Sorotan

Jejak KPK di Probolinggo dan Tafsir di Dalamnya

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Probolinggo. Agendanya “Sosialisasi Semangat Pencegahan dan Perang terhadap korupsi”. Narasi inilah yang sedang berkembang di masyarakat. Soal latar belakangnya kuat atau tidak di balik mampirnya Bus KPK, mungkin publik tak begitu peduli.

Tapi lain hal bagi para pemerhati politik dan pemerintahan lokal tingkat Probolinggo. Ada presepsi dan argumentasi out of the box yang juga ingin dimengerti. Demikian pula dengan perspektif penulis.

Sejatinya penulis pesimistis tak ada agenda besar di balik kehadiran lembaga antirasuah ini di kota angin. Ibarat kentut, jika hanya bunyi tak ada bau, mungkin saja tak terlalu mengundang reaksi sekitar. Tapi sebaliknya, “tindakan jorok” menjadikan otomatis gaduh dan peringatan dari sekeliling, jika disertai bau tak sedap.

Sebelum pemerintahan Hadi Zainal Abidin berjalan, nama Kota Probolinggo, sempat mencuat gara-gara kasus korupsi. Bahkan sejarah mencatat, ada periode di mana kota ini dipimpin kepala daerah tanpa wakil.

Demikian pula di Kabupaten Probolinggo. Gesekan antara LSM dengan pemerintah terkait topik korupsi, tak henti mewarnai perjalanan karir dan kepemimpinan Hasan Aminuddin sebagai bupati.

Situasi baru kondusif, setelah Puput Tantriana Sari terpilih menggantikan Hasan. Dari ilustrasi di atas, penulis yakin tak ada lagi argumentasi yang pas untuk mengaitkan kehadiran KPK dengan Kota Probolinggo. Tentu menjadi harapan banyak pihak, KPK datang dengan sikap preventif. Bukan “destruktif” seperti saat mereka sedang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kita tarik kesimpulan, KPK sedang menyelipkan pesan kepada Hadi Zainal Abidin dan Tantriana Sari, agar belajar dan mengambil hikmah budaya dan perilaku birokrasi sebelum-sebelumnya yang terbukti terbentur kasus hukum berupa korupsi.

Tidak mudah memang. Harus ada kemauan keras. Sebagai birokrat harus berbenah dan mencari abdi dalem yang amanah. Sebagai politisi dan pentolan partai pemenang pemilu, dituntut mendidik kader-kadernya menjadi profesional, kompeten, dan akuntabel. Jika tidak, akan berat dan berbahaya.

Dua kepala daerah ini harus menanggung beban menyelamatkan kader-kader partai pendukungnya. Bukan justru menyelamatkan lembaga yang dipimpinnya.

Untuk membentuk pemerintahan yang menerapkan prinsip good dan clean governance yang komprehensif dan konsisten, sesuai dengan harapan publik dan tentu pula KPK, memang dibutuhkan orang-orang yang tidak memiliki sangkut paut dengan masa lalu yang buram. Artinya, orang-orang yang tidak bersekongkol dengan rezim lama.

Tidak dipungkiri bahwa budaya menyelamatkan kawan, kelompok, dan insider di dalam birokrasi belum sepenuhnya lepas. Bukan persoalan wajar dan tidak wajar. Tapi lebih ke soal belum semuanya terlatih dan tertanam kultur dan karakter birokrasi yang profesional, akuntabel, dan impersonal.

Birokrasi bisa mengidap banyak patologi, karena mulai lini hulunya banyak virus, seperti model proses rekruitmen anggota birokrasi dengan memakai pendekatan bad apple. Sejak awal seseorang diterima sebagai anggota birokrasi karena ketidakmampuan tapi dipaksakan, di mana faktor subyektifitas berperan di dalamnya.

KPK memberi isyarat bahwa jika tak mampu menghabiskan budaya KKN sebelumnya, pastilah muncul KKN baru dalam birokrasi. Kata John Maynard Keyness, “Yang sulit bukan proses menerima pikiran baru, tapi bagaimana mencopot akar pikiran lama dari otak.” Bayangkan, begitu mengakarnya kebiasan lama, tiba-tiba harus diganti kebiasaan baru yang berbanding terbalik 180 derajat dan berbeda sama sekali.

Bagaimana proses cepat “cuci otak” menghapus korupsi. Setidaknya harus ada acuan dan referensi baru. Dunia akademik harus berkomitmen terhadap Hadi dan Tantri, melalui berbagai pendekatan keilmuan yang bersifat aplikatif untuk memberi dukungan dan pencerahan kepada birokrasi Pemerintahan di Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Jika perlu, pers pun harus memiliki pandangan dan guidance yang sepenuhnya harus merujuk pada Kode Etik Jurnalistik, UU Nomor 40/1999 tentang Pers, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, UU Penyiaran, Pedoman Media Siber, dan regulasi lain tentang Pers.

Tak berlebihan juga jika pers mampu think thank untuk merumuskan pemikiran alternatif memberangus budaya koruptif. Dengan demikian, slogan antikorupsi di Pemkot dan Pemkab Probolinggo bukan lagi harapan kosong. Benar-benar terwujud dan melegakan masyarakat. [eko/air]

*Penulis adalah wartawan beritajatim.com di Kabupaten/Kota Probolinggo

Apa Reaksi Anda?

Komentar