Sorotan

Kudeta Myanmar dan Cara Kuno Matikan Demokrasi

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Myanmar dan Thailand adalah dua negara di kawasan Asia Tenggara (Asean) yang seringkali mengalami kudeta militer. Guncangan politik dan ekonomi akibat kudeta di Thailand tak semasif di Myanmar, mengingat level ekonomi dan kesejahteraan rakyat Thailand jauh lebih baik dibanding Myanmar.

Sistem politik Thailand  menempatkan raja sebagai tokoh sentral. Raja bisa menjadi kata putus bersifat final ketika kebuntuan politik kekuasaan di negara tersebut sulit dicarikan jalan tengah pemecahannya.

Realitas tersebut yang berbanding terbalik dan tak terjadi di Myanmar. Militer negara ini sangat lekat dengan politik. Artinya, prinsip supremasi sipil atas militer di ranah politik pemerintahan sebagaimana lazimnya di negara demokrasi masih sangat lemah di Myanmar.

Kultur dominasi militer dalam banyak aspek kehidupan politik pemerintahan negara Myanmar begitu kuat dan melembaga.

Elite militer Myanmar dalam terminologi Eric Nordlinger (1977) bisa dikatakan sebagai tentara-tentara praetorian. Artinya, militer yang terlibat intens dalam politik pemerintahan.

Kondisi ini yang dinamakan praetorianisme, yakni situasi di mana anggota militer adalah aktor politik utama karena mempergunakan kekuatan nyata (perangkat militer seperti senapan mesin, senjata laras panjang dan pendek, tank, jet tempur, kapal perang, dan lainnya) atau ancaman yang mereka miliki untuk merebut kekuasaan politik.

Seringkali argumentasi dan alasan politik klasik yang dipakai militer untuk masuk ke ranah politik pemerintahan adalah to create stability, order, and legitimacy.

Militer masuk ke wilayah politik bukan atas kehendaknya sendiri, tapi demi menciptakan stabilitas politik dan keamanan, tertibnya tatanan sosial, ekonomi, dan lainnya serta adanya legitimasi dari sebagian warga.

Realitas tersebut yang juga terjadi di Myanmar dari kudeta 1 Februari 2021 lalu. Terjadi fragmentasi politik dan sosial di level akar rumput masyarakat Myanmar atas kudeta militer di bawah pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing, pada Senin (01/02/2021) dengan alasan pemilu November lalu, yang dimenangkan partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak ditemukan bukti-bukti kecurangan.

Pemimpin Myanmar yang dipilih melalui pemilu, Aung San Suu Kyi, bersama Presiden Win Myint, ditangkap pada Senin. Pada Rabu (03/02/2021), Aung San Suu Kyi dikenai sejumlah dakwaan, di antaranya dakwaan memiliki peralatan komunikasi tidak sah berupa walkie-talkie yang digunakan staf keamanannya. Adapun Presiden Myint didakwa melanggar protokol Covid ketika berkampanye dalam pemilu November 2020 lalu.

Fragmentasi sosial dan politik di level masyarakat Myanmar bisa dilihat pasca-kudeta 1 Februari 2021. Ada kelompok masyarakat menentang kudeta. Aktualisasi penentangan politik mereka atas kudeta ditunjukkan dengan mengenakan pita merah di bajunya. Laman media sosial seperti facebook menjadi kanal komunikasi menyuarakan aspirasi politik mereka.

Namun demikian, penguasa militer memblokir kanal platform media sosial tersebut, mengingat sekitar 50 persen dari 54 juta penduduk Myanmar, sebagian besar telah memiliki akun facebook. Tentu alasan klasik yang dipakai penguasa militer memblokir facebook adalah untuk menjaga stabilitas.

Dengan pemblokiran facebook,  kebebasan anak muda dibatasi mulai sekarang. Namun demikian, ada bentuk aktualisasi politik penentangan atas kudeta dilakukan dengan cara lain, yakni memukul-mukul panci pada malam hari di Yangon.

Namun demikian, muncul aksi tandingan yang dilakukan ribuan pendukung militer, yang di Myanmar dikenal dengan nama Tatmada. Mereka melakukan pawai yang  diadakan di Nay Pyi Taw, dan sebagian peserta mengusung spanduk bertuliskan “Tatmadaw cinta rakyat”.

Kudeta melahirkan polarisasi dan fragmentasi politik dan sosial yang tajam di kalangan massa akar rumput di Myanmar. Polarisasi politik dan sosial ini diperkirakan bertambah tajam dan akut ketika media sosial diberikan ruang lebar untuk eksist.

 Strategi Matikan Demokrasi

Pengalaman politik praktis di banyak negara menunjukkan, kudeta militer yang berlanjut masuknya militer di ranah pemerintahan banyak terjadi di weak states atau negara-negara yang tergolong lemah.

Negara yang tidak atau belum memiliki kultur serta pelembagaan politik demokrasi yang kuat dan mapan.  Weak states ditandai dengan kondisi tidak stabilnya politik dan keamanan negara bersangkutan dan seringnya terjadi pembusukan politik.

Dengan latar politik dan keamanan seperti itu, menjadi alasan militer masuk ke ranah politik negara bersangkutan dengan untuk menciptakan apa yang disebut create stability, order, and legitimacy.

Argumentasi politik seperti di atas yang menjadi modal politik bagi militer untuk merebut legitimasi rakyat, kendati legitimasi politik itu didapatkan dengan cara mobilisasi dan intimidasi politik. Bukan merujuk pada aspirasi politik bersifat otonom yang berlandas pada kesadaran politik murni warga.

Kudeta militer adalah cara kuno untuk mematikan demokrasi. Strategi politik untuk mendegradasi dan mematikan demokrasi ini telah berlangsung ribuan tahun lalu. Sekali pun sejak tahun 1990-an, seiring dengan makin menguatnya politik demokrasi global, yang ditandai dengan bangkrutnya negara komunis terbesar di dunia, Uni Sovyet, globalisasi dan integrasi ekonomi masyarakat dunia, dan makin banyaknya muncul negara demokrasi baru terutama pecahan Uni Sovyet, cara kuno merebut kekuasaan politik melalui kudeta militer makin ditinggalkan.

Kudeta mengakibatkan realitas tragis pemimpin politik yang jadi targetnya. Pengalaman Chile mengajarkan itu. Pada 11 September 1973, setelah berbulan-bulan meningkatkan ketegangan politik dan sosial di jalan-jalan di ibu kota negara tersebut, Santiago, akhirnya militer Chile di bawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet mengerahkan kekuatan militer untuk menjatuhkan Salvador Allende, Presiden Chile terpilih dari koalisi kekuatan Kiri di negara tersebut.

Pinochet tak tanggung-tanggung mengerahkan militer untuk menjatuhkan Allende. Beberapa jet tempur  Hawker Hunter bikinan Inggris diterbangkan lalu menjatuhkan bom di istana kepresidenan yang berada di tengah Kota Santiago, La Moneda.

Pidato Allende melalui radio nasional yang menyerukan pendukungnya turun ke jalan untuk membarikade keselamatan demokrasi Chile berujung kandas.

Allende tewas dalam kesunyian dan diikuti pula matinya demokrasi di negara tersebut. Chile masuk fase politik baru, yakni era otoritarian di bawah diktator militer Jenderal Augusto Pinochet.

Demikianlah cara kita biasa berpikir mengenai matinya demokrasi: di tangan orang-orang bersenjata (militer).  Selama Perang Dingin, kudeta menyebabkan hampir tiga  dari empat kehancuran demokrasi. Demokrasi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki, Uruguay, dan Yunani mati dengan cara dikudeta.

Baru-baru ini kudeta menggulingkan Presiden M Mursi di Mesir pada tahun 2013. Mursi adalah politikus Mesir yang berlatar sebagai  aktivis Ikhwanul Muslimin (MI) yang didirikan Hasan Al Banna.

Kudeta juga mengandaskan kekuasaan politik Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokrasi dalam pesta demokrasi di negeri gajah putih tersebut. Di semua kasus itu, demokrasi hancur secara spektakuler melalui kekuatan militer dan pemaksaan. (Levitsky and Ziblatt, 2019)

Sekali pun demikian, ada cara lain untuk menghancurkan dan mengubur demokrasi. Yakni melalui kotak suara di kontestasi politik berupa pemilihan umum (Pemilu). Banyak pemimpin negara di dunia yang ketika naik tampuk kekuasaan melalui prosedur demokrasi, seperti pemilu, tapi dia menjalankan kekuasaannya justru untuk mengubur demokrasi itu sendiri. Biasanya, pemimpin dan  penguasa politik itu mematikan demokrasi dengan cara pelan-pelan dan tidak kasat mata.

Dalam konteks ini, kita bisa mengambil contoh Venezuela di bawah pimpinan Hugoa Chavez. Pemimpin politik di negara yang memiliki kekayaan minyak sekitar 302 miliar barel dan berhaluan Kiri tersebut, menjanjikan membangun demokrasi lebih otentik di Venezuela, dengan mempergunakan kekayaan minyak di negaranya untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat miskin di negara tersebut.

“Dengan memanfaatkan kemarahan rakyat biasa Venezuela yang merasa diabaikan atau diperlakukan tak pantas oleh partai-partai yang mapan, Chavez terpilih sebagai presiden pada 1998. Seperti dikatakan seorang perempuan di negara bagian asal Chavez, Barinas, pada malam sebelum pemilihan umum bahwa demokrasi Venezuela sedang terinfeksi dan Chavez satu-satunya antibiotik yang dimiliki warga Venezuela,” tulis Levitsky and Ziblatt (2019).

Apa yang dilakukan militer Myanmar pada 1 Februari 2021 dengan cara mengerahkan pasukan untuk merebut kekuasaan, menahan pemimpin-pemimpin sipil populis seperti Aung San Suu Kyi, tak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan NLD, dan lainnya, mengindikasikan masih labilnya kultur demokrasi di tataran elite, khususnya elite militer, di negara tersebut. Demokrasi sepertinya masih menjadi barang mewah bagi elite politik dan militer di negara tersebut.

Kenyataan politik tersebut bukan fenomena baru di Myanmar. Pada pemilu tahun 1990, partai National League for Democracy (NLD) sebenarnya telah unggul sebagai pemenang mengalahkan partainya junta Militer.

Kemenangan NLD di Pemilu 1990  refleksi keinginan rakyat Myanmar untuk memiliki satu pemerintahan sipil di bawah payung demokrasi yang kuat seperti negara-negara lain. Kemenangan mereka kemudian dibatalkan sepihak  pemerintah militer Myanmar. Hasilnya kekuatan junta Militer tetap memegang kendali politik pemerintahan Myanmar.

Cara kuno mematikan demokrasi tersebut diulang dan  dipakai lagi oleh militer Myanmar setelah cara modern menghancurkan demokrasi secara pelan-pelan melalui kotak suara (Pemilu) kandas. Sebab, partai yang disokong dan didukung elite Myamnar tak memperoleh suara signifikan di Pemilu 2020, sama seperti raihan suara mereka di Pemilu 1990 lalu.

Myamnar mengulang sejarah politik kelam serupa, dengan strategi, cara, modus, sutradara, dan aktor politik yang sama. [air]

 



Apa Reaksi Anda?

Komentar