Sorotan

Catatan Mudik 2

Layanan Publik Memprihatinkan

Masalembu merupakan kecamatan terluar yang dimiliki Kabupaten Sumenep, terletak hampir di tengah-tengah Pulau Kalimantan dan Madura.

Kepulauan yang juga identik dengan tenggelamnya Kapal Thamphomas II, juga merupakan sebagai daerah kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) mempuni khususnya dari sektor laut. Bahkan pesona laut hingga wisata pantai, juga tidak kalah cantik dibandingkan kepulauan lain di Sumenep.

Hanya saja, kondisi tersebut tidak sejalan dengan berbagai arah kebijakan para pemegang kebijakan. Bahkan keberadaan pulau yang menaungi empat desa dengan tiga pulau berbeda, terkesan justru kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Padahal dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Masalembu juga beberapa kali memiliki wakil rakyat yang duduk di kantor legislatif, yakni di Gedung DPRD Sumenep.

Mirisnya, kondisi tersebut justru belum bisa memberikan perubahan berarti bagi masyarakat. Khususnya dalam sektor pelayanan publik, sekalipun terdapat beberapa hambatan yang seringkali menjadi ‘PR’ bagi semua pihak untuk mengatasi persoalan tersebut.

Transportasi
Saat ini, kapal jenis perintis menjadi satu-satunya alat transportasi yang melayani penyeberangan menuju dan dari Masalembu. Rute perintis bisa ditempuh melalui jalur Pelabuhan Kalianget, Sumenep ataupun Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Perjalanan laut dari dua pelabuhan tersebut, harus menempuh jarah sekitar 11 hingga 13 jam perjalanan menuju Pelabuhan Masalembu. Perjalanan yang cukup melelahkan bagi warga yang sangat jarang atau belum terbiasa dengan perjalanan laut.

Namun bagi warga Masalembu, hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah dan sudah menjadi kebiasaan. Sekalipun sebagian di antara mereka justru menggunakan kapal kayu, ketika kapal perintis berlayar di luar jadwal dengan ‘alasan klasik’, cuaca tidak bersahabat.

Padahal selain kapal perintis, masyarakat harus melakukan perjalanan laut yang tentunya harus mereka tempuh sekitar 15 jam hingga 20 jam perjalanan.

Seyogyanya kondisi tersebut bukanlah suatu persoalan berarti bagi masyarakat, selama pihak pemegang kebijakan dalam hal ini Syahbandar Masalembu, intens menjalin komunikasi serius dan profesional dengan instansi terkait maupun masyarakat.

Terlebih dengan adanya wacana pembangunan Bandara Masalembu, landasan pesawat milik El-Nusa, yang dijadwalkan kembali beroperasi setelah sekian lama dibiarkan tidak terurus. Apalagi saat ini, kabupaten Sumenep, juga sudah memiliki bandara dengan rute perjalanan Sumenep-Surabaya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, rute dari Bandara Trunojoyo, Sumenep, menuju Bandara Masalembu bakal segera terwujud. Sekalipun sebagian masyarakat justru sangat pesimistis dengan gagasan tersebut, dan dinilai hanya sebatas ‘pelipur lara alias harapan palsu’ khususnya di Tahun Politik.

“Jika misalnya benar-benar terwujud, ya Alhamdulillah. Apalagi transportasi udara tentunya bakal lebih cepat dan praktis dibandingkan transportasi laut yang membutuhkan jarak tempuh berjam-jam,” kata salah satu warga Masalembu, Hendri.

Disinggung soal perbedaan tarif antara kapal laut dengan pesawat terbang, ia menyampaikan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan berarti bagi masyarakat Masalembu. Sekalipun penghasilan mayoritas masyarakat berasal dari sektor laut.

“Berdasar pengalaman, beberapa tahun lalu sempat ada helikopter milik TNI-AL yang berangkat dari Bandara Sumenep menuju Masalembu. Saat itu, mereka mengantarkan logistik pemilu yang gagal dikirim akibat cuaca. Nyatanya ketika kembali dari Masalembu menuju Sumenep, ada puluhan masyarakat yang ikut menumpang ke Sumenep dengan tarif hampir mencapai Rp 500 ribu per orang,” ungkapnya.

Kondisi tersebut sebagai gambaran awal, jika sebagian masyarakat Masalembu juga menginginkan adanya transportasi udara. Selain menghemat waktu, juga bisa menghemat fisik seperti yang mereka alami selama menggunakan transportasi laut.

