Iklan Banner Sukun
Sorotan

Jumat Keramat di Pendapa Wahyawibawagraha

Bupati Jember Hendy Siswanto

Selalu ada yang pertama dari semua hal dalam sejarah. Termasuk soal seorang bupati Jember, Jawa Timur, mengumumkan sendiri pemecatan terhadap seorang pegawai negeri sipil. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap aparatur sipil negara selama ini selalu dilakukan dalam senyap. Namun tidak kali ini, Jumat (7/1/2022).

Ini Jumat keramat. Setidaknya bagi Bagus Wantoro, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jember. Bupati Hendy Siswanto menyampaikan keputusan pemecatan atas dirinya di hadapan wartawan.

Surat pemecatan terhadap Bagus sudah diterbitkan pada Kamis (6/1/2022). “Saya harus memastikan untuk menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Jember agar senantiasa tetap berwibawa dan amanah, terutama segenap jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember bebas dari korupsi,” kata Hendy.

Persoalan Bagus Wantoro memang menampar Pemkab Jember. Dia adalah pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan buku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan alat peraga di Dinas pendidikan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2010 sebesar Rp 57,273 miliar.

Proyek itu bermasalah dan kejaksaan mencium adanya aroma korupsi. Jaksa kemudian menahannya bersama empat orang tersangka lainnya. Penahanannya diikuti dengan terbitnya surat pemberhentian sementara oleh Bupati MZA Djalal pada 28 Oktober 2011. Namun pada 29 November 2011, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota dan Bagus bekerja kembali sebagai pegawai negeri sipil Pemkab Jember.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan pada 7 November 2012. Bagus dan jaksa sama-sama mengajukan banding. Pengadilan Tinggi di Surabaya. Tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Jaksa penuntut umum dan terdakwa kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Jaksa beralasan, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan tuntutan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Sementara Bagus menilai, majelis hakim telah salah dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan salah menilai alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Ini menyebabkan kesimpulan yang salah pada saat menghubungkan fakta persidangan tersebut dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, terutama dalam dakwaan subsidair.

Mahkamah Agung ternyata memperberat hukuman untuk Bagus. Hakim agung Artidjo Alkostar bersama hakim Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, Senin, 2 Mei 2016 mengeluarkan putusan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan untuk Bagus.

Vonis itu seharusnya mengubur karir kepegawaian Bagus Wantoso sebagai pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 pada pasal 250 huruf b menyebutkan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadulan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan aturan yang sama, pemecatan Bagus seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara itu telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pria kelahiran Banyuwangi, 15 Oktober 1969, itu sudah tak lagi menjabat PNS Pemkab Jember pada 1 Juni 2016.

Namun yang terjadi, Bagus masih melenggang dan tetap bekerja seperti biasa. Dia menduduki sejumlah jabatan struktural, yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Jember dan Kepala Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gumukmas pada masa pemerintahan Bupati Faida.

Setelah tak terpantau selama lima tahun, mendadak nama Bagus menjadi sorotan setelah 16 Juli 2021, diangkat menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga oleh Bupati Hendy. Terakhir ia dilantik menjadi pejabat fungsional analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jember pada Desember 2021.

Hendy pun terkejut, karena baru tahu setelah melantik Bagus menjadi pejabat fungsional. “Tidak ada surat langsung kepada kami (yang diterbitkan Mahkamah Agung),” katanya, Minggu (2/1/2022) malam.

Isu ini menjadi krusial yang menjadi perhatian Hendy pada awal tahun. Di lingkar orang-orang dekatnya, ada perbedaan dalam menyikapi persoalan ini. Kelompok birokrat memilih pendekatan administratif formal. Mereka memilih menanti surat formal mengenai putusan terhadap Bagus yang masuk dari lembaga penegak hukum sebelum menindaklanjuti persoalan itu. Apalagi Bagus sendiri belum dieksekusi kejaksaan.

Namun kelompok tim ahli berpikir lain. Informasi yang diperoleh beritajatim.com, tim ahli yang terdiri dari para akademisi ini menyarankan Hendy bertindak cepat tanpa perlu menanti surat formal dari lembaga lain di luar pemerintahan. Apalagi putusan terhadap Bagus sudah muncul di laman resmi Mahkamah Agung dengan dilengkapi barcode.

Desakan untuk Hendy bertindak makin kuat setelah sejumlah warga mengadukan persoalan ini kepadanya langsung. “Saya tidak akan melindungi koruptor,” katanya.

Hendy kemudian menganulir surat keputusan pelantikan dan justru menerbitkan surat pemecatan Bagus. “Kalau kita lihat di (laman situs) MA, ada barcode (terhadap perkara Bagus) yang sudah diakses siapapun. Artinya berita dari MA sudah clear benar dan itu sudah berkekuatan hukum,” katanya.

Putusan itu semakin diperkuat kabar dari Bagian Hukum Pemkab Jember, Kamis (6/1/2022), bahwa Kejaksaan Negeri Jember juga sudah menerima salinan putusan dari MA. “Tinggal nanti tindak lanjut kemudian saja masalah eksekusi dari penegak hukum,” kata Hendy.

Munculnya persoalan Bagus ini menyisakan pekerjaan rumah bagi Hendy: membenahi sektor kepegawaian di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember. “Dengan adanya kasus Bagus Wantoro, tentunya kami akan selalu mengoreksi, data base kepegawaian harus kami rapikan betul: tentang track record ASN. Ini akan jadi atensi kami, terkait dengan pembenahan birokrasi pelan-pelan,” katanya.

Saat dilantik menjadi bupati pada 26 Februari 2021, Hendy mewarisi birokrasi yang semrawut. Selain masih adanya tunggakan tunjangan untuk tenaga kesehatan, ada banyak posisi jabatan yang kosong dan dirangkap oleh satu orang aparatur sipil negara. “Dulu kita cuma punya pejabat tidak lebih dari 400 orang dari yang seharusnya 1.014 pejabat,” katanya.

Penataan pejabat besar-besaran dilakukan dan diterpa isu miring: jual-beli jabatan. Tuduhan muncul dari pendukung Hendy saat pilkada. Mantan pegawai di Kementerian Perhubungan itu pun minta bukti. “Kalau bisa ditunjukkan datanya itu lebih baik, agar saya tidak menzalimi orang,” katanya.

“Kalau seandainya kami melakukan jual beli jabatan, saya dapat duit banyak. Tidak ada yang bayar. Kalau ada yang bayar, suruh ke sini, nanti kita ganti. Tunjukkan siapa orangnya. Sampai hari ini belum ada yang menunjukkan siapa yang bayar jabatan kepada saya,” kata Hendy. [wir/suf]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati

Unik dan Lucu, Lomba Sugar Glider di Surabaya

Aryo Seno Bicara Organisasi Sayap PDI Perjuangan