Sorotan

Ideologi Negara dalam Perdebatan di Badan Konstituante (5)

Hamka, anggota Badan Konstituante dari Partai Masyumi (sumber foto: historia.id)

Sebelum dekrit presiden 5 Juli 1959 disampaikan, pada 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato politik. Isinya, seruan mendesak Badan Konstituante untuk menerima pemberlakuan UUD 1945 tanpa amandemen.

Tentunya, pidato Presiden Soekarno tersebut dilandasi banyak pertimbangan dan alasan. Pertama,  negara dalam kondisi genting dan UUD 1945 dipandang mampu sebagai jalan keluar dari berbagai problem kenegaraan tersebut. Kegentingan politik dan keamanan negara merujuk sebagai kejadian politik bersifat darurat, seperti terjadi pemberontakan di luar Jawa, khususnya PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi.

Pertimbangan kedua, makna simbolik UUD 1945. Bung Karno berpendapat bahwa UUD ini berakar kepada kebudayaan Indonesia sesungguhnya dan merupakan perwujudan ideologi bangsa. Ketiga, struktur organisasi pemerintahan yang digariskan dalam UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Dan keempat, pembenaran hukum untuk kembali ke UUD 1945.

“Menurut Bung Karno, langkah ini akan benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemberlakuan UUD ini akan berjalan melalui cara-cara yang benar menurut hukum. Dalam menyampaikan pandangannya ini, Bung Karno berbicara lebih dari 2 jam,” tulis Dr Adnan Buyung Nasution (1995: 319) dalam disertasinya yang kemudian dibukukan.

Pada 21 Februari 1957, Bung Karno telah menyampaikan apa yang disebut Konsepsi Presiden. Tujuannya, untuk mengubah struktur politik negara dan menyelamatkan Republik yang masih berusia muda. Konsepsi Presiden merupakan konsep politik yang dikemukakan Bung Karno untuk mengecam demokrasi liberal dan mengusulkan pembentukan Kabinet Gotong Royong, yang terdiri menteri-menteri dari partai-partai politik dan golongan fungsional serta pembentukan Dewan Nasional.

Konsepsi Presiden Soekarno ini dipertajam kembali dengan langkah politik bersifat pragmatis, yakni pada 4 April 1957 Presiden Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatur dan tanggal 9 April 1957 membentuk kabinet kerja darurat ekstraparlementer, yang dikenal dengan Kabinet Karya di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Juanda.

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com

“Dalam tindakan kembali ke UUD 1945, Presiden Soekarno menegaskan bahwa hakikat UUD harus dihormati sebagai dokumen historis  yang unik. Ini berarti bahwa UUD itu harus diterima secara keseluruhan.  Soekarno menekankan UUD 1945 harus menjadi landasan negara. UUD Amerika di Amerika Serikat,  UUD tersebut telah tercipta 200 tahun lalu dan tetap berlaku, walaupun sesuai dengan tuntutan zaman yang telah ditambahkan dalam amandemen,” kata Buyung Nasution (1995: 321).

Lingkungan politik yang berlaku setelah Pemilu 1955 dan menjelang tahun 1960-an, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi parlementer. Warna demokrasi liberal sangat kental, di mana partai dan parlemen positioning politiknya kuat vis a vis eksekutif. Kabinet jatuh bangun tanpa mampu melaksanakan dan menyelesaikan program kerjanya secara efektif dan optimal.

Tentu saja, gagasan Bung Karno untuk kembali ke UUD 1945 mengundang resistensi politik sebagian politikus nasional, terutama dari kalangan Partai Masyumi, Partai Katolik, Partai Buruh, partai-partai Islam kecil, dan partai lainnya. Namun demikian, tak sedikit elite politik dan tokoh partai lainnya memiliki ide dan pemikiran sebangun dengan Bung Karno, seperti PNI dan Partai NU (keduanya menduduki tempat di kabinet), Partai Murba, PSI, Partai IPKI,  dan PKI (pendukung kabinet yang setia).

Secara garis besar, terjadi perdebatan keras dan tajam antarblok politik di Badan Konstituante menyikapi pidato Presiden Soekarno, yang inti pokoknya meminta pemberlakuan kembali UUD 1945. Proses kinerja politik  Konstituante dipandang telah menemui jalan buntu. Tak mungkin mampu mengambil keputusan absah sesuai tatib badan itu sendiri, karena tak mampu menghasilkan kekuatan dua pertiga suara voting tentang dasar negara.

Karena itu, setidaknya ada tiga pilihan dari perdebatan keras antaranggota Konstituante menyikapi ekspektasi politik tinggi Presiden Soekarno tersebut. Pertama, menerima tuntutan pemerintah, yang berarti memusnahkan hasil pekerjaan politik yang telah dihasilkan badan ini sekaligus pengakuan formal bahwa Konstituante telah gagal menjalankan tugas konstitusionalnya. Kedua, argumentasi pemerintah yang meminta diberlakukannya kembali UUD 1945, karena demokrasi liberal ala Barat dinilai tak berhasil dan salah satu sumber problem kenegaraan yang pelik. Padahal, spirit liberalisme ini yang untuk sebagian memberi dasar-dasar nilai yang menggarisbawahi seluruh usaha pembentukan UUD. Karena itu, menyerah kepada pemerintah juga akan berarti menyerahkan cita-cita membentuk Indonesia sebagai negara konstitusional.

“Ada pengakuan umum bahwa dalam banyak hal, politik negara merdeka telah menyimpang dari maksud-maksud awalnya, telah kehilangan arah. Ada pendapat umum bahwa diperlukan titik tolak yang baru dan bahwa harus diusahakan untuk meraih kembali dorongan idealistis dari saat-saat kemerdekaan pertama. Artinya, negara harus kembali ke semangat 1945,” tulis Buyung Nasution (1995: 332).

Menghadapi pidato seruan Presiden Soekarno tersebut, kekuatan politik di Badan Konstituante tidak satu. Ada beragam pandangan yang bersifat pro dan kontra. Ada yang sependapat dengan pemerintah dan sebagian lainnya kontra. Dalam konteks ini, Astrawinata, misalnya, anggota Konstituante dari Partai Republik Proklamasi sependapat dengan pandangan pemerintah. Dia yang pertama kali mengajukan tesis jalan buntu bagi Konstituante dalam menyelesaikan tugas konstitusionalnya, terutama dalam memutuskan konsep dasar negara. Ketentuan dua pertiga suara tak mungkin dicapai di tengah perdebatan panjang, keras, dan kontras antarblok politik yang ada: Blok Pancasila, blok Islam, dan blok Sosial Ekonomi.

“Atas dasar perimbangan kekuatan di Konstituante tidaklah mungkin salah satu di antara kedua rancangan tersebut akan memperoleh suara mayoritas dua pertiga itu,” kata Astrawinata. Kedua rancangan dimaksud adalah ide dasar negara berdasar Pancasila  dan dasar negara merujuk Islam.

Linier dengan Astrawinata, Wikana (PKI) menyatakan, tidak efektifnya Konstituante dan kurangnya realisme politik. Wikana secara tak langsung menyalahkan Konstituante karena tak memberikan jawaban secara langsung dan komprehensif atas seruan pemerintah sebagaimana disampaikan PM Juanda. Isi seruannya bahwa Konstituante diminta menilai kembali isi tata tertibnya.  Sedang Maroeto Nitimiharjo (Partai Murba) menilai Konstituante telah gagal dan sekarang pemerintah telah memberikan jalan penyelesaiannya. Maroeto mengingatkan agar Konstituante menerima usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, karena seruan itu dipandang sebagai jalan keluar demi kebaikan bersama.

Bagi kalangan oposisi, kontra dengan pandangan Konsepsi Presiden, memandang bahwa usulan kembali kepada UUD 1945 dinilai bukan jawaban yang logis terhadap berbagai masalah yang sedang dialami bangsa Indonesia saat itu, tapi sebagai hasil perkembangan yang terjadi di luar Konstituante. Prawoto Mangkusasmito (Partai Masyumi) menilai kondisi kritis negara sebagai masalah cabang eksekutif yang berada di ranah perdana menteri dan kabinetnya, bukan masalah yang jadi perhatian Konstituante.

Anggota Konstituante lainnya, Djamaluddin Gelar Datuk Singomangkuto (Partai Masyumi) termasuk yang menolak pandangan pemerintah tentang gawatnya situasi negara saat itu. Katanya, pemerintah terlalu terburu-buru mengambil keputusan pada 9 Februari 1959 untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dengan jalan kembali ke UUD 1945.  “Mengapa keputusan pemerintah diajukan oleh presiden dan bukan oleh perdana menteri. Dengan mengambil peran pemimpin seperti itu, presiden pada kenyataannya mengakui bahwa ia mengambil tindakan luar biasa,” kata Djamaluddin Gelar.

Pandangan lebih tegas dan komprehensif disampaikan Hamka (Partai Masyumi) atas penolakan sikap pemerintah yang menghendaki kembali ke UUD 1945. Hamka yang di kemudian hari di era rezim Orde Baru Soeharto menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, mengemukakan bahwa membuat undang-undang dasar baru bukan pekerjaan seperti menggosok-gosok lampu Aladin. Diskusi dan perdebatan panjang selama 2 tahun adalah realitas yang melelahkan. Kadangkala mereka cukup sulit mengambil keputusan, karena banyaknya perbedaan. Namun demikian, akhirnya Konstituante berhasil mencapai satu kesepakatan di tengah perbedaan tajam, terkecuali untuk satu hal: dasar negara.

Mengutip risalah perdebatan di Konstituante yang ditulis dalam disertasi Buyung Nasution (1995), Hamka mengingatkan, pidato Presiden Soekarno yang disampaikan  dua tahun sebelumnya saat pelantikan anggota Konsituante.  Kata Hamka, “Saat itu Soekarno mengancam anggota-anggota Konstituante bahwa kalau mereka terlalu lambat dan tak menyesuaikan diri dengan dinamika revolusi rakyat, mereka akan disusul oleh revolusi.”

Hamka  menyatakan keberatan terhadap tuntutan pemerintah bahwa kembali ke UUD 1945 merupakan kehendak massa yang tak dapat diatur. “Memobilisasi massa hanya diperlukan cara uang dan kekuasaan,” tegas Hamka sebagaimana ditulis dalam disertasi Buyung Nasution yang kemudian dibukukan (1995: 353). [air/habis] 





Apa Reaksi Anda?

Komentar