Sorotan

Ideologi Negara dalam Perdebatan di Badan Konstituante (4)

Ainur Rohim (Penanggung jawab beritajatim.com)

Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 menjadi jalan terakhir dan pembubaran Badan Konstituante. Badan ini gagal menghasilkan UUD baru sebagai landasan Indonesia berbangsa dan bernegara. Dengan dekrit tersebut, UUD 1945 berlaku kembali.

Perdebatan sengit, bertele-tele, dan tak kunjung menghasilkan kompromi politik antara Blok Pancasila, Blok Islam, dan Blok Sosial Ekonomi di Konstituante ternyata menjadi faktor penting di balik keputusan politik mengembalikan berlakunya lagi UUD 1945.

Perdebatan di Konstituante dengan materi dasar negara yang bersifat substantif tanpa ada keputusan final dipandang sebagai jalan buntu yang sulit ditembus. Realitas politik tersebut dinilai membahayakan keamanan dan keselamatan negara.

Di samping faktor internal, ada sejumlah faktor eksternal yang mendorong kekuatan politik lain agar perdebatan yang berpotensi menemui jalan buntu itu disudahi. Relasi politik Pusat-Daerah yang memanas, ditandai dengan pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, dukungan militer (terutama TNI-AD) agar UUD 1945 diberlakukan kembali, menguatnya posisi politik Presiden Soekarno, dan konstelasi politik global adalah faktor-faktor yang mendorong segera disudahinya perdebatan politik di Konstituante.

Baca Juga:

    Banyak literatur politik dan tata negara tahun 1950-an menilai, perdebatan ideologis di Badan Konstituante menemui jalan buntu dan menjadi sebab utama gagalnya Konstituante dalam menjalankan tugas pokoknya. Karena itu, dekrit presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai peristiwa absah yang tak terelakkan.

    “Saya sendiri berpendapat bahwa pandangan seperti itu tidak dapat dibenarkan, karena Konstituante tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan perdebatan tentang dasar negara secara bebas. Sebelum faksi-faksi yang bersaing itu sampai pada posisi akhir mengenai dasar negara, setiap penilaian terhadap hasil perdebatan ideologis ini harus dianggap terlalu dini,” tegas Dr Adnan Buyung Nasution (1995) dalam disertasinya yang kemudian dibukukan.

    Untuk mendukung argumentasinya, Adnan Buyung menyampaikan sejumlah pandangan bersifat logis dan praktis. Pertama, adanya berbagai usul yang menawarkan kompromi. Kedua, tugas yang diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk mengusahakan terciptanya kompromi.

    Ketiga, usaha-usaha untuk mencapai kompromi ideologis antara pemimpin-pemimpin Masyumi dan PNI pada 1957. Keempat, kesediaan para pemimpin Islam, termasuk Prawoto (Masyumi), untuk akhirnya menerima Pancasila sesuai dengan usul Hatta. Kelima, ini sebenarnya sejalan dengan paham kearifan yang menjadi pegangan pemimpin-pemimpin Islam dalam usaha memperjuangkan cita-cita mereka.

    Jenderal AH Nasution

    “Seperti dikatakan KH Wahid Hasyim pada tahun 1945, sejarah masa lampau kita menunjukkan bahwa kita belumlah mencapai kesatuan. Demi kepentingan kesatuan ini, yang sangat kita butuhkan….dalam pikiran kita pertanyaan yang paling penting bukanlah di mana akhirnya tempat Islam. Pertanyaan yang penting seharusnya adalah dengan cara apa kita dapat menjamin tempat bagi agama kita di dalam Indonesia merdeka,” kata Benda (1958: 189) sebagaimana dikutip Buyung Nasution (1995).

    Faktor dukungan militer, khususnya TNI AD, atas gagasan kembali diberlakukannya UUD 1945 merupakan faktor kunci yang layak diperhatikan dan disimak. Pada kurun waktu 1957-1960 merupakan periode penting atas munculnya gagasan jalan tengah militer Indonesia. Gagasan Jenderal AH Nasution ini lantas dikenal dengan konsep dwi fungsi militer: Militer memiliki fungsi pertahanan keamanan (Hankam) dan fungsi sosial politik (Sospol).

    “Nasution menyadari bahwa selama negara didasarkan pada UUD 1950, partai politik dan partai-partai yang duduk di pemerintahan dan parlemen selalu akan merugikan TNI AD, dengan menolak partisipasinya dalam bidang nonmiliter. UUD yang berlaku memang tidak mengizinkan tempat dan peran militer (TNI AD) dalam konteks itu. Nasution mengingatkan partai-partai dan ormas-ormasnya cenderung mempertahankan UUDS 1950. KSAL, KSAU, dan Kapolri lazimnya tidak mempunyai sikap dalam persoalan-persoalan politik, tapi KSAD menghendaki kembali ke UUD 1945 dan Presiden berdiri di antara kedua belah pihak,” tulis Buyung Nasution (1995: 298)

    Realitas politik luar negeri sepanjang pertengahan sampai akhir 1950-an, khususnya di negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin, terjadi sejumlah kudeta menggulingkan pemerintahan sipil oleh elite militer setempat. Kudeta itu terjadi di Thailand, Irak, Pakistan, Sudan, Burma, dan negara lainnya.
    Penguatan peran militer tak sekadar di lapangan hankam, tapi politik praktis di mancanegara tersebut. Otomatis perkembangan politik di ranah internasional tersebut berpengaruh pada kepercayaan diri politikus sipil di Indonesia.

    Selain itu, sebuah artikel yang ditulis oleh John Scott berjudul Whose Dictators in Asia menjabarkan bahwa banyak negara berkembang di Benua Asia membutuhkan diktator untuk melindungi mereka dari ancaman komunisme.

    Di periode tersebut, China yang belum lama mendeklarasikan negara komunis dan berhasil mengusir kaum nasionalis China ke Taiwan, bernafsu melebarkan pengaruh ideologi politiknya ke banyak negara di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Korea Utara, Vietnam Utara, Laos, Mongolia, dan sejumlah negara lain di Asia menganut paham komunis.

    Di sisi lain, kaum komunis di Indonesia yang berhimpun di wadah politik PKI menunjukkan pertumbuhan organisasi yang luar biasa. Terlebih setelah Partai Masyumi (Islam) dan PSI (Sosialis) diminta membubarkan diri oleh Presiden Soekarno pada 1960.

    Momentum politik di level nasional dan internasional secara taktis dipergunakan Jenderal Nasution (Muhaimin, 1982: 109) untuk menyampaikan pidatonya yang amat terkenal di Akademi Militer Nasional di Magelang, Jateng pada 12 November 1958.

    Konsep dan pemikiran Jenderal Nasution itu menandai lahirnya kredo jalan tengah militer Indonesia dalam relasinya dengan lapangan politik praktis. Secara konseptual hal ini dikenal dengan nama dwi fungsi militer.

    “Jenderal Nasution menyatakan bahwa AD Indonesia tidak dapat menempuh jalan yang diambil Angkatan Darat di Amerika Latin yang memainkan peran politik langsung, dan juga tidak dapat meniru peran pasif yang ditentukan untuk lembaga militer di Eropa Barat. Karena itu, Nasution mengusulkan supaya Angkatan Darat Indonesia mengambil jalan tengah di antara kedua jalan tersebut, dalam pengertian Angkatan Darat tidak akan melibatkan diri dalam urusan politik seperti kudeta, tapi juga tidak akan setuju kalau hanya dijadikan penonton saja,” tulis Buyung Nasution (1995: 299).

    Karena itu, Nasution mengatakan para perwira militer diberikan kesempatan untuk terlibat mengelola pemerintahan. Militer tak hanya mengurusi masalah pertahanan dan keamanan negara. Mereka juga bisa dilibatkan dalam pengelolaan dan penentuan kebijakan ekonomi, keuangan, internasional, dan lainnya.
    “Nasution mengancam bahwa kalau ini tidak diberikan, tidak dapat dijamin bahwa AD akan menolak jalan kekerasan untuk mencegah diskriminasi terhadap perwira-perwiranya,” kata Buyung Nasution dalam bukunya mengutip pandangan Lev (Buyung Nasution, 1995: 299). [air/bersambung]





    Apa Reaksi Anda?

    Komentar