Sorotan

Ideologi Negara dalam Perdebatan di Badan Konstituante (3)

Ainur Rohim (Penanggung jawab beritajatim.com)

Perdebatan paling sengit dan dinamis di Badan Konstituante antara tahun 1956-1959 tentang dasar negara melibatkan Blok Pancasila versus Blok Islam. Blok Pancasila dengan partai utama Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai lokomotifnya. Blok Islam menempatkan Partai Masyumi dan Partai NU sebagai garda terdepan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Yang menarik dalam konteks ini adalah bersatunya kembali Partai Masyumi dan Partai NU di Badan Konstituante dalam isu dasar negara. Kedua kekuatan ini sempat berseteru dan centang-perentang di tahun 1952 terkait posisi kaum ulama Islam Tradisional di struktur Partai Masyumi dan ekspektasi politik NU memperebutkan jabatan Menteri Agama di Kabinet Wilopo tahun 1952. Kedua faktor tersebut, selain dimensi lainnya, yang menyebabkan NU mufaraqah dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri.

Luka politik tahun 1952 seolah sembuh ketika kedua kekuatan politik ini sama-sama masuk Badan Konstituante dan memperdebatkan dasar negara bersama Blok Pancasila dan Blok Sosial Ekonomi. Di mata anggota dan juru bicara Blok Pancasila dan Blok Sosial Ekonomi, tak mungkin menempatkan Islam sebagai dasar negara. Dasarnya, sekali pun Islam sebagai agama yang dianut mayoritas warga Indonesia, tapi Indonesia belum merupakan masyarakat Islam. Hal itu seperti dikatakan Atmodarminto dari Partai GPPS.

“Adanya kerajaan-kerajaan Islam Indonesia di masa lampau, di mana kerajaan itu terbentuk karena pemegang kekuasaan menginginkannya dan hingga sekarang agama Islam belum menguasai jiwa masyarakat Indonesia. Kebanyakan orang Islam adalah Islam abangan, yakni keyakinan Islam yang bercampur dengan kepercayaan leluhur. Sejak awal telah terjadi pertentangan antara aliran Islam abangan dan Islam putih (yang lebih murni),” kata Atmodarminto.

Islam abangan mengacu pada terminologi yang disampaikan pakar antropologi politik yang lama meneliti kultur Jawa, Clifford Geertz. Geertz mengatakan, ada perbedaan terminologi antara Islam abangan dengan Islam santri. Islam abangan sangat dipengaruhi kepercayaan dan kebiasaan non-Islam. Islam abangan menunjukkan sikap relativistik terhadap ajaran dan kebiasaan agama. Sedang Islam santri menitikberatkan perlunya kesetiaan yang tak terbatas dan kepercayaan akan kebenaran mutlak Islam.

Anggota Badan Konstituante dari Blok Islam secara mayoritas—kalau tak mengatakan seluruhnya—adalah tokoh dan politikus berlatar santri. Politikus Partai Masyumi sebagian besar berasal dari kalangan Islam Modernis, seperti Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Tokoh dan politikus Partai NU dari komunitas Islam Tradisionalis, yang sebagian besar berlatar belakang suku Jawa. Menyikapi kritik dan sikap antagonistik yang ditunjukkan tokoh dan juru bicara Blok Pancasila, politikus Blok Islam di Badan Konstituante memberikan respon dengan konten sangat prinsipil dan eksplanasi sangat mendalam.

Sidang Badan Konstituante (Foto: dhutag.wordpress.com)

Misalnya, anggota Blok Islam dari Partai Masyumi, Kasman Singodimedjo, menegaskan menolak jika dikatakan Islam telah tercakup dalam Pancasila. Kasman menguraikan Islam bersumber dari Allah SWT, bukan Pancasila yang dibuat manusia. “Sebagai manusia yang memiliki geloof (iman), tidak mungkin bagi saya untuk menganggap Pancasila sebagai orang yang mempunyai geloof. Saya tak mengenal super geloof seperti saya juga tak mengenal supergod. Bagi saya geloof itu hanya satu, seperti juga god hanya satu… Islam adalah ciptaan Allah SWT, Pancasila bikinan manusia, tidak mungkin Islam disub-ordineer oleh Pancasila, tidak mungkin,” tegas Kasman Singodimedjo, juru bicara Partai Masyumi, sebagaimana ditulis dalam disertasi Dr Adnan Buyung Nasution yang kemudian dibukukan. (Buyung Nasution, 1995: 81).

Dalam pandangannya lebih lanjut, Kasman menegaskan tuduhan bahwa Islam didukung sebagian orang Islam, sedang Pancasila didukung oleh kaum Nasionalis, Protestan, Katolik, Komunis, dan sebagian orang Islam dicemooh oleh Kasman. “Sesungguhnya… dapat saja mengatakan bahwa Pancasila didukung oleh ratusan golongan, yakni ratusan golongan ‘agama baru’ dan golongan ‘hidup baru’ yang sengaja di mana-mana oleh Komunis telah dirikan. Justru kenyataan bahwa Pancasila dapat diterima oleh berbagai golongan ideologis, termasuk Komunis, itu menjadi alasan utama untuk menolak Pancasila,” tegas Kasman Singodimedjo.

Lebih lanjut, Kasman menandaskan, “Dengan bersembunyi di balik Pancasila, kaum Komunis mendapat kesempatan yang baik untuk menyebarkan ideologi mereka. Partai Komunis hanya membonceng pada Pancasila untuk mencapai tujuan-tujuan taktisnya. PKI tak menyukai sila Ketuhanan dan karena itu berupaya mengubah sila ini menjadi sila kebebasan beragama. Interpretasi kaum Komunis terhadap kebebasan beragama ialah kebebasan untuk tidak beragama.”

Perdebatan hal-hal prinsipil dan substansial antara Blok Islam, Blok Pancasila, dan Blok Sosial Ekonomi di Badan Konstituante memperlihatkan kematangan dan penguasaan atas materi ide-ide politik yang kaffah dari masing-masing blok ideologi. Asmara Hadi dari Partai GPPS mengatakan, merujuk pada argumentasi yang disampaikan Kasman Singodimedjo (Partai Masyumi) untuk memperkokoh Islam sebagai dasar negara, di mana Islam menuntut demokrasi, pemerintahan yang akuntabel, kebebasan lahir dan batin, kebebasan beragama, dan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Asmara Hadi mengatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut dianut agama lainnya dan termasuk golongan Sosialisme dan menyiratkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah dipakai tanpa menempatkan Islam sebagai dasar negara.

“Akhirnya, Asmara Hadi mengajukan alasan paling mendasar untuk menolak negara Islam. Menurutnya, negara Islam akan berarti mempersatukan konsep-konsep yang saling bertentangan, karena agama tak diizinkan untuk menggunakan kekerasan, sedang negara merupakan organisasi yang memiliki monopoli sah atas penggunaan kekerasan. Dalam agama tidak ada paksaan, justru karena itu saya tidak setuju Islam atau agama apa pun juga menjadi dasar negara. Pada hakikatnya, negara adalah organisasi yang bernyawakan paksaan. Negara adalah dwang organisatie,” tulis Buyung Nasution dalam disertasinya.

Partai NU adalah kekuatan politik utama lainnya di Blok Islam selain Partai Masyumi, Partai PSII, Partai Perti, dan lainnya. Achmad Zaini, anggota Badan Konstituante dari Partai NU, tak sepakat dengan pandangan Asmara Hadi bahwa Islam tak tepat dijadikan sebagai dasar negara. Zaini mengutarakan, NU beraspirasi dan berjuang untuk membentuk pemerintahan berdasarkan Islam sebagai perwujudan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Terhadap pandangan Asmara Hadi dari Blok Pancasila, Zaini menantang Asmara Hadi untuk menyebut sumber Pancasila dan garis-garis besarnya secara konkrit dan terperinci, dan tidak hanya menawarkan berbagai teori yang dibuat manusia dari sana-sini yang tidak mempunyai hubungan dengan Pancasila. Zaini menyesal karena lawannya itu, sebagai anggota Badan Konstituante, seharusnya memahami sifat dan bentuk undang-undang dasar pokok dengan undang-undang organik sampai dengan peraturan-peraturannya.

“Al Qur’an sebagai undang-undang dasar pokok, sedang Al Hadits mengandung undang-undang organik, dan ada juga yang berupa peraturan pelaksanaan, di samping ilmu fiqih yang mengandung baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya,” tegas Achmad Zaini sebagaimana ditulis Buyung Nasution (1995: 84) dalam bukunya.

Memahami filsafat, teori, pemikiran, dan approach ideologi Blok Islam yang berjuang keras menempatkan Islam sebagai dasar negara Indonesia pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945 tak bisa melepaskan sosok Dr Mohammad Natsir, seorang pemimpin utama Partai Masyumi, asli Sumatera Barat, yang menggantikan Soekiman Wirdjosandjojo pada kongres partai ini di Yogyakarta pada 1949. Natsir, seorang politikus santri Islam Modernis yang berpendidikan Belanda dan tekun membaca, dikenal banyak mengetahui sejarah Barat dan pemikiran politik Islam.

“Pemahamannya terhadap politik Islam dipengaruhi oleh pergaulannya sejak masih muda dengan pendiri Persis (Persatuan Islam), Ahmad Hassan. Melalui tangan Hassan, Natsir memperoleh buku-buku penulis politik Pakistan kenamaan, Sayyid Abu A’la al-Maududi, salah seorang Islam Modernis konservatif dan pengkritik demokrasi Barat,” tulis Robert W Heffner (2001: 185).

Ahmad Hassan, pendiri Persis, salah satu organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang mengusung kredo Islam Modernis. Saat Bung Karno dalam pembuangan di Ende, Nusa Tenggara Timur, sang proklamator itu sempat berinteraksi via surat menyurat dan berdiskusi dengan Hassan yang menyangkut relasi antara negara dengan agama. Persis yang dipandegani Hassan jadi salah satu dari beberapa ormas Islam Modernis di Indonesia, di samping Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912.

“Saya sebagai pendukung demokrasi, tapi dengan pengukuhan bahwa demokrasi Islam berbeda dengan apa yang saya sebut sebagai demokrasi liberal. Demokrasi Islam tidak menghendaki semuanya harus tunduk kepada kehendak rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan, sehingga ajaran-ajaran etis yang ditetapkan oleh Tuhan dalam syariat agama (Islam) harus lebih diutamakan daripada produk-produk legislasi buatan manusia,” tegas Natsir (Robert Heffner, 2001: 184).

Dalam perdebatan tentang dasar negara, posisi ideologis Blok Islam diwakili M Natsir yang dengan gigih menekankan makna sumber transendental bagi negara Islam adalah wahyu Ilahi. Natsir menolak mentah-mentah wawasan dunia sekuler. Natsir menjelaskan bahwa sekulerisme sebagai cara hidup mencakup pemikiran, tujuan, dan sikap yang terbatas pada kehidupan duniawi. Di dalam kehidupan kaum sekuler tidak ada hal-hal yang tertuju ke luar batas-batas duniawi. Tidak kepada kehidupan di alam baka dan tidak pula kepada Tuhan. Orang sekuler tak mengakui wahyu Ilahi sebagai sumber iman dan pengetahuan.

“Sekulerisme tidak sanggup memberikan bimbingan yang kuat dan tegas, sedang agama dapat memberikan pengarahan yang jelas dalam mengambil keputusan. Sekulerisme tidak dapat memberikan jawaban dan bahkan tidak menganggap perlu untuk menjawab pertanyaan penting: apa arti kehidupan? Manusia yang telah kehilangan makna kehidupan akan mengalami kerusakan mental. Islam mencakup semua unsur baik dalam Pancasila dan paham progressif Sosial Ekonomi sebagai dasar negara. Dalam Islam semua norma ini akan diberi isi dan semangat yang memotivasi, karena Islam dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” kata Natsir.

“Islam juga merupakan ideologi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) serta hubungan antarmanusia sendiri (muamalah). Islam hanya mempunyai satu aturan yang menyangkut ibadah, yakni semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Dan satu untuk kehidupan sosial (muamalah), yakni semua diizinkan kecuali yang dilarang. Yurisprudensi Islam menyebut ini sebagai al-baraatul-ashliyah,” tegas Natsir (Buyung Nasution, 1995: 107). [air/bersambung]






Apa Reaksi Anda?

Komentar