Iklan Banner Sukun
Sorotan

Insiden Polsek dan Himpaudi Pamekasan Perburuk Citra Polri di Mata Publik

Suasana prosesi damai insiden pembubaran Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Guru PAUD se-Pamekasan, antara Polres Pamekasan dan Himpaudi di Pamekasan, Selasa (6/9/2022). [Gambar: Istimewa]

Miskomunikasi disinyalir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Guru PAUD se-Pamekasan, Senin (5/9/2022). Dibubarkan oleh polisi dari Kepolisian Sektor Larangan, Pamekasan.

Kegiatan yang digelar Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Pamekasan, di sebuah gudang di Jl Raya Sumenep, Pamekasan. Dibubarkan Polsek setempat karena penyelenggara dianggap tidak melakukan koordinasi sebagaimana mestinya.

Dari aspek regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, hal itu memang sesuai dengan prosedur. Hanya saja langkah dan tindakan dari Polsek dinilai arogan tidak tidak mencerminkan prinsip mengayomi sebagaimana ciri khas dari instansi atau korp baju cokelat.


Dari data yang dihimpun beritajatim.com, giat Himpaudi dihadiri sekaligus dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Akhmad Zaini beserta sejumlah jajaran. Tidak berselang lama, mereka pun akhirnya meninggalkan lokasi dan giat pelatihan berjalan sesuai jadwal.

Hanya saja memasuki materi pertama, tepatnya pasca salam pembuka dari pemateri pertama, Kapolsek Larangan, IPTU Nanang Heru Purnomo seketika mengambil pengeras suara milik panitia tanpa izin, selanjutnya memberikan perhatian agar kegiatan Himpaudi Pamekasan, bubar.

Pernyataan bubar dari Kapolsek Larangan, untuk kegiatan Himpaudi Pamekasan, disampaikan di tengah forum yang sedang berjalan dan membuat suasana menjadi gaduh. Bahkan peserta juga diminta membubarkan diri dalam waktu 10 menit. Ironis.

Tidak hanya itu, sejumlah jajaran pengurus Himpaudi Pamekasan, juga diminta untuk membuat pernyataan berupa permohonan maaf karena menyelenggaran kegiatan tanpa koordinasi dengan Polsek setempat.

Tidak hanya bagi Himpaudi Pamekasan, minimnya komunikasi antara stakeholder terkait juga mengakibatkan insiden ini terjadi. Salah satunya kurangnya pembinaan Disdikbud Pamekasan, bagi lembaga terkait. Khususnya saat mengagendakan sebuah program yang melibatkan massa.

Perburuk Citra Polri
Fenomena pembubaran kegiatan Himpaudi di kabupaten Pamekasan, dapat dipastikan akan kembali memperburuk citra korp baju cokelat di mata publik. Terlebih saat ini juga sedang hangat perbincangan rekayasa pembunuhan yang dilakukan oknum pejabat Polri, yakni Ferdy Sambo.

Terlebih selain memperkuat citra negatif Polri yang saat ini tengah menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia, aksi arogan pembubaran giat Himpaudi di Pamekasan, juga mendapat respon keras karena menyangkut harkat, martabat dan kehormatan masyarakat Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan.

Apalagi bagi masyarakat Madura, terdapat tiga hal penting yang harus mendapatkan respek dan hormat melebihi aspek lainnya, yakni ‘Bhapak Bhabuk, Ghuru, Rato’, yaitu bakak-ibu, guru dan pemimpin atau pemerintah. Ketiga hal tersebut sudah sangat melekat dan mendarah daging sebagai bagian dari prinsip masyarakat Madura secara umum.

Aksi arogan oknum polisi juga mendapat respon keras dari berbagai kalangan, di antaranya dari Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan, HM Sahibuddin yang menyayangkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya menilai jika hal itu tidak semestinya terjadi.

Hal senada juga disesalkan salah satu Legislator Pamakasan, Mohammad Sahur yang menilai tindakan Polsek Larangan, sangat tidak etis dan mencederai prinsip penting dari tubuh Polri, serta mencederai semangat kabupaten Pamekasan, untuk mewujudkan kota Pendidikan.

Beruntung persoalan tersebut tidak berlarut, ‘insiden’ antara institusi Polres dan Himpaudi Pamekasan, dinyatakan selesai. bahkan Kapolres Pamekasan, AKBP Rogib Triyanto secara kelembagaan sudah menyampaikan permohonan maaf.

Sementara pihak Himpaudi Pamekasan, juga mengaku kurang memahami tentang pelaksanaan kegiatan. Mereka beranggapan bahwa setiap kegiatan pendidikan sebagai aktivitas normal tanpa perlu adanya pemberitahuan kepada instansi terkait.

Dalam kesepakatan damai antara Polres Pamekasan dan Himpaudi setempat, digelar di Hotel Front One Jl Jokotole, Pamekasan, Selasa (6/9/2022) malam. Dalam kesepakatan tersebut membuahkan hasil berupa kerjasama antara Polres Pamekasan, dengan Himpaudi, IGTKI dan PGRI dalam melaksanakan Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan menghadirkan Polwan sebagai salah satu fasilitator dan upaya trauma healic.

Tidak hanya itu, pihak Polres Pamekasan juga membuka ruang bagi Himpaudi yang menginginkan adanya pembelajaran ‘Mengenal Dunia Polisi’ dengan kunjungan ke Polres atau Polsek bagi siswa PAUD. [pin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar