Sorotan

Kematian Demokrasi

Apakah demokrasi bisa mati di negara yang sedang menerapkan sistem politik demokrasi? Bisa saja.  Negara Mesir contoh faktual negara yang baru bergerak ke sistem demokrasi, tapi umurnya sangat pendek.

Rezim politik Presiden Mohammad Mursi (Ikhwanul Muslimin) yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum (Pemilu), akhirnya dijungkirbalikkan militer di bawah Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi, yang bersinergi dengan kekuatan politik di luar Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Demokrasi berlangsung di Mesir seumur jagung. Negara dengan peradaban tua dan memiliki pendidikan Islam legendaris: Al Azhar, ternyata elite politiknya memandang demokrasi sebagai barang mewah. Demokrasi adalah idiom politik yang nilainya sangat mahal bagi warga Mesir dan saat ini hilang lagi, setelah sempat muncul di periode Arab Spring untuk menjungkirkan rezim Hosni Mubarak, yang telah 31 tahun berkuasa di panggung politik Mesir.

Kajian yang dilakukan Gallups tahun 2001-2007 terhadap 34 negara  yang sebagian besar berpenduduk Muslim ternyata menunjukkan warga Muslim mendukung proses demokratisasi. Kajian kurang lebih sama dilakukan Pew Research Center dari Amerika Serikat antara tahun 2008-2012 di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim, antara lain menunjukkan bahwa penduduk negara-negara Muslim mendukung demokrasi.

Sekarang ini ada 121 negara menerapkan demokrasi dari total 192 negara di dunia. Dari 47 negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, hanya 11 negara yang menerapkan demokrasi (Azyumardi Azra, 2006).

Ada dua cara bagaimana demokrasi itu mengalami kematian. Pertama, melalui senjata, yang dilakukan dengan cara kudeta militer. Cara pertama merupakan metode lama dan klasik yang dilakukan kekuatan militer yang tak puas dengan otoritas sipil yang memegang kekuasaan.

Turki adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sering mengalami kudeta militer sebelum Partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) pimpinan Reccep Tayyip Erdogan berkuasa. Angkatan Bersenjata Turki memiliki catatan sejarah khusus terkait kudeta.

Tentara Turki tak asing melakukan kudeta sebagai upaya mengganti rezim yang dirasa berseberangan dengan agenda elite militer Turki, khususnya agenda politik untuk mengamankan ideologi Kemalisme: Sekulerisme ala Turki, yang digagas Mustofa Kemal Atartuk. Kemalisme, Islamisme, dan Militerisme adalah tiga ideologi politik besar yang bersemayam di dada rakyat Turki, yang tak jarang berdiri di garis diametral dan seringkali berlawanan.

Kudeta militer pertama di Turki terjadi tahun 1960, saat Perdana Menteri Adnan Menderes memberi keleluasaan pada penganut agama Islam untuk kembali beribadah. Masjid-masjid dibuka dan turun kebijakan mengizinkan adzan memakai pengeras suara. Akibatnya, Perdana Menteri Menderes dihukum mati dan Jenderal Cemal Gursel ganti berkuasa hingga 1965. Kudeta tahun 1971 karena resesi ekonomi.

Pemerintahan yang dipimpin PM Suleyman Demirel dinilai gagal memenuhi tuntutan rakyat terkait penurunan harga pangan, inflasi, dan mengatasi pengangguran.

Tahun 1980 juga terjadi kudeta oleh militer TUrki akibat ketidakstabilan pemerintahan.  Laksamana Bulend Ulusu mengambil alih pemerintahan hingga 1983. Kudeta militer Turki 1997 dinilai yang  paling aneh, karena militer sama sekali tidak mengerahkan tentara keluar barak. Perdana Menteri Necmettin Erbakan (sayap ideologi Islam) didatangi petinggi militer, yang memberikan saran untuk larangan berhijab, membatasi pendidikan pesantren, dan beragam kebijakan sekuler lainnya.

Erbakan, politikus Islam paling berpengaruh di Turki sebelum Erdogan, dipaksa mundur pada 1998 dan Partai Refah yang dipimpinnya dibubarkan.

Kejatuhan Presiden Chile, Salvador Allende (11 September 1973), politikus sayap Kiri, adalah potret mengenaskan tentang kematian demokrasi akibat kudeta militer. Jenderal Augusto Pinochet, pimpinan angkatan bersenjata Chile, menghentikan pemerintahan yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum.

Pada pagi-pagi di hari yang bersejarah itu, Allende berpidato berharap pendukungnya turun ke jalan untuk membela demokrasi.

Apa yang terjadi kemudian adalah perlawanan itu tak terjadi. Polisi militer yang menjaga Istana
Kepresidenan meninggalkan Allende dan sang presiden tinggal sendiri, pidato politiknya menghadapi kesunyian. Beberapa jam kemudian Presiden Allende tewas berbarengan dengan matinya demokrasi di Chile.

Selama era Perang Dingin, kudeta militer menyebabkan hampir 3 dari 4 kehancuran demokrasi. Demokrasi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki, Uruguay, dan Yunani mati dengan cara seperti itu.

Baru-baru ini, kudeta militer menggulingkan Presiden Mohammad Mursi di Mesir pada tahun 2013 dan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di Thailand pada 2014. Di semua kasus itu, demokrasi hancur secara spektakuler melalui kudeta militer dan pemaksaan (Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, 2019; Hal: ix).

Kedua, demokrasi mati melalui kotak suara, yakni pemilihan umum demokratis di satu negara. Di mana dalam pemilu yang dilangsungkan secara terbuka, reguler, unpredictable, dan akuntabel itu, para politikus mainstream atau mapan, yang bisa disebut sebagai “Persekutuan Penentu Nasib” alias politikus demokratis, memberikan kesempatan politik kepada The Great Leader, untuk masuk ke gelanggang politik dan mendekat ke pusat kekuasaan.

Para politikus mapan ini bukannya menjauhkan atau memagar agar ranah politik kekuasaan tak didekati demagog politik, tapi justru mengundangnya masuk ke struktur kekuasaan lewat pintu demokratis: Pemilihan umum.

Para pemimpin yang hakikatnya memiliki watak otoritarian ini kadang dengan cepat mengubur
demokrasi, meski ada pula yang secara pelan-pelan melalui langkah politik yang nyaris tak kasatmata dalam mematikan demokrasi.

Terpilihnya Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman pada tahun 1930-an dan Bennito Mussolini di Italia di era yang kurang lebih sama dengan Hitler di Jerman, adalah contoh faktual tentang
matinya demokrasi karena kotak suara.

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt (2019), mencatat di Venezuela, Hugo Chavez tadinya tokoh di luar dunia politik. Chavez menentang apa yang dia gambarkan sebagai elite pemerintah yang korup dan menjanjikan membangun demokrasi lebih otentik yang sesuai dengan kultur dan karakter sosial Venezuela.

Chavez akan mempergunakan sumber keuangan negara dari minyak guna mempromosikan kesejahteraan rakyat dan mengikis kemiskinan. Promosi demokrasi di Venezuela adalah yang paling progressif, mapan, dan akuntabel dibanding negara-negara lain di kawasan Amerika Selatan dan Amerika Latin.

Dengan memanfaatkan kemarahan rakyat biasa Venezuela yang tak puas dengan kinerja politik dan elite politik partai mapan, Chavez terpilih sebagai presiden negara kaya minyak tersebut pada 1998. Seperti dikatakan seorang wanita di negara bagian asal Chavez, Barinas, pada malam sebelum pemilihan umum. “Demokrasi Venezuela terinfeksi dan Chavez satu-satunya antibiotik politik yang kami punya.”

Setelah terpilih dan menjadi Presiden Venezuela, awalnya Chavez bersikap demokratis. Baru pada 2003, langkah politik Chavez memperlihatkan watak pemimpin politik otoritarian. Tahun 2004, rezim politik Chavez membuat daftar nama-nama tokoh politik yang mengusulkan petisi penurunan Chavez dari tahta kekuasaan dan mengatur isi Mahkamah Agung setempat.

Setelah kemenangan besar pada pemilihan umum 2006, salah satunya ditolong kenaikan harga minyak dunia yang menjadi sumber utama kapasitas budgeting Venezuela, rezim Chavista makin otoritarian dan ademokratis. Chavez menutup satu stasiun televisi besar, menangkap atau mengasingkan politikus oposisi, hakim, tokoh media, dan menghapuskan ketentuan pembatasan masa jabatan kepala negara di kontitusi Venezuela, sehingga harapan dia bisa berkuasa selama mungkin tanpa ada pembatasan masa kepemimpinan.

Sejak Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh jenderal, serdadu, dan senjata militer, melainkan pemerintah hasil pemilihan umum. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungaria, Nikaragua, Filipina, Rusia, Peru, Polandia, Sri Lanka, dan Ukraina.

Kematian demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara. Dengan kudeta klasik seperti dilakukan Pinochet di Chile, kematian demokrasi langsung terjadi dan tampak jelas bagi semua pihak. Istana terbakar, presiden tewas, terbunuh, atau terusir ke pengasingan.

Di jalan pemilihan umum, kotak suara, hal-hal itu tak ada. Tak ada tank dan meriam di jalanan. Konstitusi dan lembaga berlabel demokrasi tetap ada. Rakyat masih memberi suara di pemilihan umum. Autokrat hasil pemilihan umum masih mempertahankan tampilan demokrasi sambil menghilangkan substansinya (Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, 2019).

Kita yang ada di Indonesia selama puluhan tahun pernah merasakan demokrasi tak substantif seperti itu. Pemilihan umum layaknya seremoni politik yang gelarannya 5 tahun sekali, yang seolah-olah demokrasi.

Tapi, hakikatnya lipstik demokrasi yang tak memiliki makna apa-apa bagi pencerahan kesadaran politik rakyat. Pemilihan umum hakikatnya hajatan politik yang tak berintegritas, dengan hasil final bersifat predictable.

Di tataran global, tingkat Indeks Demokrasi 2019 sebagaimana dikeluarkan The Economist Intelligence Unit menunjukkan, gejala kurang menggembirakan. Azyumardi Azra (2020) mengamati terjadinya regresi atau kemunduran (setbacks) demokrasi di 165 negara, praktis meliputi seluruh negara di berbagai penjuru dunia.

Dari jumlah itu, 22 negara (13,2 %) termasuk ke dalam kategori full democracy; 54 negara (32,3 %)
terkategori flawed democracy, demokrasi cacat; Sebanyak 37 negara (22,2 %) di bawah kekuasaan hybrid regimes; dan 54 negara (32,3 %) merupakan negara otoriter. Skor indeks demokrasi secara global menurun dalam skala 0-10, dari 5,48 pada 2018 menjadi 4,44 pada 2019. Penurunan ini terburuk sejak Indeks Demokrasi diperkenalkan di tahun 2006.

Regresi demokrasi paling buruk terjadi di kawasan Amerika Latin dan Afrika Hitam (Afrika sub-Sahara), kemudian kemerosotan signifikan terjadi di kawasan MENA (Middle East and North Africa). Mayoritas warga MENA adalah Muslim. Di wilayah MENA, kemerosotan demokrasi terus berlanjut, sehingga memperpanjang ‘Arab Winter’ (Musim Dingin Arab) yang berlangsung beberapa tahun terakhir.

Fenomena ‘Arab Winter’ menggantikan ‘Arab Spring’ (Muslim Semi) yang sejak 18 Desember 2010 di Tunisia yang menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, dan negara- negara Teluk. Di negara-negara MENA, berbicara tentang demokrasi adalah berkisah tentang kenestapaan. Militer kembali ke puncak kekuasaan politik sejak 3 Juli 2013 dengan menjatuhkan Presiden Mohammad Mursi (Ikhwanul Muslimin) yang dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum (Azra, 2020).

Belajar dari pengalamam empirik Amerika Serikat dalam membangun dan mengonsolidasikan demokrasi, praktek demokrasi mesti diperkuat dengan norma-norma tak tertulis. Seperti saling toleransi dan partai-partai yang saling bersaing di kontestasi politik hakikatnya adalah rival politik yang sah, bukan lawan politik yang dimusuhi selama-lamanya. Poin lain adalah kesabaran atau gagasan bahwa politikus harus menahan diri dalam menggunakan hak khusus kelembagaannya.

Privilege politik yang diperoleh elite politik dari kekuasaan yang digenggamnya jangan dipolitisasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dua nilai dan norma tak tertulis demokrasi itu yang mengokohkan dan menguatkan demokrasi Amerika Serikat. [air]

 

Penulis adalah Ketua PWI Jatim dan Penanggung Jawab beritajatim.com

Apa Reaksi Anda?

Komentar