Sorotan

Kudeta Myanmar dan Tipologi Militer Gandrung Politik

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Kendati mendapat resistensi kuat di dalam negeri dan internasional, militer Myanmar tetap menancapkan kuku kekuasaannya di panggung politik. Fenomena pengambilalihan kekuasaan politik makin tak populer di banyak belahan dunia, terkecuali di Myanmar dan negara lain yang level kematangan demokrasinya masih rendah.

Militer bergerak mengambil alih kekuasaan politik biasanya didasarkan argumentasinya terjadinya disorder sosial, labilnya stabilitas, kondisi yang membahayakan keselamatan nasional, dan ketidakbecusan politikus sipil yang memegang pemerintahan.

Sebelum kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021, pertengahan tahun 2016, militer Turki mengkudeta Presiden Reccep Tayyip Erdogan, tapi berujung kegagalan. Akibatnya kemudian, terjadi pembersihan di lembaga militer, birokrasi sipil, lembaga pendidikan, dan institusi lainnya di Turki.

Kudeta tahun 2016 bukan yang pertama bagi Turki. Jauh sebelum itu, Turki telah mengalami kudeta sebanyak empat kali. Tahun 1960, Perdana Menteri Adnan Menderes ingin memberi keleluasaan pada penganut agama Islam untuk kembali beribadah.

Karena kalangan sekuler masih sangat kuat. Tekanan politik pada Menderes meningkat. Pada 27 Mei 1960, tentara mengikuti desakan rakyat menggulingkan PM Menderes. Sang perdana menteri kemudian dihukum mati.

Selanjutnya, pada 1971 karena resesi ekonomi yang mengakibatkan rakyat Turki marah. Pemerintahan sipil yang dipimpin PM Suleyman Demirel dikudeta, dengan alasan mengambalikan tata tertib bermasyarakat.

Tahun 1980, militer Turki (TSK) kembali bergerak ke lapangan politik, karena rezim sipil yang berasal dari sejumlah parpol dinilai tak becus mengelola negara.

Pertarungan elite partai di Turki dianggap tentara tidak bisa berkontribusi positif terhadap stabilitas negara. Saat konflik antarpartai memuncak di tahun 1980, militer kembali melakukan kudeta.

Tahun 1997, militer Turki kembali turun gelanggang karena merasa gerah terhadap Partai Islam Sejahtera yang tidak kunjung membangun koalisi permanen selepas menang pemilu 1995.

PM Turki, Necmettin Erbakan kemudian didatangi petinggi militer, yang mengaku hanya memberikan masukan untuk perbaikan bangsa. Erbakan dipaksa mundur di tahun 1998 dan dilarang berpolitik selama lima tahun.

Erbakan adalah guru politik Erdogan, yang kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan beberapa kali menjabat sebagai perdana menteri dan presiden Turki hingga sekarang.

Kembali ke militer Myanmar, praktek politik yang mereka jalankan sedikit banyak ada kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia di era Orde Baru Soeharto. Salah satu kemiripan politik tersebut adalah diangkatnya sejumlah perwira militer sebagai anggota parlemen.

Mekanisme politik masuk ke lembaga perwakilan bukan elected di kontestasi politik pemilu, tapi appointed. Jumlah mereka di parlemen dalam batas tertentu, yang secara kuantitatif besar.

Poin pentingnya, mereka jadi penjaga kepentingan militer Myanmar di lembaga politik, sehingga sebesar apapun kemenangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, partai besutan Suu Kyi tak mungkin memperoleh suara mayoritas dalam pengambilan keputusan politik bersifat strategis di parlemen.

Kegandrungan militer Myanmar pada politik pemerintahan tak mungkin dilepaskan dengan relasi historis masa lalu, konsolidasi dan kematangan politikus sipil yang dipandang belum becus mengelola pemerintahan di mata militer, dan faktor obyektif lainnya.

Jika militer Indonesia (ABRI/TNI) secara inkremental telah mundur dari lapangan politik, mengapa kultur militer selalu ingin mendominasi di ranah sipil tak kunjung luntur di kalangan elite militer Myanmar? Dan bagaimana gradasi intervensi militer atas lapangan politik?

Moderators, Guardians, dan Rulers

Meminjam kategori tentara praetorian (militer yang mengintervensi politik) oleh Nordlinger (dalam Kacung Maridjan, 2010), terdapat tiga tipologi militer dalam relasinya dengan politik.

Ketiga kelompok militer tersebut selalu menempatkan ranah politik menjadi wilayah yang bisa mereka masuki dan intervensi ketika realitas obyektif membutuhkan. Ketiga tipe militer tersebut adalah moderators, guardians, dan rulers.

Bagi militer praetorian moderators, lapangan politik tak harus mereka kuasai secara penuh. Hanya sebagian di bawah genggaman dan kendali mereka, terutama urusan yang nilai strategisnya tinggi. Misalnya, kementerian dalam negeri, masalah perbatasan, kementerian pertahanan dan keamanan, serta lainnya.

Bagi praetorian moderators ini, mereka menginginkan hak veto dan sejumlah privilege politik yang dibutuhkan untuk mempertahankan status quo.

Sedang tipologi praetorian guardians ingin mengontrol jalannya pemerintahan secara langsung. Intensitas dan gradasi mereka terlibat dalam praktek politik pemerintahan jauh lebih kuat dan menonjol dibanding militer moderators.

Dengan terlibat langsung di lapangan politik yang bersifat multisektor, otomatis membuat militer tahu sebagian besar problem pembangunan dan pemerintahan di satu negara. Dalam konteks ini, militer berperan sebagai perencana, eksekutor, dan sekaligus lembaga kontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Tipologi yang terakhir adalah militer sebagai rulers, di mana militer ikut mendominasi kekuasaan politik dan memiliki tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan, baik di ranah politik maupun sosial ekonomi negara bersangkutan.

Sekalipun militer Myanmar pernah memberikan kesempatan kepada politikus sipil memegang pemerintahan, terutama di sepanjang 2015-2020, hakikatnya kekangan politik militer Myanmar atas proses politik di negara tersebut tetap kuat dan kokoh.

Sejumlah elite militer melalui mekanisme diangkat duduk sebagai anggota parlemen. Sejumlah jabatan di kementerian juga dipegang militer, terutama kementerian yang berkait dengan masalah politik dalam negeri, pertahanan keamanan, dan perbatasan.

Dalam titik tertentu, peranan militer Myanmar agak mirip dengan militer Indonesia (ABRI/TNI) di era Orde Baru. Banyak posisi dan jabatan politik di Indonesia di era tersebut digenggam elite berlatar militer, seperti menteri, dirjen, irjen, sekjen kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota.

Pelibatan militer Indonesia di lapangan politik praktis mendasarkan doktrin Dwi Fungsi yang digagas Jenderal Besar AH Nasution. Implementasi gagasan tentang konsep Jalan Tengah AH Nasution ini diterapkan di era Orde Baru, dengan mengacu kepada pandangan dan policy Soeharto sebagai Presiden, Pembina Partai Golkar, dan Panglima Tertinggi ABRI/TNI.

Pelibatan militer Myanmar di ranah politik praktis, kemungkinan besar, akan berlangsung cukup lama. Walaupun model kepemimpinan politik nasional seperti itu tak populer lagi di banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dukungan politik China kepada rezim militer Myanmar menjadi fator penting dan strategis di balik dominasi militer atas sipil di negara tersebut.

Setidaknya, antara kedua negara menerapkan sistem politiknya sama-sama ademokratis. Di China hanya diizinkan satu partai tunggal: Partai Komunis China (PKC). Walaupun di Myanmar Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memiliki kompetitor politik, ruang politik bersifat otonom di Myanmar memiliki banyak perbedaan karakter dengan banyak negara demokrasi lain.

Militer selalu menjadi bayang-bayang politik rezim sipil yang sedang berkuasa dan setiap saat bisa mengambil jalan pintas merebut kekuasaan melalui kudeta, ketika stabilitas terganggu dianggap berbahaya dan terjadi disorder sosial dalam kacamata militer.

Model pengambilalihan kekuasaan politik dengan jalan kekerasan: kudeta, merupakan fenomena yang makin tak lazim di banyak negara di dunia, khususnya di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Militer Myanmar mengambil jalan tak populer tersebut untuk meneguhkan peran mereka sebagai kekuatan rulers di ranah politik domestik.

Artinya, negara ini kemungkinan akan menerima sanksi dari banyak negara lain, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat lain. China yang kemudian tetap sahabat baik dan backbone militer, politik, dan ekonomi Myanmar. [air/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar