Iklan Banner Sukun
Sorotan

Ini Soal Kepercayaan: Kisah dari Sebuah Warung Hingga Potong Gaji Presiden

Petugas sidak beberapa warung yang masih beroperasi saat PPKM

Husin Ghozali marah besar menghadapi orang-orang berseragam coklat di depannya. Mereka petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian memintanya menutup Warung Kopi Pitulikur miliknya di Surabaya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah memasuki hari kedua.

Pemerintah mengizinkan kedai makan dan warung kopi untuk melayani pembeli dengan cara beli langsung dan tak makan di tempat. Hari pertama PPKM, tidak ada pembeli yang mampir ke Warkop Pitulukur. “Akhirnya saya putuskan warkop tutup daripada tambah rugi,” kata Husin.

Namun rupanya petugas-petugas di depannya ini tak percaya warungnya tutup malam itu. Mereka melihat lampu warung masih terang-benderang. Kursi-kursi masih tetap berada di samping meja seperti biasanya. Seharusnya, menurut petugas-petugas itu, kursi diletakkan di atas meja sebagai penanda.

Husin mencoba menjelaskan. Sebagian lampu juga sudah dimatikan, walau sebagian lampu masih dinyalakan. Semua demi keamanan. Gelap gulita mengundang maling. Warung itu pernah kecurian tabung elpiji. Husin tak ingin sepeda motor milik keluarganya yang parkir di sana hilang.

Tidak ada aturan pula yang mengharuskan kursi diletakkan di atas meja. Dia menganggap petugas-petugas di depannya sedang mencari-cari kesalahan. “Saya tahu aturannya,” kata Husin kepada petugas-petugas itu.

Salah satu teman Husin menunjukkan kertas yang tertempel di salah satu kaca kedai: mohon maaf tidak melayani makan dan minum di tempat. Namun petugas-petugas itu tidak percaya. “Ini bukan jaminan, Mas. Sering kita operasi, ditulis begini, tapi tetap saja buka,” kata salah satu petugas.

Kepercayaan. Trust. Mungkin ini perkara utama di negeri ini yang membuat penanganan pandemi seperti benang kusut. Aparat tidak mempercayai rakyat. Rakyat tak percaya dengan langkah negara.

Sejumlah potongan video yang tersebar di media sosial menunjukkan adegan yang kurang lebih sama: rakyat menolak untuk ditertibkan agar mengikuti PPKM, karena merasa aparat tak memberikan jalan keluar bagaimana asap dapur tetap mengepul selama 3 sampai 20 Juli 2021.

Ada kampanye besar di media massa yang kemudian dikutip pejabat. 1 M: Manuto. Patuhlah. Kepatuhan adalah kunci agar pandemi teratasi. Namun tentu saja, kepatuhan ini tak bisa berjalan satu arah. Rakyat selayaknya mematuhi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Namun pemerintah seharusnya juga mematuhi regulasi yang mereka buat sendiri dalam Undang-Undang Kekarantinaan. Undang-undang itu mengatur hak dan kewajiban masyarakat jika terjadi pembatasan-pembatasan mobilitas yang membuat mereka terpaksa di rumah saja.

Masyarakat membutuhkan teladan. Tindakan lebih nyaring daripada kata-kata dan jargon. Tanpa konsistensi, manunggalnya kata dan perbuatan, slogan akan kosong. Hasilnya adalah repetisi perdebatan yang terlihat di video-video penertiban selama PPKM oleh petugas yang tersebar di media sosial. Rakyat melawan karena merasa tak punya pilihan. Mereka saling berdebat dan tak ada yang benar-benar saling mendengarkan.

Mungkin lirik lagu Sound of Silence duet Simon and Garfunkel sangat tepat: ‘People talking without speaking, people hearing without listening’. Orang bicara tanpa bertutur. Orang mendengar, namun tak menyimak.

Salah satu teman saya mengatakan: kita tidak sedang berada di kapal yang sama. Saya kira dia benar dan tepat. Negeri ini terbelah: menertibkan-ditertibkan; petugas-masyarakat; negara-rakyat.

Teman saya yang lain, seorang ketua partai mengatakan, siapapun presidennya, siapapun kepala daerahnya, akan sulit mengatasi situasi ini. Dia benar. Namun setiap situasi membutuhkan tindakan kepemimpinan, dan itu berawal dari kepercayaan. Ini perkara kepercayaan. Trust. Dan hanya dengan itu, kita semua bisa berada di perahu yang sama.

Menerbitkan kepercayaan membutuhkan keberanian. Keberanian pertama adalah pengakuan terbuka bahwa pemerintah sudah tak sanggup mengatasi pandemi ini sendirian. Sudah saatnya pemerintah mendeklarasikan secara terbuka, bahwa tak punya cukup anggaran untuk bisa menjalankan apa yang ada dalam Undang-Undang Kekarantinaan.

Cibiran mungkin datang ke arah pemerintah, mengingat pada masa awal pemerintahan Jokowi, kita sering mendengar bahwa anggaran bukan persoalan. Hanya perlu kerja kerja kerja. Investor mungkin cemas. Reputasi Indonesia di mata internasional mungkin ambrol. Namun dengan pengakuan itu, akhirnya pemerintah punya cukup legitimasi moral untuk mengajak masyarakat saling membantu dan bergotong royong menghadapi pandemi ini.

Namun tentu saja, pengakuan membutuhkan pengorbanan. Pada masa krisis, seseorang tak bisa menuntut orang lain untuk berkorban, tanpa dia sendiri berkorban. Pengorbanan adalah sebuah tindakan kolektif, dan itu seharusnya tak hanya kultural namun juga struktural.

Presiden Joko Widodo akan menghidupkan keteladanan dan membuat negeri ini dalam satu kapal, jika dengan tegas memerintahkan pemangkasan gaji dan tunjangan seluruh pejabat, termasuk dirinya, maupun aparatur sipil negara secara berkala dan proporsional.

Jika saja presiden dan seluruh pejabat tinggi negeri ini, termasuk para wakil rakyat parlemen, mau menyerahkan sebagian gaji dan tunjangan mereka untuk penanganan pandemi, maka ini akan menegaskan: bangsa kita sudah berada dalam satu kapal besar untuk berlayar membelah samudra ketidakpastian pada masa pandemi.

Dari Warkop Pitulikur, kita sudah belajar tentang ketidakpercayaan satu sama lain. Maka dari istana kepresidenan, kita berharap pesan untuk membangun kepercayaan kolektif muncul melalui keberanian tindakan dan keteladanan. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar