Iklan Banner Sukun
Sorotan

Jalur Menteri atau Jalur Gubernur (2-Habis)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Tahun 2022 menjadi periode bagi siapa pun yang berniat masuk bursa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 untuk mengukur kekuatan awal. Tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas politik mulai dijajaki di tahun ini.

Karena itu, bukan hal mengherankan sekiranya di akhir pekan dalam beberapa bulan terakhir, banyak politikus, menteri, dan pejabat lainnya turba menyapa masyarakat di akar rumput.

Hal itu seperti akhir-akhir ini dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan banyak tokoh lainnya.

Tak ketinggalan sejumlah Gubernur di Pulau Jawa juga makin aktif turun ke bawah di wilayah administratif di luar otoritasnya. Gubernur Jabar Ridwal Kamil belum lama ini berkunjung ke Jatim. Gubernur DKI Jakarta Anis Rasyid Baswedan menyapa warga di Makassar Sulsel. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ke Jambi dalam rangka misi dagang, dan lainnya.

Menjadi catatan penting bagi banyak lembaga survei dan pengamat politik adalah fenomena empat gubernur yang memegang kekuasaan di Pulau Jawa: Anis Baswedan (DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Jabar), Ganjar Pranowo (Jateng), dan Khofifah Indar Parawansa (Jatim). Tingkat elektabilitas mereka tak bisa dinafikan vis a vis sejumlah tokoh nasional yang sedang menjabat sebagai menteri atau ketua umum parpol.

Ganjar, Anis, Kamil, dan Khofifah merupakan tokoh nasional berlatar gubernur yang punya kans politik kuat naik ke level nasional. Peluang mereka menduduki jabatan strategis di ranah politik nasional, khususnya kursi Presiden atau Wakil Presiden, sangat terbuka.

Sekali pun di antara keempat gubernur di Pulau Jawa tersebut, hanya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tercatat sebagai kader dan aktivis PDIP. Tiga figur Gubernur lainnya: Anis, Kamil, dan Khofifah tak tercatat sebagai anggota dan atau aktivis partai tertentu.

Anis punya kedekatan dengan PKS, Partai Gerindra dan Partai NasDem. Kamil punya relasi baik dengan Partai NasDem, PKB, PKS, Partai Gerindra, dan lainnya. Sedang Khofifah dengan background ke-NU-annya yang kental, dekat dengan PPP, PKB, Partai Golkar, Partai NasDem, dan lainnya.

Di ranah politik praktis, khususnya di Jatim, akhir-akhir ini bertebaran media peraga luar ruang (billboard, baliho, dan lainnya) yang menyandingkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan Khofifah. Fakta ini menggambarkan relasi politikus berlatar Nasionalis-Kekaryaan dengan aktivis ormas Islam Muslimat NU yang dipercaya sebagai salah satu ketua PBNU.

Sejumlah lembaga survei menempatkan duet Anis Baswedan dan Khofifah memiliki tingkat elektabilitas politik lebih baik dibanding duet pasangan lainnya. Duet Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Timur tersebut memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas sebesar 34,90%%. Diikuti pasangan Prabowo-Puan dengan raihan elektabilitas sebesar 30,40%, dan Airlangga-AHY dengan raihan 9,90%. Hal itu terpotret Lembaga survei Data Sight Indonesia yang melakukan simulasi terhadap tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 dalam survei yang mereka lakukan pada awal Januari 2022.

Memang, Ganjar Pranowo yang secara eksplisit punya partai: PDIP. Status Ganjar tak beda dengan politikus PDIP lain di internal partai tersebut, yakni sekadar sebagai anggota dari rumah politik yang bernama PDIP. Ganjar bukan pemilik dan atau salah satu pemegang saham politik di partai tersebut.

Ganjar bersaing dengan dengan Puan Maharani, anak biologis dan ideologis Megawati Soekarnoputri, yang mengendalikan sepenuhnya partai kaum Nasionalis Soekarnoisme tersebut. Hambatan psikologi-politik yang dihadapi Ganjar dalam konteks ini tidak ringan.

Ibarat kerikil dalam sepatu, langkah politik Puan menapaki kursi RI-1 selalu dibayangi Ganjar, yang dari perspektif elektabilitas politik jauh lebih tinggi dan lebih baik dibanding Puan.

Realitas tersebut makin diperberat dengan corak kepartaian di Indonesia pasca Reformasi 1998 yang ditandai dengan ekslusivisme sistemik, personalisasi pemilu, dan makin merosotnya demokrasi di intra parpol.

Meningkatnya ketidakmampuan parpol untuk mewakili aspirasi secara luas telah melahirkan populisme antipartai dan antikemapanan (Lochocki, 2017). Sistem politik pasca Reformasi 1998 sebagian besar dikendalikan kekuatan partai besar yang memiliki representasi politik di lembaga perwakilan.

Realitas itu yang memunculkan praktek oligopoli politik yang seringkali mengecewakan banyak kalangan sektor populer perkotaan, seperti kaum intelektual, kelas menengah, pelaku bisnis, kaum profesional, dan lainnya.

Marcus Meitzer (2021) mengemukakan, di banyak negara demokrasi yang lebih baru, trend ini lebih menonjol, di mana lemahnya mekanisme kontrol kelembagaan menyulitkan sistem yang ada untuk mengendalikan munculnya pemimpin populis.

Baik di Pemilu 2014 dan 2019, tambah Meitzer, capres yang berhaluan populis moderat (Jokowi) berhadapan dengan capres dengan potret populis bergaya radikal (Prabowo Subianto). Dan meskipun kontestasi politik tersebut dimenangkan kubu moderat, ketiadaan kandidat dari parpol mapan telah menunjukkan menguatnya peminggiran dan kemerosotan partai.

Prabowo dan Ganjar merupakan figur representasi politik partai yang berpeluang masuk bursa Pilpres 2024. Tentu saja keduanya bakal melenggang ke tangga pilpres sejauh di-back up dan didukung penuh partainya masing-masing.

Di sisi lain, Anis, Kamil, dan Khofifah adalah figur yang tak merepresentasikan politik partai mana pun, dengan tingkat popularitas, kesukaan, dan elektabilitas yang tak mungkin dinafikan.

Lebih khusus lagi Khofifah dalam konteks ini. Background aktivisme sosial sebagai pimpinan dan penggerak Muslimat NU yang lama, beberapa periode, dan kini dipercaya sebagai salah satu ketua PBNU merupakan kredit poin tak kalah besar dan strategis nilainya vis a vis elite parpol mana pun.

Fakta politik menunjukkan bahwa dari 4 kali pilpres secara langsung, figur berlatar NU telah menempati 3 kali posisi wapres, yakni M Jusuf Kalla (2004-2009 dan 2014-2019) dan KH Ma’ruf Amin (2019-2024). Hanya di periode 2009-2014 posisi wapres diisi Budiono, seorang cendikiawan dan ahli ekonomi berpaham Nasionalis lulusan UGM Yogyakarta yang berasal dari Kota Blitar, Jatim. [air/habis]

Ainur Rohim
(Penanggung jawab beritajatim.com)


Apa Reaksi Anda?

Komentar