Sorotan

Kemalisme, Erdoganisme, dan Lanskap Politik Turki (2)

Ainur Rohim

Apa persamaan antara politik Turki dengan Thailand? Turki mayoritas warganya beragama Islam dan memiliki
peradaban tinggi, karena Turki di era imperium Ottoman merupakan negara yang menguasai sebagian wilayah Eropa dan Asia. Turki negara tak pernah dijajah negara, namun negara yang meluaskan pengaruh politik, sosial, budaya, dan ekonominya ke banyak kawasan lain di Eropa dan Asia.

Di sisi lain, Thailand yang berada di kawasan Asia Tenggara juga termasuk negara yang tak pernah dijajah
negara lain dari Eropa maupun Amerika. Jika Indonesia lama dijajah Belanda, Singapura dan Malaysia di bawah
kekuasaan protektorat Inggris, dan Philipina pernah merasakan penjajahan Amerika Serikat kendati tak lama, Thailand tak pernah merasakan penjajahan bangsa lain.

Selain sama-sama tak pernah dijajah, Turki dan Thailand sedikit banyak memiliki persamaan dalam perspektif posisi politik faksi militer dalam relasi kekuasaan politik ketatanegaraan dan pemerintahan. Baik militer Turki dan Thailand beberapa kali melakukan kudeta, baik berdarah maupun tak berdarah.

Militer Turki dan Thailand menggulingkan pemerintahan sah yang terpilih melalui public election, karena
persepsi dan pandangan politik elite militer bahwa pemerintahan sipil membahayakan stabilitas keamanan, mengancam keselamatan demokrasi, meruyaknya korupsi, membahayakan ideologi Kemalisme, dan alasan lain yang bersifat prinsipil dan strategis.

Setelah kudeta dijalankan elite militer dan mereka memangku jabatan pemerintahan di era transisi, baik
militer Turki dan Thailand, mendorong digelarnya pemilu dengan regulasi baru dan berbagai macam pembatasan, seperti mantan presiden dan atau perdana menteri tak boleh ikut serta sebagai kontestan pemilu, partai lama dilarang sebagai kontestan pemilu, dan lainnya.

Militer Turki dan Thailand tak pernah memegang lama puncak tampuk kekuasaan politik. Mereka sekadar menghantarkan era transisi politik ke kemapanan pemerintahan dalam sistem politik baru. Realitas ini yang membedakan perilaku dan karakter politik militer Turki dan Thailand di satu pihak, dengan militer Myanmar dan banyak negara lain di Afrika di sisi lain.

Di mana setelah militer berhasil memegang puncak kekuasaan politik via kudeta, mereka sekuat tenaga mempertahankan kekuasaan politiknya dengan segala cara dan upaya. Dalam perspektif politik Turki, faksi tangsi militer yang memiliki pengaruh politik luas, kuat dan menyejarah, sejak Mustofa Kemal Attartuk mendeklarasikan negara Republik Turki pada 29 Oktober 1923, menaruh ekspektasi politik tinggi menerapkan sekulerisme secara rigid di Turki.

Gagasan sekulerisme Turki (Laiklik) dilandasi konsep laicite (Prancis), di mana dari sumber otentiknya di Prancis, konsepsi sekulerisme ini secara ketat membatasi formalitas agama dalam konteks kehidupan negara. Sekulerisme Turki, yang bisa dikatakan sebagai ideologi Kemalisme, jadi ideologi politik bersifat final yang terus dijaga secara konsisten kaum Sekuler dan Nasionalis Turki.

Termasuk dalam konteks ini, faksi tangsi militer Turki masih sangat kuat memegang nilai-nilai Kemalisme di era Turki sekarang yang dipimpin Partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) yang berhaluan Kanan-Tengah,
di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sekarang.

Tanggal 15 Juli 2016 adalah catatan terakhir hingga sekarang kudeta militer Turki atas pemerintahan sipil
yang sah, di bawah pimpinan Presiden Erdogan. Kudeta ini berujung kegagalan dan dipandang sebagai bentuk
kandasnya reformasi politik di negara tersebut. Kudeta ini sepertinya mengulang memori masa kelam demokrasi
di negara ini setelah serangkaian kudeta militer terjadi di sana pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997.

Kudeta pada 28 Februari 1997 yang menggulingkan Perdana Menteri Necmetin Erbakan yang berhaluan Kanan
(Baca: Islam) dipandang sebagai son darbe (kudeta terakhir) di Turki. Ternyata tak sampai 10 tahun kemudian, terjadi kudeta 15 Juli 2016 oleh sebagian faksi militer Turki. Yang penting dicatat kudeta 2016 berakhir akibat perlawanan Presiden Erdogan melalui media sosial yang disokong sepenuhnya warga Turki yang turun jalan saat kudeta berlangsung. Rakyat negara ini tak mau reformasi politik dan ekonomi yang sudah berjalan cukup baik di Turki di bawah Erdogan dibajak oleh kudeta militer.

Kudeta militer tanpa dukungan politik dari rakyat hanya menyisakan korban kemanusiaan, ekonomi, politik,
sosial, dan budaya rakyat Turki itu sendiri. Satu catatan menarik dari kudeta militer Turki pada 15 Juli 2016 adalah banyak partai oposisi menyatakan dukungan politik kepada Partai AKP dan Erdogan. Mereka tak memberikan sokongan politik kepada faksi militer Turki yang menggerakkan kudeta.

Partai CHP, partai yang didirikan Mustofa Kemal Atturtuk dan usianya paling tua dibandingkan partai lain dengan spirit politik yang kuat memperjuangkan nilai-nilai Kemalisme di Turki, menyatakan mendukung pemerintahan Erdogan dan mengutuk perwira TSK yang terlibat kudeta. CHP menjadi oposisi utama AKP dan secara ideologi berlawanan. Perspektif sejarah politik Turki, CHP dan faksi tangsi militer Turki telah lama bersekutu di lapangan politik praktis, mengingat persamaan nilai-nilai ideologi politik yang diperjuangkannya: Kemalisme. “Era kudeta sudah berlalu,” kata Erdogan (2012).

Histori politik Turki menunjukkan terjadinya beberapa kali kudeta militer di negara tersebut. Pada 1960
terjadi kudeta yang dilakukan sejumlah perwira militer TSK (Tentara Nasional Turki) untuk menggulingkan
pemerintahan Menderes. Pascakudeta, tampuk kekuasaan diserahkan kepada mantan Kepala Staf Angkatan Darat
TSK, Jenderal Cemal Gursel.

Langkah politik penting dilakukan Gursel setelah memegang jabatan paling strategis di pemerintahan Turki adalah membentuk Komite Persatuan Nasional (MBK) dan pembaruan konstitusi Turki. Berdasar konstitusi baru tahun 1962, penguasa membentuk Dewan Keamanan Nasional (MGK/Milli Guvenlik Kurulu), di mana kepala staf gabungan dan para menteri merupakan anggota MGK secara ex officio.

Melalui institusi baru yang bernama MGK ini, militer Turki leluasa melakukan campur tangan di ranah politik
dan kontrol ketat terhadap ideologi Sekuler. Artinya, partai dan kekuatan politik apapun yang tak mengakui
atau menolak Sekulerisme Turki (Kemalisme), maka mereka akan ditindak tegas dalam bentuk pembubaran dan pembekuan organisasi.

Fenomena politik lain yang muncul pascakudeta 1960 adalah makin menguatnya bisnis militer Turki. Bisnis
militer Turki (TSK) melalui Yayasan Dana Pensiun (Ordu Yardimlasma Kurumu/OYAk). Yayasan bisnis di bawah
militer Turki ini merajut sinergi bisnis dengan kalangan konglomerat Turki yang sudah mapan. Mereka bergerak di bisnis asuransi, realestat, supermarket, perbankan, turisme, dan lainnya. Banyak kebijakan privilige yang dinikmati lembaga bisnis militer Turki ini, satu di antaranya keringanan bidang perpajakan.

Lembaga bisnis militer cenderung bergerak secara monopoli dan oligopoli, seperti dalam bisnis semen dan
mobil di Turki. OYAK menjadi lembaga bisnis yang tak tersentuh, tak seperti lembaga bisnis lain. Dengan
fasilitas khusus dan banyak keistimewaan OYAK, dalam tempo tak lama lembaga bisnis ini menjadi kekuatan penting dan strategis dalam lini bisnis Turki.

“Di samping itu, kudeta militer Turki 1960 menghentikan gerak langkah Partai DP yang akomodatif terhadap Islam di pemerintahan. Kendati pun bukan partai Islam, DP pada pemilu bulan Oktober 1957, Menderes selaku perdana menteri mengklaim telah membangun 15.000 masjid. Pascakudeta 1960, kebijakan junta militer terhadap Islam ternyata juga hampir sama dengan rezim politik sebelumnya. Dalam tubuh militer, Alparslan Turkes berpandangan lebih fundamental ketimbang Cemal Gursel.

Turkes menghendaki Islam sebagai ideologi substitusi Nasionalis atau Turkifikasi Islam. Sedang Gursel berpandangan Islam adalah agama yang paling suci, paling konstruktif, paling dinamis, dan agama yang berkekuatan penuh di dunia. Hal itu meminta kepada siapa saja pemeluknya untuk selalu merengkuh kemajuan dan kebijakan yang tinggi. Namun untuk beberapa abad Islam dihadirkan kepada kita secara negatif dan salah,” tulis Dr Alfan Alfian (2018) dalam bukunya berjudul: Militer dan Politik di Turki.

Apakah pascakudeta militer 1060, stabilitas politik Turki kondusif? Tenyata tidak. Liberalisasi politik yang diizinkan junta militer mengakibatkan pertentangan politik antara kekuatan politik di sayap kanan dan kiri Turki. AP (Adalet Partisi/Partai Keadilan) sebagai kekuatan politik baru di Turki ternyata mampu mengimbangi CHP (Partai Nasionalis Sekuler/Kemalis) dalam lanskap politik Turki. Pada Pemilu 1961, AP berada di posisi kedua dengan 34,7 persen dukungan politik dan CHP di posisi pertama dengan 37 persen suara. Sekalipun pernah membentuk pemerintahan bersama, tapi umurnya tak panjang.

Antara AP dan CHP lebih banyak terlibat rivalitas politik akibat perbedaan garis ideologi politik dibanding membangun sinergi politik untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan Turki. Munculnya Sulayman Demirel makin mengukuhkan AP di mata warga Turki, khususnya pemilih Islam politik dan kultural. Demirel yang berlatar belakang insinyur hidrolis menggantikan posisi Jenderal (Purn) Ragip Gumuspala memegang tampuk kekuasaan di Partai AP.

Partai ini memenangkan Pemilu 1965 dengan raihan suara sangat meyakinkan: 52,9 persen. Bandingkan dengan
Partai CHP sebagai pesaing terberatnya yang cuma meraih dukungan politik 28,7 persen. Partai AP di bawah Demirel kembali memenangkan Pemilu 1969 dengan dukungan politik 46,5 persen suara dan CHP dengan 27,4
persen.

Pascapemilu 1965 dan 1969, dinamika politik Turki tak kunjung stabil dan diwarnai dengan pembelahan politik
partai yang ada. Selain itu, rivalitas politik antara partai berpaham Islam, Nasionalis-Sekuler (Kemalisme),
Komunis, dan faksi tangsi militer tak kunjung mereda. Fragmentasi politik kepartaian di Turki menjelang
tahun 1970 meruyak nyaris di semua partai, terutama di kalangan partai berpaham Nasionalis-Sekuler dan Islam.

“Dominasi kekuatan sayap kiri di CHP membuat kelompok yang kecewa mendirikan Partai Kepercayaan (Guven
Partisi/GP). Sedang sayap kanan direpresentasikan Partai Nasional Petani Republik ( Cumhuruyetci Koylu Millet Partisi/CKMP) yang dipimpin Alparslan Turkes, penggerak kudeta militer di Turki tahun 1960. Pada 1969, CKMP berubah partainya menjadi Partai Aksi Nasional (Milliyetci Hareket Partisi/MHP) yang memiliki sayap paramiliter bernama Srigala Kelabu (Bozkurtlar).

Sayap kanan lain yakni MNP yang berubah menjadi MSP dipimpin Necmetin Erbakan. Catatan penting lain dari upaya yang dilakukan Perdana Menteri Demirel untuk menstabilkan politik Turki adalah melakukan rekonsiliasi antara militer Turki (TSK) dengan para ahli waris DP. Pada tahun 1966 mantan Presiden Celal Bayar dibebaskan dari penjara. Di samping itu, antara Demirel dengan TSK menemukan persamaan kepentingan politik dalam meredam kelompok radikal kiri Turki, terutama yang direpresentasikan Partai Pekerja Turki (Turkiye Isci Partisi/TIP),” jelas Dr Alfan Alfian (2018). [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar