Sorotan

Interpelasi Akhir Tahun di Dua Kota Bertetangga

Oryza Ardiansyah Wirawan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dua kabupaten yang bertetangga di Jawa Timur, Jember dan Bondowoso, sama-sama menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya terhadap bupati masing-masing.

DPRD Bondowoso sudah menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati Salwa Arifin, Senin (23/12/2019) kemarin. Sementara DPRD Jember baru menjadwalkan sidang paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati Faida pada Jumat (27/12/2019).

Duduk perkaranya sama: masalah birokrasi dan mutasi aparatur sipil negara yang tak sesuai aturan. Di Bondowoso, mutasi dinilai tak melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK).

Sementara itu, di Jember, masalah lebih rumit sehingga menyebabkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan teguran dan surat perintah kepada Pemkab Jember melalui Gubernur Jatim Khofifah. Persoalan terkait perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) 30 organisasi perangkat daerah, belasan surat keputusan mutasi, dan pergantian pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Gara-gara pelanggaran aturan yang dilakukan Pemkab Jember, tak ada kuota perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah 2019 dan terhambatnya kenaikan pangkat dan golongan 711 pegawai negeri sipil setempat.

Gubernur pun mengeluarkan surat perintah sesuai instruksi Mendagri untuk Bupati Faida. Pertama, mencabut 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya, segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan itu pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Gubernur memerintahkan agar penyusunan rencana mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kedua, mencabut 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019, dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

Ketiga, Pemkab Jember juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Masalah tak akan berlarut-larut jika Pemkab Jember segera melaksanakan perintah itu. Namun belum adanya informasi mengenai pelaksanaan perintah itu membuat DPRD Jember gamang. Parlemen memutuskan proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2020 dihentikan sementara hingga pemkab melaksanakan perintah tersebut.

Alasannya: perintah Mendagri itu mengubah secara frontal susunan organisasi birokrasi dan personalia pejabatnya. Ini berpengaruh terhadap proses penganggaran.

“Kalau diibaratkan, anggaran akan kita gelontorkan ke gelas ini. Tapi menurut Mendagri gelas atau cangkir ini salah. Kita sekarang ini mau menggelontorkan kopi dan air putih ibaratnya. Daripada kita menuang kopi ke gelas yang salah dan menuang air ke cangkir yang salah, maka diputuskan waktu itu agar (pembahasan) ditunda,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Pelanggaran dan belum dipatuhinya perintah tersebut juga memicu usulan penggunaan hak interpelasi yang diusulkan 44 orang anggota DPRD Jember dan disetujui tujuh fraksi. Tak ada satu pun fraksi yang menolak interpelasi, bahkan PDI Perjuangan dan Nasdem yang mengusung Faida saat pemilihan bupati pada 2015.

Dalam penyampaian pandangan umum pengusul saat sidang paripurna, Tabroni dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, ada tiga alasan penggunaan hak interpelasi. “Pertama, pemerintah daerah mengabaikan kebijakan yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara,” katanya.

“Kedua, bupati tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar ketentuan peraturan perundangan terkait materi di atas. Ketiga, bupati Diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah dan janji jabatannya,” kata Tabroni.

Ini interpelasi kedua terhadap Bupati Faida. Tahun 2017, interpelasi juga digunakan untuk mempertanyakan keputusan Faida memutasi Farouq dari kursi Sekretaris DPRD Jember ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tanpa proses konsultasi dengan parlemen.

Saat itu, DPRD Jember tak satu suara. Partai-partai pendukung Faida saat pilbup masih membentengi. Bupati Faida juga memilih tak hadir dan mengutus Joko Santoso, salah satu asisten, untuk menyampaikan jawaban tertulis.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, interpelasi adalah bentuk komitmen dan pelajaran berharga bagi masyarakat Bondowoso tentang tugas dan fungsi DPRD sekaligus tugas dan kewenangan bupati. “Tugas DPRD melakukan pengawasan dan kemudian muncul interpelasi,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember Moh. Satib menganggap penggunaan hak interpelasi oleh DPRD sebagai hal biasa. Tidak ada yang perlu ditakuti.

“Saya pikir tidak ada yang istimewa dengan interpelasi. Sekarang banyak orang yang ribut karena mereka fobia terhadap kata interpelasi,” kata Satib.

Fobia itu tentu saja karena adanya kecemasan petahana bahwa ini akan berujung pada pemakzulan. Semangat ini bukannya tak ada. Beberapa kali aksi unjuk rasa oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil terang-terangan membawa tuntutan pemakzulan.

Bahkan usulan pemakzulan itu disuarakan salah satu hadirin dialog publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dan Universitas Jember, 14 Desember 2019. Saat itu Itqon menyatakan semua tergantung pada ketua partai karena fraksi hanya kepanjangan tangan partai.

Namun Satib menilai pemakzulan tak bisa serta-merta dilakukan. Selama jawaban dan penjelasan eksekutif terhadap pertanyaan DPRD Jember masuk akal dan memuaskan, maka interpelasi dianggap selesai. “Jangan terlalu jauh memikirkan interpelasi, kemudian hak angket, lalu pemakzulan. Itu jauh, prosesnya panjang,” katanya.

Apa yang bisa disimpulkan dari interpelasi di Jember dan Bondowoso? Pertama, ada komunikasi yang tak tuntas antara eksekutif dan legislatif. Sebelum bupati langsung menjelaskan hal-ihwal persoalan kepada parlemen, sebenarnya itu bisa dilakukan sekretaris daerah sebagai ‘panglima’ birokrasi.

Jika sekda tidak bisa melakukan itu, maka ada dua faktor kemungkinan, yakni ketidakmampuan kapasitas personal atau terbatasinya peran sekda karena semua keputusan tersentral pada bupati.

Kesimpulan kedua, tidak berjalannya sistem dalam birokrasi sesuai panduan pemerintah pusat. Otonomi daerah memang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah lokal. Namun masalah penataan birokrasi masih menjadi bagian dari supervisi pemerintah atasan.

“Meski kita dalam kerangka otonomi daerah, tidak bisa semua produk hukum daerah dipaksakan oleh pemerintah daerah sendiri. Maka harus sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) itu tadi,” jelas Hermanto Rohman, akademisi Universitas Jember. Jika tidak sesuai, maka produk hukum daerah itu bisa dibatalkan.

Tidak berjalannya sistem bisa jadi karena dua faktor. Pertama, terlalu besarnya kontrol kepala daerah sehingga sulit mendengar masukan dari sekretaris daerah. Ini terlihat dari saran agar difungsikannya tim penilai kinerja dalam proses mutasi pegawai di Jember. Kedua, kurang tuntasnya pemahaman terhadap aturan kepegawaian oleh kepala daerah.

Solusinya? Hal pertama yang bisa dilakukan pemerintah daerah, khususnya Jember, adalah mematuhi instruksi pemerintah pusat dan provinsi. Kepatuhan terhadap perintah ini akan berdampak positif, terutama untuk meyakinkan parlemen bahwa eksekutif punya itikad baik memperbaiki diri. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar