Sorotan

Pilwali Surabaya 2020

Kontestasi Tiga Faksi dan Peluang Figur Jalan Tengah

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com

Di awal tahun 2020, proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) Surabaya 2020 bergerak lebih dinamis dalam perspektif politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah men-declare 5 bakal cawali.

Partai ini hanya memiliki 5 kursi di DPRD Kota Surabaya. Tak cukup modal politik bagi PKS mengusung sendiri calonnya. PKS membutuhkan dukungan partai lain, karena minimal modal 10 kursi untuk bisa menggusung cawali-cawawali di Pilwali 2020 sesuai ketentuan.

Yang paling menarik ditunggu keputusan politiknya pada Pilwali Surabaya 2020 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai ini memiliki modal politik 15 kursi di DPRD Surabaya dan telah 4 kali memenangkan Pilwali Surabaya (2000, 2005, 2010, dan 2015): 1 kali Pilwali tak langsung, di mana calon dipilih anggota DPRD Surabaya dan 3 kali Pilwali langsung.

Dikabarkan pada 10 Januari 2020 mendatang, figur cawali dan cawawali Surabaya akan diputuskan dan diumumkan ke publik. Sikap dan keputusan politik PDIP ini ditunggu semua kalangan, baik praktisi politik maupun publik Kota Surabaya secara keseluruhan.

Siapakah figur cawali dan cawawali yang diusung partai ini? Apakah PDIP bakal mengusung sendiri yang paket cawali dan cawawali tanpa berkoalisi dengan partai lainnya?

Komposisi anggota DPRD Surabaya 2019-2024 berisikan 15 kursi untuk PDIP. Empat parpol lainnya: PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB masing-masing mengoleksi 5 kursi, PSI dengan 4 kursi, Partai NasDem dengan 3 kursi, PAN dengan 3 kursi, PPP dengan 1 kursi, dan Partai Demokrat dengan 4 kursi.

Dengan komposisi seperti di atas, terbuka kemungkinan pola kontestasi politik di Pilwali Surabaya. Pola pertarungan tak sekadar head to head, namun jumlah calon yang masuk bursa dan terlibat kontestasi politik lebih dari 2 pasangan calon.

Publik sangat menunggu keputusan PDIP terkait cawali dan cawawali yang diusung partai ini. Kenapa demikian?

Pertama, PDIP adalah partai terbesar dan selalu tampil sebagai pemenang di Pilwali Surabaya sejak Reformasi 1998. Kedua, keputusan politik PDIP terkait Pilwali Surabaya bisa mempengaruhi konten, konteks, dan perspektif politik kebijakan partai lain dalam relasinya dengan Pilwali Surabaya.

Pilihannya, bergabung dengan PDIP dengan posisi sebagai pendukung, bukan pengusung. Atau tampil dengan penuh percaya diri mengusung cawali dan cawawali sendiri yang merupakan
hasil koalisi politik beberapa partai.

Poin ketiga, konten keputusan PDIP tersebut akan membuka faksi politik mana yang menang dan
diuntungkan. Seperti banyak publik tahu bahwa menjelang Pilwali Surabaya 2020, di internal PDIP setidaknya ada 3 faksi politik yang saling berkompetisi dan berebut tiket partai ini. Yakni,
faksi Bambang DH, mantan wali kota Surabaya yang kini duduk sebagai anggota DPR RI. Bambang DH sebelumnya pernah menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu.

Pada Kongres PDIP di Bali pada 2019 baru lalu, Bambang DH terpental dan tak masuk struktur
kepengurusan DPP PDIP. Faksi ini menjagokan Dyah Katarina, istri Bambang DH dan anggota DPRD Surabaya,sebagai kandidat wali kota Surabaya.

Kemudian, ada faksi Whisnu Saktu Buana, anak tokoh lama PDIP, Ir Sutjipto (almarhum), yang kini menjabat sebagai wakil wali kota Surabaya. Whisnu dikenal sebagai kader tulen, militan, dan istiqomah bersama PDIP Surabaya.

Dia berjuang bersama partai ini sejak pertengahan tahun 1990-an. Dia merasakan pil pahit,suka dan duka berjuang bersama partai ini. Whisnu telah menjabat 2 kali wakil wali kota Surabaya dan pernah memangku jabatan ketua DPC PDIP Surabaya. Dia sekarang menjabat salah satu wakil ketua DPD PDIP Jatim. Faksi ini menominasikan Whisnu Sakti Buana sebagai kandidat wali kota Surabaya.

Figur Risma Triharini yang kini menjabat salah satu ketua DPP PDIP memiliki faksi politik sendiri dalamkonteks Pilwali Surabaya 2020. Nama Eri Cahyadi, Kepala Bappeko Kota Surabaya, disebut-sebut sebagaikandidat wali kota Surabaya yang disorongkan faksi ini.

Risma memiliki pengaruh kekuatan politik signifikan di PDIP, karena legacy kepemimpinan politiknya hampir 10 tahun di Kota Surabaya diakui banyak kalangan. Risma juga memiliki kedekatan relasi personal dengan Megawati Soekarnoputri, figur sentral dan paling kuat pengaruhnya secara politik di PDIP. Ketokohan Risma dalam perspektif politik makin kokoh ketika dia bersedia duduk sebagai salah satu pengurus harian DPP PDIP. Tak menutup kemungkinan Risma bakal diorbitkan di aras politik nasional, seperti bakal kandidat Gubernur DKI Jakarta dari partai ini pada 2022 mendatang.

Di antara ketiga faksi politik itu mana yang dipilih dan diputuskan DPP PDIP kandidat unggulannya sebagai cawali dan cawawali, semua pemangku kepentingan sedang menanti. Poin keempat, tak menutup kemungkinan untuk menghindarkan terjadinya divided politics di internal PDIP Surabaya, pilihan keputusan tentang Pilwali Surabaya 2020 adalah figur middle way.

Figur yang dipandang memiliki kapasitas, akseptabilitas, pengalaman politik, historis politik yang kuat, dan garis nasab politik yang mantap. Dalam konteks ini, PDIP sebenarnya memiliki kader dengan parameter di atas, seperti Puti Guntur Soekarnoputra.

Puti Guntur telah dua kali di-tour of duty-kan di Jatim dan Surabaya. Yang satu gagal dan satu lainnya berhasil. Puti Guntur kini duduk sebagai anggota DPR RI dari Dapil Surabaya dan Sidoarjo (Dapil I Jatim).

Pada Pilgub Jatim 2018 lalu, Puti Guntur dijagokan sebagai cawagub berpasangan dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Pasangan cagub dan cawagub yang diusung PDIP, PKB, PKS, dan Partai Gerindra kandas, karena dikalahkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil E Dardak, dengan beda suara dukungan hampir sejuta suara.

Kemungkinan munculnya figur jalan tengah dari PDIP di front politik besar seperti Pilwali Surabaya 2020 sangat terbuka. Harapannya untuk mempertahankan integrasi politik dan menghindarkan terjadinya divided politics di PDIP Surabaya.

Sebab, bagaimana pun juga, PDIP Surabaya memiliki nilai, makna khusus dan strategis dalam perspektif politik di keluarga kaum Nasionalis PDIP, selain PDIP Kota Semarang, PDIP Kota Solo, dan PDIP Kota Yogyakarta. Di empat kota besar di Pulau Jawa tersebut, PDIP mampu tampil sebagai kekuatan politik terbesar dan selalu memenangkan kontestasi politik secara meyakinkan dan

membanggakan. Bahkan, kini salah satu kader PDIP dari Kota Solo yang pernah menjabat sebagai wali kota Solo, lalu gubernur DKI Jakarta dan kini presiden RI: Joko Widodo. Surabaya menjadi pertaruhan gengsi politik bagi PDIP. [air]





Apa Reaksi Anda?

Komentar