokrasi berada pada posisi ideal. Ketika tercapai keseimbangan itu maka koridor akan terbuka dan masyarakat akan menikmati kebebasannya.

Fot;o: smartphone

Acemoglu melihat Amerika sebagai contoh ideal negara yang masuk dalam koridor demokrasi karena keseimbangan kekuatan negara vs masyarakat yang seimbang karena saling mengontrol. Sedangkan China dianggap berada di bawah kekuasaan monster Leviathan yang despotik karena kekuasaan negara yang terlalu kuat.

Tetapi, dengan munculnya kasus kematian George Floyd dan meluasnya protes seluruh negara bagian Amerika yang menjurus ke arah anarkisme, monster Leviathan bisa muncul lagi di Amerika. Jika pemerintah Trump bertindak otoriter maka Despotic Leviathan akan berjaya. Tapi sebaliknya, jika protes berkembang tidak terkendali bisa terjadi anarkisme karena kondisi Absent Leviathan.

Dimana Indonesia berada? Adakah kita berada di dalam koridor sempit demokrasi? Beberapa perkembangan terbaru membuat kita harus waspada supaya Efek Ratu Merah tetap bisa kita pertahankan, karena potensi Despotic Leviathan maupun Absent Leviathan ada di depan mata.

Beberapa perkembangan mutakhir menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk menjadikan negara menjadi lebih kuat dibanding civil society. Saat ini, praktis tidak ada kekuatan oposisi yang efektif untuk mengontrol negara. DPR nyaris mutlak dikuasai partai-partai pendukung kekuasaan.
Lembaga anti-korupsi seperti KPK telah terkooptasi menjadi bagian dari korporatisme negara . Media yang diharapkan menjadi pilar keempat demokrasi pengontrol kekuasaan belum bisa berperan optimal.

Berbagai rancangan undang-undang baru yang digarap DPR belakangan ini–seperti Undang-Undang Omnibus–akan membuat kekuasaan negara makin kuat vis a vis masyarakat. Potensi Despotic Leviathan sudah menjunjukkan tanda-tanda kemunculan.

Di sisi lain, ancaman Absent Leviathan yang bisa berpotensi memunculkan anarkisme juga mulai terlihat tanda-tandanya. Protes masyarakat terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) jika tidak dikendalikan akan mengarah Absen Leviathan.

Dibutuhkan kearifan dan kebijakan sikap seluruh komponen bangsa agar Indonesia tidak terperosok keluar dari Lorong Sempit Demokrasi dan jatuh ke jurang Despotic Leviathan maupun Absent Leviathan yang akan membawa banyak korban dan penderitaan. (*)

Apa Reaksi Anda?

Komentar