“Prinsipnya, masyarakat Masalembu kan tidak semuanya berprofesi sebagai nelayan sekalipun penghasilan terbesar mayoritas berasal dari laut. Bahkan ada di antara mereka juga menggeluti bidang bisnis dan jenis usaha lainnya, sehingga soal tarif mungkin tidak menjadi persoalan selama dalam katagori wajar,” jelasnya.

Layanan Listrik
Hampir sama dengan layanan transportasi, layanan listrik di Pulau Masalembu juga tidak kalah memprihatinkan. Bahkan sekalipun tersedia fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), namun keberadaannya cenderung mengecewakan masyarakat yang notabene para pelanggan.

Terlebih para pelanggan juga hanya bisa merasakan penerangan aliran listrik dalam jangka waktu kurang dari 12 jam dalam satu hari, terhitung mulai sekitar pukul 17:30 atau pukul 18:00 WIB hingga pukul 22:30 atau pukul 23:00 WIB. Serta kembali menyala sekitar pukul 3:30 hingga pukul 5:00 WIB.

Sementara pada siang hari, aliran listrik dipastikan tidak menyala. Suatu kenyataan yang harus diterima masyarakat Masalembu khususnya di Desa Masalima dan Sukajeruk.

Namun kondisi tersebut justru terbilang ‘lebih wah’ dibanding dua desa lain di Masalembu, seperti Desa Keramaian maupun Desa Masakambing. Apalagi di dua desa tersebut, masyarakat hanya mengandalkan mesin diesel pribadi ataupun swadaya hingga dengan cara mengandalkan aliran listrik tenaga surya milik pribadi.

“Sebenarnya Masalembu sempat diwacanakan bakal menikmati aliran listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai ganti PLTD, bahkan survei dari petugas PLN juga sempat dilakukan guna memastikan kebutuhan listrik di Masalembu,” kata warga Masalima, Moh Hasan.

Selain tidak menyala penuh selama 12 jam, khususnya setiap malam. Pasokan aliran listrik juga lebih sering padam tanpa alasan yang konkrit, sehingga tidak jarang masyarakat menyambung aliran listrik milik pribadi sekalipun dengan biaya cukup tinggi. Bahkan mereka pun juga harus mengeluarkan biaya hingga puluhan ribu rupiah setiap bulan.

Layanan Telekomunikasi
Hal yang sama juga berlaku untuk layanan telekomunikasi, khususnya jaringan keberadaan tower Telkomsel yang menjulang tinggi di wilayah Dusun Tengah, Desa Masalima, Masalembu. Termasuk kantor PT Telkom Masalembu yang terletak di Dusun Ambulung, Desa Sukajeruk.

Hanya saja layanan tersebut tidak berjalan maksimal, apalagi sebagian besar masyarakat Masalembu saat ini sudah banyak yang beralih menggunakan handphone dibanding jasa Telkom sebagai sarana komunikasi. Sayangnya jaringan Telkomsel justru sangat tidak maksimal dengan ‘layanan alakadarnya’.

“Sebenarnya informasi jaringan Telkomsel mau dipasang 3G sudah berlangsung lama, namun hingga saat ini tidak terealisasi dengan berbagai alasan yang selalu menjanjikan. Padahal disini juga ada tower jaringan lain (XL), hanya saja belum beroperasi,” kata Hairus.

Memang tepat di sisi utara tower Telkomsel, terdapat tower milik XL yang dipasang hampir bersamaan dengan tower Telkomsel. Hanya saja hingga saat ini belum beroperasi yang disinyalir akibat adanya persaingan di antara dua perusahaan telekomunikasi tersebut. “Kalau misalnya jaringan XL beroperasi, bukan tidak mungkin Telkomsel akan kalah bersaing. Apalagi mayoritas masyarakat Masalembu menggunakan jaringan Telkomsel,” ungkapnya.

“Tidak hanya itu, teman teman mahasiswa asal Masalembu juga sempat mendatangi Kantor Telkomsel di Surabaya. Bahkan berdasar catatan MoU tentang keberadaan Tower Telkomsel di Masalembu, semestinya sudah harus terpasang jaringan minimal 3G. Namun hingga saat ini justru tidak kunjung terealisasi,” jelasnya.

Namun untuk menggunakan berbagai layanan handphone pintar, sebagian masyarakat juga harus menggunakan program wifi milik PT Telkom dengan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan paket data normal. “Jika mau mengoperasikan hp pintar (sejenis android) ya harus pakai wifi, makanya sekalipun kita punya hp pintar kalau disini jadi hp ghendheng (tidak cerdas),” pungkasnya. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar