Iklan Banner Sukun
Sorotan

Jalur Menteri atau Jalur Gubernur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjalankan empat (4) kali pemilihan umum presiden (Pilpres) secara langsung: 2004, 2009, 2014, dan 2019. Terpilih dua tokoh nasional sebagai presiden: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berlatar belakang militer dan pernah duduk sebagai menteri di Kabinet Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Joko Widodo (Jokowi) dengan background sipil dan pernah duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta memenangkan Pilpres 2014 dan 2019.

Sebanyak empat kali pilpres langsung merepresentasikan implementasi demokrasi elektoral di Indonesia. Model demokrasi yang secara praksis menerapkan pola one man one vote and one value.

SBY dan Jokowi menapaki kursi presiden dari latar belakang jalur tak sama. SBY sebelumnya menjabat Menko Polhukam di era Presiden Mega. Jokowi duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta tak sampai satu periode masa jabatan, lantas diusung PDIP dan sejumlah parpol lainnya. Jokowi berhasil memenangkan Pilpres 2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), politikus Islam berasal dari Makassar.

Jokowi adalah politikus sipil berlatar Gubernur (Kepala Daerah) yang pertama kali menduduki jabatan Presiden RI. Sebelumnya, tak ada mantan Gubernur dan atau Kepala Daerah yang duduk di kursi orang pertama di Indonesia.

Soekarno setelah bergelut lama sebagai aktivis pergerakan nasional lalu dipilih dan ditetapkan sebagai Presiden RI pertama. Soeharto berlatar belakang militer, terjun di sejumlah palagan nasional dan sempat duduk di Kabinet terakhir Bung Karno sebelum ditetapkan MPRS sebagai Presiden.

Presiden BJ Habibie dipilih sebagai Presiden setelah Soeharto mengundurkan diri dan lama duduk di Kabinet Presiden Soeharto. Presiden Gus Dur, seorang tokoh Islam (NU) dan lama aktif di pergerakan kemasyarakatan melalui ormas NU sebelum dipilih jadi Presiden.

Mega adalah politikus dan aktivis politik kaum Nasionalis PDIP (dulu PDI) menggantikan Gus Dur sebagai Presiden, setelah mantan Ketum PBNU itu dilengserkan via SI MPR 2001. Mega menjadi Presiden RI pertama dari kalangan wanita.

Ainur Rohim (Penanggung jawab beritajatim.com)

Seorang Gubernur (Kepala Daerah) terpilih sebagai Presiden bukan fenomena politik khas Indonesia. Di banyak negara demokrasi,realitas serupa kerapkali terjadi.

Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32 (1933–1945) sebelumnya Gubernur New York. Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42 (1993–2001) sebelumnya Gubernur Arkansas. George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat ke-43 (2001–2009) pernah menjabat sebagai Gubernur Texas.

Selanjutnya, Jacques Chirac, Presiden Perancis ke-22 (1995-2007) sebelumnya adalah Wali Kota Paris. Vicente Fox, President Meksiko ke-55 (2000-2006) sebelumnya Gubernur Guanajuato. Enrique Peña Nieto President Meksiko ke-57 (2012-sekarang) sebelumnya Gubernur State of Mexico. Carlos Menem, Presiden Argentina ke-47 (1989-1999) sebelumnya Gubernur La Rioja. Néstor Kirchner, Presiden Argentina ke-51 (2003-2007) sebelumnya Gubernur Santa Cruz.

Lalu, Fernando Collor de Mello, President Brazil ke-32 (1990-1992) pernah menjabat sebagai Gubernur Alagoas. Lalu Rodrigo “Rody” Roa Duterte, Presiden Filipina yang sebelumnya lama menjabat sebagai Wali Kota Davao.

Nama Recep Tayyip Erdoğan, seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki sejak 2014, sebelumnya sejak 27 Maret 1994 pernah menjabat sebagai Wali Kota Istanbul. Dan Ahmadinejad, Presiden Iran, sebelumnya memangku jabatan sebagai Wali Kota Teheran (Ibu Kota Iran).

Tren Politik Gubernur Menguat

Satu catatan menarik menjelang Pilpres 2024 adalah trend politik menguatnya sejumlah figur Gubernur petahana berdasar hasil survei sejumlah lembaga independen dan kredibel masuk bursa pilpres.

Para Gubernur yang menjabat di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim) menjadi figur penting dan strategis dalam perspektif politik elektoral yang mesti dikalkulasi posisinya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Gubernur DKI Jakarta Anis Rasyid Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memiliki besaran elektoral tak kalah bagus dibanding politikus nasional.

Sejumlah lembaga survei memposisikan Ganjar dan Anis selalu berada di tiga besar bersama tokoh nasional Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra, yang telah tiga kali terjun Pilpres (2009, 2014 dan 2019) dan tiga kali kalah juga.

Sejumlah ketua umum (Ketum) partai tingkat elektabilitasnya tak lebih baik dibanding keempat Gubernur di Pulau Jawa tersebut. Para ketum parpol itu tingkat elektabilitasnya tertatih-tatih dan tampak kurang meyakinkan vis a vis keempat Gubernur tersebut. Artinya, ranah politik nasional tak menjamin seorang tokoh mampu melejit dan memiliki tingkat elektabilitas mengalahkan tokoh regional.

Maknanya, keempat Gubernur di Pulau Jawa tersebut sangat besar peluangnya masuk bursa Pilpres 2024, baik sebagai capres ataupun cawapres. Artinya, keempatnya berada di posisi kunci dengan akses politik terbuka cukup lebar masuk ke bursa Pilpres 2024.

Masing-masing keempat Gubernur tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang pasti keempat Gubernur di Pulau Jawa itu mempunyai pengalaman empiris memegang urusan pemerintahan secara komprehensif.

Mereka bukan pejabat sektoral, tapi multisektor dengan tingkat demografi besar, permasalahan pembangunan kompleks, tingkat PDRB besar, kapasitas anggaran yang tak kecil, dan keragamanan etnik serta kultur berwarna.

Sekadar gambaran, besaran konstituen di Jatim berkisar 32 juta pemilih, Jabar sekitar 40 juta pemilih, Jateng sekitar 28 juta pemilih, dan DKI Jakarta dengan 10 juta pemilih. Jumlah pemilih di keempat provinsi di Pulau Jawa itu lebih Rp 110 juta pemilih.

Dalam perspektif realitas ekonomi bisnis, tingkat PDRB Jatim sekitar 2.300 triliun, DKI Jakarta berkisar Rp 2.500 triliun, Jabar sekitar Rp 2.150 triliun, dan Jateng sekitar Rp 1.900 triliun. Artinya, lebih dari 60 persen kue perekonomian nasional ditopang, disumbang, dan berasal dari keempat provinsi tersebut.

Realitas ekonomi mikro di bidang pertanian dan pangan, misalnya, ketiga provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi sangat besar dan signifikan untuk menopang stabilitas pangan nasional.

Pada tahun 2020, besaran produksi gabah kering giling (GKG) dari Jatim mencapai 9,9 juta ton, Jateng dengan 9,8 juta ton, dan Jateng dengan 9,4 juta ton. Dari ketiga provinsi di Pulau Jawa ini, kontribusi pangan yang diberikan lebih dari 29 juta ton untuk mendukung amannya stabilitas pangan nasional.

Deskripsi atas sejumlah urusan pemerintahan dan pembangunan di keempat provinsi di Pulau Jawa itu setidaknya memberikan pemahaman bahwa Gubernur DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim hakikatnya pribadi dan tokoh politik yang mengemban bobot kepemimpinan cukup berat, yang tidak kalah berat dengan bobot kepemimpinan yang dipegang seorang menteri.

Sebab, provinsi yang mereka pimpin jadi backbone banyak kepentingan dan ekspektasi politik nasional, terutama dalam bidang ekonomi. Para Gubernur tersebut telah menjalani ujian kepemimpinan politik, pemerintahan, dan pembangunan yang berat. Sehingga mereka terlatih dan memiliki pengalaman bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara paripurna. [air/bersambung]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar