Sorotan

Kemalisme, Erdoganisme, dan Lanskap Politik Turki (1)

Arab spring tahun 2011 di kawasan Timur Tengah (Middle East) dan Afrika Utara mengakibatkan guncangan politik bagi rezim-rezim politik yang mapan di kedua kawasan tersebut. Dimulai dari Tunisia, Arab spring menjalar ke banyak negara, seperti Mesir, Suriah, Yaman, Libya, dan banyak negara lain yang mayoritas berpenduduk muslim.

Arab spring meruntuhkan dan merontokkan rezim politik status quo yang otoriter dan despotik, yang bermuara
pada tuntutan dan penerimaan rezim politik lebih demokratis. Transisi demokrasi di banyak negara Timur Tengah dan Afrika Utara seringkali memakan ongkos politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan sangat mahal. Dalam konteks ini, pengalaman empiris di Libya, Suriah, dan Yaman adalah contoh faktual betapa masih lemahnya pemahaman konsep demokrasi di kalangan elite dan warga di ketiga negara tersebut dalam konteks ini.

Perang saudara di ketiga itu belum menemukan middle way solusinya, padahal ribuan warganya mati terbunuh sia-sia dan jutaan lainnya mengungsi. Negara Tunisia, di mana Arab spring pertama kali meletus, Turki, dan Qatar adalah tiga negara yang relatif berhasil melewati proses Arab spring dengan biaya politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan tak begitu mahal. Tunisia dan Turki berhasil melalui proses transisi demokrasi dengan selamat.

Hal itu ditandai dengan sejumlah hal, seperti konflik antarelite politiknya mampu dituntaskan dengan jalan kompromi bukan dengan jalan kekerasan politik dan senjata; peran dan partisipasi politik kaum sipil makin kuat di ranah politik; relasi sipil dan militer dilandasi prinsip otoritas sipil atas militer dalam konteks empowering demokrasi secara luas; dan kedua negara (Tunisia dan Turki) memiliki kapasitas politik menyelenggakan kontestasi politik yakni pemilihan umum secara gradual, periodik, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam banyak perspektif, antara Turki dengan Indonesia memiliki banyak kemiripan dalam konteks politik, mengingat kedua negara mayoritas berpenduduk muslim. Kompabilitas antara Islam dan demokrasi di Indonesia
dan Turki memiliki relevansi dalam banyak hal, di mana baik di Indonesia dan Turki, komunitas Islam politik
kuantitasnya sama-sama besar dan relasi antara Islam politik atau muslim demokrasi dengan komunitas sekuler
memiliki relasi dalam dinamika politik naik-turun di satu sisi, dan faksi tangsi militer (ABRI/TNI di Indonesia dan TSK/Türk Silahlı Kuvvetleri di Turki) di sisi lain sebagai kekuatan penyeimbang antara komunitas Islam dan sekuler, dengan spirit menjaga nilai-nilai dasar pondasi negara (Pancasila dan NKRI dalam konteks Indonesia dan Kemalisme dalam konteks Turki).

Merujuk sejumlah referensi politik tentang Turki, lanskap politik Turki memperlihatkan ada tiga komponen sebagai kaki-kaki politiknya. Pertama, kelompok Islam sebagai kekuatan yang telah ada dan eksist sejak ratusan tahun lalu, sehingga memiliki akar sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melekat erat dengan masyarakat Turki.

Turki di masa lalu adalah negara dengan tingkat peradaban tinggi dan pernah menguasai sebagian besar wilayah Eropa dan Asia. Dalam konteks politik Turki kekinian, aspirasi komunitas Islam politik Turki banyak mendukung partai Adalet Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan dengan tokoh sentralnya: Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sekarang.

Kedua, kelompok kaum sekuler atau Kemalisme yang sebagian besar mendukung Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP). Partai lama di Turki yang berdiri sejak 9 September 1923 mengusung kredo ideologi politik Kemalisme dan Demokrasi Sosial. Kemalisme merujuk pada tokoh Turki modern Mustofa Kemal Attartuk, yang mendeklarasikan Republik Turki dan mengakhiri rezim Kesultanan di negara yang wilayahnya sebagian masuk Benua Asia dan sebagian lainnya di Benua Eropa.

Ketiga adalah kekuatan militer (TSK). Dengan tugas utama mengawal nilai-nilai sekulerisme dan Kemalisme, militer Turki bergerak di antara tarikan kekuatan isme Islam politik yang hadir di Turki sejak ratusan tahun lalu dan telah menyatu dengan sistem sosial dan budaya negara itu, dengan paham modernisme yang berarti Westernisasi, dengan spirit Sekulerisme yang kuat: Urusan negara harus dipisah dengan nilai-nilai spiritualitas religius (Agama Islam). Sampai awal tahun 2000-an, satu karakter militer Turki adalah  selalu mencurigai kekuatan Islam politik dan komunitas Kurdi ketika kedua kekuatan politik ini bergerak ke tengah aras kekuasaan, karena kemenangannya di pemilu.

Karena itu, intervensi militer dalam politik adalah problem pelik dalam tahap transisi demokrasi di Turki
dan banyak negara berkembang lainnya. Intervensi faksi tangsi militer di Turki dan banyak negara lain mengakibatkan lahirnya rezim politik hibrida: rezim politik yang mencampuradukkan antara nilai-nilai demokrasi dengan otoritarianisme.

Intervensi militer dalam politik di banyak negara, termasuk Turki dan Indonesia, dilandasi dengan argumentasi politik nyaris sama: menyelamatkan negara atau ideologi negara. Bedanya di Turki intervensi militer dalam konteks sekadar mengatur. Militer Turki selalu membayangi rezim sipil. Artinya, setelah kudeta militer, lantas tak berselang lama kemudian digelar pemilu.

Pemenang pemilu yang memegang pemerintahan seringkali dibayangi militer Turki. Langkah militer Turki tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan negara dan mengawal karakter sekuler negara sebagaimana dideklarasikan Mustofa Kemal Attartuk. Realitas ini menggambarkan kondisi paradoks relasi sipil dan militer di Turki. Beda dengan Indonesia di era Orde Baru Soeharto, di mana intervensi militer di ranah politik bermakna memerintah secara operasional manajemen negara, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Mustofa Kemal Attartuk yang mendeklarasikan negara Republik Turki pada 29 Oktober 1923, memiliki ekspektasi politik tinggi menerapkan sekulerisme secara rigid di Turki. Gagasan sekulerisme Turki (Laiklik) dilandasi konsep laicite (Prancis), di mana dari sumber otentiknya di Prancis konsepsi sekulerisme ini secara ketat membatasi formalitas agama dalam konteks kehidupan negara. Konsepsi sekulerisme dari akar laicite ini berbeda dalam banyak hal dengan spirit sekulerisme yang bertumbuh dari kawasan Eropa Utara yang dilandasi spirit Protestan atau Lutheran.

Dalam konteks ini, sekulerisme di Turki tak identik dengan serangan brutal terhadap agama. “Terkait dengan Islam, Kemal tidak langsung menghapuskannya dari posisinya sebagai agama negara. Setelah Mustofa Kemal ditetapkan sebagai presiden dan amandemen konstitusi 29 Oktober 1923, tercatat bahwa agama negara Turki adalah Islam. Ketika itu, Kemal masih mempertimbangkan pandangan Ziya Gokalp bahwa Islam adalah kekuatan yang tak terpungkiri dalam membangun Turki baru.

Bagi Gokalp, Turkifikasi, Islamisasi, dan Modernisasi merupakan prinip-prinsip dasar Turki modern. Turkifisasi berarti kembali ke akar dan budaya etnik Turki. Modernisasi merupakan penyatuan Turki dengan peradaban Barat dan dalam banyak konteks dimaknai Westernisasi.

Islamisasi diletakkan sebagai pilar moral dan spiritual. Namun demikian, sebagaimana dicatat Poulton: Kemal melangkah jauh dengan menghapuskan Islam dari mitra yunior trinitas Golalp dan membuat sebuah negara tertutup, dengan pengawasan tertutup. Demikian pula melarang Islam sebagai legitimasi tujuan-tujuan politik dan sosial,” tulis Dr Alfan Alfian (2018) dalam bukunya berjudul: Militer dan Politik di Turki.

Baru pada tahun 1937, ide dan pemikiran Mustofa Kemal Attartuk itu dimasukkan dalam konstitusi Turki. Ideologi yang digagas dan dicitakan Mustofa Kemal ini kemudian dikenal dengan Kemalisme. Dalam konteks Indonesia, ideologi yang dicita-citakan Bung Karno dikenal dengan istilah Soekarnoisme atau Marhaenisme.

Kemalisme memiliki sejumlah ide besar Mustofa Kemal, yakni: Republikanisme, populisme, sekulerisme, revolusionisme, dan nasionalisme. Ideologi Kemalisme bertujuan untuk mewujudkan negara Turki yang modern,
demokratis, dan sekuler. Kemalisme telah merekonstruksi suatu batasan sendiri mengenai Islam Turki. Islam Turki diformulasikan sebagai praktik keagamaan yang berkaitan dengan urusan pribadi, tapi dikontrol negara. [air/bersambung]





Apa Reaksi Anda?

Komentar