Sorotan

Kontroversi Wajah Petahana pada Fasilitas Negara

Sepanjang sejarah kepemimpinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak ada penggunaan visual foto citra diri semassif masa pemerintahan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief. Tak hanya di baliho di tepi jalan maupun spanduk-spanduk di halaman kantor organisasi perangkat daerah, foto Faida-Muqiet dalam seragam dinas putih tertempel pula di fasilitas layanan publik maupun bantuan sosial.

Jika pada masa pemerintahan kepala daerah sebelumnya, hanya tertulis ‘Dinas Kesehatan Kabupaten Jember’ pada badan mobil ambulans. Namun sejak Faida menjadi bupati, pada badan ratusan mobil ambulans desa terpampang foto separuh badan dirinya dan Muqiet.

Foto separuh badan Faida-Muqiet juga terpampang di jaket pelampung yang hendak diberikan kepada nelayan. Tempo hari, anggota DPRD Jember juga menemukan karung beras bantuan dari Badan Urusan Logistik yang ‘dibranding’ dengan gambar Faida-Muqiet.

Doktor ilmu komunikasi politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal mengatakan, foto atau gambar petahana itu berguna merawat ingatan warga soal sosok petahana. “Ia bisa efektif karena potensial memiliki daya merawat short social memories dari warga Jember,” katanya.

Namun, pemasangan ‘branding’ foto Faida-Muqiet ini ternyata menyisakan sejumlah masalah. Bulog Jember sempat kena abu hangat, karena foto itu pada karung beras bantuan penanganan Covid-19. Kepala Badan Urusan Logistik Jember Jamaluddin mengatakan, sak atau karung kemasan beras bergambar Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief itu merupakan inisiatif pemerintah daerah setempat sendiri. “Kemasannya memang dari bupati Jember,” katanya, Rabu (29/4/2020).

Nur Elya Anggraini, salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, belum menemukan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 dengan kemasan bergambar kepala daerah di provinsi tersebut, kecuali di Kabupaten Jember.

“Sejauh ini baru di Kabupaten Jember yang kami pantau ada semacam penempelan gambar pihak yang kemarin mendaftarkan diri menjadi calon independen di KPU, pada beras bantuan pemerintah untuk masyarakat dalam rangka pencegahan Covid-19,” kata Elya, Senin (4/5/2020).

Tak heran jika parlemen berang. “Bulog ini instansi mitra pemerintah daerah. Ketika instansi di pusat tidak menginstruksikan menggunakan karung (bergambar bupati dan wakil bupati) ini, kami minta di Kabupaten Jember agar (pemberian bantuan sosial beras) berikutnya tidak menggunakan karung ini,” kata David Handoko Seto, salah satu anggota DPRD Jember.

Kecurigaan politisasi muncul karena kemasan ini hadir di tengah-tengah suasana pilkada. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono mengatakan, kemasan bergambar Faida-Muqiet bukanlah politisasi. “Insya Allah tidak ada politisasi,” katanya kepada beritajatim.com, Rabu (29/4/2020) malam.

Menurut Gatot, kemasan beras tersebut tak hanya menampilkan gambar Bupati Faida. “Ada juga gambar wakil bupati,” katanya. Dengan kata lain yang ditampilkan adalah lengkap pasangan pemimpin daerah Jember.

Jaket pelampung bagi nelayan bergambar Faida-Muqiet juga menjadi sorotan parlemen, karena ribuan buah masih tersimpan di Aula Guru Joko Tole. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2019 yang disampaikan kepada DPRD Jember disebutkan, jaket pelampung masih dalam tahap branding dan belum terdistribusikan. Nilai anggarannya Rp 1,949 miliar.

Menurut keterangan staf Dinas Perikanan dan Kelautan M. Adi, anggaran ‘branding’ berupa foto emblem bupati dan wabup sebesar Rp 1,7 miliar dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan dan selesai dikerjakan pada 26 Desember 2019. Sementara anggaran pengadaan barangnya di Bagian Pembangunan Pemkab Jember.

Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit laporan keuangan Dinas Perikanan untuk APBD 2019, dan menemukan adanya realisasi belanja cetak branding (pemasangan atribut) pelampung atau life jacket sebesar Rp 1,887 miliar.

Pelampung yang diberi branding tersebut akan dibagikan ke masyarakat nelayan. Menurut BPK, seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, bukan belanja cetak.

Persoalan jaket pelampung ini menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun ke Jember. Sejumlah pejabat dimintai keterangan KPK pada Selasa, 21 Juli 2020, di Markas Kepolisian Resor Jember.

Foto Faida-Muqiet yang tertempel pada ambulans desa sempat meningkatkan tensi politik dalam pilkada Jember. Faida saat ini dalam posisi cuti masa kampanye, dan jabatan pelaksana tugas bupati diserahkan kepada Muqiet.

Badan Pengawas Pemilu melayangkan surat kepada Muqiet agar melepas semua atribut bergambar Faida pada fasilitas negara, termasuk ambulans. Panitia Khusus DPRD Jember malah bergerak lebih dulu dengan mendampingi Bawaslu Jember menutup wajah Faida yang tertempel di ambulans dengan lakban hitam.

Setelah sempat mengambil sikap hati-hati, Muqiet akhirnya melaksanakan surat Bawaslu tersebut. Foto Faida yang terpampang di badan ratusan ambulans desa ditutup dengan gambar logo Pemerintah Kabupaten Jember. Hanya tersisa foto Muqiet di badan ambulans tersebut.

“Surat Bawaslu langsung ditindaklanjuti. Sejak pagi ini, secara bertahap pada ambulans desa, gambar Ibu (Faida) sudah ditutup dengan gambar lambang Kabupaten Jember,” katanya, Jumat (2/10/2020). Ia menilai surat Bawaslu sudah cukup rinci dan kuat dalam menyampaikan payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Iqbal setuju jika semua foto petahana dihilangkan dari fasilitas negara selama masa kampanye. “Demokrasi pilkada bisa menjadi tidak otonom dan tidak berimbang lantaran ada kekuasaan yang sedang memanfaatkan berbagai fasilitas kekuasaan, meski misalnya sebatas simbol,” katanya.

Iqbal juga berpendapat, foto petahana pada fasilitas negara juga bisa menjadi bumerang. “Ini karena bisa membangkitkan kembali sinisme pada kualitas kepemimpinan petahana,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai tempelan foto Faida-Muqiet bisa merepotkan bupati dan wakil bupati berikutnya. “Seandainya nanti ada kesepakatan atau keinginan bupati terpilih untuk melepas gambar itu, tentu ada konsekuensi penganggaran,” katanya. Namun dia berharap penganggaran untuk pelepasan foto diri tersebut kelak bisa dihindari dan lebih diefisienkan.

Halim berharap kelak siapapun yang terpilih menjadi bupati tak lagi menggunakan pemasangan foto pada fasilitas dan bantuan sosial dari pemerintah sebagai bagian dari citra. “Tak harus menaruh foto bupati di fasilitas negara, cukup lambang kabupaten. Itu akan lebih bisa diterima oleh masyarakat,” katanya, Sabtu (3/10/2020).

Apalagi, lanjut Halim, foto atau gambar tersebut tidak substantif dan menambah fungsi dari barang tersebut. “Misalkan jaket pelampung. Pelampung ini tujuannya memberi keselamatan. Tapi dengan adanya stiker bergambar bupati, apakah bisa menambah keselamatan?”

Halim berharap bupati terpilih kelak tak hanya mengutamakan pencitraan berupa gambar pada fasilitas negara. “Yang paling utama adalah menaruh foto bupati terpilih di hati rakyat,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar