Iklan Banner Sukun
Sorotan

Jelang Tiga Tahun Kepemimpinan Khofifah di Jatim (1)

Ainur Rohim (Penanggung jawab beritajatim.com)

Pada pertengahan bulan Februari 2022 mendatang, Gubernur Khofifah Indar Parawansa tepat tiga tahun memimpin Jatim. Dari tempo 3 tahun tersebut, hampir 2 tahun masa kepemimpinannya dilalui di era pandemi Covid-19, sejak pertengahan bulan Maret 2021 sampai sekarang.

Artinya, Khofifah yang juga menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU menghadapi lingkungan kesehatan yang tak normal dalam menapaki kepemimpinannya. Karena itu, melakukan komparasi kepemimpinan dengan pejabat sebelumnya di era yang berbeda tak tepat dilakukan secara apple to apple.

Kondisi darurat akibat pandemi Covid-19 memposisikan kepemimpinan mana pun untuk membongkar total skala prioritas program pembangunan yang dijalankannya. Budgeting capacity (APBD Jatim) nyaris 100 persen dipusatkan untuk penanganan Covid-19 berikut implikasi yang ditimbulkannya, baik di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, Jatim juga menghadapi problem bencana alam lain, seperti Gunung Semeru meletus, banjir, dan lainnya. Letusan Gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa tersebut mengakibatkan ribuan rumah rusak, ratusan warga meninggal dunia dan luka-luka, ribuan warga mengungsi, infrastruktur layanan umum banyak mengalami kerusakan, seperti jembatan putus, saluran irigasi rusak, sekolah rusak parah, rumah warga hancur, dan lainnya. Perbaikan semua fasilitas tersebut membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Dalam kondisi menghadapi banyak problem tersebut, kinerja pembangunan ekonomi di Jatim memperlihatkan trend growth positif. Misalnya, ekonomi Jatim pada triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 meningkat atau tumbuh sebesar 7,05 persen (y-on-y).

Pada periode sama tahun lalu, ekonomi Jatim mengalami kontraksi 5,90 persen karena pandemi. Pertumbuhan ekonomi Jatim di angka 7,05 persen tersebut atau melebihi tahun-tahun sebelum pandemi.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting pembangunan satu negara dan daerah. Tanpa pertumbuhan ekonomi tak mungkin kita bisa berbicara tentang pemerataan pembangunan. Sebab, tak ada kue pembangunan yang bisa dibagi dengan policy dan regulasi pemerintah. Kendati antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan selalu dalam posisi trade off.

Struktur perekonomian Jatim, menurut lapangan usaha, pada triwulan II-2021 didominasi tiga lapangan usaha utama: lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,23 persen. Diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,28 persen, serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,37 persen.

Perekonomian Jatim triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 604,84 triliun. Sedang PDRB triwulan II-2021 atas dasar harga konstan mencapai Rp 413,64 triliun.

Pada 2020 lalu, kendati ekonomi Jatim mengalami kontraksi hebat akibat pandemi Covid-19, ternyata besaran PDRB Jatim atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.299,46 triliun. Dan tingkat PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.610,42 triliun. Skala dan volume kue perekonomian Jatim tersebut terbesar kedua secara nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta.

Indikator lain untuk mengukur kepemimpinan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2020 lalu, tingkat IPM Jatim mencapai 71,71 poin atau naik 0,21% dibanding 2019 sebesar 70,5. Tingkat IPM Jatim tersebut memang berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 71,94, walau termasuk kategori provinsi yang mempunyai IPM dengan nilai tinggi.

Selain itu, Provinsi Jatim jadi provinsi paling bahagia di Pulau Jawa. Berdasar hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, Indeks kebahagiaan masyarakat Jatim mencapai 72,08 poin. Angka tersebut meningkat 1,31 poin dari nilai tahun 2017 (70,77).

Sebagai perbandingan, indeks kebahagiaan Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 poin, Provinsi DI Yogyakarta 71,70 poin, Provinsi DKI Jakarta 70,68 poin, Provinsi Jawa Barat 70,23 poin, dan Provinsi Banten 68,08 poin.

Indeks kebahagiaan Jatim 2021 lebih baik dibandingkan nilai indeks kebahagiaan Nasional yang berada di posisi 71,49 atau meningkat 0.80 poin dari 2017 (70,69).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan indeks kebahagiaan di Jatim, karena masyarakatnya bisa berdamai dengan situasi dan kondisi yang kurang bersahabat akibat pandemi Covid-19. Masyarakat Jatim tak mudah putus asa menghadapi realitas kehidupan yang makin berat akibat Covid-19.

Warga Jatim lebih suka mencari solusi, bukan sekadar berkeluh kesah. Selain itu, suasana guyub, penuh kekeluargaan, dan saling tolong menolong juga turut membuat masyarakat hidup nyaman dan bahagia.

Persentase dan besaran angka kemiskinan adalah indikator penting lain menilai kepemimpinan seorang kepala daerah. Secara faktual, terjadi penurunan angka kemiskinan di Jatim dalam tataran inkremental. Artinya, besaran angka penurunan kemiskinan tersebut tak bersifat ekstrim. Pada 2021, tingkat kemiskinan ekstrim di Jatim mencapai 4,4 persen dari jumlah penduduk atau sebesar 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20 persen dari jumlah penduduk miskin Jatim.

Berdasar data Susenas Maret 2020 dan Maret 2021, persentase penduduk miskin ekstrim di Jatim pada tahun 2020 sebesar 4,5 persen, kemudian di tahun 2021 sebesar 4,4 persen.

Dalam perspektif sosiologis dan politik, Gubernur Khofifah adalah figur dengan background aktivis gerakan sosial kemasyarakatan yang kenyang pengalaman, berakar kuat, dan memiliki jaringan yang menyebar luas dari atas sampai bawah. Dia lama aktif di berbagai organisasi di lingkungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Dan kini menjabat Ketum PP Muslimat NU, sekali pun sempat berkecimpung di lapangan politik praktis sebagai elite dan aktivis PPP dan PKB.

Pembentukan dan kematangan kepemimpinan Khofifah lebih banyak ditempa dan dibentuk dari kerja-kerja nyata di level masyarakat. Langsung bekerja sekaligus belajar dari berbagai problem faktual di masyarakat.

Tipe kepemimpinan yang dibentuk secara efisien, teratur, predictable, dan sistematik yang dididik dari proses pendidikan formal dan nonformal. Sebagai aktivis lama ormas, Gubernur Khofifah memiliki kapasitas kuat dan kenyang pengalaman dalam menggalang hubungan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, bisa menampung dan menerjemahkan aspirasi masyarakat, dan sebagainya. Sebab, dia tumbuh dari akar, dari bawah, berkecimpung dengan masyarakat, dia dipercaya, kalau bertindak dia mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori ilmu politik, dua tipologi kepemimpinan yakni teknokratik-administratur dan solidarity-maker, meminjam istilah dari Herbert Feith, cukup tergambar selama hampir tiga tahun kepemimpinan Khofifah di Jatim.

Tipologi kepemimpinan Solidarity maker dari Khofifah, misalnya, tergambar secara faktual dalam kerja-kerja strategis dan taktis Gubernur Khofifah dalam manajemen penanganan berbagai bencana alam di Jatim.

Gubernur Khofifah hadir langsung, memberikan direction, dan memimpin langsung penanganan masalah yang timbul akibat bencana alam. Tentu tetap bekerja sama dan bersinergi dengan kepala daerah di mana bencana alam itu terjadi.

Sedang tipologi kepemimpinan teknokratik-administratur, misalnya, bisa dilihat dari hasil evaluasi BPK atas laporan pertanggungjawaban setiap tahun tentang implementasi penggunaan anggaran Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah, dengan nilai akhir WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Itu hanya satu contoh dan masih banyak hal lain yang menunjukkan kuatnya kedua tipologi kepemimpinan tersebut dalam praktek pemerintahan di Jatim di bawah kendali Gubernur Khofifah. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar