Sorotan

Kemalisme, Erdoganisme, dan Lanskap Politik Turki (3)

Ainur Rohim Ketua PWI Jatim

Tiga pilar ideologi politik besar yang hidup dan berkembang di Turki selalu bergerak pasang surut. Ketiga ideologi itu adalah Nasionalisme dan Sekularisme Turki (Kemalisme), Islamisme, dan Militerisme. Faksi tangsi militer seringkali menjadi kekuatan penyeimbang di antara tarikan ideologi Islamisme dan Kemalisme, kendati faksi tangsi militer lebih sering merapat dan mendukung ideologi Kemalisme ketika nilainilai Sekulerisme Turki terancam.

Turki, negara yang berada di kawasan Asia sekaligus Eropa, mengalami serangkaian kudeta militer. Kudeta itu berlangsung pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Kudeta pada 28 Februari 1997 menggulingkan Perdana Menteri Necmetin Erbakan yang berhaluan Kanan (Baca: Islam) dipandang sebagai son darbe (kudeta terakhir) di Turki.

Dan yang terakhir kudeta militer Turki terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan berlangsung pada 2017 yang berujung kegagalan. Pada konteks kudeta terakhir di Turki tersebut, resistensi politik rakyat Turki via media sosial sangat kuat, sehingga rakyat di akar rumput bergerak turun jalan untuk menghalangi militer menduduki sejumlah kantor penting pemerintahan di ibukota Ankara.

Ending kudeta militer ini makin mengukuhkan posisi politik Erdogan di lanskap politik Turki modern. Pascakudeta dilakukan langkah pembersihan politik besar-besaran di Turki oleh Erdogan. Ratusan perwira militer diberhentikan dan dipecat, birokrasi sipil dibersihkan, sejumlah media massa tak diizinkan terbit, peradilan dibersihkan dari anasir-anasir yang membahayakan kekuasaan Erdogan, dan lainnya. Banyak pengikut Fethullah Gulen, tokoh gerakan spiritual politik yang mulanya bersekutu dengan Erdogan dan kini mengasingkan diri di Amerika Serikat, di birokrasi pemerintahan Turki dibersihkan dan dicopot dari jabatannya.

Militer Turki (TSK/Türk Silahli Kuvvetleri) menempati posisi khas dan khusus dalam konteks politik negara
tersebut. Militer Turki tak sepenuhnya steril dari ranah politik. Sebagai pengawal dan penjaga ideologi Kemalisme, militer Turki akan turun ke gelanggang politik praktis ketika nilai-nilai Sekulerisme Turki (Kemalisme) itu terancam di antara tarikan ideologi Kanan (Baca: Islamisme) dan Kiri (Baca: Komunisme).

Kudeta militer Turki pada 1971 dilatari dengan realitas politik, karena mengerasnya perseteruan politik antara sayap politik Kanan versus sayap politik Kiri pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pada 12 Maret 1971, militer Turki mengeluarkan memorandum kepada Presiden Demirel untuk meletakkan jabatannya, karena pemerintah dipandang lemah dan tak mampu menegakkan stabilitas politik dan keamanan Turki.

Lantas pemerintahan diserahkan kepada Nihat Erim, tokoh partai CHP, partai yang mengusung ideologi Kemalisme dan Nasionalisme Sekulerisme Turki. “Pada Pemilu 1973 perubahan politik terjadi. CHP menang dengan dukungan politik 33,5 persen, sedang partai AP anjlok dengan hanya memperoleh dukungan 29,5 persen. Popularitas Ecevit melambung kembali setelah dia mampu membentuk kabinet koalisi dengan partai Islam MSP yang dipimpin Erbakan. Koalisi ini cukup aneh, karena partai Sekuler (CHP) dapat berkoalisi dengan partai Islam (MSP),” kata Dr Alfan Alfian (2018) dalam bukunya berjudul: Militer dan Politik di Turki.

Pascakudeta tak berdarah di Turki pada 1971, kondisi stabilitas politik dan keamanan di negara ini labil. Tak jarang kekerasan politik bersifat fisik melanda negara tersebut. Misalnya, pada Desember 1978 terjadi serangan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa yang dilakukan kelompok sayap Kanan Bozkurtlar.

Kelompok ini membantai warga Aleyi dan tak kurang 100 warga tewas. Radikalisme politik pada 1970-an di Turki
juga diwarnai dengan pembunuhan tokoh politik dan lahirnya Partai Pekerja Kurdi yang dipimpin Abdullah Ocalan. Tujuan partai ini adalah Kurdi memisahkan diri dari Turki dan membentuk negara Sosialis Kurdi.

“Kebuntuhan politik, separatisme muncul, memburuknya kondisi ekonomi, dan ancaman fundamentalisme Islam
pasca-revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin Ayatullah Ruhullah Khomeini, memicu intervensi militer Turki di ranah politik. Pada tanggal 2 Januari 1980 militer Turki mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah, tetapi kudeta militer baru dilakukan pada 12 September 1980. Kudeta yang menandai pengambilalihan pemerintahan Demirel dilakukan di pagi buta melalui komunike yang menyebutkan organ-organ pemerintahan tak lagi berfungsi.

Para perwira berdalih menyelamatkan demokrasi dan penyelewengan para politisi harus diakhiri serta berdalih membenahi sistem politik. Kemudian kabinet dan parlemen dibubarkan, imunitas politik anggota parlemen dicabut. Semua partai politik dan serikat buruh dibubarkan. Banyak surat kabar ditutup. Selain itu, semua walikota dan anggota dewan kotapraja yang berjumlah sebanyak 1.700 orang dirombak total,” tambah Dr Alfan Alfian (2018).

Dinamika politik Turki pada 1970-an diwarnai dengan mulai menguatnya sayap Islam politik di negara tersebut. Spirit ideologis Sekulerisme ala Turki yang berwujud Kemalisme sedikit banyak mulai menerima tekanan dan tantangan tak ringan. Penopang penting Kemalisme adalah sokongan politik militer (TSK), mengingat kedua kekuatan ideologi politik di Turki ini memiliki paralelisme akar histori politik yang panjang dan bersifat komplementer. Militer Turki (TSK) menjadi kekuatan penyeimbang antara Islam politik dengan Kemalisme. Sebab, hakikatnya kedua ideologi tersebut yang memiliki akar kultural politik yang kuat di masyarakat Turki.

Pengalaman di pemerintahan dan oposisi mengakibatkan partai Islam di Turki kenyang pengalaman dan makin matang. Militer Turki sebagai penopang ideologi Kemalisme tak berani secara tak otomatis membabat habis politik Islam. Walaupun telah mengalami beberapa kali pelarangan, partai Islam tetap diizinkan hidup dan berkembang dalam konteks negara partisipatoris efektif sebagaimana diinstrodusir Julie Chernov Hwang.

“Sepertinya tak masuk akal, tapi negara otoriter yang represif dapat membantu memaksa oposisi fundamentalis Islam untuk merangkul demokrasi. Di Turki, misalnya, sulit untuk membayangkan bagaimana fundamentalis Islam AKP dapat berkembang menjadi partai demokratis tanpa pengawasan angkatan bersenjata (TSK Turki),” kata Kai Hafez (2010). [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar