Sorotan

Kemalisme, Erdoganisme, dan Lanskap Politik Turki (4)

Pemilihan Umum (Pemilu) 2002 Turki menandai terjadinya pergeseran bandul politik negara tersebut ke ideologi
Islam Moderat yang diwakili Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), partai dengan tokoh sentral Abdullah Gul dan
Recep Tayyip Erdogan (kini Presiden Turki).

AKP, partai berpaham Islam Moderat, yang tak memusuhi Nasionalisme dan Sekulerisme Turki (Kemalisme), mengeruk raihan suara cukup signifikan setelah kudeta militer pada 1997. Sejak 2001, AKP mulai masuk dalam
lanskap politik Turki dengan beberapa tokoh sentralnya, seperti Abdullah Gul dan Erdogan.

Platform politik AKP adalah konservatisme, demokratisasi, dan reformasi pasar. Karena itu, AKP sangat mendukung kebijakan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa dan menjadikan negara ini menjadi bagian dua kawasan benua sekaligus: Asia dan Eropa.

Pemilu 2002 menandai pula mulai masuknya ke tampuk kekuasaan AKP. Di Pemilu 2002, AKP meraih 34,28 persen
suara atau linier dengan 66 kursi. Bandingkan dengan partai lama yang jadi pesaingnya dan pengusung ideologi Kemalisme, yakni Partai CHP, yang merebut 19,40 persen atau setara dengan 32 kursi.

Dominasi AKP di ranah politik Turki berlanjut di Pemilu 2007, di mana AKP merebut 46,66 persen suara atau 62 kursi dan CHP dengan 20,85 persen suara atau 20 kursi. Di Pemilu 2011 AKP merebut dukungan politik 49,83 persen suara atau 59 kursi dan CHP dengan 25,98 persen suara atau 25 kursi.

AKP yang mengusung spirit Moderatisme Islam dalam konteks politik Turki mempertegas karakter Islam moderat di negara ini. Pendekatan moderat secara politik sesungguhnya melekat pada setiap partai Islamis yang bercokal bakal Gerakan Milli Gorus yang diawali Partai MNP dan Partai MSP di awal tahun 1970-an dan seterusnya.

“Turki telah menempatkan jejak di panggung global dengan perkembangan mengesankan di bidang ekonomi dan stabilitas politik. Perekonomian Turki tumbuh paling cepat, ekonomi yang cukup besar di Eropa dan akan terus begitu pada tahun 2011. Menurut prakiraan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Turki akan menjadi ekonomi terbesar kedua di Eropa pada tahun 2050,” kata Erdogan sebagaimana dikutip dalam buku Dr Alfan Alfian (2018) berjudul: Militer dan Politik di Turki.

Kini, Partai AKP hampir 20 tahun menguasai panggung kekuasaan politik Turki. Partai dengan tokoh sentral
Erdogan ini, dalam manifesto politiknya mengusung sejumlah prinsip politik yang diimplementasikan dalam gerakannya. Prinsip politik itu antara lain: AKP sangat menghargai berbagai perubahan dalam berbagai
tingkat keorganisasian partai, termasuk ikatan dengan pimpinan partai.

Poin penting lain manifesto politik AKP adalah partai ini mendukung negara hukum yang berpegang kepada keadilan, hak dan kebebasan. AKP selalu terbuka dan memiliki itikad untuk mengadopsi model pembukaan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan para intelektual dalam negeri. AKP mengadopsi konsep kepemimpinan yang berbasis pada pelibatan seluruh partisipasi pemikiran kolektif para anggota.

AKP sangat menghormati kebebasan individu sebagai sebuah kemutlakkan dan tak dapat dicabut dari semua manusia. AKP melindungi dan menghargai HAM. AKP melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, berpikir, berekspresi dan hak untuk berorganisasi sebagai hak yang tak dapat dicabut dalam berbagai platform. (M Sya’roni Rofii; 2018)

Dalam tempo singkat, AKP mampu menjadi kekuatan politik terbesar dan terkuat di Turki karena pilihan isu politik yang diperjuangkannya selaras dengan kepentingan rakyat Turki. Terutama isu politik yang berhubungan dengan kepentingan pragmatis kaum kelas menengah borjuis saleh Anatolia dan segenap spektrum pro-demokrasi di Turki. AKP mengedepankan kebijakan ekonomi neoliberal dan proaktif mendekat ke Uni Eropa. Realitas ini secara faktual berbeda dengan partai Islamis lainnya yang pernah memegang tampuk kekuasaan di Turki di era 1970-an dan 1980-an.

Secara politik praktis, AKP di bawah pimpinan Abdullah Gul dan Erdogan tak seluruh agenda politiknya selaras dan segaris dan Necmetin Erbakan, politikus senior Turki, yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam gerakan kepartaian di negara tersebut. Erbakan selalu diposisikan sebagai politikus sejati yang konsisten menempatkan nilai-nilai tradisi Islamis Turki.

Dalam konteks melihat garis politik Erbakan di satu sisi dengan Abdullah Gul dan Erdogan di sisi lain sebagai tokoh sentral Partai AKP, Mustafa Akyol, pemerhari politik Turki, menilai terjadi pergeseran fenomena di mana garis politik Erbakan dipandang makin tak sesuai dengan dengan alam politik Turki.

Lebih lanjut Mustafa Akyol berpendapat: Banyak orang, termasuk saya, mengkritik Erbakan terlalu ambisius.
Tetapi, barangkali itu merupakan usaha terakhirnya sebagai idealis berdedikasi pada jalannya. Saya mengatakan senada bahwa banyak orang dapat mengkritik Erbakan untuk banyak hal, tapi bukan pada keteguhan prinsip dan staminanya.

Sekali pun mengusung kredo politik konservatisme dalam politik praktis, mendorong demokratisasi, dan mendukung reformasi propasar, warna Islam tak mungkin dilepaskan dari Partai AKP. Secara faktual, terdapat dua corak ideologis dalam Partai AKP. Yakni Islam Turki dan Turki Islam. Turki Islam maksudnya mengutamakan persaudaraan politik atau nasionalisme ketimbang persaudaraan Islam, kendatipun tetap memegang pandangan bahwa Islam paling penting dalam kebudayaan nasional Turki. Komponen Islam Turki di AKP menekankan Islam sebagai yang pertama, kemudian bangsa. Bagi komponen ini identitas nasional dirumuskan sebagai nilai-nilai Islam dan tradisi Utsmaniyyah yang pernah membawa kejayaan bagi bangsa Turki di dunia.

“AKP menolak klaim pihak lain yang menyebut sebagai partai yang menyimpan dan memperjuangkan agenda politik Islam. AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat konservatif yang menekankan nilai-nilai tradisional Turki yang religius. Strategi ini didasari karena kecenderungan masyarakat Turki yang semakin konservatif, karena dominasi politik sayap kanan yang cukup lama, terutama sejak era Turgut Ozal. Kehadiran AKP sesungguhnya merupakan konsekuensi perjumpaan beberapa dekade Islam dan negara.

Sekalipun elite AKP menegaskan partainya adalah demokrat konservatif, tapi kalangan Islam khawatir AKP semata-mata menjadi agen mata-mata Barat. Sebaliknya kaum Sekuler Turki khawatir AKP menyimpan agenda mendirikan negara Islam seperti Iran. Dalam konteks ini, Abdullah Gul, tokoh sentral AKP, mengingatkan uniknya Turki dimana mayoritas muslimnya mampu mengedepankan pembangunan demokrasi, HAM, dan ekonomi pasar bebas.

Turki bukan sekadar menjadi jembatan bagi Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Kaukasus,” tambah Dr Alfan Alfian
(2018). Secara politik praktis, kehadiran AKP di panggung politik Turki selalu dikait-kaitkan dengan organisasi gerakan Ikhwanul Muslim (IM), yang didirikan Hasan Al Banna di Mesir. IM memiliki pengaruh politik dan ideologis yang kuat di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Model gerakan IM mengilhami banyak gerakan serupa di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Dalam konteks ini, Duran dan Cinar (2009), mengatakan, tak ada hubungan langsung antara AKP Turki dengan IM Mesir. Perkembangan Islamisme Turki merupakan fenomena lokal dan nasional dibanding Mesir yang dalam sejarahnya telah menjadi pusat intelektual dan ideologi dunia Arab. Islamisme Turki sendiri dipandang tidak lepas dari nasionalisme Keturkian yang sedikit berhubungan dengan organisasi-organisasi dunia Arab.

“Nasionalisme telah melindungi Islamis Turki dengan perisai dan kendaraan bagi ekspresi tuntutan Islamnya, karena di era Republik Sekuler gerakan terbuka Islam yang menyerukan penerapan syariat Islam dilarang keras. Dengan kata lain, panggilan untuk penerapan syariat Islam tak seperti di bagian lain dunia Muslim, belum menjadi slogan politik yang harus ditolak atau dipertahankan dalam sistem politik Turki. Islamisme Turki oleh karenanya tidak pernah merasa perlu untuk menjelaskan apa syariah atau memerlukan perintah Islam,” kata Cinar dan Duran (2009) dalam buku Dr Alfan Alfian (2018). [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar